Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 PK/TUN/2014
Tanggal 22 Oktober 2014 — HERY WIBADI VS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
65 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 80 PK/TUN/2014
    PUTUSANNomor 80 PK/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:HERY WIBADI, Warga Negara Indonesia, alamat KomplekPekerjaan Umum Bina Marga Jl.
    ,M.Si., Jabatan Kepala Sub Bidang PengolahanA.4 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian,Ketiganya berkantor di Jalan Proklamasi Nomor 56, JakartaPusat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 021/G.TUN/SET.BAPEK/2012 tanggal 17 Desember 2012,Halaman dari 25 halaman Putusan Nomor 80 PK/TUN/2014Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan
    Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonanPeninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 321 K/TUN/2013,Tanggal 27 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranyamelawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugatdengan posita gugatan pada pokoknya sebagai berikut:I Objek GugatanObjek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat/BadanPertimbangan Kepegawaian Nomor: 042/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Juni 2012Tentang
    Ramadhian, SE, Ak (Selaku Pelaksana);Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 80 PK/TUN/2014kesimpulan dari Tim Evaluasi tersebut sesuai dengan Laporan Evaluasi HasilPemeriksaan Restitusi SPT masa PPN PT. Multi Prima Energi Nomor Laporan:Lap01/WPJ/.04/KP.1007/2006 tanggal 30 Oktober 2006 romawi III angka 1huruf d menyatakan bahwa proses penyelesaian restitusi yang diajukan olehPT.
    IrfanFachruddin,SH.CN., dan Prof.Dr.Takdir Rahmadi,SH.LL.M., HakimHakim Agungsebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota Majelis tersebut dandibantu olehHalaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 80 PK/TUN/2014Sumartanto,SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,Ttd./Dr. Irfan Fachruddin,SH.CN. Ttd./Ttd./Prof.Dr.Takdir Rahmadi,SH.LL.M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 25-04-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 PK/TUN/2011
Tanggal 25 April 2011 —
76 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 20 PK/TUN/2011
    No. 20PK/TUN/201118sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Douglas N. WHusakdan Craig A.
    No. 20PK/TUN/201130Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul"Hukum Perjanjian",penerbitnya PT.
    No. 20PK/TUN/2011361. Mengabulkan gugatan Penggugatuntuk seluruhnya ;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 09-06-2011 — Putus : 22-11-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 351 B/PK/PJK/2011
Tanggal 22 Nopember 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT TALISMAN (TANJUNG) LTD
27 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 24-07-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 K/TUN/2012.-
Tanggal 24 Juli 2012 —
37 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 26 K/TUN/2012.-
    Putusan Nomor 26 K/TUN/2012.e Surat Nomor : 03/JDB/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 juga tidakmendapat tanggapan Tergugat ;8.
    Putusan Nomor 26 K/TUN/2012.10peningkatan izin kepada PT.
    Gugatan a quo diajukan pada tanggal 14 Juli 2010 sedangkanpemberitahuan putusan Nomor 106 K/TUN/2009. tanggal 27 JUli 2009jo. Nomor 37/G/TUN/2007/PTUN.SMD. diberitahukan kapada PemohonKasasi tanggal 30 Agustus 2010 vide bukti P20, sehingga gugatandiajukan sebelum putusan perkara Nomor : 37/G/TUN/2007/PTUN.SMD.belum berkekuatan hukum tetap..
    Putusan Nomor 26 K/TUN/2012.18185.
    Putusan Nomor 26 K/TUN/2012.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 K/TUN/2017
Tanggal 23 Februari 2017 — Dra. Hj. SUMAIYAH, MZ., M.M., vs. KETUA MAJELIS PEMBIMBING CABANG GERAKAN PRAMUKA KOTA PALEMBANG,
58 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 37 K/TUN/2017
    Putusan Nomor 37 K/TUN/201726.27.28.29.30.31.Pengganti Antar Waktu Melanjutkan Masa Bakti 20122017, tanggal 4Januari 2016, ditandatangani oleh H.
    Putusan Nomor 37 K/TUN/2017Januari 2016, ditandatangani oleh H.
    Putusan Nomor 37 K/TUN/2017D.
    Putusan Nomor 37 K/TUN/2017Melanjutkan Masa Bakti 20122017 Tanggal 4 Januari 2016Ditandatangani Oleh H.
    Putusan Nomor 37 K/TUN/2017a. Berhalangan tetap;Mengundurkan diri;c. Dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukumtetap;d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-07-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 291 K/TUN/2009
Tanggal 13 Juli 2010 — SARTONO, vs GUBERNUR SUMATERA UTARA, dkk
37 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 291 K/TUN/2009
    PUTUSANNomor 291 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :SARTONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Jalan Lintas Sumatera Lk.
    No. 291 K/TUN/2009Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini yaitu : SuratKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 170/2421/K/Tahun 2008tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Asahan tanggal 25 Juni 2008 oleh GubernurSumatera Utara ;B.
    No. 291 K/TUN/20094. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini ;5.
    No. 291 K/TUN/2009Kabupaten Asahan yang diterima oleh Sdr.
    No. 291 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-06-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 K/TUN/2007
Tanggal 23 Juni 2009 — AMRIL BURHAN, M.H. SYAHRIL. S., dkk. ; PT. KITITIA ALAMI PROPERTINDO
105 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 305 K/TUN/2007
    No. 305 K/TUN/2007.
    No. 305 K/TUN/2007.96.
    No. 305 K/TUN/2007.e.
    No. 305 K/TUN/2007.6.
    No. 305 K/TUN/2007.Hal. 153 dari 152 Put. No. 305 K/TUN/2007.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 236 K/TUN/2015
Tanggal 11 Juni 2015 — AJI SAMBODO, S.T., VS KEPALA DINAS BINA MARGA SUMBER DAYA AIR DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL (dahulu KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN CILACAP)
59 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 236 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 236 K/TUN/2015c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkandengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Cilacap;d.
    Putusan Nomor 236 K/TUN/2015pembuat keputusan dengan isi keputusan makaobjek gugatan adalah cacat secara substansial:Dengan demikian terbukti apabila objek gugatanadalah cacat substansial:4.c.
    Putusan Nomor 236 K/TUN/2015direksi pekerjaan;Dengan demikian terbukti apabila objek gugatan dalamperkara a quo diterbitkan oleh Pajabat yang tidakberwenang;c.
    Putusan Nomor 236 K/TUN/2015APBD;. Perpres 8 Tahun 2006 Dalam Hal Penjelasan Nomor 70Tahun 2005, menyebutkan:a. Pengguna barang/jasa atau pejabat yang disamakansebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawabatas pengadaan barang dan jasa untuk selanjutnyadisebut pejabat pembuat komitmen;b.
    Putusan Nomor 236 K/TUN/2015Biaya biaya:1. Meterai.................Rp 6.000,002. Redaksi................Rp 5.000,003. Administrasi .......... Rp489.000,00Jumlah ......... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 34 dari 34 halaman. Putusan Nomor 236 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-02-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 473 K/TUN/2013
Tanggal 12 Februari 2014 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN vs. SUKRISMAN
70 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 473 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 473 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN, berkedudukan di GedungPerintis Kemerdekaan Lantai 2, Jalan Proklamasi No. 56, Jakarta Pusat, diwakilioleh AZWAR ABUBAKAR, Jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian, yangmemberi kuasa khusus kepada EKO SUTRISNO
    Bahwa obyek gugatan ditinjau dari Pasal 1 angka 9 UndangUndang No. 51 Tahun2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara nyatanyata memenuhi kriteria Keputusan TUN danmenjadi wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta untukmemeriksa dan mengadili sesuai dengan kompetensi absolutnya, yang meliputisebagai berikut :a Penetapan tertulis;Bahwa obyek sengketa merupakan Keputusan TUN yang dikeluarkan olehBadan Pertimbangan Kepegawaian
    adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena kriteriauntuk menentukan Badan/Pejabat dapat dikategorikan sebagai Badan/PejabatTUN adalah suatu kriteria/ukuran yang bersifat fungsional yakni apa saja dansiapa saja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan (public service) dapatdisebut sebagai Badan/Pejabat TUN.
    Putusan Nomor 473 K/TUN/2013Tergugat menerbitkan jawaban berupa suratkeputusan obyek sengketa pada tanggal 7Agustrus 2012. Apabila dihitung tenggangwaktu.
    Putusan Nomor 473 K/TUN/2013Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Rabu, tanggal 12 Februari 2014 oleh Dr.H.Imam Soebechi, S.H.,M.H., KetuaKamar Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., dan H.Yulius, S.H.
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 19-10-2010 — Putus : 16-03-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MANADO Nomor 39/G.TUN/2010/P.TUN Mdo
Tanggal 16 Maret 2011 — Penggugat: Hein Johannis Egeten, BA, dkk; Tergugat: Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado;
149 — 115
  • TUN Mdo, tertanggal 19102010;Setelah..............
    /Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Manado Nomor: 37/Pen.MH/TUN/2010/ P.TUN Mdotanggal 22 Oktober 2010 tentang Penunjukan MajelisHakim;Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal22 Oktober 2010 Nomor: 36/Pen.PP/TUN/2010/ P.TUN Mdotentang Pemeriksaan Persiapan;Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal30 Nopember 2010 Nomor: 36/Pen.HS/TUN/2010/ P.TUN Mdotentang Hari Sidang; Telah melihat dan meneliti membaca berkas' perkarayang bersangkutan; Telah mendengar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-06-2013 — Upload : 11-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 PK/TUN/2013
Tanggal 25 Juni 2013 — SURYA HASAN, SH vs. MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS, DK
499 — 369 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 51 PK/TUN/2013
    Putusan Nomor 51 PK/TUN/201318.
    Putusan Nomor 51 PK/TUN/20131.1.3.2.
    Putusan Nomor 51 PK/TUN/20131.2.4.
    Putusan Nomor 51 PK/TUN/201310.e.
    Putusan Nomor 51 PK/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-11-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 355 K/TUN/2012
Tanggal 13 Nopember 2012 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH, DK. VS Ir. JUNAIDI RAHARJO
41 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 355 K/TUN/2012
    ,yang terletak di Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah,Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 355 K/TUN/2012Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan batasbatas bidang tanah yang pada saatitu adalah sebagai berikut:1. Batas Utara : Gunung Ebai;2. Batas Timur : Tanah Amaq Maje dan tanah Amaq Saenim;3. Batas Barat : Jalan;4.
    Januari 1993 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 juncto Putusan Mahkamah Agung RINomor 270 K/2001 tanggal 4 Maret 2002);11.
    , yangHalaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 355 K/TUN/20121414terletak di Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah,Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Ni Made Suci Martini;c Sertipikat Hak Milik Nomor 96, tanggal 18 Maret 2004 dengan Surat UkurNomor 99/Prabu/2004, tanggal 3 Maret 2004, luas tanah 15.040 m?
    Karenanya yang berhak memohonHalaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 355 K/TUN/201222IV.22agar diberikan hak atas tanahtanah yang telah dilepaskan haknya tersebut adalahPT. Serati Mas Kencana;Namun dalam perkara sekarang ini Ir.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 355 K/TUN/20123030ASHADL, S.H.NIP. 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-08-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 343 K/TUN/2015
Tanggal 24 Agustus 2015 — KEPALA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs. DEDY ARISON TUALAKA
61 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 343 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 343 K/TUN/201519.20.21.tidak pernah di BAP, tidak mengetahui apa yang salah dilakukanPenggugat.
    Putusan Nomor 343 K/TUN/2015Negeri Sipil, selambatlambatnya 6 (enam) bulan setelah tanggapandan bahanbahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterima ;b.
    Putusan Nomor 343 K/TUN/2015memperkuat Keputusan Menteri Dalam Neger Nomor : 880530 Tahun 2008tanggal 23 Juli 2008..
    Putusan Nomor 343 K/TUN/2015tersebut telah dicabut pada tanggal 14 Juni 2007 yang disampaikan kepadaPlt Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).d.
    Putusan Nomor 343 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 29-09-2011 — Upload : 30-07-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 02 PK/TUN/2010
Tanggal 29 September 2011 —
112 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 02 PK/TUN/2010
    No.02 PK/TUN/2010M?
    No.02 PK/TUN/20101.515 M?
    No.02 PK/TUN/2010Agustus 2008, dan selanjutnya menguatkan putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.79/B/TUN/2006/PT.TUN.
    No.02 PK/TUN/20104. Menyatakan sah surat Tergugat Nomor : 630.1193tertanggal 16 Februari 2005 yang menerangkantentang batasbatas Sertifikat Hak Milik No.238/Cihapit, seluas 1.013 M2, atas nama Ny.
    No.02 PK/TUN/2010a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL, S.H.NIP.220000754. Hal.21 dari 20 hal. Put. No.02 PK/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-08-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 304 K/TUN/2013
Tanggal 22 Agustus 2013 — DIDIT MUFTI SYARIF, SE,M.Si. vs. BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
68 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 304 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 304 K/TUN/2013Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah: Surat KeputusanBadan Pertimbangan Kepegawaian/Tergugat Nomor 048/KPTS/ BAPEK/2012 tanggal07 Juni 2012 tentang Penguatan hukuman disiplin atas nama Didit Mufti Syarif, SE.,M. Si.
    Putusan Nomor 304 K/TUN/2013Bahwa dengan alat bukti tersebut diatas Penggugat pada tanggal 10 September2007 mengajukan permohonan izin perceraian kepada Pejabat yang berwenangdimana Penggugat bekerja selaku Pegawai Negeri Sipil dan izin tersebut adalahsebagai salah satu syarat untuk gugata cerai melalui Pengadilan AgamaTangerang dimana Penggugat berdomisili.
    III = T.13) dandibenarkan oleh Majelis Hakim PT TUN Jakarta dengan keputusannya Nomor16/G/2012/PT.TUN.JKT tanggal 20 Maret 2013 ;7 Bahwa ternyata keputusan Menteri Pekerjaan Umum tersebut di atas (P. I = T.1) dan di kuatkan dengan keputusan Tergugat (P.
    pada hari Rabutanggal 03 April 2013 melalui kepaniteraan PT TUN Jakarta ;9 Bahwa benar objek sengketa adalah Surat Keputusan Badan PertimbanganKepegawaian/Tergugat Nomor 048/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 07 Juni 2012tentang Penguatan Jenis Hukuman Disiplin a.n.
    Putusan Nomor 304 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-09-2012 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 208 K/TUN/2012
Tanggal 3 September 2012 — YOHANES BING, DKK VS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
75 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 208 K/TUN/2012
    Putusan Nomor 208 K/TUN/2012.1010 Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1536/Kelurahan 8 Ilir tanggal 27November 1996 dengan Surat Ukur sementara No.582/1996 Luas 651 m?
    /1991 tanggal 21 Januari 1993, putusan perkaraNo.41 K/TUN/1994, perkara No.270 K/TUN/2001 Jo SEMA RI No. 2 Tahun 1991tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara angka V point 3 yang menyatakan bagi mereka yangtidak dituju (tersebut) oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasakepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan
    ataudiumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan dalampertimbangan hukumnya Judex Facti menggambarkan dengan putusan perkara No. 5K/TUN/1991 tanggal 21 Januari 1993, putusan perkara No. 41 K/TUN/1994, perkaraNo. 270 K/TUN/2001 Jo.
    Putusan Nomor 208 K/TUN/2012.24Nomor 3 Tahun 2009.
    Putusan Nomor 208 K/TUN/2012.2626a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL SH.NIP. 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-10-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449 K/TUN/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO, DK VS THERESIA TITILIANY UISAN
72 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 449 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 449 K/TUN/2015C.SHM Nomor 346/Sario Utara di atas tanah seluas 1014 m?
    Putusan Nomor 449 K/TUN/2015tanggal 12 Maret 1982 Penggugat telah dirugikan kepentingannya, danoleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini;8.
    Putusan Nomor 449 K/TUN/2015ALASANALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IIdalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:1.
    Putusan Nomor 449 K/TUN/2015b. Tim Penelitian Tanah untuk memeriksa permohonan hak terhadaptanah yang belum terdaftar yang dituangkan dalam berita acara,sesuai contoh Lampiran 8; atauc.
    Putusan Nomor 449 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-11-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 K/TUN/2009
Tanggal 17 Nopember 2009 — PT. PAPUA RIMBA LESTARI, vs. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
30 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 34 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-09-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 313 K/TUN/2014
Tanggal 14 September 2014 — NY. AMINAH BINTI MOCHAMMAD THALIB, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, DK
72 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 313 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 313 K/TUN/2014No. 98, RT 007, RW 01, Kelurahan Melawai, KecamatanKebayoran Baru Jakarta Selatan ;V.
    Putusan Nomor 313 K/TUN/2014ll. Dalam Pokok Sengketa :1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;2.
    Putusan Nomor 313 K/TUN/20141.
    Putusan Nomor 313 K/TUN/2014Banding, mengapa demikian?
    Putusan Nomor 313 K/TUN/20141986, karena ketentuan tersebut mengharuskan hakim aktif dalammenentukan beban pembuktian kepada para pihak;12.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-05-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 330 K/TUN/2008
Tanggal 27 Mei 2010 — H. TAUFIK vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN, dkk
34 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 330 K/TUN/2008
    P U T US ANNo. 330 K/TUN/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasitelah memutuskan sebagai berikut dalam perkaraH. TAUFIK, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanSwasta, beralamat di Jalan Belitung Darat RT.09No.0O1.
    No. 330K/TUN/2008sedangkan rumah Penggugat yang dipercayakan~ kepadaahli waris H.
    No. 330K/TUN/2008Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan YurisprudensiMahkamah Agung No. 47 K/TUN/1997 Tanggal 26 Januari1998 serta adanya FATWA MARI. No.027/Td.TUN/ II/1994Tanggal 2 Pebruari 1994..
    No. 330K/TUN/2008satu. dasarnya Perubahan Risalah Lelang No.141/1996 1997 tanggal 26 Januari 1996 sehinggapatut kalau keputusan itu menjadi kewenangandan dapat diadili pada Peradilan Tata UsahaNegara..
    No. 330K/TUN/2008