Undangundang Nomor3 Tahun 2006, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolute PengadilanAgama;Menimbang, bahwa perkara permohonan atau gugatan volunatir berciri khasmasalah yang diajukan bersifat kKepentingan sepihak semata ( for the benefit of oneparty ), karena itu masalah yang dapat dimohonkan dengan voluntair adalah masalahmasalah yang telah ditentukan Peraturan Perundangan yang berlaku saja ;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang Perubahan namaPemohon dalam Kutipan Akta Nikah

Nomor11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yangmenyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan PengadilanAgama pada wilayah yang bersangkutan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifatuntuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit of one party ) makapermohonan ini bersifat voluntair , karenanya maka kata Putusan sebagaimanatertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagaiPenetapan.Menimbang

dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;namun di dalamnya telah terjadi Kesalahan penulisan nama yaitu Siti Mariyatibinti Burhanuddin, yang benar adalah nama Siti Maryati binti Burhanudin;Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah,maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa karena perkara a quo tidak ada pihak lawan/bersifatsepihak (for the benefit

Nomor11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yangmenyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan PengadilanAgama pada wilayah yang bersangkutan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifatuntuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit of one party ) makapermohonan ini bersifat voluntair , karenanya maka kata Putusan sebagaimanatertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagaiPenetapan.Menimbang

Nomor 11 tahun2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yang menyangkut biodatasuami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama pada wilayah yangbersangkutan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifat untukkepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri (for the benefit of one party ) maka permohonanini bersifat voluntair , karenanya maka kata Putusan sebagaimana tertera dalam PeraturanMenteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai Penetapan.Menimbang

walaupun demikian karena sifatnya, tidaksemua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karenaPengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatuperkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaanpraktikperadilan;Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (voluntairn), atau sifat darisuatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingansepihak semata (for the benefit

Olehkarena tempat kediaman Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Parigi, dan perkara yang diajukan oleh Pemohon bersifatkepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only), sesualketentuan Pasal 142 ayat (2) R.Bg., maka secara relatif Pengadilan AgamaParigi berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonanPemohon tersebut;Menimbang, bahwa karena Pemohon memohon suatu hak atau dalamhal ini untuk ditetapbkan sebagai wali terhadap seorang anak, berdasarkanPasal

Wali meninggaldunia;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 PeraturanPemerintah Nomor 29 Tahun 2019, maka Majelis Hakim memerintahkankepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinanpenetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenParigi Moutong, Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong, dan KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia RI Balai Harta Peninggalan Makassar;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sifatnya kepentingan sepihaksemata (for the benefit

Pengelolaan KeuanganDaerah);Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersamasama M.Yusuf Yatim danSyafrizal, Ssos, tersebut telah memperkaya Arija Budiman dan merugikankeuangan negara sebesar Rp. 184.250.000, Rp. 16.750.362, ( PPN 10% ) =Rp. 167.503.620, ( seratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu enamratus dua puluh rupiah )( sesuai dengan LKAI 037/PW03/5/2012 tanggal 20Februari 2012 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi SumateraBarat ) mengingat negara telah mengeluarkan uang akan tetapi benefit

Pengelolaan KeuanganDaerah);Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersamasama M.Yusuf Yatim danSyafrizal, Ssos, tersebut telah menguntungkan Arija Budiman dan merugikankeuangan negara sebesar Rp. 184.250.000, Rp. 16.750.362, ( PPN 10% ) =Rp. 167.503.620, ( seratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu enamratus dua puluh rupiah )( sesuai dengan LKAI 037/PW03/5/2012 tanggal 20Februari 2012 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi SumateraBarat ) mengingat negara telah mengeluarkan uang akan tetapi benefit

Pengelolaan KeuanganDaerah)Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersamasama M.Yusuf Yatim danSyafrizal, Ssos, tersebut telah menguntungkan Arija Budiman dan merugikankeuangan negara sebesar Rp. 184.250.000, Rp. 16.750.362, ( PPN 10% ) =Rp. 167.503.620, ( seratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu enamratus dua puluh rupiah )( sesuai dengan LKAI 037/PW03/5/2012 tanggal 20Februari 2012 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi SumateraBarat ) mengingat negara telah mengeluarkan uang akan tetapi benefit

Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa bersama M.Yusuf Yatim (terdakwa dalam perkara terpisah) dan Syafrizal, S.sos (terdakwaHalaman 29 dari 35 Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2016/PT PDGdalam perkara terpisah) telah merugikan keuangan negera sebesarRp. 167.503.620, sesuai dengan LKA037/PW/3/5/2012 tanggal 20 Pebruari2012 yang dikeluakan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Barat, mengingatNegara telah mengeluarkan uang akan tetapi benefit tidak ada diperolehnegara

Nomor11. tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yangmenyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan PengadilanAgama pada wilayah yang bersangkutan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifatuntuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit of one party ) makapermohonan ini bersifat voluntair, karenanya maka kata Putusan sebagaimanatertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagaiPenetapan.Menimbang

Nomor11. tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yangmenyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan PengadilanAgama pada wilayah yang bersangkutan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifatuntuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit of one party ) makapermohonan ini bersifat voluntair, karenanya maka kata Putusan sebagaimanatertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagaiPenetapan.Menimbang

Oleh karenatempat kediaman Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Parigi, dan perkara yang diajukan oleh Pemohon bersifatkepentingan sepihnak semata (for the benefit of one party only), sesuaiHal. 7 dari 18 hal.

Wali meninggaldunia;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 PeraturanPemerintah Nomor 29 Tahun 2019, maka Majelis Hakim memerintahkankepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinanpenetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenParigi Moutong, Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong, dan KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia RI Balai Harta Peninggalan Makassar,Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sifatnya kepentingan sepihaksemata (for the benefit

sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, KartuKeluarga dan Surat Tanda Tamat belajar Sekolah Menengah Umum milikPemohon;Menimbang, bahwa pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI.Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwaperubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkanPutusan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebutbersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit

Vide Surat Tuada MARI Nomor : 30/TUADAAG/IIIUM/8/1983, tanggal31 Agustus 1983; Menimbang, bahwa perkara permohonan atau voluntair berciri knas masalahyang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata ( for the benefit of one party ),sedangkan tuntutan hak sebagai tuntutan perdata ( Burgelijke Vordering ) adalahtuntutan yang mengandung sengketa.

atau wali harus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama pada wilayah yangbersangkutan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut bersifat untukkepentingan sepihak bagi Para Pemohon sendin ( for the benefit of one party ) makapermohonan ini bersifat voluntair , karenanya maka kata Putusan sebagaimana tertera dalamPeraturan Menteri Agama tersebut diatas harus diartikan sebagai Penetapan.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 point 14 Undangundang Nomor 23 tahun2006 tentang Administrasi

Nomor11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yangmenyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan PengadilanAgama pada wilayah yang bersangkutan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifatuntuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit of one party ) makapermohonan ini bersifat voluntair, karenanya maka kata Putusan sebagaimanatertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagaiPenetapan.Menimbang

B, tempat tanggal lahir Palu, 21 Juli 1970Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah,maka permohonan Pemohon dan Pemohon II tersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa karena perkara a quo tidak ada pihak lawan/bersifatsepihak (for the benefit of one party) atau voluntair yang produknya berupapenetapan, maka karenanya kata putusan dalam Peraturan Menteri AgamaNomor 11 Tahun 2007 harus diartikan sebagai

Nomor11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahanyang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan PutusanPengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifatuntuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit of one party)maka permohonan ini bersifat voluntair, kKarenanya maka kata Putusan sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harusdiartikan sebagai Penetapan

walaupun demikian karena sifatnya, tidaksemua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karenaPengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatuperkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaanpraktikperadilan;Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (voluntairn), atau sifat darisuatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingansepihak semata (for the benefit

tanggal 25 Nopember 2010, yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan,namun di dalamnya telah terjadi kKesalahan penulisan nama yaitu Isna bintBurhan, yang benar adalah Isnaniah binti Burhan;Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah,maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa karena perkara a quo tidak ada pihak lawan/bersifatsepihak (for the benefit

Nomor11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yangmenyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan PengadilanAgama pada wilayah yang bersangkutan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut bersifatuntuk kepentingan sepihak bagi Para Pemohon sendiri (for the benefit of one party )maka permohonan ini bersifat voluntair, karenanya maka kata Putusansebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikansebagai