Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 175 K/TUN/2013
Tanggal 31 Mei 2013 — GLADYS GUNAWAN vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN, DK
108 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 175 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 175 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:GLADYS GUNAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanDokter, beralamat di Jalan Rantauan Darat No. 8, RT.15 KelurahanPekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;Selanjutnya memberi kuasa kepada :1Syamsu Saladin, SH, ; dan2 Wahyu Utami, SH.
    Putusan Nomor 175 K/TUN/20132 THIO JOE KING alias YOEDARTO THIO, kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan K.S TubunNomor A/2 RT. 015, RW.004, Kelurahan Pekauman, KecamatanBanjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi KalimantanSelatan ;Selanjutnya memberi kuasa kepada :Bernardus Benjamin Tanjoto, SH., kewarganegaraan Indonesia,Advokat pada kantor Advokat B.
    Putusan Nomor 175 K/TUN/2013G/2011/PN.BJM memutus perkara tersebut menyatakan gugatan Thio Joe King tidakdapat diterima dengan alasan dan pertimbangan hukum yaitu :Halaman 22 alinea terakhir s/d halaman 23 bagian pertama ....
    Putusan Nomor 175 K/TUN/2013PKMN/1999 tanggal 27 September 1999 seluas 695 m2 dengan ukuran danBatasbatas sebagaimana disebutkan dalam gugatan (lihat Posita No.2).
    Putusan Nomor 175 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-05-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 PK/TUN/2014
Tanggal 20 Mei 2014 — H.A. NAWAWI THALIB, B.A. VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN ILIR, DK
94 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 11 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 11 PK/TUN/2014Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugattelah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah AgungNomor 35 K/TUN/2011, tanggal 28 Februari 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon PeninjauanKembali dan Il dahulu Termohon Kasasi dan Il/Terbanding/Tergugat danTergugat II Intervensi
    Putusan Nomor 11 PK/TUN/2014he8.c. Asas Transparansi.
    Putusan Nomor 11 PK/TUN/2014 Bahwa dalil Penggugat angka 1 menyatakan bahwa Penggugat adalahpemilik tanah milik adat seluas 1.460 M?
    Putusan Nomor 11 PK/TUN/2014Objek Sengketa oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan OKI) tersebutsudah dihibahkan atau sudah dilepaskan hak kepemilikannya dari pemiliksebelumnya yaitu : A. Nawawi Talib (Penggugat) kepada Hj. Sri Murniati,S.E.
    Putusan Nomor 11 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 28-09-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 204/B/PK/PJK/2008
Tanggal 28 September 2012 —
35 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-09-2009 — Upload : 21-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 K/TUN/2008
Tanggal 8 September 2009 — Drs. SIMON OKTAVIANUS LIEM, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROTE NDAO,
38 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 20 K/TUN/2008
    Dokumen ini diunduh dari situs http://putusan.mahkamahagung.go.id danbukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.P UTUS A NNomor.20 K/TUN/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmengambil putusan sebagai berikut :Drs.
    No. 20 K/TUN/2008Peradilan Umum (Hakim Perdata), maka secara Yuridis sengketatersebut seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui LembagaPeradilan Umum (Pengadilan Negeri).
    Hal ini Sesuai denganYurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 menyatakan bahwa Meskipun sengketa itu terjadi akibat adanya Surat KeputusanPejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkutpembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atassengketa tersebut harus diajukan terlebin dahulu ke PengadilanUmum karena merupakan sengketa Perdata.
    No. 20 K/TUN/20081.31.416Hak Milik No. 116 dan Sertifikat Hak Milik No. 117 atasnamanya, tidak mempunyai nilai apaapa. Hal ini dibuktikandengan walaupun belum ada putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap ia telah menjual tanah tersebutkepada pihak lain. Sehingga sangatlah nampak niat burukdari Marthen F.
    No. 20 K/TUN/200824ttd.Benar Sihombing, SH.MHBiayabiaya :Meterai ..............05 Rp. 6.000,RedaksSi ..............05 Rp. 1.000, Administrasi Kasasi ...... Rp. 493.000, Jumlah ........ccceeeeeeeeees Rp. 500.000,Untuk SalinanMahkamah Agung R.1a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. 220.000.754 24
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 16-06-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 PK/TUN/2010
Tanggal 16 Juni 2010 — Nyonya LILIS LIMSA, ; Ny. NYI CARITEM, ; KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DKI JAKARTA
99 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 37 PK/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-07-2010 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 09 K/TUN/2010
Tanggal 26 Juli 2010 — YAYASAN DANA BANTUAN MALYA ALMOCHTADY WAL FAKIYERMEN ZOERIAT AL BADJENET vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
111 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 09 K/TUN/2010
    No. 09 K/TUN/2010Akta lama, dengan demikian keberadaan yayasan dimaksud bertentangandengan Pasal 71 UndangUndang No. 28 Tahun 2004 jo.
    No. 09 K/TUN/2010melalui Surat Kabar Harian Umum yang beredar di Wilayah Kota Bogor,yaitu Harian Radar Bogor tertanggal 1 Agustus 1999.
    No. 09 K/TUN/2010DALAM POKOK PERKARA :1. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapatditerima;2.
    No. 09 K/TUN/2010Tentang buktibukti;.
    No. 09 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-12-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 K/TUN/2009
Tanggal 7 Desember 2009 — DIREKTUR UTAMA PT. DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI (PERSERO), ; GATOT GARDJITO,. DIREKTUR UTAMA PT. KODJA TERRAMARIN,
88 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 17 K/TUN/2009
    No. 17 K/TUN/2009memberhentikan Penggugat dari Jabatan Direktur Utama PT. KodjaTerramarin untuk di tempatkan sebagai Staf Ahli Utama Direktur UtamaPT.
    No. 17 K/TUN/2009ll Kronologis diterbitkannya keputusan Direksi (halaman 3) ;Ill. Dasar gugatan (halaman 4 s/d 7) ;IV. Alasan gugatan (halaman 7 s/d 14) ;g.
    No. 17 K/TUN/2009yang modalnya terbagi di dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuanutamanya adalah mengejar keuntungan.
    No. 17 K/TUN/2009Bahwa PT.
    No. 17 K/TUN/2009Hal. 34 dari 33 hal. Put. No. 17 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-02-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 480 K/TUN/2014
Tanggal 12 Februari 2015 — M.U. KRISTINA Br. SEMBIRING vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
68 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 480 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 350 K/TUN/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — YORDY PURNOMO vs. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA, DK
270 — 180 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 350 K/TUN/2016
    Putusan Nomor 350 K/TUN/2016ASSOCIATES beralamat kantor di JI.
    Putusan Nomor 350 K/TUN/20161974 tentang Perkawinan jo.
    Putusan Nomor 350 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-06-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 182 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — MUADDIN Als MUAD Bin H. ABD. AZIS (Alm) vs GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
64 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 182 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 182 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:MUADDIN Als MUAD Bin H. ABD. AZIS (Alm), kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Anggota DPRD Banjar, bertempat tinggal JI. MISMiftahul Ulum Rt. 001 Ds. Batu Tanam, Kec.
    Pada tanggal 7 November 2012 diberitahu danmenerima SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTANSELATAN Nomor : 188.44/0519/KUM/2012 TENTANGPERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTADEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENBANJAR MASA JABATAN TAHUN 20092014.Atas nama: MUADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.Dari Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD KabupatenBanjar, Gt.Khairiah, S.Sos pada jam: 10.30 Wita di Ruangan Komisi IV DPRDKabupaten Banjar.Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 182 K/TUN
    , pada pasal: 2 huruf (H) diberhentikan sebagaianggota Partai Politik Sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndangUndangan.Dalam penjelasan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun2009 Pasal 383 ayat (2) huruf (H): dalam hal Anggota partai politikdiberhentikan dari partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukankeberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 182 K/TUN
    UNDANGUNDANG RI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MAJELISPERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 182 K/TUN/2014DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERAWKILAN RAKYATDAERAH.2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH,TENTAN TATA TERTIB DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH.3.
    Pasal103 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang PedomanPenyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata TertibDewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang pada intinya berbunyi Gubernurmeresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/ kota paling lama 14(empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRDkabupaten/kota dari bupati/walikota.Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 182 K/TUN/20143.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-11-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 391 K/TUN/2014
Tanggal 14 Nopember 2014 — PT. KEBUNARIA vs. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
152 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 391 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 391 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:PT.
    Putusan Nomor 391 K/TUN/2014Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 59/PTTHGU/BPN RI/2013 tanggal 11 April 2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar yangberasal dari Hak Guna Usaha Nomor 1/Pontianak atas nama PT.
    Putusan Nomor 391 K/TUN/20144.2. Bahwa surat Keputusan yang dikeluarkan dan/atau diterbitkan olehTergugat a quo merupakan suatu Putusan Tata Usaha Negara yangmemenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan Pasal 1 angka b UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,yakni:4.2.1.
    Putusan Nomor 391 K/TUN/201410.Bahwa Penggugat telah menanam kelapa sawit seluas 4848 Ha di beberapatempat yang termasuk didalamnya HGU a quo serta telah membagikan kebunplasma kepada petani berdasarkan Surat Keputusan Bupati Landak Nomor595.1/109/Hk.2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Nama Nama Petani PesertaPlasma Kebun Kelapa Sawit PT.
    Putusan Nomor 391 K/TUN/2014PERTAMA:KEDUA:KETIGA:Menetapkan Hak Guna Usaha Nomor 1/Pontianak seluas1.049,616 Ha (seribu empat puluh Sembilan koma enamsatus satu senam hektar ? atas nama PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-02-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 K/TUN/2015
Tanggal 25 Februari 2015 — SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL vs. JUSRI SIHOMBING, S.Si.
128 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 24 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 24 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, tempat kedudukan di JalanDr. Soetomo Nomor 1, Slawi, dalam hal ini memberi kuasa kepada:1 Budi Darmawan, SH.,MM., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal;2 Irfan Dwi R., S.STP, SH., Kasubag.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-04-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161/B/PK/PJK/2008.-
Tanggal 8 April 2011 — KOPERASI PEGAWAI PT. DANAREKSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
32 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-11-2010 — Upload : 07-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 PK/TUN/2010
Tanggal 11 Nopember 2010 — GAWAT EKO WAHYONO, ; KEPALA DESA RAWAJAYA,
32 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 100 PK/TUN/2010
    Nomor100 PK/TUN/2010M.M.., Kepala Bagian Hukum SetdaKabupaten Cilacap ;2. DIRGANTORO PADMONO DEWO, S.H., M.H.,Kasubbag Bantuan dan Penegakan Hukumpada = Bagian Hukum Setda KabupatenCilacap ;3. SUPRIYADI, S.H., Pelaksana pada BagianHukum Setda Kabupaten Cilacap ;4.
    Nomor100 PK/TUN/2010dihentikan ;b.
    Nomor100 PK/TUN/2010Penggugat patut ditolak dan dinyatakan tidak dapatditerima.
    Nomor100 PK/TUN/2010Kembali/ semula Tergugat/Terbanding diperiksa olehpihak Kepolisian ternyata perkara tersebut' tidakcukup bukti dansaksi, maka perkara tersebutdiberhentikan ;b.
    Nomor100 PK/TUN/2010Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 08-04-2011 — Putus : 01-08-2011 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 226 B/PK/PJK/2011
Tanggal 1 Agustus 2011 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KIMBERLY - LEVER INDONESIA
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 193 K/TUN/2009
Tanggal 27 Oktober 2009 — MUHAMMAD YUSUF, vs CAMAT SAMARINDA SEBERANG,
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 193 K/TUN/2009
    No. 193 K/TUN/2009Istilah penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepadabentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara. Keputusan itu memang harus tertulis, namun yang disyaratkan tertulis,bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dansebagainya. Persyaratan tertulis itu) diharuskan untuk kemudahan segipembuktian.
    No. 193 K/TUN/2009Abd.
    No. 193 K/TUN/2009c. Lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh PeraturanPerundangundangan yang mengancam kelalaian itu) denganbatalnya putusan yang bersangkutan ;3. Bahwa dalam pertimbangannya ternyata jelas kalau Pengadilan salah dalammenerapkan hukum karena :a.
    No. 193 K/TUN/2009Sengketa, hal ini jelas menunjukkan Keputusan Obyek SengketaCacat Administrasi dan salah menunjuk tanah obyek Keputusan TataUsaha Negara, atau dengan kata lain adalah tanah yang disebutkandalam Surat Keterangan Keputusan Obyek Sengketa tidak berada diRT. 05, melainkan di RT. 08 ;5. Bahwa dari fakta tersebut jelas Pendaftaran Surat Keterangan UntukMelepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 12 Nopember 2007, atas namaH. Jaffar Abd.
    No. 193 K/TUN/2009Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 193 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187 K/TUN/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — Hj. MILMILAH, S.Pd vs. BUPATI KABUPATEN BANYUASIN
39 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 187 K/TUN/2016
    PUTUSANNomor 187 K/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:Hj. MILMILAH, S.Pd., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal Griya Sukajadi Permai Blok C Nomor 14 Km. 14 RT 20RW 06 Kelurahan Sukajadi.
    Putusan Nomor 187 K/TUN/20164.
    Putusan Nomor 187 K/TUN/201610.menteri pendidikan dan kebudayaan, Penggugat tidak berhalangan tetap,Penggugat tidak sedang menjalankan tugas belajar dan Penggugat masihhidup (belum meninggal dunia).
    Putusan Nomor 187 K/TUN/2016Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2016, oleh H.
    Putusan Nomor 187 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-10-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 K/TUN/2010
Tanggal 25 Oktober 2010 — H. ALI SUSENO ANDY VS. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR, DK
67 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 26 K/TUN/2010
    PUTUSANNomor 26 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :H.
    No. 26 K/TUN/2010Tergugat Il Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya pada pokoknya atas dailildalil :1Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas 1.292 m?
    No. 26 K/TUN/2010atas bangunan yang menurut Penggugat telah menghalangi/menutup aksesjalan masuk ke dalam tanah Penggugat kepada Pengadilan Negeri ;EKSEPSITERGUGAT Il:1.Bahwa Tergugat Il menolak dengan tegas seluruh dalildalil gugatanPenggugat kecuali terhadap halhal yang secara tegastegas dibenarkan dandiakui dalam jawaban ini ;.
    No. 26 K/TUN/2010dengan tanah milik Penggugat dengan ukuran 2,70 m x 16 m yangdipergunakan untuk akses keluar masuk ke tanah milik Penggugat ;4.
    No. 26 K/TUN/2010Biaya Biaya: Panitera Pengganti,1.Meterai................ Rp. 6.000, ttd.2.RedaksSi............... Rp. 5.000, Subur MS, S.H., M.H.3. Administrasi ............... Rp. 489.000,Jumlah = Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. 220000754Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 26 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 533 K/TUN/2015
Tanggal 23 Nopember 2015 — SONNY ZAINHARD UTAMA vs. PT. SEKAR KANAKA LANGGENG, DK
94 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 533 K/TUN/2015
    41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994):14.
    Putusan Nomor 533 K/TUN/201538.39.40.41.d.
    Putusan Nomor 533 K/TUN/20151.3.
    Putusan Nomor 533 K/TUN/2015c.
    Putusan Nomor 533 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 18-10-2018 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 26-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 592 K/TUN/2018
Tanggal 13 Nopember 2018 — KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA VS PT. GOKMA PARULIAN PERKASA;
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 592 K/TUN/2018
    PUTUSANNomor 592 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH SERTA PERDAGANGAN PEMERINTAHPROVINSI DKI JAKARTA, tempat kedudukan di JalanPerintis Kemerdekaan / BGR Nomor 3, Jakarta Utara:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nur Fadjar, S.H., M.Si ,kewarganegaraan' Indonesia, pekerjaan Pegawai NegeriSipil Pemerintan Provinsi Daerah
    Putusan Nomor 592 K/TUN/2018Menengah Serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta Nomor 114 Tahun 2017 Tanggal 3 Juli 2017 tentang SanksiPencantuman Dalam Daftar Hitam PT. Gokma Parulian Perkasaselama pemeriksaan sampai dengan perkara ini berkekutan hukumtetap;2) Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
    Putusan Nomor 592 K/TUN/2018Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, karenaJudex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dansalah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa penerbitan objek sengketa telan sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku; Bahwa Tergugat beberapa kali memberikan peringatan kepadaPenggugat untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuat, akan tetapitidak dilaksanakan oleh Penggugat.
    Putusan Nomor 592 K/TUN/2018tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri olehpara pihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,tid. tid.Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.tid.Dr. Yosran, S.H., M.Hum.Panitera Pengganti,tid.M. Usahawan, S.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi kasasi Rp 489.000,00Jumlah Rp 500.000,00Halaman 6 dari 7 halaman.
    Putusan Nomor 592 K/TUN/2018Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 592 K/TUN/2018