Ditemukan 31975 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-06-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 K/TUN/2007
Tanggal 17 Juni 2009 — BUPATI BUTON, KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI TENGGARA, ;NINAWARTI BERLINA, FARIS LIE, dkk.
49 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 119 K/TUN/2007
    No. 119 K/TUN/2007.Kepala Kantor Pertanahan Kota BauBau (Zaetu Ampo, SH) telah pulamenandatangani peralihan hak tersebut didalam sertifikat hak guna bangunan ;.
    No. 119 K/TUN/2007.Sertipikat Hak Guna Bangunan oleh Ninawarti Berlina pada Tahun 1999 adalahtanah Swapraja Buton yang telah menjadi Asset Pemerintah Daerah KabupatenButon dimana pada saat dimohonkan Sertipikat Hak Guna Bangunan tanpapersetujuan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Pemilik Asset (Tanah Eks BioskopAnda).Pemohon Kasasi II :1.
    No. 119 K/TUN/2007.Nomor.
    No. 119 K/TUN/2007.HakimHakim Anggotattd.Widayatno Sastrohardjono, SH.MScttd.Ketuas:ttd.Marina Sidabutar, SH.MH.Prof. DR. H.Ahmad Sukardja, SH.Biayabiaya :1. Meterai2. Redaksi ..............08.3. Administrasi TUN ....Panitera Pengganti :ttd.Benar Sihombing, SH.MH.Rp. 6.000,Rp. 5.000,.Rp. 489.000,Rp. 500.000,Untuk SalinanMahkamah Agung RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADJI, SH.NIP. 220.000.754. Hal. 20 dari 19 hal. Put. No. 119 K/TUN/2007.Hal. 21 dari 19 hal. Put.
    No. 119 K/TUN/2007.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-05-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 K/TUN/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — SINGKAP vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
45 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 156 K/TUN/2016
    Putusan Nomor 156 K/TUN/2016Dalam akta autentik dokumen resmi instansi Kantor Badan Pertanahanyang dibuat Hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012.
    Putusan Nomor 156 K/TUN/2016Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan olehTergugat berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a.
    Putusan Nomor 156 K/TUN/201610.11.Bahwa terkait dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugatmemperhatikan tugas TIM A point huruf a. sampai dengan huruf h.dilakukan toetsing (diuji) berdasarkan buktibukti:9.1.
    Putusan Nomor 156 K/TUN/2016Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan PenggugatPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor234/B/2015/PT.TUN.JKT.
    Putusan Nomor 156 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-06-2022 — Upload : 11-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88 PK/TUN/2022
Tanggal 16 Juni 2022 — IKHSAN, S.H, Dkk vs KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Dkk
99 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 88 PK/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 196 K/TUN/2015
Tanggal 4 Juni 2015 — YENI SUTIARSIH, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, DK
46 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 196 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 196 K/TUN/2015Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor,Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;9.
    Putusan Nomor 196 K/TUN/2015tanggal 27 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 206/Karanggan/2013 tanggal13 Februari 2012, luas 1.208 m? atas nama Suliana N.
    Putusan Nomor 196 K/TUN/2015karenanya permohonan Penundaan tersebut patut untuk ditolak;4.
    Putusan Nomor 196 K/TUN/2015 Bahwa semasa hidup orang tua Para Penggugat telah membeli tanahseluas kurang lebih 1.200 m?
    Putusan Nomor 196 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-01-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 389 K/TUN/2011
Tanggal 12 Januari 2012 — FRANSISCA TUWAIDAN, dkk vs KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA, dkk
49 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 389 K/TUN/2011
    No.389 K/TUN/201 118.19.20.dukungan bersama pasangan Fransisca M. Tuwaidan dan Ir.
    No.389 K/TUN/201 12.
    No.389 K/TUN/201 1b.
    No.389 K/TUN/201 1Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga penetapanpasangan Drs.
    No.389 K/TUN/201 1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 113 PK/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — HJ. ILAH ROHILAH VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG, DK
69 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 113 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 113 PK/TUN/2015Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 251/Lontar Baru, Luasnya 1205 m2,pecahan dari SHM dari Nomor 106, akan tetapi dalam Sertifikat Induktidak ada Luasnya;Bahwa dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 106/Kagungan, DalamKolom Pendaftaran Pertama nama Pemegang Hak H.
    Putusan Nomor 113 PK/TUN/20158. Bahwa berdasarkan Warkah yang terdapat di Kantor PertanahanKabupaten Serang, SHM Nomor 461, SHM Nomor 462 dan SHM Nomor463 sebelum diterbitkan, terlebih dahulu dilengkapi dengan suratsuratyaitu:a).
    Putusan Nomor 113 PK/TUN/2015+ 423 m? terletak di Desa Lontar, Kecamatan Serang, tanahtersebut adalah kepunyaan H.
    Putusan Nomor 113 PK/TUN/2015danMENGADILI SENDIRI: Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yangtimbul pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkansebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 75 K/TUN/2011 tanggal 31 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut: Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi
    Putusan Nomor 113 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 346 K/TUN/2015
Tanggal 19 Agustus 2015 — GUBERNUR BANK INDONESIA,DK VS EVI FIRMANSYAH
77 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 346 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 346 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 346 K/TUN/2015e.
    Putusan Nomor 346 K/TUN/201510.11.berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang beradadalam bidang hukum perdata.
    Putusan Nomor 346 K/TUN/20155)Bahwa dalam proses klarifikasi tersebut, Direksi dan KomisarisBank BTN termasuk Sdr. Evi Firmansyah ic.
    Keputusan TUN yang berasal dari kewenangan terikat(gebonden beschikking) diuji dengan hukum tertulis(peraturan perundangundangan yang berlaku);Halaman 53 dari 57 halaman. Putusan Nomor 346 K/TUN/2015Cc)4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-01-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 101 PK/TUN/2010
Tanggal 5 Januari 2011 —
97 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 101 PK/TUN/2010
    No. 101PK/TUN/201068pekerjaanSwasta,bertempattinggal diKelurahanManembo nemboLingkungan Ill,Kota Bitung ;11.
    No. 101PK/TUN/20102.
    No. 101PK/TUN/201098Usaha Negara yang bersangkutan.
    No. 101PK/TUN/2010112Membatalkan Putusan Mahkamah Agung No. 206K/TUN/2008 tanggal 29 Januari 2009 yang dimohonkanpeninjauan kembali ini;MENGADILI KEMBALI :DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat Ilntervensi seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian2.
    No. 101PK/TUN/20101162 AB 2 Kh SO lewwcscetmmesemimsmmieme sm et sm os mee De5.000, 3. Administrasi Peninjauan kembali......... Rp. 2.489.000, Jumlan wk eebees Rp. 2.500.000,116Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754 Hal. 117 dari 92 hal. Put. No. 101PK/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 540 K/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — RUMANTA, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN, DK
42 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 540 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 540 K/TUN/2015yang juga masih keluarga Marsinah dibongkar denganmempergunakan alat Belko, oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI)lalu dibakar:8.
    Putusan Nomor 540 K/TUN/20157.
    Putusan Nomor 540 K/TUN/20154.
    Putusan Nomor 540 K/TUN/2015Dan Keamanan Cq.
    Putusan Nomor 540 K/TUN/2015Pemohon Kasasi: 1. RUMANTA, 2. IMUR, 3. MARSINAH binti MARKAM,4. ABDULLATIF, 5. M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-10-2009 — Upload : 10-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 319 K/TUN/2009
Tanggal 30 Oktober 2009 — P.T. PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERUSAHAAN SUSU BARU ADJAK (P.T. BARU ADJAK), ;. P.T. PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERUSAHAAN SUSU BARU ADJAK (P.T. BARU ADJAK), ; DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
62 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 319 K/TUN/2009
    PUTUSANNomor : 319 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :P.T. PERTANIAN, PETERNAKAN DANPERUSAHAAN SUSU BARU ADJAK (P.T. BARUADJAK), dalam hal ini diwakili oleh : DJODYSUBIANTORO, Direktur Utama P.T.
    No.319 K/TUN/2009melanggar Pasal 10 ayat (8) jo 28 UndangUndang No.40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas ;18.
    No.319 K/TUN/2009akta/suratdokumen tersebut terbukti dari pengakuan pelakunyasendiri di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung, yaituNoormansyah dalam perkara pidana No.332/Pid/B/1998/PN.Bdg.
    No.319 K/TUN/2009Akta Pernyataan No.1 tanggal 1 Agustus 2001 ;(selanjutnya disebut sebagai SuratSurat) ;26.
    No.319 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-11-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 375 K/TUN/2014
Tanggal 14 Nopember 2014 — H. DJUNAIDI, SH vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, DK
59 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 375 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 375 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Il.H. DJUNAIDI, SH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, tempattinggal di PalapaVilla Dago Tol Rt. 03 Rw. 18 No. 67, Serua, CiputatTangerang Selatan, selanjutnya memberi kuasa kepada:Hj. Herlina, SH;Gabriel, SH;Keduanya warganegara Indonesia, advokat pada Kantor H.
    Kembeng;Sebelah Selatan : Tanah Milik Kali Cikuya;Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 375 K/TUN/2014Sebelah Barat : Tanah Milik Bpk. H. Djunaedi, SH;q. Akta Jual Beli No. 335/2003 tanggal 11 Nopember 2003 yang dibuatdihadapan Drs. H. MAMAN WIRAKUSUMAH. MSi. PPAT WilayahParung Bogor untuk tanah seluas 1.000 M2 Persil Blok 001, dengan batasbatas:Sebelah Utara : Tanah Milik Bpk. H. Kembeng;Sebelah Timur : Tanah Milik Bpk. H.
    Bahwa diketahui ternyata Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak MilikNo.11/Desa Cogreg tanggal 1 Maret 1977 Gambar Situasi No. 421/1977Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 375 K/TUN/201411.tanggal 7 Februari 1977 luas 9.535 M?
    atas nama IE KIANTJOAN;Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 375 K/TUN/20143.b. Sertipikat Hak Milik No. 15/Desa Cogreg tanggal 1 Maret 1977 Gambar SituasiNo. 419/1977 tanggal 7 Februari 1977 Tuas 9.320 M? atas nama IE KIANTJOAN;Sertipikat Hak Milik No. 47/Desa Cogreg tanggal 20 Agustus 1979 GambarSituasi No. 4008/1977 tanggal 2 September 1977 Tuas 23.200 M?
    ,M.S.Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 375 K/TUN/2014Panitera Penggantittd./Elly Tri Pangestuti, S.H..M.Hum. Biayabiaya1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp489.000.00Jumlah Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL, S.H.NIP. 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-08-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 358 K/TUN/2015
Tanggal 24 Agustus 2015 — PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I, DK vs. M. NADJIB ZEIN BADJABIR,Ir. atau disebut juga MOHAMAD bin ZEIN bin ALI BADJABIR
73 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 358 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 358 K/TUN/20154.
    danmenyelesaikan sengketa TUN di tingkat pertama (Pasal 50 UndangUndang tentang PERATUN).5.
    Putusan Nomor 358 K/TUN/2015Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah Zein bin Ali Badjabir.
    Putusan Nomor 358 K/TUN/2015d. Dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia, karangan Prof.
    Dengan demikianTermohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak memilikikepentingan untuk menggugat di Pengadilan TUN Surabaya(tidak memiliki Persona Standi In Judicio)halaman 54 dari 63 halaman. Putusan Nomor 358 K/TUN/2015h.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-12-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 401 K/TUN/2014
Tanggal 4 Desember 2014 — MAHMIA KAPLALE vs. KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU
90 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 401 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 401 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:MAHMIA KAPLALE, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diKapahaha, Rt. 001 / Rw. 001, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau,Kota Ambon, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Hi. ZainalAbdul Rahman Rumalean, SH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-04-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 PK/TUN/2013
Tanggal 25 April 2013 — WALIKOTA SURABAYA VS SISMINARDI, S.H, DK
130 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 36 PK/TUN/2013
    PUTUSANNomor 36 PK/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:WALIKOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya No. 1,Surabaya;Selanjutnya memberi kuasa kepada :1 Mohamad Dofir, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya;2 Bambang Gunawan, S.H., M.Hum., Kepala Kejaksaan Negeri TanjungPerak Surabaya;3 Dyjauharul Fushuus, S.H., M.H., Kepala Seksi Perdata dan Tata
    Griya Taman AsriBlok HG No. 36, Kecamatan Taman, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 27 Nopember 2010;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/ParaTerbanding/ Para Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat telahmengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 K/TUN/2012, Tanggal 22 Maret
    Putusan Nomor 36 PK/TUN2013Putusan yang dimohonkan peninjauan kembali adalah Putusan KasasiMahkamah Agung nomor 01 K/ TUN / 2012 yang telah diputus pada tanggal 22Maret 2012 dengan amar putusan :MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi1.SISMINARDI, SH., 2. HARTONO., 3. PUDJIARTO S., 4. MOCH. SYAIFULHARYONO, SH., 5. ITONG ENDRO SWANDONO, S.T., 6. PUDJI SISWANTO,SH., 7. SUWONO, 8. ACHMAD RIFA', SH., 9. SUDARTO, 10. SUMARWAN,SH., 11, HARRI SOESANTO, SH., 12.
    / 2012.Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara Nomor 01 K /TUN / 2012 memberikan pertimbangan pada intinya :aBahwa, dalam penjelasan Pasal 23 ayat (3) UndangUndang No. 43Tahun 1999: " Berhubung dengan itu maka dalam mempertimbangkanapakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidanakejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, haruslah dipertimbangkanfaktorfaktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutanHalaman 25 dari 35 halaman.
    Budi Hartono tersebut padaprinsipnya adalah sama dengan tindak pidana yang dilakukan Para TermohonPeninjauan Kembali/Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam putusanPengadilan Negeri Surabaya Nomor 2382/Pid.B/2009/PN.Sby tanggal 9 Nopember2009 atas nama Budi Hartono.Dalam perkara Nomor 02 K/TUN /2012 jis Nomor 69/B/2011/PT.TUN.Sby dan104/G/2010/PTUN.Sby, di tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya memberikan putusan Nomor 104/G/2010/PTUN.Sby dengan amarDALAM EKSEPS!
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Putus : 11-05-2005 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MANADO Nomor 33/G.TUN/2004/P.TUN. Mdo
Tanggal 11 Mei 2005 — Penggugat: OEI SWIE LIAN NIO (SABINA); Tergugat:KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MANADO. Tergugat Intervensi: FRANSISKA RAWUNG;
117 — 93
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 559 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON, DK VS PT. AMOCO MITSUI PTA INDONESIA (PT. AMI),
112 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 559 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 559 K/TUN/201418.
    Putusan Nomor 559 K/TUN/2014persidangan lapangan.
    Putusan Nomor 559 K/TUN/2014.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 94 PK/TUN/2015
Tanggal 20 Oktober 2015 — FRANCIS EDDY CHANDRA, DKK vs. LILI TARYADI, DK
126 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 94 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 94 PK/TUN/2015Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
    Putusan Nomor 94 PK/TUN/2015Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Februari 2000 Nomor 98K/TUN/1998;DALAM PENUNDAAN;Bahwa Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaanobjek gugatan agar diputus lebih dahulu dari pokok perkara selamapemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanyaputusan Pengadilan yang telah memiliki Kekuatan hukum tetap.
    Putusan Nomor 94 PK/TUN/20152011 seluas 3.421 m2, Nomor 00319 tanggal 04 Mei 2011 seluas 1.083 m?,Nomor 00320 tanggal 04 Mei 2011 seluas 215 m?, dan Nomor 00321tanggal 04 Mei 2011 seluas, 15.322 m?
    Putusan Nomor 94 PK/TUN/2015Gunawan, Antonius Adrian, Linda Tjandra, Kristina Tjandra, StellaLatina Tjandra, Ir.
    Putusan Nomor 94 PK/TUN/2015Panitera Pengganti,ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp 2.489.000,00Jumlah Rp 2.500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540827 198303 1 002 Halaman 50 dari 50 halaman. Putusan Nomor 94 PK/TUN/2015
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Putus : 22-12-2005 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MANADO Nomor 20/G.TUN/2005/PTUN.Mdo
Tanggal 22 Desember 2005 — Penggugat: ARTINTJE GAGHANA, dkk Melawan: Tergugat: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO; Tergugat Intervensi: JAMES WILLIAM SEGE;
80 — 82
  • RICKY WULLUR,SH ;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Advokat, berkantor pada JAMESKARINDA, SH dan Rekan, beralamat di JalanSam Ratulangi 29 No. 1 = Kota Manado,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02Juni 2005, yangKepaniteraan PengadilanManado, dengantelahregisterdidaftarkan diTata Usaha NegaraNomor43/SK/TUN/2005/PTUN.Mdo, tanggal 19 Juli2005;Selanjutnya disebut sebagai............ PARAPENGGUGAT ;MELAWA N:1.
    TERGUGATINTERVENSI ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yangbersangkutan ; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Manado, tertanggal O01 Agustus 2005, Nomor20/Pen.MH/TUN/2005/ PTUN.Mdo. tentang Penunjukan MajelisHakim ; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakimtanggal O1 Agustus 2005, Nomor20/Pen.PP/2005/PTUN.Mdo, tentang Penetapan Hari danTanggal Pemeriksaan Persiapan ; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakimtanggal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-06-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/TUN/2013
Tanggal 25 Juni 2013 — ELMIDAWATI SIREGAR, DKK vs. BUPATI LABUHANBATU, DKK
54 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 50 PK/TUN/2013
    PUTUSANNomor 50 PK/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara :1.ELMIDAWATI SIREGAR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan CalonPegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, alamatJalan T. Baja Purba Gg.
    kewarganegaraan Indonesia, Para Advokad dan Konsultan Hukumpada ND SOLICITOR Counsellor & Attorney at Law, beralamat di Jalan BonangNo. 23, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22Oktober 2012.Pemohon Peninjauan Kembali I, I, If1 dan IV, dahulu Para TermohonKasasi/ Terbanding/ Penggugat II, III, V dan VI.melawan :BUPATI LABUHANBATU, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 60Rantau Prapat dalam hal ini memberi kuasa kepada :Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 50 PK/TUN
    Amalia/ Gg Kop Kecamatan Rantau Selatan Rantau Prapat.Para Turut Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat I, IV, VII.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata Para Pemohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat II, Il, V, VItelah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah AgungNomor 25 K/TUN/2011 tanggal 21 April 2011 yang telah
    Bahwa dasar pemberhentian Para Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipilsebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Objek Sengketa adalah tidak cukupHalaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 50 PK/TUN/2013beralasan menurut hukum, sebab pada waktu Para Penggugat menjalankan tugassebagai Tenaga Honorer maupun sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah bekerjadengan baik dan menunjukkan disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi danuntuk lebih jelasnya akan dibuktikan pada persidangan berikutnya
    Sugiatik tersebut ;Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 50 PK/TUN/2013Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkarapada semua tingkat dan dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Selasa, tanggal 25 Juni 2013 oleh Marina Sidabutar, S.H., MH. Hakim Agung yangditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-08-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 247 K/TUN/2014
Tanggal 11 Agustus 2014 — UNIVERSITAS NEGERI MEDAN (UNIMED) vs. GERAKAN MAHASISWA KRISTEN INDONESIA (GMKI)
83 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 247 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 247 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:UNIVERSITAS NEGERI MEDAN (UNIMED), tempat kedudukandi Jalan Willem Iskandar, Pasar V, Medan, 20221, dalam hal inidiwakili oleh Rektornya Prof. Dr. IBNU HAJAR, M.Si.,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(PNS);Selanjutnya memberikan kuasa kepada:1. EDY HANAFI, S.H.;2.
    Putusan Nomor 247 K/TUN/2014berisi bahwa Pemohon meminta agar persidangan diundurkansampai tanggal 7 November 2013;11. Bahwa kemudian pihak Komisi Informasi Pusat kembali memanggilPenggugat untuk hadir di Persidangan tanggal 31 Oktober 2013dengan Surat tanggal 29 Oktober 2013 Nomor 210/X/KIPRLS/2013.Tanpa menghiraukan permohonan penundaan sidang yang diajukanPemohon.
    Putusan Nomor 247 K/TUN/2014Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 119/G/2013/PTUNMDNtanggal 3 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:1. Menolak permohonan Pemohon Keberatan;2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) Nomor 205/VIVKIPPSMA/2012 tanggal 12 November 2013;3.
    Putusan Nomor 247 K/TUN/201410.Bahwa dalam perkara ini sidang pertama ajudikasi sesuai dengan SuratPanggilan Sidang Nomor 204/X/KIPRLS/2013 tanggal 16 Oktober 2013dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2013. Sehingga berdasarkanketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun2010, perhitungan 40 (empat) hari kerja tersebut dihitung sejak tanggal 29Oktober 2013, dan berakhir pada sekitar tanggal 14 Desember 2013(belum dihitung hari libur).
    Putusan Nomor 247 K/TUN/2014Panitera Pengganti,ttd./Subur MS, S.H., M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp 489.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 247 K/TUN/2014