duapuluh lima juta, sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), tandaterima Notaris KETUT ALIT NARIASIH DADU, SH tanggal 21januari 2002 ; 5655.1 Bendel1 BendelPerjanjian No.11 Notaris KETUT ALIT NARIASIH DADU, SHtanggal 06 mei 2002;Peta dan Gambar hasil Pengukuran Tanah RPH Temesi Tahun2014 oleh BPN Gianyar tanggal 28 Mei 2014 5758 1 Bendel1 Bendel Berita Acara Penafsiran Harga tanggal 18 Juli 2002 tanpanomor ... dan Berita Acara Kesepakatan harga tanggal 25 Juli2002 tanpa Nomor....Surat Sekretaris Dearah

rtus dua puluh limajuta, sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), tandaterima Notaris KETUT ALIT NARIASIH DADU, SHtanggal 21 januari 2002 ; 55.561 Bendel1 BendelPerjanjian No.11 Notaris KETUT ALIT NARIASIHDADU, SH tanggal 06 mei 2002;Peta dan Gambar hasil Pengukuran Tanah RPH TemesiTahun 2014 oleh BPN Gianyar tanggal 28 Mei 2014 56 57 1 Bendel Berita Acara Penafsiran Harga tanggal 18 Juli 2002tanpa nomor ... dan Berita Acara Kesepakatan hargatanggal 25 Juli 2002 tanpa Nomor ....Surat Sekretaris Dearah

Haryono No. 79Kota Madiun, setidaktidaknya disuatu tempat dalam dearah hukum Pengadilan NegeriKota Madiun, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sutau barang yangseluruhnya atau sebagain adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalamkekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannyaterhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karenamendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara : e Pada waktu dan tempat tersebut diatas

cnn nn necesSehingga bertentangan dengan :Undang undang RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telahdiubah terakhir kali dengan Undang undang RI No. 12 tahun 2008 tentangPerubahan kedua atas Undang undang RI No. 32 tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah :Pasal 42 DPRD mempunyai tugas dan wewenang :Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturanperundang undangan lainya, peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakanpemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan dearah

terdakwa ;Sehingga bertentangan dengan :1 Undang undang RI No. 32 tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah yang telah diubah terakhir kali dengan Undang undang RI No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atasUndang undang RI No. 32 tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah :Pasal 42 DPRD mempunyai tugas dan wewenang :Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturanperundang undangan lainya, peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakanpemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan dearah

KabupatenLampung Tengah Tahun Anggaran (T.A) 2018, yang didalamnya terdiridari:1 (satu) lembar surat Bupati Lampung Tengah Nomor: 900 / 820 /B.a.VII.01/2017 tanggal 15 September 2017 tentang penyampaianRancangan KUAPPAS T.A 2018 beserta lampirannya 1 (Satu) lembarfoto copy Agenda Pembahasan APBD T.A 2018.1 (satu) bundle Rancangan Nota Kesepakatan antara PemerintahDaerah Kabupaten Lampung Tengah dengan Dewan PerwakilanHal 20 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2020/PT.DKI60.61.62.63.64.65.66.67.68.Rakyat Dearah

Kabupaten Lampung Tengah tentang Kebijakan UmumAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2018.1 (satu) bundle Rancangan Nota Kesepakatan antara PemerintahDaerah Kabupaten Lampung Tengah dengan Dewan PerwakilanRakyat Dearah Kabupaten Lampung Tengah tentang Prioritas danPlafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah T.A 2018.1 (Satu) berkas dokumen terkait Rapat Badan Anggaran membahasKUA dan PPAS APBD Lampung Tengah T.a 2018, terdiri dari:1 (Satu) lembar foto copy daftar hadir Rapat

Rencana Penyusunan RancanganAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) KabupatenLampung Tengah Tahun Anggaran (T.A) 2018, yang didalamnya terdiridari:1 (satu) lembar surat Bupati Lampung Tengah Nomor: 900 / 820 /B.a.VII.01/2017 tanggal 15 September 2017 tentang penyampaianRancangan KUAPPAS T.A 2018 beserta lampirannya 1 (satu) lembarfoto copy Agenda Pembahasan APBD T.A 2018.1 (satu) bundle Rancangan Nota Kesepakatan antara PemerintahDaerah Kabupaten Lampung Tengah dengan Dewan PerwakilanRakyat Dearah

Kabupaten Lampung Tengah tentang KebijakanUmum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2018.1 (satu) bundle Rancangan Nota Kesepakatan antara PemerintahDaerah Kabupaten Lampung Tengah dengan Dewan PerwakilanRakyat Dearah Kabupaten Lampung Tengah tentang Prioritas danPlafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah T.A 2018.Hal 56 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2020/PT.DKI61.62.63.64.65.66.67.68.69.1 (satu) berkas dokumen terkait Rapat Badan Anggaran membahasKUA dan PPAS APBD Lampung

Penggugat terakhir di tempatkan bekerja di Tanjung ApiApi Banyuasinbagian operator Driver;Bahwa selama bekerja pada Tergugat, Penggugat tidak pernah mendapatsangksi baik berupa teguran lisan atau pun peringatan yang berkaitan denganhubungan kerja dan Penggugat bekerja dengan penuh tanggungjawab sertadengan loyalitas yang tinggi;Bahwa pertama kali ditugaskan oleh Tergugat, Penggugat ditempatkan di Lahatdengan pekerjaan membawa Alat Berat berupa Mobil selama kurang lebih 10Bulan keberadaan Penggugat di Dearah

Bandung denganmaksud melarikan diri, kKemudian setelan kurang lebin 1 (Satu) bulanterdakwa melarikan diri, akhirnya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021ketika terdakwa sedang berada di dearah tagog Desa cinunuk Kec. CileunyiKab.

Kemudian berdassarkan bukti Kode T.5 sangatjelas setiap tahun pinjaman/kredit diperpanjang, sehingga obyektersebut masih dalam agunan Bank Pembanguna Dearah (BPD) Bali.Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam Kamar Agama, Huruf AHukum Keluarga, Angka 3 menyatakan dengan jelas Gugatan HartaBersama yang Obyek Sengketanya masih diagunkan sebagaijaminan utang dan obyek tersebut mengandung sengketakepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatanatas obyek tersebut harus dinyatakan TIDAK

Rembang TA. 2013;30. 1 (satu) buah buku Peraturan Dearah Kab. Rembang Nomor: 5 Tahun 2013 tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kab. Rembang TA. 2013;31. 1 (satu) buah buku I Lampiran II Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Penjabaran Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kab.

Rembang TA. 2013;1 (satu) buah buku Peraturan Dearah Kab. Rembang Nomor 5 Tahun2013 tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerahKab. Rembang TA. 2013;1 (satu) buah buku Lampiran Il Peraturan Bupati Rembang Nomor32 Tahun 2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang PenjabaranPerubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kab.

Rembang TA. 2013;1 (satu) buah buku Peraturan Dearah Kab. Rembang Nomor: 5Tahun 2013 tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanjadaerah Kab. Rembang TA. 2013;1 (satu) buah buku Lampiran Il Peraturan Bupati Rembang Nomor:32 Tahun 2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang PenjabaranPerubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kab.

Rembang TA. 2013;Hlm73 Putusan No: 6/Pid SusTPK/2016/PT SMG30.31.32.33.34.35.36.37.38.1 (satu) buah buku Peraturan Dearah Kab. Rembang Nomor: 5Tahun 2013 tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanjadaerah Kab. Rembang TA. 2013;1 (satu) buah buku Lampiran Il Peraturan Bupati RembangNomor 32 Tahun 2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentangPenjabaran Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerahKab.

batasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara Nyonya Sumangkut Warbung;Sebelah Timur Nyonya Sumangkut Warbung;Sebelah Selatan Stien Mantiri (SMU Pioneer);Sebelah Barat Jalan Koka (Pomurow);Adalah milik dari Jemmy Salampessy dan Johnny Salampessy yakniPewaris yang sah dari Nyonya Ellen Salampessy Sampelan;Bahwa saat ini tanah milik dari Jemmy Salampessy dan JohnnySalampessy tersebut diatas telah berubah kepemilikannya menjadiSertipikat Hak Milik Nomor 295, Desa Tikala Baru, Wilayah KecamatanManado Tengah, Dearah

AGUS Alias HAI dan denganmaksud untuk pinjam uang, kemudian terdakwa diajak pergi ke dearah Kopo dekatMiko Mall Kopo Bandung, Dan pada waktu itu terdakwa dan Sdr. AGUS AliasHAI ketemu dengan Sdr. HARI (DPO) ditempat tersebut. dan pada waktu itu Sdr.HARI (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 1000.000, (satu juta rupiah) kepadaSdr. AGUS Alias HAI dan langsung diserahkan kepada terdakwa dan kemudianterdakwa dan Sdr.

Yani km 12 Kabupaten Banjar dan untukdiantarkan ke dearah Kayu Tangi Banjarmasin Utara. kemudian setelahdalam perjalanan mengantar terdakwa ke daerah Kayu tangi tiba tibaterdakwa berubah tujuan yang mana ingin minta diantarkan ke GuestHouse yang berada di Jalan Gatot Subroto V Banjarmasin Timur, dansetelah itu saksi mengetahui dari Clening Servis pegawai Guest Housttersebut bahwa REZA yang saksi antar tersebut mengaku bernamaDAYAT;Bahwa penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan DAYAT Als REZAtersebut

ratasudah mengalami kerugian .Menimbang bahwa terdakwa telah membenarkan keterangan para saksi tersebutdengan menerangkan antara lain perkataan terdakwa, saksi Agus Istiawan dan saksi Roni21Widodo mengaku menyewa mobil dengan jatuh temponya agar bisa dengan leluasa dandipercaya untuk membawa mobil Avanza meskipun masa jatuh temponya habis serta biayasewa mobil Avanza tersebut belum terbayar seluruhnya , kemudian mobil tersebut dibawaoleh terdakwa , saksi Agus Istiawan serta saksi Roni Widodo ke dearah

UNICORA AGUNG kepada Pemerintah Dearah Kabupaten Malang,sehingga penambahan lebar jalan tersebut (dari 3 meter menjadi 10 metersepanjang 2000 meter) adalah masih termasuk dalam asset PT.

UNICORA AGUNG(Perumahan GRIYA PERMATA ALAM) yang belum diserahterimakan oleh PT.UNICORA AGUNG kepada Pemerintah Dearah Kabupaten Malang, sehinggapenambahan lebar jalan tersebut (dari 3 meter menjadi 10 meter sepanjang2000 meter) adalah masih termasuk dalam asset PT.

kepadapimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten FakfakPeriode 2009 sampai dengan 2014 atau ahli warisnya yaitu menindaklanjuti suratwakil Bupati Fakfak nomor : 700/2690WABUP/2018 tanggal 12 November 2018perihal temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat dan Laporan HasilPemeriksaan BPK.RI Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor36.C/LHP/XIX.MAN/09/2013 tanggal 04 September 2012 Tahun anggaran 2012,bahwa tambahan penghasilan kepada pimpinan dan Anggota Dewan PerwakilanRakyat Dearah

UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;SUBSIDAIR :halaman 25 dari 114 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2020/PN.MnkBahwa terdakwa AHMAD AFIT RUMAGESAN,S.E. selaku Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Fakfak Periode 2009 Sampai dengan 2014 pada DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak yang diangkat berdasarkan Surat KeputusanGubemur Papua Barat Nomor : 137 tahun 2009 tanggal 27 Agustus 2009 Tentangpemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dearah

kepadapimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten FakfakPeriode 2009 sampai dengan 2014 atau ahli warisnya yaitu menindaklanjuti suratwakil Bupati Fakfak nomor : 700/2690WABUP/2018 tanggal 12 November 2018perinal temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat dan Laporan HasilPemeriksaan BPK.RI Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor36.C/LHP/XIX.MAN/09/2013 tanggal 04 September 2012 Tahun anggaran 2012,bahwa tambahan penghasilan kepada pimpinan dan Anggota Dewan PerwakilanRakyat Dearah

Sementara pada tahun 2015 kami permahdipanggil menghadap Bupati dengan Bawasda (Badan Pengawas DaerahKabupaten Fakfak) saat itu, kemudian kami ada beberapa anggota DewanPerwakilan Rakyat Dearah Kabupaten Fakfak yang disampaikan bahwa masingmasing orang mempunyai pinjaman sejumlah nominal tertentu yang belum dilunasi.

Kabupaten Fakfakhalaman 50 dari 114 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2020/PN.MnkPeriode 2009 sampai dengan 2014 atau ahli warisnya yaitu menindaklanjuti suratwakil Bupati Fakfak nomor : 700/2690WABUP/2018 tanggal 12 November 2018perinal temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat dan Laporan HasilPemeriksaan BPK.RI Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor36.C/LHP/XIX.MAN/09/2013 tanggal 04 September 2012 Tahun anggaran 2012,bahwa tambahan penghasilan kepada pimpinan dan Anggota Dewan PerwakilanRakyat Dearah

Gubernur atas Persetujuan PimpinanDPRD Provinsi 190Bahwa Tergugat juga melanggar ketentuan Pasal 137 ayat (3) yangmenjelaskan bahwa Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris DewanPerwakilan Rakyat Aceh harus berkonsultasi dan Persetujuan PimpinanDewan Perwakilan Rakyat AcehBahwa ketentuan Pasal 108 ayat (5) UUPA menyebutkan Sekretaris dalammelaksanakan tugasnya secara operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRA dan secara administrasi berada di bawahkoordinasi Sekretaris Dearah

Pejabat Tata Usaha Negara in casu Tergugat baik dalampengangkatan maupun pemberhentian Sekretaris Dewan DPRA in casu Penggugat ;Menimbang, bahwa apabila dicermati ternyata bukan saja pasal 108 ayat (2)Undangundang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkanadanya konsultasi dalam pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Dewan, tetapijuga terdapat dalam pasalpasal lain seperti :Pasal 102 ayat (5) : Gubernur berkonsultasi dengan Presiden sebelummenetapkan seorang calon Sekretaris Dearah

a.Kerugian materil akibat Membayarkan Kerugian materiPenggugat dengan Total Sejumlah Rp. 281.579.323 (Dua ratusdelapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ributiga ratus dua puluh tiga rupiah) Paraf HK HI Halaman 9 dari 23 Putusan Sela Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Dgl HIl Paraf HK HI HIl b.Kerugian imateril atas dilanggarnya prinsip oleh Tergugat ,yang didasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalamPasal 2 Ayat (2) dan Pasal 3 Ayat (3) UndangUndang RI Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Dearah

UNICORA AGUNG(Perumahan GRIYA PERMATA ALAM) yang belum diserahterimakan oleh PT.UNICORA AGUNG kepada Pemerintah Dearah Kabupaten Malang, sehinggapenambahan lebar jalan tersebut (dari 3 meter menjadi 10 meter sepanjang2000 meter) adalah masih termasuk dalam asset PT.

Tng.meyakinkan saksi ,terdakwa WINI WARLIAH memberikan 1 (satu) berkasSertipikat Tanah Hak Milik No. 01746 dan Akta Jual Beli (AJB) No.194/2001 untuk sebidang tanah di dearah Tasikmalaya sebagai jaminanpengembalian, setelah saksi tertarik dan percaya dengan Terdakwaselanjutnya saksi dengan ditemani oleh saudara WINI WARLIAH danpegawainya bernama YULI menuju Bank Mandiri depan pasar modernBintaro Tangerang Selatan untuk mentransfer uang sejumlah Rp.360.000.000, (tiga ratus enam puluh juta rupiah)

apa itu bisnis OL ;Bahwa pada tanggal 15 Juli 2015, kembali terdakwa menghubingi saksiNetty Meriaty.S dan bermaksud untuk memakai uang saksi sebesarRp.400.000.000,(Empat Ratus Juta Rupiah) dan terdakwe berjanji dalamwaktu satu bulan akan mengembalikan uang tersebut berikut uang sejumlahRp.300.000.000, yang sudah dipakainya, dan untuk meyakinkan saksi,terdakwa WINI WARLIAH memberikan 1 (satu) berkas Sertipikat Tanah HakMilik No. 01746 dan Akta Jual Beli (AJB) No. 194/2001 untuk sebidang tanahdi dearah

Direktorat JalanBebas Hambatan, Perkotaan Dan Fasilitasi Jalan Dearah Satuan KerjaPengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah dimasukkan sebagai TURUTTERMOHON, sehingga apabila yang digugat hanya Badan PertanahanNasional Kabupaten Sragen mengakibatkan subjek perkara tidak lengkapdan tidak tepat.Bahwa oleh karena gugatan PEMOHON Error In Subjektum makagugatan yang diajukan pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya gugatan keberatannya tidak dapat diterima;2.

Sido Mukti 57.740.000.Jumlah 340.740.000, 15.500.000, Bahwa dari pengembalian para gapoktan terhadap dana pinjaman tanpabunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi kepada petani Tahun Anggaran2014 sebesar Rp. 664.640.000, (enam ratus enam puluh empat jutaenam ratus empat puluh ribu rupiah) yang seharusnya disetorkan keKas Dearah, namun senyatanya yang disetorkan ke Kas Daerah BRI norek : 024401000019300 adalah sebesar Rp. 529.000.000,(lima ratusdua puluh sembilan juta rupiah) sehingga ada pengembalian

Sido Mukti 57.740.000,Jumlah 340.740.000, 15.500.000, Bahwa dari pengembalian para gapoktan terhadap dana pinjaman tanpabunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi kepada petani TahunAnggaran 2014 sebesar Rp. 664.640.000, (enam ratus enam puluhempat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang seharusnyadisetorkan ke Kas Dearah, namun senyatanya yang disetorkan ke KasDaerah BRI no 024401000019300 Rp.529.000.000,(lima ratus dua puluh sembilan juta rupiah) sehinggarek adalah sebesarada pengembalian para

Bahwa dari pengembalian para Gapoktan terhadap dana pinjamantanoa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi kepada petani TahunAnggaran 2014 sebesar Rp. 664.640.000, yang seharusnya disetorkanke Kas Dearah, namun senyatanya yang disetorkan ke Kas Daerah BRIno rek : 024401000019300 adalah sebesar Rp. 529.000.000, sehinggaada pengembalian para Gapoktan yang tidak disetorkan olehterdakwaJoko Supriyanto Bin Sariman (Alm) ke Kas Daerah sebesarRp. 135.640.000,, dengan perincian sebagai berikut : No.