Ditemukan 2296 data
16 — 3
Nomor 9 tahun 1975, maka pemeriksaanpermohonan ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Surabaya ;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalahtentang perubahan nama Pemohon dan suaminya sebagaimanatercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 7 Juni 1960agar sesuai dengan nama Pemohon dan suami Pemohon sebagaimanatercantum dalam KTP dan KK;Menimbang, bahwa perkara permohonan atau permohonanvoluntair berciri knas masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihaksemata (for the benefit
12 — 6
untuk menyamakan bidata nikahnya sesuai dengan yangtertera di Ijazah dan Administrasi Kependudukan Pemohon yang dimaksud;Menimbang, bahwa pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI.Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwaperubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkanPutusan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebutbersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit
14 — 1
Nomor11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yangmenyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan PengadilanAgama pada wilayah yang bersangkutan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifatuntuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit of one party ) makapermohonan ini bersifat voluntair, karenanya maka kata Putusan sebagaimanatertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagaiPenetapan.Menimbang
9 — 6
Kartu Tanda Penduduk, KartuKeluarga, Akte Kelahiran dan ijazah ;Hal. 4 dari 8 halm.Penetapan Nomor 0630/Pdt.P/2018/PA.MIgMenimbang, bahwa pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI.Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwaperubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkanPutusan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebutbersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit
49 — 0
Menyatakan Anak 1 Mikael Hutabarat dan Anak 2 Lewi Benefit Polak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
9 — 0
1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, makapemeriksaan permohonan ini menjadi wewenang Pengadilan AgamaSurabaya ;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknyaadalah tentang perubahan nama Pemohon sebagaimana tercantumdalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 29 Juni 1985 agarsesuai dengan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam KTPdan KSK Pemohon;Menimbang, bahwa perkara permohonan atau gugatan volun tairberciri khas masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihaksemata ( for the benefit
10 — 1
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifat untukkepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit of one party ) makacepermohonan ini bersifat voluntair , karenanya maka kata Putusan sebagaimanatertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagaiPenetapan .Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 point 14 Undangundang Nomor 23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menyatakan bahwa Kartu TandaPenduduk adalah identitas resmi penduduk
13 — 3
Agama Kecamatan Tanjung, KabupatenTabalong namun di dalamnya telah terjadi kesalahan penulisan namaPemohon yaitu Dijono bin Notomiharjo, umur 21 tahun dan Pemohon IlSumiati binti Yahman, Pangkalan, umur 17 tahun;Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah,maka permohonan Pemohon dan Pemohon II tersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa karena perkara a quo tidak ada pihak lawan/bersifatsepihak (for the benefit
7 — 7
Nomor 11tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yangmenyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan PengadilanAgama pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifatuntuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit of one party )maka permohonan ini bersifat voluntair, karenanya maka kata Putusan sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harusdiartikan sebagai Penetapan
9 — 2
Akta Nikah agar sesuai dengan nama suami Pemohon sebagaimanatercantum dalam KTP Pemohon dan Akte Kematian Suami Pemohon.Menimbang, bahwa pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI.Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwaperubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkanPutusan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebutbersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit
100 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Positif atas Penghasilan Neto Tahun Pajak2008 atas Biaya Usaha terdiri atas: Salary and Benefit USD 762,074 danGeneral and UtititiesLodging USD 3,909 yang tidak dapat dipertahankanoleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalamMemori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan dengan Konira Memori Peninjauan
14 — 6
Nomor11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yangmenyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan PengadilanAgama pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut bersifatuntuk kepentingan sepihak bagi Para Pemohon sendiri ( for the benefit of one party )maka permohonan ini bersifat voluntair, karenanya maka kata Putusan sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikansebagai
TATI
50 — 37
permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karenaPengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatuperkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;Halaman 10 Penetapan Nomor:173/Pdt.G/2020/PN.Bks.Menimbang, bahwa ciri knas suatu permohonan (voluntair), atau sifat darisuatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingansepihak semata (for the benefit
untuk melakukantindakan hukum berkaitan dengan pengajuan permohonan pinjaman pada Bankdengan menggunakan Jaminan berupa tanah dan bangunan yang terletak diKelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi,sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 771/BOJONG RAWALUMBU tercatatatas nama Nyonya Taty, dipertimbangkan secara khusus sebagai berikut: Bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan diatas, dalam suatu perkara permohonan masalah yang diajukan bersifatkepentingan sepihak semata (for the benefit
6 — 5
Nomor 11tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yangmenyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan PengadilanAgama pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifat untukkepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit of one party ) makapermohonan ini bersifat voluntair, kKarenanya maka kata Putusan sebagaimanatertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagaiPenetapan
24 — 1
Fadlan Habibi, dan nama ayah Pemohon yang benar adalahSyamsul;Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah,maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa karena perkara a quo tidak ada pihak lawan/bersifatsepihak (for the benefit of one party) atau voluntair yang produknya berupaHIm 4 dari 6 hlm Penetapan Pengadilan Agama Tanjung No. 0034/Pdt.P/2018/PA.Tjgpenetapan, maka karenanya kata
12 — 0
Kutipan Akta Nikah agar sesuai dengan nama suami dantanggal kelahiran Pemohon sebagaimana tercantum dalam KTP dan KSKPemohon;Menimbang, bahwa pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI.Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwaperubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkanPutusan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebutbersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit
25 — 1
Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 0046 /Pat.P/ 2018 /PA.Tjgnama yaitu nama ayah Pemohon, tertulis Tjung Polin dan tempat lahirPemohon Pontianak, yang benar adalah nama ayah Pemohon Tjung Po Lindan tempat lahir Pemohon Marbau;Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah,maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa karena perkara a quo tidak ada pihak lawan/bersifatsepihak (for the benefit
8 — 6
Nomor 11tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yangmenyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan PengadilanAgama pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifatuntuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit of one party )maka permohonan ini bersifat voluntair, karenanya maka kata Putusan sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harusdiartikan sebagai Penetapan
12 — 0
Vide Surat Tuada MARI Nomor : 30/TUADAAG/IIIUM/8/1983, tanggal31 Agustus 1983;o Menimbang, bahwa perkara permohonan atau voluntair berciri knas masalahyang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata ( for the benefit of one party ),sedangkan tuntutan hak sebagai tuntutan perdata ( Burgelijke Vordering ) adalahtuntutan yang mengandung sengketa.
9 — 3
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, makapemeriksaan permohonan ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Surabaya ;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang perubahannama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:X XXX tanggal 24Desember 2006 agar sesuai dengan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam KTP danKSK Pemohon;Menimbang, bahwa perkara permohonan atau gugatan voluntair berciri khas masalahyang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata ( for the benefit