Ditemukan 1104 data
42 — 8
HOSCokroaminoto No. 4141A Menteng Jakarta Pusat tersebut, dimiliki olehKementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dapat dilinat dari pencatatandan pembukuannya serta input di Aplikasi SIMAK BMN (Barang MilikNegara) pada tahun 2012;Bahwa buktinya adalah terekam didalam bukti laporan milik Negara (idalam system);Bahwa pelaporan Barang Milik Negara dari Kementerian Pendidikan danKebudayaan ke Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Jakarta 1 sudahbenar;Bahwa pihak Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Jakarta 1
HOS CokroaminotoNo. 41 Menteng Jakarta Pusat sudah di daftarkan atau di catatkan dalamDaftar milik Negara yang saat ini di sebut Simak BMN yang dijadikan AsetSurat Berharga Syariah Negara dengan dasar Akta Jual Beli danPelepasan Hak No. 32 tanggal 17 Mei 1963 yang di buat di hadapanAtmadireja pengganti dari Soetrono Prawiroatmojo Notaris di Jakarta danrumah, tanah bangunan tersebut dijadikan Jaminan Surat Utang Negara(SBSN) berdasrkan Keputusan Kementrian Keuangan No. 06/KM.08/2010tanggal 01 Januari
di Jalan HOS Cokroaminoto No. 41 dan 41A Menteng Jakarta masukdalam program SBSN Tahun 2011, tetapi tidak ditemukan dalam SIMAKBMN;Bahwa terhadap surat Kantor Pelayanan Kekayanan Negara dan LelangJakarta Nomor S318/WKN.7/KNL.01/2012 tanggal 14 Nopember 2012,Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan telah menjawab dengan surat Nomor 138527/A1.3/LK/2012,yang pada pokoknya pada pelaksanaan IP oleh KPKNL Jakarta I, asetberupa tanah dan bangunan tidak tercatat dalam SIMAK
BMN SetjenKemendikbud oleh karenannya, aset telah dicatatkan ke dalam SIMAKSetjen Kemendikbud pada Semester II Tahun 2012;Bahwa diketahui kemudian terdapat surat palsu Kepala Biro UmumSekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor138527/A1.3/LK/2012, yang menyatakan bahwa aset tanah dan bangunanyang terletak di Jalan HOS Cokroaminoto 41 dan No. 41A di MentengJakarta Pusat tidak terdaftar atau tercatat dalam SIMAK BMN (bukanmerupakan aset) Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidiakan
Terbanding/Tergugat I : KEPALA STAF TNI ANGKATAN DARAT, Cq. PANGLIMA KODAM XIV HASANUDDIN
Terbanding/Tergugat II : KPKNL MAKASSAR
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
42 — 19
Tugas Menyelamatkan Kekayaan Negara (Barang Milik Negara) ;a.Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa objek sengketamerupakan Barang Milik Negara yang telah tercatat dalam Sistem InformasiManajemen dan Akuntansi (SIMAK) Barang Milik Negara Satuan KerjaKementerian Pertahanan cq. Panglima TNI cq. Kepala Staf TNI AngkatanDarat cq.
sebagai Barang Milik Negara dengan Nomor KIB 1Kode Barang 2.01.01.04.001.12 dalam Laporan Barang Milik Negara padaaplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BarangMilik Negara) dan telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan cq Tergugat Il;Bahwa Kementerian Pertahanan cq. Panglima TNI cq. Kepala Staf TNIAngkatan Darat cq.
100 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mohon dipertimbangkan tanah yang disengketakan adalah aset negarayang tercatat dalam Dokumen Sistem Informasi Manajemen danAkuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) pada Satuan Kerja BadanPenelitian dan Pengembangan Pertanian: Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah seluas 3.070.000 m? (tiga jutatujuh puluh ribu rupiah meter persegi) (307 Ha (tiga ratus tujuh hektarare)) Nomor: 1 Kode Barang: 2.01.02.03.003.1; (Bukti Pemohon PK3): Kartu Inventaris Barang (KIB) Bangunan seluas 400 m?
Apabila dalam jangka waktu selama 5tahun terhitung sejak terbitnya sertifikat, tanpa adanya pihak yangmengajukan gugatan hukum dan membatalkannya bedasarkan suatuputusan hukum, maka secara yuridis formal sertifikat menjadi bukti hak yangsempurna dan sebagai bukti autentik atas pemilikan dan penguasaan objektanah;Bahwa tanah yang disengketakan adalah aset Negara yang tercatat dalamDokumen Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara(SIMAK BMN) pada Satuan kerja Badan Penelitian dan
35 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa bila kita simak dasar hukum bukti kepemilikan dalam gugatan aquo, pihak Penggugat/Terlawan dalam perkara ini pihak Terlawan tidakbisa dan tidak mampu menunjukkan buktibukti asli Sertifikat Nomor1911, tahun 1986 dan Sertifikat Nomor 509, tahun 1978 di mukapersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya;c.
58 — 41
Hal tersebut bisa kita simak dalam bukunya Wirjono Prodjodikoroberjudul Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia pada halaman 70.
1.Vanny Yulia Eka Sari
2.Syafrudin Prawira , SH
Terdakwa:
Jamiludin Bin Somit
36 — 7
Unsur Setiap Orang;Menimbang, bahwa untuk mengetahuan pengertian unsur setiap orangdapat kita simak penjelasan sebagai berikut :Menurut Simon, VOS Pompe maupun Hazewinkel Suringa yang dapat dianggapsebagai subject dalam strafbaar feit adalah manusia artinya naturalijkepersonen sedangkan hewan dan badanbadan hokum (rech personen) tidakdapat di anggap sebagai subject hukum (vide: Hukum Pidana Bagian Prof.Satochid Kartanegara, SH Balai Lektur Mahasiswa, Hal. 83)Dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan
47 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa yang dimaksud Surat dakwaan disusun secara cermat, didalam UndangUndang No.8 Tahun 1981 tidak dijelaskan pengertian cermat tersebut, namun sebagai acuan pengertian cermat marilah kita simak beberapa petunjuk untuk mengartikan pengertiancermat tersebut yaitu :Hal. 7 dari 13 hal. Put.
Terbanding/Tergugat I : Lk. Capolo Dg. Tona
Terbanding/Tergugat II : Lk. Manyanderi Daeng Jarung
Terbanding/Tergugat III : Nurbaya
Terbanding/Tergugat IV : Lk. Badollah Daeng Bani
Terbanding/Tergugat V : Tanriagi Daeng Rimang
Terbanding/Tergugat VI : Sadaria Daeng Taco
Terbanding/Tergugat VII : Sarbiani Daeng Ngugi
Turut Terbanding/Penggugat II : Mappa Seli Dg.Gea
Turut Terbanding/Penggugat III : Hamzah Beta M Dg. Beta
50 — 25
atas kejadian pelaksanaan sita eksekusi putusan terdahulu, sehinggaPelawan in casu hanya mendalilkan jika para Pelawan in casu adalah ahliwaris dari Muhammad Bin Hambali dan hanya mendasari hubungannyadengan nama seseorang yang identik dengan nama MuhammadHambali, yang tercantum dalam simak tanah/Rincik Persil No.12 D1.KohirNo.192 CI. yang terletak di kampung Bontolangkasa no.2 (lama 127),Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, namun tidak menyebutkanletaknya di nama wilayah Desa apa?
tercantum dalamSimak tanah eks.bukti surat Tergugat asal/Terlawan II in casu) namuntidak menyebutkan alas hak hukum (Recht Title) Pelawan yang terkaitdengan cara penguasaan dan pemilikan tanah terperkara in casu, jugatidak terdapat perincian yang jelas tentang kerugian nyata pihak pelawanin casu, akibat pelaksanaan eksekusi putusan sebelumnya, sedangkanpihak Pelawan in casu pun justru telah membenarkan jika pihak TerlawanlI/tersita in casu juga mempunyai hubungan semata dengan namapemegang Rincik/Simak
83 — 26
Bupati Bengkulu Utara untukmembantu penyelesaian masalah tanah Objek Sengketa dengantembusan surat kepada Dandim 0423 Bengkulu Utara dan Kepala KantorPertanahan Bengkulu Utara;Hal 5 dari 13 Halaman Put.No.14/PDT/2018/PT.BGL13.Bahwa kemudian pada tanggal 22 Pebruari 2017, Penggugat menerimasurat dari Dandim 0423 Bengkulu Utara No.B/99/II.2017 perihal LaporanPermasalahan tanah Kodim 0423/BU yang pada intinya memberitahuanbahwa tanah Objek Sengketa adalah milik Kodim 0423/BU yang terdaftarpada asset SIMAK
39 — 5
Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotikagolongan dalam bentuk tanaman.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Unsur setiap orangMenimbang, bahwa untuk mengetahui pengertian unsur setiap orangdapat kita simak penjelasan sebagai berikut.Menimbang, bahwa Menurut simon, VOS Pompe maupun HazewinkelSuringa yang dapat dianggap sebagai subjek dalam sitafbaar feit adalahmanusia artinya naturalijke personen sedangakan hewan dan
68 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
kerjasama.Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menghadirkan saksi kunci didalam persidangan.Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan judex facti oleh karenaternyata judex facti tidak menghadirkan saksi kunci di dalam persidangansehingga putusannya tidak mencerminkan sendisendi keadilan yangsesungguhnya dengan kata lain putusan aquo cenderung dipaksakansekedar memastikan keberadaan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidanadan mengesampingkan buktibukti dan faktafakta hukum yang sebenarnya.Kalau di simak
53 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 18 Juli 2011 Para Penggugat telah mengetahui dan mengerti terhadapobyek sengketa Surat Keputusan Kuwu No.141.1/SK.08/Des/2011, TentangPemberhentian Perangkat Desa, dan Surat Keputusan Kuwu No. 141.1/SK.09/Des/2011, tentang Pengangkatan Perangkat Desa, sehingga secara hukum GugatanYang Diajukan oleh Para Penggugat telah Kedaluarsa dan bertentangan denganperaturan perundangundangan;2 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang Memeriksadan Mengadili Perkara ini;Bahwa kalau kita simak
Johanis Kenot
Tergugat:
1.Dandrem Komando Resort Militer satu delapan satu PVT Kasuari KOREM
2.Seblon Klaibin Klakma alih waris Alm. Derek Klaibin Klakma
61 — 21
Serta Penggugat harusnya jugamenyertakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sorong yang telahmengeluarkan sertifikat Hak Pakai Nomor No. 401/1980 tanggal 26Nopember 1980 terdaftar atas nama Kodam XVII/Cenderawasih;Bahwa Tanah yang dikuasai Tergugat saat telah tercatat sebagai BarangMillik Negara dalam SIMAK BMN No Reg 31704008 dengan No Simak :2.01.01.01.999.7, sehingga Penggugat melakukan gugatan kurangmenyantumkan Kementerian Keuangan RI, karena Menteri Keuangan RIselaku Pengelola Barang Milik
Foto copy lIdentitas Barang SIMAK BMN Nomor KLB 7 kode Barang2.01.01.01.999.7 yang diberi tanda buyktio T.l 2;3. Foto copy Kwitansi dan Berita Acara ganti rugi tanaman tumbuh yang diberi tandabukti T.I 3 ;4. Foto copy Surat keputusan Gubernur Daerah Tingkat Irian Jaya No. AGR 114HP 1982 yang diberi tanda bukti T.I4 ;5. Foto copy surat Kepala Jawatan Konstruksi Kodam XVII/ Cenbdrawasih No.B/262/IX/1981 tanggal 7 September 1981 yang diberi tanda bukti T.I5 ;6.
Pembanding/Penggugat IX : TUKUL LASIMAN
Terbanding/Tergugat I : Kolonel CTB Drs. Wahyudi Wijayanto
Terbanding/Tergugat II : Direktur Topografi Angkatan Darat
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
Terbanding/Tergugat IV : Lurah Cempaka Putih Barat
Turut Terbanding/Penggugat I : RR. SITI SRITRI RIANINGSIH DKK
Turut Terbanding/Penggugat II : SYAHRIAL EFFENDI
Turut Terbanding/Penggugat IV : ALIA DINATA
Turut Terbanding/Penggugat V : EDI YULIANTO
Turut Terbanding/Penggugat VI : ERNI KWANTINI
Turut Terbanding/Penggugat VII : SRI HANDOYO
Turut Terbanding/Penggugat VIII : URIP ASMANURWIDJAYA
Turut Terbanding/Penggugat X : TRI INDRIANA
Turut Terbanding/Penggugat XI : Drs. H.M. NURZAIN
Turut Terbanding/Penggugat XII : LENTI MAHARTI
Turut Terbanding/Penggugat XIII : ENDANG GAMBIROWATI
Turut Terbanding/Penggugat XIV : UMI LUSIYATI
Turut Terbanding/Penggugat XV : RAMINAH
Tu
181 — 480
Para Penggugat Tidak Menyertakan Menteri Pertahanan RIsebagai Pihak.1) Sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, asettersebut telah dicatatkan dalam Inventaris KekayaanNegara sebagaimana Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor8 dan Tercatat dalam SIMAK BMN No.
KodamJaya/Jayakarta tercatat dalam Kartu Identitas Barang (KIB)Nomor 8 dan SIMAK BMN dengan Nomor Reg 30501069serta Kode Barang Nomor 2.01.01.01.002.84 tanggal 02Agustus 2018.4) Peruntukan : Perumahan dinas TNI AD Cq. Dittopad,Komplek Perumahan Angkatan Darat (KPAD) DittopadCempaka Putih.b.
Pencatatan.Saat ini tanah dan bangunan tersebut telah dicatatkan sebagaiInventaris Kekayaan Milik Negara berdasarkan Kartu IdentitasBarang (KIB) Nomor 8 dan SIMAK BMN dengan Nomor Reg30501069 serta Kode Barang Nomor 2.01.01.01.002.84 tanggal02 Agustus 2018.g.
KodamJaya/Jayakarta tercatat dalam Kartu Identitas Barang(KIB) Nomor 8 dan SIMAK BMN dengan Nomor Reg30501069 serta Kode Barang Nomor2.01.01.01.002.84 tanggal 02 Agustus 2018.b) Bangunan Milik TNI AD hasil Pembangunan5) Peruntukan : Perumahan dinas TNI AD Cq. Dittopad,Komplek Perumahan Angkatan Darat (KPAD) DittopadCempaka Putih.b.
Bahwa dalam rangka pengamanan dan tertib administrasisecara kedinasan, maka Penggugat II d.R/Tergugat II d.K telahmencatatkan obyek perkara sebagai Inventaris Kekayaan MilikNegara (IKMN) berdasarkan Kartu Identitas Barang (KIB)Nomor 8 dan SIMAK BMN dengan Nomor Reg 30501069 sertaKode Barang Nomor 2.01.01.01.002.84tanggal 02 Agustus 2018.j.
Margarita Ndun - Malelak
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia cq Lembaga Penyiaran Publik Televisi Repbulik Indonesia (TVRI) Pusat cq Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI) Stasiun Nusa Tenggara Timur cq Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI) Stasiun Kab. Rote Ndao
2.Jeremy Herzon Fanggidae
3.Ronald Richard Fanggidae
4.Justus Amardin Fanggidae
5.Robinzon Gunawan Fanggidae
6.Rianto Panca Putra Fanggidae
7.Victor Purnama Agung Fanggidae
8.Yulius Apollo Laapen
9.Demianus Nicholas Laapen
10.Agnes Selyana Laapen
11.Robert Alexander Laapen
12.Rominson I. Laapen
13.Canon Melkirius Laapen
14.Jonathan Edwards Laapen
15.Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Komunikasi dan Informatika cq Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Nusa Tenggara Timur
210 — 83
1989 melalui saudara Yacob Melianus Fanggidae hingga saatHalaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Rnosekarang tanah tersebut digunakan untuk kepentingan Negara cq Pemerintahdalam hal ini Lembaga Penyiaran yang dilaksanakan oleh TVRI tepatnya untukkepentingan sektor transmisi Rote Ndao yang secara struktural merupakanbagian dari Stasiun Penyiaran Nusa Tenggara Timur, tanpa ada gangguan dariSlapapun yang berarti lahan tersebut telah menjadi aset negara dan telah dicatatdalam SIMAK
Dan kKonsekuensiyuridis bahwa penguasaan ini untuk kKepentingan pemerintah, LPP TVRI telahmencatatkan lahan tersebut sebagai asset negara dalam SIMAK BMN atasnama LPP TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur sesuai dengan kode namabarang (register) pada Kartu Identitas Barang (KIB) sebagai berikut: Kode Barang NUP Sub Sub LuasKelompok m22.01.01.01.004. 14 Tanah Bangunan 1000Rumah Negara Jumlah 1000 Bahwa dari uraian tersebut di atas maka jelaslah bahwa tanah sengketa sudahsah menjadi milik Tergugat dan telah
44 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
.);2 Posita dan Petitum tidak bersesuaian.4Bahwa, perlu majelis Hakim simak baikbaik gugatan Penggugat, pada posita/dalilgugatan nomor 10 (sepuluh), menyatakan menuntut Tergugat untuk dikenakan bungaberjalan sesuai dengan bunga Bank sebesar 15 % pertahun, namun dalam petitumnyanomor 5 (lima) menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar bunga berjalansebesar 2 % perbulan.
60 — 26
DesaMenamang Kanan dan Menamang Kiri Kecamatan Muara Kaman kepada PT.Hamparan Sentosa, (Seluas 15.800 Hektar (lima belas ribu delapan ratus hektar)dipertimbangkan dengan pertimbangan yang sama dengan pertimbangan obyeksengketa pertama yakni diterbitkan oleh penjabat bupati ( bukan bupati difinitif)maka dianggap tidak mempunyai kewenangan sehingga obyek sengketa yangdipertimbangkan mengikuti obyek sengketa pertama tersebut dinyatakan batal danagar tergugat/pembanding mencabutnya; Menimbang bahwa kalau kita simak
18 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
sajamenyebutkan bahwa kerugian meteriil Penggugat sebesar Rp.1.300.000.000, dengan tanpa terlebih dahulu menguraikan secara rinci,dan konkrit, serta individual tentang kerugian materil Penggugat adalahmerupakan gugatan yang nyatanyata melanggar syarat fundamentalyang ditentukan secara imperatif oleh hukum acara perdata yang berlaku;Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung R.I pada pokoknya menegaskanbahwa gugatan Penggugatharus dinyatakan tidak dapat diterima, karenatidak dirinci kerugian yang dituntut Penggugat, (simak
42 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kuasa untuk menjual ini dibuat antaraPenggugat dengan Tergugat yang pada point khusus berbunyi sebagaiberikut::Untuk dan atas nama penghadap tersebut diatas menjual memindahkandan menyerahkan dengan harga yang akan ditetapkan tersendiri oleh yangdiberi kuasa yaitu Tergugat (Harry Jansyah Limantara) sekarang Pelawanatas sertifikat hak Milik dari Nomor 2498 sampai dengan sertifikat hak MilikNomor 4460 semuanya atas nama Insinyur Donny Witono sebanyak 13(tiga belas) lembar sertifikat;Bahwa bila kita simak
Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Tergugat:
M. SYARIF UMAR bin UMAR MUCHSIN
Turut Tergugat:
Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Pajak
119 — 98
Pst.pada perkara Nomor 531/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 23 September2011 jo Nomor 180/Pdt/2012/PT DKI tanggal 5 September 2012 joNomor 1289K/Pdt/2014 tanggal 22 Desember 2014 jo Nomor59PK/Pdt/2017 tanggal 22 Februari 2017 untuk kepentingan dirinyasendiri.PERMOHONAN PUTUSAN PROVISIBahwa objek sengketa saat ini masih merupakan Barang Milik Negara yangtercatat dalam SIMAK BMN dan dipergunakan untuk mendukung tugas danfungsi Turut Tergugat 1;Bahwa oleh karena tanah tersebut di atas adalah Barang Milik
Bahwa objek sengketa tersebut sampai dengan saat ini masihmerupakan Barang Milik Negara yang tercatat dalam SIMAK BMN dandipergunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Turut Tergugat ;4. Bahwa oleh karena tanah tersebut di atas adalah Barang Milik Negara,maka sesuai dengan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara diaturbahwa:Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidakbergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah.5.
Bahwa objek sengketa saat ini masih merupakan Barang Milik Negara yangtercatat dalam SIMAK BMN dan dipergunakan untuk mendukung tugas danfungsi Turut Tergugat 1;2. Bahwa oleh karena tanah tersebut di atas adalah Barang MilikNegara, maka sesuai dengan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara diaturbahwa:Halaman 69 dari 95 Putusan Nomor 410/Padt.G/2018/PN. Jkt.
Bahwaterhadap objek dalam perkara a quo telah dikeluarkan biaya dari AnggaranPendapatan Belanja Negara dalam pemeliharaannya.Bahwa objek sengketa tersebut Sampai dengan saat ini masih merupakanBarang Milik Negara yang tercatat dalam SIMAK BMN dan dipergunakanuntuk mendukung tugas dan fungsi Turut Tergugat I;Bahwa oleh karena tanah tersebut di atas adalah Barang Milik Negara,maka sesuai dengan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara diatur bahwa:Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang
pembangunan di atas tanahsengketa;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermatipermohonan/tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini,pada pokoknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan NegeriJakarta Pusat menyatakan dan memerintahkan agar Tergugat tidak melakukankegiatan apapun pada objek sengketa sampai putusan perkara a quoberkekuatan hukum tetap, dengan alasan: Bahwa objek sengketa saat ini masih merupakan Barang Milik Negara yangtercatat dalam SIMAK