Ditemukan 5512 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kapolda kapolres
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 15-11-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 26/Pid.Pra/2021/PN Plg
Tanggal 1 Desember 2021 — Pemohon:
ABDULLAH SYAHAB
Termohon:
Kapolri C.q Kapolda Sumatera Selatan, Cq Direskrimum Polda Sumsel
85 — 30
  • Pemohon:
    ABDULLAH SYAHAB
    Termohon:
    Kapolri C.q Kapolda Sumatera Selatan, Cq Direskrimum Polda Sumsel
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Khusus
Register : 25-04-2019 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Gst
Tanggal 9 Mei 2019 — Pemohon:
JEFRIAMAN HALAWA Als JEFI
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Sumut Cq. Kapolres Nias
57 — 15
  • Pemohon:
    JEFRIAMAN HALAWA Als JEFI
    Termohon:
    Kapolri Cq. Kapolda Sumut Cq. Kapolres Nias
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 12-09-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 78/Pid.Pra/2019/PN Mdn
Tanggal 8 Oktober 2019 — Pemohon:
SURYATI
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
38 — 8
  • Pemohon:
    SURYATI
    Termohon:
    KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
Pengadilan PN KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-08-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 18-12-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 180 /Pdt.G/2017/PN.Kpg
Tanggal 12 Oktober 2017 — Penggugat: ALEXANDER RANGGA BORO, SH Tergugat: 1.KAPOLRI Cq. KAPOLDA NTT Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA NTT Cq .KOMBES POLISI SAM YULIANUS KAWENGIAN 2.KAPOLRI Cq. KAPOLDA NTT Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA NTT Cq . Ipda YOHANIS WILA MIRA 3.KAPOLRI Cq. KAPOLDA NTT Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA NTT Cq . Bripka PATRY M. SELAN
133 — 45
  • Penggugat:ALEXANDER RANGGA BORO, SHTergugat:1.KAPOLRI Cq. KAPOLDA NTT Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA NTT Cq .KOMBES POLISI SAM YULIANUS KAWENGIAN2.KAPOLRI Cq. KAPOLDA NTT Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA NTT Cq . Ipda YOHANIS WILA MIRA3.KAPOLRI Cq. KAPOLDA NTT Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA NTT Cq . Bripka PATRY M. SELAN
    Nunbaun Delha AlakKupang, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 242/JLSKK/VIIV2017 tanggal 02 Agustus 2017yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriKupang Nomor : 99/Pdt/LGS/K/2017 pada tanggal 4Agustus 2017 bertindak sebagai atas nama Penggugat ;MELAWAN1.Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di Jakarta Cq.
    Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di Jakarta Cq. KepalaKepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Timur Cq.Direktur Reserse Kriminal Polda NTT, Cq. lpda YohanisWila Mira beralamat Direskrim Polda NTT, Jalan Soeharto,Nomor 3, Kota Kupang, NTT selanjutnya disebut TergugatIl;3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di Jakarta Cq. KepalaKepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Timur Cq.Direktur Reserse Kriminal Polda NTT, Cq.
    MENGHADAP POLISI PENYIDIK hanya 1 (satu) saja,Halaman 17 dari 31Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2017/PN Kpgsehingga Surat Panggilan Polisi tersebut sangat BERTENTANGANdengan KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN Nomor : 14PW:07.03/1983 yang menentukan bahwa BATAS WAKTU SURATDITERIMA untuk menghadap adalah 3 (tiga) hari.Dari tenggang waktu SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA danwaktu MENGHADAP POLISI PENYIDIK hanya 1 (satu) hari saja,sehingga Surat Panggilan Polisi tersebut sangat BERTENTANGANdengan KEPUTUSAN KAPOLRI
    Dari tenggang waktu SURAT PANGGILAN POLISI DITERIMA danwaktu MENGHADAP POLISI PENYIDIK sudah lewat waktunya,sehingga Surat Panggilan Polisi tersebut sangat BERTENTANGANdengan KEPUTUSAN KAPOLRI Nomor : 2 Tahun 2009 tentangPengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana diLingkungan Kepolisian Negara RI, Pasal 60 ayat (1) yangmenentukan bahwa BATAS WAKTU SURAT DITERIMA palingsingkat untuk menghadap adalah 2 (dua) hari.d.
    lain untuk menghadap para Tergugat pada hariKamis tanggal 26 Februari 2015 jam 04.00;Bahwa ketiga surat panggilan menghadap yang dikeluarkan oleh paraTergugat tersebut menurut Penggugat adalah cacat hukum/ tidak sahkarena pada surat panggilan kedua tersebut surat panggilannya tanpatanggal dan surat panggilan pertama dan ketiga bertentangan denganketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 14PW:07.03/1983yang menentukan batas surat diterima untuk menghadap 3 hari danbertentangan dengan Keputusan KAPOLRI
Pengadilan PN TILAMUTA Pidana Khusus
Register : 27-08-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN TILAMUTA Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Tmt
Tanggal 8 September 2020 — Pemohon:
Risang Septian Putranto, SE
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Gorontalo Cq Kapolres Boalemo
117 — 42
  • Pemohon:
    Risang Septian Putranto, SE
    Termohon:
    Kapolri Cq Kapolda Gorontalo Cq Kapolres Boalemo
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 04-09-2019 — Putus : 23-09-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 16/Pid.Pra/2019/PN Plg
Tanggal 23 September 2019 — Pemohon:
1.M.Robi Guslaf
2.Desmi Panca Satria
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA
96 — 36
  • Pemohon:
    1.M.Robi Guslaf
    2.Desmi Panca Satria
    Termohon:
    KAPOLRI Cq KAPOLDA
    Sematang Borang, Palembang;selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon,MELAWANKepala Kepolisian Republik Indonesia/ Kapolri, CqKepala Kepolisian Daerah/ Kapolda Sumatera Selatan, Cq KepalaKepolisian Kota/ Kapolresta Palembang Cq Kepala Kepolisian SektorSako/ Kapolsek Sako Palembang, selanjutnya disebut sebagaiTermohon,Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri PalembangNomor 16/ Pid.Pra/ 2019/ PN Plg tanggal 04 September 2019 tentangpenunjukan Hakim;Setelah membaca
    Bahwa tindakan TERMOHON sudah sesuai dengan pasal 1 butir 14, butir24, butir 26, butir 27, dan undangundang no. 8 tahun 1981 tentangKUHAP, dan Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan Tindak Pidana Pasal 1 butir 10, butir 11, butir 12, butir 13, danbutir 16 karena PARA PEMOHON diduga telah melakukan pencuriandengan kekerasan sebagaimana pasal 365 ayat (2)Huruf 2e KUHP.Hal ini sudah sesuai dengan :a.
    Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan Tindak Pidana Pasal 1 butir 10, butir 11, butir 12, butir13, dan butir 16, yang berbunyi: Pasal 1 butir 10 : Tersangka adalah seseorang yangkarena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan buktipermulaan patut duga sebagai pelaku tindak pidana.
    PENETAPANPARA PEMOHON yaitu ROBBI GUSLAF BIN M.KAMSORI MADHAN (ALM)dan DESMI PANCA SATRIA BIN M.KAMSORI MADHAN (ALM) sebagaiTERSANGKA dan dilanjutkan dengan Penangkapan serta Penahananterhadap PARA PEMOHON oleh TERMOHON ADALAH TIDAK SAHMENURUT HUKUM PERNYATAAN PEMOHON INI TIDAK BENAR Hal iniperlu dijelaskan kepada PARA PEMOHON sebagai berikut :Bahwa penetapan PARA PEMOHON sebagai TERSANGKA dan dilanjutkandengan penangkapan dan penahanan, sudah sesuai dengan UU No. 8Tahun 1981 tentang KUHAP dan Perkap Kapolri
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 16-10-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 19-07-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 93/Pid.Pra/2019/PN Mdn
Tanggal 12 Nopember 2019 — KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
20 — 0

  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan permohonan permohonan praperadilan Pemohon;
    2. Menyatakan Penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP / 1721 / K 3 / VII / 2002 / OPS / TABES tanggal 19 Juli 2002, di Poltabes MS yang dikeluarkan oleh Termohon adalah bertentangan dengan pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri No. 21 tahun 2011 tentang Sistim Informasi Penyidikan Juncto Pasal 12 huruf c Peraturan Kapolri No. 16 tahun 2010 tentang Tata cara Pelayanan Informasi Publik dilingkungan
    KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Pidana Khusus
Register : 29-11-2023 — Putus : 19-12-2023 — Upload : 19-12-2023
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Pms
Tanggal 19 Desember 2023 — KAPOLRI cq. KAPOLDASU cq. KAPOLRESTA PEMATANG SIANTAR
2.PRESIDEN RI cq. KAPOLRI cq. KAPOLDASU cq. KAPOLRESTA P.SIANTAR cq. KASAT RESKRIM POLRES P. SIANTAR
49 — 34
  • KAPOLRI cq. KAPOLDASU cq. KAPOLRESTA PEMATANG SIANTAR
    2.PRESIDEN RI cq. KAPOLRI cq. KAPOLDASU cq. KAPOLRESTA P.SIANTAR cq. KASAT RESKRIM POLRES P. SIANTAR
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 13-03-2023 — Putus : 04-04-2023 — Upload : 27-04-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Mks
Tanggal 4 April 2023 — Pemohon:
HELMUT HERMAWAN
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULSEL Cq. DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
43 — 6
  • Pemohon:
    HELMUT HERMAWAN
    Termohon:
    KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULSEL Cq. DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 12-01-2021 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mdn
Tanggal 18 Februari 2021 — Pemohon:
ARYANDI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
37 — 6
  • Pemohon:
    ARYANDI
    Termohon:
    KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
    Pasal 18ayat (3) Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019).Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Pemohon, pada tanggal 30Agustus 2020, Termohon tidak memberikan atau menyampaikan tembusansurat perintah penangkapan kepada keluarga Pemohon, akan tetapi Termohonmenyerahkan surat perintah penangkapan pada saat Pemohon pada tanggal 5September 2020;Bahwa terkait dengan penangkapan Pemohon, bahwa dasar Termohonmenerbitkan Surat Perintah Penangkapan No.: SP.
    KUHAP) dalam Pasal 17 disebutkan Perintah penangkapan dilakukanterhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkanbukti permulaan yang cukup Bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan sebagaimana dinyatakandalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUUXII/2014 haruslah dimaknaisebagai terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalamPasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu: a. keterangan saksi, b. keterangan ahi, c.surat, d. petunjuk, e. keterangan terdakwa.Bahwa Peraturan Kapolri
    harisebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor130/PUUXIII/2015;Bahwa Pasal 21 ayat (1) KOHAP menyatakan bahwa perintah penahanan ataupenahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwayang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup,dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran terhadaptersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkanbarang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.Bahwa selanjutnya dalam Peraturan Kapolri
    Pemohon juga tidakmungkin merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangitindak pidana karena faktanya akun facebook Pemohon yang diduga berkaitandengan sangkaan tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon sudahterblokir dan tidak dapat lagi diakses oleh Pemohon.Bahwa demikian juga dengan syarat tindakan penahanan dilakukan setelahmelalui mekanisme gelar perkara sebagaimana disyaratkan Pasal 45 ayat (2)Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan TindakPidana.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 23-09-2021 — Putus : 19-10-2021 — Upload : 21-10-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 49/Pid.Pra/2021/PN Mdn
Tanggal 19 Oktober 2021 — Pemohon:
KHAIRUDDIN
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan
25 — 0
  • Pemohon:
    KHAIRUDDIN
    Termohon:
    KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 25-06-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 10-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 41/Pid.Pra/2018/PN Mdn
Tanggal 9 Agustus 2018 — Pemohon:
ABDUL HASAN
Termohon:
KAPOLRI Cq, KAPOLDASU Cq, KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
10 — 7
  • Pemohon:
    ABDUL HASAN
    Termohon:
    KAPOLRI Cq, KAPOLDASU Cq, KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
Pengadilan PN SIDIKALANG Pidana Khusus
Register : 08-12-2020 — Putus : 29-12-2020 — Upload : 06-01-2021
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Sdk
Tanggal 29 Desember 2020 — Pemohon:
RISTON MOI TUMANGGER
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Sumut Cq.Kepala Kepolisian Resor Pakpak Bharat
82 — 26
  • Pemohon:
    RISTON MOI TUMANGGER
    Termohon:
    Kapolri Cq. Kapolda Sumut Cq.Kepala Kepolisian Resor Pakpak Bharat
Pengadilan PN BITUNG Pidana Khusus
Register : 02-07-2020 — Putus : 21-07-2020 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN BITUNG Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bit
Tanggal 21 Juli 2020 — Pemohon:
MARDIANTA PEK
Termohon:
KAPOLRI, Cq. Kapolda SUlut, Cq. Kapolres Bitung, Cq. Kapolsek Maesa
72 — 37
  • Pemohon:
    MARDIANTA PEK
    Termohon:
    KAPOLRI, Cq. Kapolda SUlut, Cq. Kapolres Bitung, Cq. Kapolsek Maesa
Pengadilan PN PACITAN Pidana Khusus
Register : 02-11-2022 — Putus : 21-11-2022 — Upload : 28-11-2022
Putusan PN PACITAN Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Pct
Tanggal 21 Nopember 2022 — Pemohon:
AHMAD Bin Alm JUMAHAR
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda, Cq. Kepala Kepolisian Resort Pacitan
79 — 16
  • Pemohon:
    AHMAD Bin Alm JUMAHAR
    Termohon:
    Kapolri Cq. Kapolda, Cq. Kepala Kepolisian Resort Pacitan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 04-11-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 29-04-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 16/Pid.Pra/2019/PN Mks
Tanggal 21 Nopember 2019 — Pemohon:
LILIYANTIKA
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRES PELABUHAN MAKASSAR CQ. KAPOLSEK WAJO
67 — 35
  • Pemohon:
    LILIYANTIKA
    Termohon:
    KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRES PELABUHAN MAKASSAR CQ. KAPOLSEK WAJO
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 26-09-2023 — Putus : 27-10-2023 — Upload : 14-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 65/Pid.Pra/2023/PN Mdn
Tanggal 27 Oktober 2023 — Pemohon:
1.ANGELIA CHEN
2.EVELYN
Termohon:
1.KAPOLRI CQ. KAPOLDASU CQ. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
2.KAPOLRI CQ. KAPOLDASU CQ. KAPOLRESTABES MEDAN CQ. KASAT RESKRIM POLRESTABES MEDAN
9 — 4
  • Pemohon:
    1.ANGELIA CHEN
    2.EVELYN
    Termohon:
    1.KAPOLRI CQ. KAPOLDASU CQ. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
    2.KAPOLRI CQ. KAPOLDASU CQ. KAPOLRESTABES MEDAN CQ. KASAT RESKRIM POLRESTABES MEDAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-11-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2717 K/Pdt/2019
Tanggal 13 Nopember 2019 — INDRA HERIANTO als INDRA Bin RONI RORING Alias ABDURRAHMAN VS KAPOLRI cq KAPOLDA KALTIM cq KAPOLRES MALINAU, DKK
63 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • INDRA HERIANTO als INDRA Bin RONI RORING Alias ABDURRAHMAN VS KAPOLRI cq KAPOLDA KALTIM cq KAPOLRES MALINAU, DKK
    :KAPOLRI cq KAPOLDA KALTIM cq KAPOLRESMALINAU, yang diwakili oleh Bestari H. Harahap,S.I.K., M.T., berkedudukan di Jalan PusatPemerintahan Malinau Kota Propinsi KalimantanUtara, dalam hal ini memberikan kuasa dengan haksubstitusi kepada Rio Rizal, S.H., M.H., beralamat diJalan Pusat Pemerintahan Malinau Kota PropinsiKalimantan Utara berdasarkan surat kuasa khusustanggal 4 April 2019;Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2717 K/Pdt/20192.
Pengadilan PN KRAKSAAN Pidana Khusus
Register : 15-02-2023 — Putus : 28-03-2023 — Upload : 12-04-2023
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Krs
Tanggal 28 Maret 2023 — Pemohon:
1.SUMINAH
2.LUTFI WALIDANI
Termohon:
1.KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TIMUR cq KAPOLRES PROBOLINGGO cq KASAT RESKRIM POLRES PROBOLINGGO
2.KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TIMUR cq KAPOLRES cq KAPOLSEK BANTARAN
3.KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TIMUR
4.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA di MARKAS BESAR KEPOLISIAN REPUBLIKINDONESIA
74 — 4
  • Pemohon:
    1.SUMINAH
    2.LUTFI WALIDANI
    Termohon:
    1.KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TIMUR cq KAPOLRES PROBOLINGGO cq KASAT RESKRIM POLRES PROBOLINGGO
    2.KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TIMUR cq KAPOLRES cq KAPOLSEK BANTARAN
    3.KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TIMUR
    4.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA di MARKAS BESAR KEPOLISIAN REPUBLIKINDONESIA
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 28-11-2022 — Putus : 13-12-2022 — Upload : 26-01-2023
Putusan PN GORONTALO Nomor 17/Pid.Pra/2022/PN Gto
Tanggal 13 Desember 2022 — Pemohon:
AHMAD MULA
Termohon:
Kapolri Cq.Kapolda Cq.Satreskrimum Polres Bonbol Cq.Unit I Sat Reskrim Polres Bonbol
59 — 0
  • Pemohon:
    AHMAD MULA
    Termohon:
    Kapolri Cq.Kapolda Cq.Satreskrimum Polres Bonbol Cq.Unit I Sat Reskrim Polres Bonbol