Ditemukan 11602 data
Urut Berdasarkan
Register : 06-02-2019 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 251/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tanggal 11 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 0
12 — 0
Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, salingmencintal tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimanalayaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) oranganak :1. ANAK KE1, lahir tanggal 07 Oktober 19972. ANAK KE2, lahir tanggal 15 Desember 20023.
Register : 27-04-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 636/Pdt.G/2015/PA. Bdw. Tanggal 29 Juli 2015 —
11 — 0
11 — 0
Mengekang untuk tetap dalamkehidupan rumah tangga semakin tidak mungkin dilakukan karena salah satudari keduanya telah pecah hatinya dan tidak dapat lagi memegang komitmenperkawinan yang sakral, justru pengekangan akan bertampak negatif dalamhubungan kemanusiaan sosial kemasyarakatan karena perkawinan bukanbelenggu bagi pelakunya, perkawinan adalah penyatuan dua jiwa yang memilikitujuan yang sama, jika salah satunya tidak lagi berkehendak untuk melanjutkantujuan perkawinan penekanan adalah paksaan
Register : 02-06-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PA SELONG Nomor 653/Pdt.G/2021/PA.Sel Tanggal 1 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 6
25 — 6
Bahwa Penggugat suka melakukan penekanan danpembatasan hubungan sosial dalam masyarakat (majelis ta'lim) baikdengan tetangga maupun dengan orang tua dan keluargaPenggugat.8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran mencapaipuncaknya sekitar tahun 2015, diawali dengan kepulangan Penggugat kerumah orang tuanya untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakitkeras. Bahwa beberapa minggu kemudian Tergugat datang menjemputPenggugat untuk diajak pulang ke xxxxxxx dengan cara marahmarah dandipaksa.
Register : 07-09-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 384/Pdt.P/2020/MS.Sgi Tanggal 24 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
29 — 5
29 — 5
berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 02-05-2016 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 04-07-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 0387/Pdt.P/2016/PA.Skg Tanggal 17 Mei 2016 — Pemohon melawan Termohon
15 — 9
15 — 9
karena nasab, semenda dan sesusuan,ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam serta anakPemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan
Putus : 17-07-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1383 K/Pdt/2012 Tanggal 17 Juli 2013 — ADI SUPRIADI vs PT. Bank Perkreditan Rakyat Batang Kuis Bumi Asih
26 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
;2 Bahwa pada tahun 2004 Penggugat diberi pinjaman oleh Tergugat sebesarRp49.133.500,00 (empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu limaratus rupiah), dengan perjanjian pembayaran dilakukan dengan angsuran;3 Bahwa sebelum pinjaman itu ditandatangani, dikatakan oleh Tergugat,Penggugat ada mempunyai hutang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas jutarupiah) kepada Tergugat, hal tersebut terjadi katanya ketika ada hubungan kerjadengan Tergugat, ketika itu dengan bujuk rayu dan sekaligus penekanan
Register : 05-04-2016 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 12-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 0054/Pdt.P/2016/MS.Lsk Tanggal 12 Mei 2016 — Pemohon melawan Termohon
16 — 7
16 — 7
dan perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II yang dilakukanpada tanggal tanggal 19 Juli 1954 artinya perkawinan mereka dilangsungkansebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Putus : 12-12-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 500 K/MIL/2017 Tanggal 12 Desember 2017 — AGUS RIYANTO
69 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
berupa pemecatan dariDinas Militer dengan alasan Terdakwa telah berterus terang dan sangatmenyesali perbuatannya tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti sudahtepat dan benar dalam pertimbangannya;In casu kepada Terdakwa dan Prajurit TNI telah diberikan penjelasan danarahanarahan oleh pimpinan Kesatuannya baik melalui jam Komandanmaupun melalui penyuluhan hukum agar seluruh Prajurit TNI menjauhipenyalahgunaan Narkotika, bahkan Panglima TNI telah berulang kali dansecara terus menerus memberikan penekanan
Register : 06-12-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 21-08-2017
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1575/Pid.Sus/2016/PN JKT.UTR Tanggal 24 Januari 2017 — FAHMY FAUZYAN
34 — 13
34 — 13
Orang menurut Yurisprudensi MahkamahAgung No.1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama denganterminology kata "Barang Siapa, jadi yang dimaksud setiap orang adalah orangatau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut,diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yangdituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadi orang disini adalah orang yangdidakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yangdiuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan
Register : 04-05-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 30-06-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 176/Pdt.P/2016/MS.Lsk Tanggal 23 Mei 2016 — Pemohon melawan Termohon
24 — 10
24 — 10
PemohonIl yang dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2002 di Gampong Tanjong PutohKecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara, artinya perkawinan merekadilangsungkan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Putus : 11-05-2012 — Upload : 11-10-2012
Putusan PT SURABAYA Nomor 93/PDT/2012/PT.Sby. Tanggal 11 Mei 2012 —
76 — 57
76 — 57
Selanjutnya dengan cara paksa danpenuh penekanan.
Register : 28-11-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PA MALANG Nomor 892/Pdt.P/2019/PA.MLG Tanggal 11 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
14 — 7
14 — 7
UndangUndang perkawinan menganut prinsipbahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapatmelangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinansecara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkanketurunan yang baik dan sehat;Menimbang berdasarkan ketentuan perundangundangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon masihberstatus anak (belum dewasa) yang hakhaknya masih harus dipenuhi olehorang tuanya sesuai kemampuannya, sehingga perlu penekanan
Register : 16-09-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 460/Pdt.P/2020/MS.Sgi Tanggal 7 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
26 — 5
26 — 5
berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 18-07-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 13-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 215/Pdt.P/2016/MS.Lsk Tanggal 11 Agustus 2016 — Pemohon melawan Termohon
19 — 14
19 — 14
Nomor 1 Tahun1974, dan perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II yang dilakukanpada tahun 1965 artinya perkawinan mereka dilangsungkan sebelumberlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa selain itu Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 24-04-2018 — Putus : 14-05-2018 — Upload : 26-09-2018
Putusan PA MAROS Nomor 35/Pdt.P/2018/PA.Mrs Tanggal 14 Mei 2018 — Pemohon melawan Termohon
12 — 10
12 — 10
No. 35/Pdt.P/2018/PA Mrs.orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anakanakuntuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yangdimaksud oleh Pasal 13 huruf (6) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksualterhadap
Register : 15-07-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 219/Pdt.P/2019/MS.Sgi Tanggal 30 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
24 — 6
24 — 6
berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Putus : 28-11-2013 — Upload : 21-01-2014
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 134/Pid. B/2013/PN.Ung. Tanggal 28 Nopember 2013 — AGUS YARYADI Bin AHMADI ;
26 — 12
26 — 12
Dengan Maksud Untuk memiliki Dengan Melawan Hak; Menimbang, bahwa yang dimaksud : Untuk dimiliki dengan melawan hakadalah bertindak sebagai orang yang punya padahal ia tidak mempunyai hak ataubertentangan dengan hak orang lain dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu dariorang yang memiliki hak;Menimbang, bahwa terhadap pembuktian dari unsur keempat ini Majelismemberi penekanan pada beberapa hal sehingga dapat tampak jelas adanya unsur inipada diri Terdakwa yaitu :Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah
Register : 29-05-2017 — Putus : 22-08-2017 — Upload : 04-09-2017
Putusan PN DONGGALA Nomor 127/Pid.B/2017/PN Dgl Tanggal 22 Agustus 2017 — Terdakwa HERMAN Alias MANG Vs JPU
27 — 14
27 — 14
Penuntut Umum ternyata telah cocok denganidentitas masingmasing Terdakwa di persidangan, kemudiansepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satu pun petunjukbahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindakHalaman 7 dari 11Putusan Pidana Nomor 131/Pid.B/2017/PN DglAd. 2.pidana yang sedang diperiksa dalam perkarainidan atas tindak pidanayang diduga dilakukan oleh orang tersebut serta secara jasmanimaupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab, sehingga dengandemikian penekanan
Register : 13-06-2017 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN DEPOK Nomor 119/Pdt.G/2017/PN DPK Tanggal 6 Maret 2018 — Ny. ADE TRIANA
Melawan
1. Ny. MARISA PERTIWI
2. TETEN NAZIRUDIN, S.H.
240 — 200
240 — 200
tiga) sebagaimana disepakati dalamklausul Akta Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB) kewajiban yangharus dibayarkan Tergugat sebesar Rp. 2.700.000, (dua juta tujuhratus ribu rupiah), yang kemudian kewajiban pembayaran BulanAgustus 2016 tersebut baru dibayakan oleh Tergugat pada tanggal 8(delapan) September 2016 secara tunai kepada Penggugat, akibatketerlambatan pembayaran Tergugat tersebut Penggugat tidak dapatmembayar angsuran kredit kepada Bank Swamitra sehinggamenyebabkan Penggugat mendapatkan penekanan
karyawankolektornya dan melakukan investigasi untuk mendapatkan informasi yangtepat, yang akhirnya pihak Bank Swamitra mengetahui bahwa objeksengketa yang menjadi agunan kredit Bank Swamitra atas namaPenggugat telah di alinhkan/dijual Penggugat kepada Tergugat, olehkarena itu pihak Bank Swamitra melalui Kuasa Hukumnya memintakepada Penggugat sebagai debitur Bank Swamitra untuk melunasi HutangKreditnya atau akan membuat laporan kepolisian atas tindakanpengalihan agunan Bank Swamitra yang akhirnya atas penekanan
Pengikat Jual Beli (PPJB) kewajiban yangharus dibayarkan Tergugat sebesar Rp. 2.700.000, (dua juta tujuhratus ribu rupiah), yang kemudian kewajiban pembayaran BulanAgustus 2016 tersebut baru dibayakan oleh Tergugat pada tanggal 8(delapan) September 2016 secara tunai kepada Penggugat, akibatketerlambatan pembayaran Tergugat tersebut Penggugat tidak dapatHalaman 40 dari 57 Putusan Nomor : 119/Pdt.G/2017/PN Dpkmembayar angsuran kredit kepada Bank Swamitra sehinggamenyebabkan Penggugat mendapatkan penekanan
melaluikaryawan kolektornya dan melakukan investigasi untuk mendapatkaninformasi yang tepat, yang akhirnya pihak Bank Swamitra mengetahuibahwa objek sengketa yang menjadi agunan kredit Bank Swamitra atasnama Penggugat telah di alihkan/dijual Penggugat kepada Tergugat,oleh karenaitu pihak Bank Swamitra melalui Kuasa Hukumnya memintakepada Penggugat sebagai debitur Bank Swamitra untuk melunasiHutang Kreditnya atau akan membuat laporan kepolisian atas tindakanpengalihan agunan Bank Swamitra yang akhirnya atas penekanan
Register : 15-05-2020 — Putus : 24-06-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/V/2020 Tanggal 24 Juni 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
1038 — 723
1038 — 723
Bahwa Dan selaku komandan Satuan Terdakwa seringmemberikan penekanan dan perintah kepada seluruhanggota agar tidak melakukan pelanggaran sekecilapapun, termasuk tidak melakukan tindak pidana susilayang melibatkan sesama Prajurit, PNS TNI serta keluargatermasuk hubungan sesama jenis (LGBT), hidup bersamadengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah danmelakukan tindak pidana susila dengan anak dibawahumur yang disampaikan kepada seluruh anggota termasukpara Perwira;c.
Bahwa pada tahun 2015 Saksi5 pada saat menjabatSaksi5 pernah memberikan sosialisasi berbagai macampelanggaran termasuk tindak pidana melanggar kesusilaanLGBT bagi Prajurit dan akibatnya dan setiap pergantianDanyon selalu ada penekanan dan perintah agar anggotatidak melakukan pelanggaran sekecil apapun termasuktindak pidana kesusilaan dan LGBT;e.
Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas dari rangkaianperbuatan dan faktafakta yang melekat pada diri Terdakwa,Majelis Hakim berpendapat sejalan dengan penekanan pimpinanTNI berkaitan penyelesaian perkara pelanggaran susila danhubungan sesama jenis atau LGBT, Terdakwa sudah tidak layaklagi untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI, lain dansuatu hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan berada dilingkungan TNI akan merusak sendisendi disiplin dan normanorma yang berlaku di lingkungan TNI