TASRIH, S.E. Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh ALFANO ARIF HARTOKO, S.H.sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA SIDANG1819(AGUSTA GUNAWAN, S.H.)(ANDI AHKAM JAYADI, S.H.)(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)PANITERA PENGGANTI(A.M. TASRIH, S.E.)

74 /01A # &" ($ (# % $ % & ( Htserta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidakberhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih bi ihsan: , hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapatdalam Kitab At Thalaq Min Asy Syariatil Islamiyah Wal Qonun waiam an 40 yangdiam bil alih sebagai bahan pertim bangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagaiberikut;Artinya:Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraianadalah

perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Tahun 2008 ternyata tidak berhasil,maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih

diceraikan denganTergugat harus dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usahaperdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

ysArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabiq dalamKitabFiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbuny)i :ay, leoJ cuasiig) SMe!

PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumlslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

buktinya atau dengan pengakuan suami danpenderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungankehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapatmendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknyasuami terhadap istrinya dengan talak bain;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih

bi Ihsan;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutMajelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai denganpasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti antara Penggugat dengan TergugatteruS menerus terjadi perselisihan

Dalam hal ini rumah tanggaseperti tersebut di atas dan upaya perdamaian dari berbagai pihak danmelalui Mediasi sudah dilakukan pada tanggal 16 September 2013 dan tanggal23 September 2013, sesuai PERMA RI No. 01 Tahun 2008, termasuksebagaimana dimaksud oleh pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun1975, dan pasal 82 UndangUndang Nomor : 7 Tahun 1989, maka perceraiandipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggapsebagai TASRIH BI IHSAN ; 02Menimbang, bahwa untuk memenuhi

Mudahmudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan laindalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperolehketenangan dan kedamaian;Menimbang, bahwa dengan melihat fakta dalam rumah tanggaTerbanding dengan Pembanding tersebut, maka dalam hal ini perceraiandipandang lebih baik atau dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan sehinggasecara yuridis gugatan cerai Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf(f) Peraturan

Putusan Nomor 469Padt.G/2021/PA.LKperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnyasering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkanrumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yangdiharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankanperkawinan seperti itu.

, oleh karena itu harus dicarikemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah figh yangberbunyi sebagai berikut:LW = i:a) le As fo ke LlArtinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu. harus didahulukan(diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih

TASRIH, S.E.sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dan dihadiri oleh BETTYMAESAROH SARONA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin sertadihadapan Terdakwa;21HAKIM KETUAHERU KUNTJORO, S.H.,M.H.HAKIM ANGGOTA, HAKIM ANGGOTAAGUNG SULISTIONO, S.H. DEVITA WISNU WARDHANTI, S.H.PANITERA PENGGANTIA.M. TASRIH, S.E.

tidak mencintai pihak lain , kedua belahpihak sudah tidak saling menghormati, tidak saling menghargai, sehinggakeduanya sudah tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dengan baik, baik suamisebagai kepala keluarga dan isteri sebagi Ibu rumah tangga seperti yangdiamanatkan pasal 77 ayat (2 ) dan pasal 79 ayat( 1 ) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut dalam perkara a quo,Majelis Hakim berpendapat perceraian dipandang lebih baik untuk menentukankehidupan berikutnya, Tasrih

sesuai dengan maksud Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah untukmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa, nyatanya sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sehingga MajelisHakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian antara Penggugat/Terbandingdan Tergugat/Pembanding adalah merupakan jalan keluar yang dipandang lebih baikdan maslahah untuk menentukan kehidupan masingmasing berikutnya yangdiharapkan tasrih

SH, dan HARRY GINANJAR, SH masingmasing sebagaiHakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengandidampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut di atas, dan dengandibantu oleh A.M TASRIH, SE, sebagai Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Kotabaru, dan dengan dihadiri oleh ENGGAR DIANRUHURI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru, danterdakwa.HAKIM KETUA MAJELISt.t.dAKHMAD JAINI, SH.

SHPANITERA PENGGANTIt.t.d1314A.M TASRIH, SE.

TASRIH,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, dan dihadiri olehNONIE ERVINA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabarudan Terdakwa ; Hakim Hakim Anggota, Hakim Ketua,Ttd TtdTRI WAHYUDI, SH AKHMAD JAINI, SH. MHTtdLILIEK FITRI HANDAYANI, SHPanitera Pengganti,TtdAHMAD MAKASIDIK TASRIH, SE

., M.H. danALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 3AGUSTUS 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E., Panitera Penggantipada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh MIFTAHUL JANNAH,Halaman 14 dari 15.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.PANITERA PENGGANTI,AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.Halaman 15 dari 15. Putusan Nomor 152/Pid.B/2017/PN Blin

menarikkemaslahatan.Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:4g Lael) Gulidlld Bye Vy dae Legin sai al ob Glial glArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan taliikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai denganPasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 danPasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih

ulsArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat lIbnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabiq dalamKitabFiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :leoJ cuasiig) SII! sl (glo psu!

PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumislam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

Cu lis 8 d590 Vo aire login 229) J ub alisl ylArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabiq dalamKitabFiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :

PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumlslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti Sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

TASRIH, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, sertadihadiri oleh ERIK E.B. MUDIGDHO, S.H. sebagai Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Batulicin dan Terdakwa;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA SIDANG(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.) (IMELDA HERAWATI DP, S.H.,M.H.)(DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.M.H)PANITERA PENGGANTI(A.M. TASRIH, S.E.)

TASRIH, S.E.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dengan dihadiri PINTOARIWIBOWO, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dandihadapan terdakwa.Hakim Aggota, Hakim Ketua,DAMAR KUSUMA WARDHANA, S.H.M.H. ANDIAHKAM JAYADLSH. AGUSTA GUNAWAN, SH.Panitera Pengganti,A.M. TASRIH, SE Form01/SOP/001/HKIW/20 1513Form01/SOP/001/HKIW/20 15