PUKGSPMIl/Disnaker 4 tanggal 25 April 2016 :5. Bahwa pada 15 April 2015 Tergugat menyatakan Kontrak KerjaPenggugat Brori SeptaHengki di pending untuk batas waktu yang tidak ditentukan; dan Tergugat secarasepihak dan tanpa ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial telan melakukan pemutusan hubungan kerja kepada paraPenggugat:a. Imron Rosadi, dinyatakan habis kontrak pada tanggal 26 April 2016;b. Asep, dinyatakan habis kontrak pada tanggal 16 April 2016;c.

Gerak Mitra Tangguh berdasarkan Nota Pemeriksaan nomor :701/1851/disnaker.5 tanggal 19 Mei 2016 yang isinya : Memerintahkan kepada pimpinan PT. Gerak Mitra Tangguh untuk memberikan upah pekerjasesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.1322Bangsos/2015tentang upah minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2016 dan sesuai UndangUndang Momor 13 tahun 2003 pasal 90 ayat (1); Memerintahkan kepada Pimpinan PT.

Bahwa terkait berubahnya status perjanjiankerja berdasarkan adanya nota Pemeriksaannomor: 701/1851/disnaker.5 tanggal 19 Mei 2016 sebagaimana telah disampaikan dalamsurat dari kepala Dinas Tenaga kerja Kota Bekasi No. 701/2499Disnaker.5 tanggal 13 Juli2016, yang salah satu isinya "Memerintahkan kepada pimpinan PT.

Bahwa oleh karena perselisihan Industrial ini tidak bisa diselesaikan secarabipartite, akhirnya DPCGSPMII menyelesaikannya melalui Disnaker Kota Bekasi,bahwa oleh karena upaya mediasi di Disnaker kota Bekasi tidak bisa tercapaikesepakatan, maka akhirnya Disnaker Kota Bekasi mengeluarkan Surat AnjuranNomor: 567/4472Disnaker. 4, tanggal 27 Desember 2016 yang pada intinya berisi16Agar Pimpinan Perusahaan PT.Gerak Mitra Tangguh Mempekerjakan KembaliSdr.IMRON ROSADI Dkk. (11 ORANG);12.

Bahwa atas Surat Anjuran dari Disnaker Kota Bekasi Tergugat dengan suratnyatertanggal 4 Januari 2017 dan dengan beberapa alasan adanya kesulitan yangdialami perusahaannya Tergugat Menolak Anjuran tersebut;13.

Kota Cilegon pada tanggal 23 November2009 ;Bahwa pihak Mediator dari Disnaker Kota Cilegon, telah berupaya dan berusahauntuk menyelesaikan persoalan PHK ini dengan mengundang Penggugat dan ParaTergugat serta didampingi oleh Serikat Pekerja dengan 3 (tiga) kali pertemuan yaitu :1 Pertemuan Tripartit pada tanggal 3 Desember 2009 ;Hasilnya : Para Pihak tetap pada pendirian masingmasing, dan pihak Disnakermeminta kepada Penggugat untuk memperlihatkan hasil audit dari akuntan Publik ;2 Pertemuan Tripartit

kedua pada tanggal 15 Desember 2009 ;Hasilnya : Penggugat memperlihatkan hasil audit akuntan public tentang kerugiantahun 2006, 2007 dan 2008 dan Tergugat menyatakan apabila perusahaan tidak inginmempekerjakan kembali Para Tergugat, maka Para Tergugat meminta kompensasiyang jelas, lalu Disnaker memberikan kesempatan untuk Bipartit lanjutan ;Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2009 kami para pihak diberikan kesempatanuntuk melakukan musyawarah Bipartit, namun Serikat Pekerja yang mewakili paraPenggugat

diluar batas kewajaran dan diluar UndangUndang ;3 Pertemuan Tripartit Ketiga pada tanggal 31 Desember 2009Hasilnya : Para Tergugat menyatakan sikap bahwa Para Tergugat mau di PHKasalkan diberikan kompensasi sebesar :e Agus Nuryantono :Mau menerima PHK namun meminta kompensasi sebesar 169 kali upah/gaji ;e Tata Hendarto ;Mau menerima PHK namun meminta kompensasi sebesar 234 kali upah/gaji ;e Alkausar Basma Jaya ;Mau menerima PHK namun meminta kompensasi sebesar 286 kali upah/gaji ;Bahwa selanjutnya Disnaker

memberikan kesempatan kepada para pihak untukmelanjutkan musyawarah Bipartit yang ke V pada tanggal 6 Januari 2010 danhasilnya masingmasing pihak tetap masih bertahan pada pendapatnya ;Bahwa akhirnya pada tanggal 11 Januari 2010 Mediator dari Disnaker KotaCilegon mengeluarkan surat anjuran yang isinya pada pokoknya Para Tergugatdipekerjakan kembali dan perusahaan diwajibkan untuk membayar hakhaknya selamaPara Tergugat tidak dipekerjakan ;Bahwa atas anjuran tersebut Penggugat telah memberikan jawaban

pada tanggal16 Januari 2010 yang isinya menolak isi anjuran tersebut dikarenakan :1 Mediator Disnaker Kota Cilegon tidak berdasarkan UndangUndang 13 Tahun2003 dan telah mengesampingkan hasil audit dari akuntan public yang telahdiperlihatkan aslinya kepada Mediator ;2 Mediator Disnaker Kota Cilegon tidak konsisten serta tidak objektif karena tidakdipertimbangkannya poinpoin kesepakatan yang didapat dari hasilhasilpertemuan Mediasi yang menegaskan bahwa Para Tergugat telah bersedia dansepakat untuk

Energi, Pertambangan, MinyakGas Bumi dan Umum Polypet Polyprima (PUK SPKEPPolypet Polyprima) dalam hal ini memilih alamat di JalanJombang Masjid Nomor 22 Kota Cilegon, untukselanjutnya disebut sebagai : PARA PENGGUGAT :Halaman 1 dari 38 Halaman Putusan Nomor: 19/G/2012/PTUNSRGMELAWANKEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA CILEGON, Tempat kedudukan diJalan Raya Bojonegara Km. 2 Kelurahan Kedaleman,Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten.Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor800/1492/Disnaker

M.si., Jabatan: Sekretaris Disnaker, 7. H.MAKSUM, M.M., Jabatan: Kepala Bidang Pengawasan,8. ASIH DWI ASTUTI, S. Psi., Jabatan: FungsionalMediator. Semuanya Kewarganegaraan Indonesia;Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Tenaga KerjaKota Cilegon; Tempat kedudukan di Jalan RayaBojonegara Km. 2 Kelurahan Kedaleman, KecamatanCibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten.

hari Senin tanggal 21 Mei 2012 Para Penggugat telahHalaman 6 dari 38 Halaman Putusan Nomor: 19/G/2012/PTUNSRGmenemui Kepala Bidang NHubungan Industrial (Bapak Suparman)menanyakan progress pengaduan perselisihan PHK Para Penggugatyang telah dilengkapi risalah bipartit tersebut, namun kiranya KepalaBidang Hubungan Industrial menyatakan menunggu rapat denganKadisnaker; 222222 non nnn non non non nnn nn nn nnn noe nee nnn13.Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012, Para Penggugat dimintadatang ke Disnaker

Bukti T4 Surat dari Mediator yang diketahui Kepala Dinas TenagaKerja Kota Cilegon Nomor: 560/1186/Disnaker tertanggalMei 2008, perihal Anjuran (fotokopi sesuai dengan asli); 5. Bukti T5 = Surat PT.

Bahwa pada Bulan Mei 2008, Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegonmenerbitkan Surat Nomor: 560/1186/Disnaker, perihal: Anjuran, yang isipokoknya agar pihak PT. Polypet Karyapersada PI. PolyprimaHalaman 24 dari 38 Halaman Putusan Nomor: 19/G/2012/PTUNSRGKaryareksa dan SP KEP. PT. Polypet Karyapersada PT.

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pekanbaru di bawah register Nomor: 34/Pdt.Sus.PHI/2015//PN.Pbr, tanggal 27 Juli 2015, telah mengajukan gugatan kepada Tergugatdengan mengemukakan sebagai berikut:Bahwa gugatan diajukan oleh Penggugat setelah melewati proses bipartite danmediasi sebagai syarat berdasarkan UndangUndang No. 2 tahun 2004 tentangPenyelesaian Hubungan Industrial (PHI) hal tersebut dibuktikan dengan adanyanota anjuran dari Mediator Disnaker

Bahwa Mediator Disnaker Pekanbaru telah mengupayakan mediasi padatanggal 23 Oktober 2014 (Tergugat tidak hadir), tanggal 03 November2014 (Penggugat dan Tergugat hadir), tanggal 06 November 2014(Penggugat hadir, Tergugat tidak hadir) namun proses mediasi yangdilakukan oleh mediator atas perselisihan hubungan industrial tersebuttidak menghasilkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yangditindaklanjuti oleh mediator Disnaker Pekanbaru dengan mengeluarkananjuran dengan Surat No.

8.250.000,Total =Rp. 63.250.000Untuk para pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain dapatmengajukan gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pekanbaru.Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebutselambatlambatnya dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah menerimaanjuran ini.Bahwa terhadap anjuran tersebut Penggugat menjawab secara tertulisdan menyatakan menerima isi anjuran melalui surat tanggal 28November 2014.Bahwa berdasarkan informasi Mediator Disnaker

Pekanbaru Tergugatmenyatakan menolak Anjuran Mediator Disnaker Pekanbaru;Bahwa walaupun Tergugat menyatakan menolak anjuran MediatorDisnaker Pekanbaru = namun Tergugat tidak melakukan gugatan,sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU No.2 Tahun 2004 tentang PPHIdan oleh karenanya Penggugat mendaftarkan Gugatan A Quo;10.Bahwa bagi Penggugat dasar Tergugat mengakhiri hubungan kerja11.dengan Penggugat adalah salah karena menjadikan Efesiensi sebagaialasan pemutusan hubungan kerja sementara perusahaan Tergugatmasih

Bahwa terhadap anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor567/13788 Disnaker tanggal 24 Oktober 2016 Ahli Waris pekerja Alm.SUHAYA menerima sedangkan pihak tidak memberikan jawaban sebagaimanadalam risalah mediasi tertanggal 29 Desember 2016;.

SUHAYA yaitu NanaSupriatna, Yuningsih dan Rahmat (Penggugat) dan ketika dalam rapattersebut pihak Tergugat berjanji dihadapan Ketua Pimpinan dan AngotaKomisi D DPRD Kota Bandung akan membayar hak ahli waris pekerja Alm.SUHAYA dan meminta waktu 2 (dua) minggu tetapi Tergugat ingkar janjisetelah ditunggu 2 (minggu) Tergugat tidak membayar kepada ahli warissebagaimana dalam anjuran Disnaker Kota Bandung;Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.SusPHI/2018/PN. Bdg.9.

Wirton Hotel, ataspermohonan ahli waris Almarhum SUHAYA yang lainnya, yakni NANASUPRIATNA, YUNINGSIH dan RAHMAT telah mengajukan permohonanmediasi tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial ke kantorDISNAKER Kota Bandung namun pada saat itu Tergugat tidak dapat hadirmelakukan mediasi, karena sedang diluar negeri.Bahwa karena Tergugat tidak menghadiri secara mediasi penyelesaianperselisihan hubungan industrial, maka mediator pada DISNAKER telahmenerima datadata atau pengaduan secara sepihak

Cibeunying Kidul, BandungFotocopy Permohonan Pencatatan Perselisihan HubunganIndustrial tanggal 28 Juli 2016 di DISNAKER Kota Bandung;Fotocopy Undangan Rapat Kerja dari Komisi D DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung kepada Kepala DinasTenaga Kerja Kota Bandung, Direktur PT. Wirton Dago Hoteldan Keluarga = Ahili Waris = Alm.

SUHAYA adalah 12 tahun 8 bulan(bukti P=7) dan berdasarkan anjuran Mediator Disnaker Kota Bandung No.567/13788Disnaker tanggal 24 Oktober 2016 upahnya sebesar Rp. 2.626.900.per bulan, maka berdasarkan ketentuan pasal 166 UndangUndang No.13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaaan konpensasi pemutusan hubungan kerjayang wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut :1. Uang Pesangon 2 x 9 x Rp. 2.626.900, = Rp. 47.284.200,2.

Empat Lawang 30)Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Empat Lawang; 31)Fotokopi keputusan Kadisnakertrans Kabupaten Empat LawangNo.560/40 /KEP/Nakertrans tentang Penunjukan Tim Panitia PemeriksaBarang dan Jasa Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan KeterampilanBagi Pencari Kerja Disnaker TA. 2010; 32) Fotokopi keputusan Kadisnakertrans Kabupaten Empat LawangNo.560/38 /KEP/Nakertrans tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Hal. 27 dari 44 hal. Put.

TA 2010; 40)Fotokopi Kuitansi No. 900/122/KWT/Nakertrans/VII/2010 BelanjaBahan Percontohan Untuk Kegiatan Pendidikan Dan PelatihanKeterampilan Bagi Pencari Kerja Disnaker TA 2010 sebesar Rp36.900.000,00 (tiga puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah); 41)Laporan Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas TenagaKerja ; 42)Fotokopi Surat Perjanjian Pengadaan Barang/ Jasa (Kontrak) No.560/26/SPPBJ/ Disnakertrans/V1I/2010 Antara Kepala Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang

Empat Lawang 30)Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Empat Lawang; 31)Fotokopi keputusan Kadisnakertrans Kabupaten Empat LawangNo.560/40 /KEP/Nakertrans tentang Penunjukan Tim Panitia PemeriksaBarang dan Jasa Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan KeterampilanBagi Pencari Kerja Disnaker TA. 2010; 32)Fotokopi keputusan Kadisnakertrans Kabupaten Empat LawangNo.560/38 /KEP/Nakertrans tentang Penunjukan Panitia PengadaanBarang dan Jasa Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

2010; 40) Fotokopi Kuitansi No. 900/122/KWT/Nakertrans/VII/2010 BelanjaBahan Percontohan Untuk Kegiatan Pendidikan Dan PelatihanKeterampilan Bagi Pencari Kerja Disnaker TA 2010 sebesar Rp Hal. 33 dari 44 hal.

Empat Lawang 31)Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Empat Lawang; 32)Fotokopi keputusan Kadisnakertrans Kabupaten Empat LawangNo.560/40 /KEP/Nakertrans tentang Penunjukan Tim PanitiaPemeriksa Barang dan Jasa Kegiatan Pendidikan dan PelatihanKeterampilan Bagi Pencari Kerja Disnaker TA. 2010; 33)Fotokopi keputusan Kadisnakertrans Kabupaten Empat LawangNo.560/38 /KEP/Nakertrans tentang Penunjukan Panitia PengadaanBarang dan Jasa Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

/565/X1/2018 tanpa tanggal dibulan November 2018(Vide Bukti P6);13.Bahwa atas tuduhan mangkir dan PHK sepihak tersebut PENGGUGAT telahmengadukan Perselisihan Hubungan Industrial kepada Disnaker KotaMakassar, dan telah dilakukan mediasi secara sebanyak 3 (tiga) kali yakni padatanggal 15 Agustus 2018, 24 Agustus 2018, dan 18 September 2018, yang padaakhirnya tidak tercapai mutual agreement yang kesemuanya ternyata dalamSurat Anjuran Nomor 1192/DISNAKER/565/X1I/2018 tanpa tanggal dibulanNovember 2018

Bahwa kesimpulan dan anjuran Mediator Disnaker sifatnya hanya anjuran belakadan tidak berkekuatan eksekutorial. Apalagi proses Tripartit yang dilaksanakanDisnaker tidak menjalankan due proses of law dan tidak menerapkan prinsipprinsip hukum acara dan hukum pembuktian yang berlaku di Pengadilan Negeri. Bahwa gugatan di Peradilan Hubungan industrial ini adalah tuntutan pembayaranuang, dengan begitu tidak dapat diterapbkan pembayaran uang paksa(dwangsom).

UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 108 ayat (1) dan (2) Jo Pasal112 dan diberi tanda P4.Surat Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 24072018 dan diberi tanda P5.Surat Anjuran Nomor 1192/DISNAKER/565/XI/2018 dan diberi tanda P6.Surat Pernyataan Isteri dan lou Mertua Penggugat dan diberi tanda P7.ON & ofPasal 7 huruf c Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomorr :PER.16/MEN/XI/2011 dan diberi tanda P8Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti berupa alat buktiketerangan saksi

Bahwa atas PHK oleh Tergugat tersebut diatas Penggugat melalui SBRI telahmengadukan Tergugat kepada Disnaker Kab.Bengkalis melalui Surat No. 35/SBRI/D/VIII/2013 perihal pengaduan PHK oleh PT.

Bahwa atas pengaduan Penggugat sebagaimana pada poin (7) tersebutdiatas maka Disnaker Kab.Bengkalis telah melakukan mediasi, dan hasilHal. 2 dari 12 hal.Put.Nomor 122 K/Pdt.SusPHI/201510.11.mediasi tersebut mediator telah menerbitkan Anjuran No. 560/DTKTPHlJ/2014/52 tertanggal 29 Januari 2014, yang menganjurkan: Tidak dapat memahami PHK yang dilakukan perusahaan PT Mustika AgungSawit Sejahtera terhadap Sdr. Jimmer Tampubolon; Agar Pengusaha PT.

Bahwa atas anjuran Disnaker tersebut Penggugat melalui SBRI telahmenyatakan dapat menerima melalui surat No. 15/BIBKUMHAM/SBRI/D/II/2014 Bukti (P5) photo copy dari arsip surat, serta Penggugat telah melaporkeperusahaan/Tergugat sebagaimana dengan anjuran Disnaker tersebut,namun petugas Satpam perusahaan/Tergugat tersebut tidak mengizinkanuntuk masuk ke dalam kantor Tergugat;Majelis Hakim yang terhormat, sesuai dnegan uraian tersebut diatas yangmana Tergugat yang melakukan PHK terhadap Penggugat telah

Lembah Krya Nomor : LK/67/LK/2009 tanggal29 September 2009;Bahwa pada tanggal 29 September 2009, Penggugat yang diwakilioleh LKBH Permahi Padang mengirim surat No.02/ERLINAPHV/LKBHPDG/PERMAHIIX09 kepada Tergugat dengan hal mohon untuk melakukanperundingan bipartit, namun Tergugat tidak menggubris ajakan niat baikPenggugat dalam melakukan perundingan bipartit;Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2009, Penggugat mengirimkan suratke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Padang untuk memediasiperselisinan

PHK dengan Tergugat;Bahwa pada tanggal 10 Desember 2009, Disnaker Kota Padangmenyampaikan Surat Nomor : 563/2944/SOSNAKER/2009 tertanggal10 Desember 2009, perihal anjuran kepada Penggugat dan Tergugat;Bahwa pada tanggal 19 Desember 2009, kuasa hukum Tergugatmenyampaikan Surat Nomor : 15/KHMYNONLIT/1209 tertanggal19 Desember 2009, perihal penolakan atas anjuran mediator kepadaYusmalinda Yulius, S.Kom. mediator pada Disnaker Kota Padang yangditembuskan kepada Penggugat;Bahwa berdasarkan Pasal 5 UndangUndang

Lembah KryaNo.LK.67/LK/2009 tanggal 29 September 2009 mengenai PHK Penggugatdengan PHK tidak terhormat menjadi dengan hormat;Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaanmasa kerja, penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatankepada Penggugat sesuai dengan Surat Disnaker Kota PadangNo.563/2944/SOSNAKER/2009 tertanggal 10 Desember 2009, perihalanjuran meditor yaitu : Uang pesangon : 2 x 9 Rp.880.000, = Rp.15.840.000, Uang penghargaan masa kerja :6 x Rp.880.000, = Rp. 5.280.000

Olehkarena itu surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat yang dijadikan dasaruntuk mengajukan permohonan untuk dan atas nama Penggugat adalahsurat kuasa yang tidak sah, oleh karena proses mediasi yang telahdilaksanakan oleh Pegawai Mediasi pada Disnaker Kota Padang secaraformalitas adalah cacat hukum.

Namun ternyatadalam perundingan tanggal 15 januari 2009 yang diadakan diKantor Disnaker Kabupaten Bekasi tetap saja tidak ada titiktemu,dimana TERGUGAT tetap pada pendiriannya ;Bahwa selanjutnya keesokan harinya yakni tanggal 16 Januari2009 Para Penggugat kembali bekerja seperti sedia kala, namunternyata TERGUGAT melakukan serangkaian tindakan balasankepada para pekerja yang tergabung dalam SB KIKEF termasukPARA PENGGUGAT yang mengikuti mogok kerja, adapun tindakanbalasan tersebut antara lain ;a.

MI sebagai organisasi dimana ParaPenggugat bergabung menjadi anggotanya melalui suratdengan nomor surat : 067/PTP.SBKIKEF/MI/Bks/I/09 padatanggal 20 Januari 2009 juga mengadukan tindakan manajemenkepada DISNAKER Kab. Bekasi bagian pengawasan ;c. Bahwa selanjutnya dengan berdalih bahwa Para Penggugatmelakukan serangkaian tindakan mogok kerja yang tidak sah,selanjutnya pada tanggal 06 Februari 2009 (Sdr. Iswandi)dan pada tanggal 17 Februari 2009 (Sdr.

MI sebagaiorganisasi dimana Para Penggugat bergabung menjadianggotanya melalui surat dengannomor surat :No. 078/PTP.SBKIKEF/MI/Bks/I/09 pada tanggal03 Februari 2009 kembali mengadukan perlakuan dan tindakanpihak manajemen kepada Disnaker Kab. Bekasi bagianpengawasan.13. Bahwa tindakan PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat kepadaPara Penggugat merupakan perbuatan / tindakan melawanhukum,karena mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugatdilakukan sesuai peraturan hukum yang berlaku.

tanggal5 Juli 2007 melakukan pemindahan tugas kepada Tergugat (Zr.Nining Sariningsih) dengan surat No.159/01/RSK/VII/2007bahwa mulai tanggal 6 Juli 2007 Tergugat dipindah tugaskan keBP Setiabudi ;Bahwa karena Tergugat sudah dapat peringatan yang ketiga,maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Penggugatmembuat Pemutusan Hubungan kerja (PHK) terhadap Tergugat,karena didalam penyelesaian kasus antara Penggugat denganTergugat tidak ada titik temu, maka permasalahan akhirnyadiserahkan kepada DISNAKER

Kota Bandung, tertanggal 5 Juli2007 sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu pasal 8Undangundang No.2 tahun 2004 tentang penyelesaianperselisihan hubungan industrial ;12.13.14.15.16.Bahwa pada hari Selasa 17 Juli 2007 Penggugat dan tergugatdipanggil oleh Disnaker Kota Bandung, untuk diklarifikasidengan nomor surat 005/2705Disnaker surat tersebut dibuattertanggal 11 Juli 2007 bahwa dalam pertemuan tersebutantara Penggugat dan Tergugat dan sebagai Mediator DisnakerKota Bandung, tidak ada kesepakatan

Agar pihak Rumah Sakit Kebon Jati dan pihak pekerja (Sdri.Nining Sariningsih) supaya memberikan jawaban atasanjuran ini secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) harisetelah menerima anjuran ini dan apabila setelah 10 haripara pihak menolak atau tidak memberikan tanggapan,maka pihakpihak dapat melanjutkan ke PengadilanHubungan Industrial (PHI) ;Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2007 pihak Penggugat padaintinya menyetujui anjuran dari Disnaker Kota Bandung ;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas

Tentang Tenaga KontrakBahwa akibat dari adanya Pemeriksaan dari PengawasKetenagakerjaan Disnaker Kota Bandung Penggugat berupayamencaricari kesalahan anggota SPFR KBJT tanpa kecuali dandiperlakukan secara diskriminatif dengan cara dipersulit dan tidakdiberikan haknya antara lain :1. Keluarga karyawan yang tergabung dalam SPFR KBUJT ketikadinyatakan sakit dan harus menjalani rawat inap di RSKebonjati harus membayar, sedangkan yang bukan anggotaSPFR KBUT tidak diharuskan membayar.2.

;Surat Peringatan II No. 150/01/RSK/VII/2007 tertanggal 2Juli 2007 ;Bukti klarifikasi Pengurus PPNI Propinsi Jabar tertanggal 22September 2007 dengan Direksi RS Kebonjati ;Bukti risalah Mediasi dari Disnaker Kota Bandung ;Surat skorsing tertanggal 13 November 2007 ;Bukti Kesepakatan bersama Direksi RS Kebonjati sepakatakan memberikan kembali sembako ;Berita Acara pertemuan hari Sabtu, tanggal 22 September2007 tempat Ruang Rapat Komite Medik It.2 RS.

Bintan LagoonResort menyurati pihak Tergugat agar memyelesaikan masalah Penggugat secaraBipartid sesuai dengan isi PKB (terlampir) ;Bahwa pada tanggal 12 November 2011 pihak Tergugat membalas surat undanganPenggugat yang tertanggal 11 November 2011, yang isinya pihak Tergugat tidakbersedia/menolak melakukan Bipartid dan mengajak pihak Penggugatmenyelesaikannya di Tripartid melalui mediator oleh Disnaker (terlampir) ;17181920Bahwa dalam hal ini jelas jelas pihak Tergugat telah melanggar dan tidakmengindahkan

isi PKB pasal 7 ayat 4 Pengusaha dan Serikat Pekerja menjamin akanmenyelesaikan permasalahan secara Bipartid berdasarkan hubungan industrial danperaturan ketenagakerjaan yang berlaku ;Bahwa hasil tindakan pihak tergugat jelasjelas telah melanggar peraturanperundangundangan yang yang berlaku (sebelum mengajukan tripartid terlebihdahulu mengadakan bipartid di tingkat perusahaan ;Bahwa tanggapan surat yang dilayangkan PUK FSP Par KSPSI PT.Bintan LagoonResort tertanggal 12 November 2011, maka pihak Disnaker

Tergugat sepakatuntuk menyelesaikan di tingkat tripartid kembali ;Bahwa pertemuan tripartid yang ke dua pada tanggal 13 Januari 2012 yang isinyapihak Tergugat tetap pada pendiriannya yakni skorsing menuju PHK, sedangkanpihak Penggugat tetap pada pendiriannya, untuk Penggugat untuk dipekerjakankembali ke posisi semula yakni di front office/concierge ;24 Bahwa berdasarkan kesepakatan yang tidak disepakati oleh pihak Penggugat danpihak Tergugat, maka terbitlah surat anjuran yang dikeluarkan oleh pihak Disnaker

Fotocopy Surat Undangan Bipartit (Pemberitahuan kepada Serikat Kerja / PUK) Nomor :10.11.12.13.14.15.16.17.18.043 / HRBLR / LetOut / XI / 2011 tertanggal 12 Nopember 2011, yang diberi tandadengan P 8;Fotocopy Surat Keberatan di Mutasi/ Transper Nomor : 002/ D/ XI /2011 tertanggal 27Nopember 2011, yang diberi tanda dengan P 9;Fotocopy Surat Pemberitahuan kepada Disnaker Kepri Nomor : 002 / EXT / XI / 2011tertanggal 12 Nopember 2011, diberi tanda dengan P 10;Fotocopy Surat Peringatan Nomor : 45 / HRBLR

ALI SIMARMATA Nomor : 260 / TKIItertanggal 11 Januari 2012, yang diberi tanda dengan PFotocopy Surat Anjuran Disnaker Kabupaten Bintan Nomor : 567 / TKIII/ 35 tertanggal20 Januari 2012, diberi tanda dengan P 18 ;1419. Fotocopy Jawaban atas Anjuran Disnaker Kabupaten Bintan Nomor : 001 /EXT/ II / 2012tertanggal 10 Februari 2012 dari PUK FSP PAR K SPSI, yang diberi tanda dengan P20.

Sri Rejeki Mebelindo bersamaDPW FSPMI Jawa Timur melakukan audensi serta melaporkan ke Disnaker Prop.Jatim tentang banyaknya pelanggaran Normatif di Perusahaan yang dilakukan olehTergugat ;Bahwa pada tanggal 22 Juni 2009 Disnaker Prop.

No.700 K/Pdt.Sus/2010Bahwa setelah kedatangan Disnaker Prop. Jatim dan sudah diturunkannya Nota Dinas, ternyata Tergugat tetap tidak menjalankan notaDinas tersebut dan pelanggaranpelanggaran terus dilakukan;Bahwa mengingat pelanggaran normative terus terjadi dan NotaDinaspun tidak ditanggapi pada tanggal 4 Agustus 2009 PUK FSPMI PT.

Maka bila dihubungkan dengan bukti P4 tentang surat Disnaker Propinsi Jawa Timur selakuPejabat terkait ketenagakerjaan No.566/152/106.05/2009, perihalpenanganan kasus PT. SRI REJEKI MEBELINDO dan bukti P4 tentangsurat Disnaker Kabupaten Pasuruan No.566/1393/424.053/2009perihal :Hal. 40 dari 46 hal. Put. No.700 K/Pdt.Sus/2010Pemberitahuan, serta bukti P14, perihal pemberitahuan tunggakanpembayaran PT. Jamsostek (dalam bukti ini jelas namanama paraPemohon Kasasi tidak diikutkan jamsotek).

Serta adanya pelanggaranpelanggaran tersebuttelah diingatkan oleh Pejabat terkait yakni Disnaker KabupatenPasuruan dan Disnaker Prop. Jawa Timur, namun tetap TermohonKasasi tidak mengindahkannya. Sehingga dengan terpaksa PemohonKasasi melaporkan Ke Pokes Pasuruan.

JADI SEBAGAIMANADIMAKSUD PASAL 145 UU No.13 TAHUN 2003 BESERTAPENJELASANNYA, DENGAN TEGAS MENERANGKAN BAHWAUNTUK MEMBUKTIKAN ADANYA PELANGGARAN HAK NORMATIFCUKUP HANYA DENGAN SURAT KETETAPAN DARI PEJABATKETENAGA KERJAAN DALAM HAL INI DISNAKER.

dimungkinkan Tergugat akan menempuh jalur Pidana dengan melaporkan ParaPenggugat ke kepolisian atas terjadinya adanya dugaan tindak pidana memberikan keterangantidak benar/Palsu ;3 Bahwa Para Penggugat juga tidak menjelaskan status pekerja apakah masih tenaga harian,lepas,tenagakontrak, karyawan tetap atau borongan hal ini tidak dijelaskkan dalam gugatan ParaPenggugat ; 1 Bahwa gugatan Para penggugat campur aduk satu sisi mendalilkan gugatan mengacupada hasil Nota pemeriksaan Pengawas jo anjuran disnaker

trans Kabupaten Sidoarjo disatu sisiPenggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Para Penggugat juga mengajukanpermintaan kepada disnaker trans sidoarjo untuk melakukan panggilan terhadap Tergugat untukmembahas persolan pemutusan Hubungan Kerja (PHK). yang hingga sekarang masih dilakukanoleh Disnaker trans .meskipun demikian sikap Tergugat tetap menyatakan kalau Para Penggugatdinyatakan telah mengundurkandit i ; 2 Bahwa apabila Para Penggugat melibatkan turut Tergugat setidaknya juga melibatkanPemerintah

Dan pihak Disnaker menyarankan agar Penggugat dan Saksi kembalibekerja seperti biasa sampai dengan tanggal 16 Juli 2013 tetapi perusahaan tetap tutup, sehingga Penggugat dansaksi tidak bisa bekerja ; e Atas ditutupnya SPBU oleh Tergugat maka Pengguat dan saksi meminta kepada Pegawai PengawasKetenagakerjaan Disnaker Kabupaten Sidoarjo untuk membuat nota pemeriksaan ;e Pada tanggal 17 Juli 2013 Pegagwai Pengawas Ketenagakerjaan Disnaker Kabupaten Sidaorjo datang keSPBU, Penggugat dan saksi juga datang

KabuptenSidoarjo ; 222 22222 2222 n nne == Setahu saksi SPBU pada bulan Juli 2013 tanggalnya lupa sudah buka lagi tapi dengan karyawan Saksi mengetahui kalau SPBU sudah buka lagi pada saat saksi bersama para penggugat datang ke SPBUterus menuju ke Disnaker setelah kembali dari Disnaker hendak melanjutkan ke Mojokertomelewati SPBU Taman ternyata di SPBU Taman sudah buka lagi dengan karyawane Saksi ke Mojokerto hendak menjemput temanteman yang bekerja di SPBU Cabang Mojokerto milikTergugat untuk diajak

demo ke DisnakerPropinsi ;e Saksi tahu SPBU tutup karena saksi hendak bekerja tapi dilarang hadir oleh manajemen SPBU yangbernama Pak Lukman ; Setahu saksi SPBU tutup karena tidak ada pasokan BBM dariPertamina ; Saksi tidak tahu apakah ada hubungan antara Pertamina dengan Tergugat setahu saksi bahwa Pertaminahanya sebagai DistributorBIBI j ecccer ee neee cee rence nena eH eennneare eee nee A RHR REE HNLRER NS Saksi tidak tahu isi Anjuran dari Disnaker Kabupaten Sidoarjo ;e Saksi tidak tahu ada surat

, dan akhirnya personaliaTergugat mengintruksikan operator maintenance untuk mencabut peralatan kerjaPenggugat berupa computer sambil berkata silahkan lapor Disnaker ;Bahwa setelah personalia Tergugat mencabut peralatan kerja Penggugat, Penggugathanya dudukduduk di meja kerjanya sambil membaca buku dari tanggal 19 Agustus2010 sampai 23 Agustus 2010, dan kemudian Tergugat memanggil Penggugat danmengajak berunding.

Mulai sejak 28 Agustus 2010, dengantembusan ke Disnaker, SPSI, dengan isinya bahwa Penggugat dianggap Mogok Kerja,karena tidak bersedia bekerja di bagian shipping.

P5 ;Bahwa, kemudian Penggugat mencatatkan perselisihan Hubungan industrial (PHK) keMediator pihak Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir sehingga pihak Mediatormengeluarkan ANJURAN DISNAKER dengan nomor : B.399/TK4/I/2011 tertanggal21 Januari 2011 P6;Bahwa, telah dijelaskan diatas Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan pihakTergugat kepada pihak Penggugat tidak memenuhi pasal 151 & pasal 155 Uu No. 13tahun 2003 sehingga Penggugat mengajukan permohonan perundingan secara bipartiteguna membahar

Batam Bersatu Apparel untuk bertemudengan Mediator Hubungan Industrial.Bukti P5.3 Photo copy Surat tertanggal 26 November 2010 Perihal: Panggilan IIdari Disnaker Kota Batam yang di tujukan kepada PT. Batam Bersatu Apparel untukbertemu dengan Mediator Hubungan Industrial.Bukti P5.4 Photo copy Surat tertanggal 13 Desember 2010 Perihal: Panggilan IIIdari Disnaker Kota Batam yang di tujukan kepada PT.

;Bahwa saksi belum terdaftar di BPJS ;Bahwa saksi tidak tahu ada anjuran dari Disnaker ;Bahwa bulan Agustus 2016 ada surat panggilan untuk saksi lewatpost, untuk karyawan yang lain saksi tidak tahu ;Bahwa yang ikut mogok kerja diberitahu oleh Sdr. Yayuk (PengurusSP) akan mendapatkan uang sejumlah 100 jutai;2.

tetapi PengadilanHubungan Industrial; Gagalnya perundingan mengenai segala hal baik normatif, nonnormatif ; Begitu ada mogok kerja Disnaker wajid mendamaikan para pihak,sampai batas akhir mogok kerja, apabila gagal / tidak terjadikesepakatan, Disnaker melimpahkan ke PHI ;Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut ParaTergugat untuk membuktikan dalildalil bantahannya juga telahmengajukan 4 (empat) orang saksi, sebagai berikut :1.

Saksi SUMARSO, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut :Bahwa Saksi sebagian kenal Para Tergugat dan saksi tahu Penggugat,saksi tidak ada hubungan keluarga;Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) jabatan MediatorSenior di Disnaker Kabupaten Pasuruan;Bahwa pada tahun 2015 kasus ini pernah dicatatkan di DisnakerKabupaten Pasuruan, oleh Disnaker pernah dikembalikan keperusahaan ;Hal. 72 dari 89 hal. Put.

3 pada tahun 2016, tidak ada titik temu danperusahaan pernah memanggil karyawan ; Bahwa sepengetahuan saksi, Disnaker tidak pernah memanggilkaryawan satu per satu ; Bahwa saksi pernah membaca berkas yang ada baik dari perusahaanmaupun karyawan, yaitu ada perundingan, tetapi tidak ada titik temu ; Bahwa surat pemberitahuan mogok kerja kepada Disnaker dilampiribukti perundingan (Bipartit) ; Bahwa sepengetahuan' saksi, ada keterangan perusahaanperusahaan akan melaksanakan berkaitan dengan tuntutan

No.28/Pdt.SusPHI/2018/PN.SbyBahwa perselisihan ini telah memakan waktu lebih dari 2 (dua) tahun,sehingga Penggugat terpaksa melaporkan Disnaker Kabupaten Pasuruankepada Bupati dan Ombusdman, yang akhirnya Disnaker KabupatenPasuruan telah melakukan mediasi dalam penyelesaian perselisihanpemutusan hubungan kerja tersebut Sampai dikeluarkannya anjuran;Bahwa Para Tergugat telah dipanggil berulang kali oleh DisnakerKabupaten Pasuruan akan tetapi tidak pernah hadir disetiap mediasi yangtelah dijadwalkan

perwakilanpara Penggugat menuntut Tergugat untukmemenuhi kewajibannya sesuaiPer.No.04/MEN/1994 sebesar 1 (satu)bulan upah berdasarkan UMK KotaPangakalpinang tahun 2008 sebesarRp1.120.000,00 (satu juta seratus duapuluh ribu Rupiah);4 Bahwa pertemuan tanggal 22 September2008 di Perum Pelindo Pangkal Balamantara perwakilan para Penggugat danTergugat tidak mencapai kata mufakatatau dead lock;5 Bahwa para Penggugat pada tanggal 23September 2008 melaporkan PerselisihanHak THR Keagamaan Islam 1429 Htahun 2008 ke Disnaker

KotaPangkalpinang;6 Bahwa para Penggugat merasalaporannya tidak diproses sesuaikewenangan Disnaker KotaPangkalpinang, maka tanggal 23September 2008 para Penggugatmengajukan surat kepada Tergugattentang rencana para Penggugat untukmelakukan mogok kerja damai padatanggal 25 September 2008;7 Bahwa pada tanggal 24 September 2008DPC K.SPSI Kota Pangkalpinangmengirimkan surat kepada KetuaAPINDO Kota Pangkalpinang tentangrencana Mogok Kerja Damai paraPenggugat dengan tujuan agar APINDOdapat mengambil langkah

SE: 356/MEN/PHI.DJSK/X/2008 tanggal 3 September 2008 tentang pembayaran THR Keagamaan jo.Kep.Gub.No.188. 44/09/TK.T/2008 tanggal 2 Febuari 2008 perubahan atasKep.Gub.No.188 44/667/TK.T/2007 tentang Penetapan UMK Kabupaten/ Kota danUMSK Kabupaten/ Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2008 butir 1 Jo.Surat Edaran Kadisnaker Kota PKP No.03/428/Disnaker/2008 tanggal 09 September2008 tentang THR Keagamaan butir 1, 2, 4;Adapun ketentuan ketentuan a quo menyatakan:a Permenaker No. 04/MEN/1994 tentang

upah;3 Butir 4 menyebutkan:THR Keagamaan tersebut di atas diberikan satu kali dalam satu tahun olehpengusaha dan pembayarannya disesuaikan dengan hari keagamaan masingmasing selambat lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari keagamaan;c Keputusan Gub.No.188.44/09/TK.T/2008 tanggal 2 Februari 2008tentangUMK, Butir menyebutkan:Hal. 11 dari 20 hal.PutNomor 692 K/Pdt.Sus/2012Upah Minimum Kota (UMK) Kota Pangkalpinang tahun 2008 sebesarRp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu Rupiah);d Surat Edaran Disnaker

Kota Pangkalpinang No.03/428/disnaker/08tentangTHR, Butir 1 menyebutkan:THR dibayarkan kepada seluruh pekerja menurut agamanya masingmasing palinglambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya tiba;Butir 2 menyebutkan:Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebihdiberikan THR sebesar bulan upah;Butir 3 menyebutkan:Upah 1 bulan adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap;B TENTANG KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBAT PERBUATANTERGUGAT.1 Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tidak

Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak (Exceptie Plurium LitisConsortium), dalam perkara ini jelas akan mempergunakan Surat Nomor 560/839 / Disnaker / 2016 Perihal Anjuran tanggal 26 September 2016 dan RisalahPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dari Dinas tenaga Kerja KotaPalembang yang sangat jelas dalam surat Anjuran dan Risalah tersebuttermaksud untuk perselisihan 4 (empat) orang yaitu Ade Afriady Bin Moh.

Idrus danRasio Admaiji Bin Sulaiman harus ikut sebagai Penggugat dalam Perkara inikarena Surat Nomor 560/ 839 / Disnaker / 2016 Perihal Anjuran tanggal 26September 2016 dan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dariDinas tenaga Kerja Kota Palembang jelas dibuat untuk kepentingan 4 (empat)orang yang tak terpisahkan, sehingga jelas Gugatan Para Penggugat kurangpihak (Exceptie Plurium Litis Consortium) dan haruslah ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;.

PigAnjuran dari Disnaker tersebut jelaslah cacat hukum, karena mediatormelaksanakan perundingan mediasi tanoba memperhatikan sesuai yang diaturdalam Pasal 4 Ayat (2), jelasjelas antara para Penggugat dengan Tergugatsama sekali tidak pernah ada pertemuan, apalagi sampai melakukanperundingan Bipartit, sehingga Anjuran dari Disnaker tersebut haruslahdinyatakan cacat hukum dan tidak bisa dipergunakan dalam perkara ini;Bahwa dailildalil Gugatan Para Penggugat pada angka 11 (sebelas), 12 (duabelas), 13

rupa, padahal jelasjelas antara para penggugatdengan Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan perundingan Bipartit, akantetapi mediator tetap melaksanakan perundingan mediasi tanoa memperhatikansesuai yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2), jelasjelas antara para Penggugatdengan Tergugat sama sekali tidak pernah ada pertemuan, apalagi sampaimelakukan perundingan Bipartit, sehingga Anjuran dari Disnaker tersebutharuslah dinyatakan cacat hukum dan tidak bisa dipergunakan dalam perkara ini;.

Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak (Exceptie Plurium Litis Consortium),dalam perkara ini jelas akan mempergunakan Surat Nomor 560/ 839 / Disnaker /2016 Perihal Anjuran tanggal 26 September 2016 dan Risalah PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial dari Dinas tenaga Kerja Kota Palembang yangsangat jelas dalam surat Anjuran dan Risalah tersebut termaksud untukperselisihan 4 (empat) orang yaitu Ade Afriady Bin Moh. ldrus, Rasio Admaiji BinSulaiman, Mariyah Binti Amir Hamzah dan Kurniawan Bin

minim tersebut sudah tentu sangat tidakcukup untuk menghidupi keluarga Penggugat;Bahwa dengan alasan tersebut, sekitar bulan Juli 2007 Penggugat memintaberhenti bekerja pada Tergugat, dan agar hakhak Penggugat sebagaimanadiatur dalam peraturan ketenagakerjaan harus diberikan/dibayar olehTergugat kepada Penggugat, akan tetapi kenyataannya Tergugat tidak maumenanggapinya;Bahwa kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 15Agustus 2007 mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)ke Disnaker

Propinsi Sumatera Utara untuk di Mediasi, karena pihakTergugat selaku perusahaan/pengusaha tidak menanggapi permintaanberhenti atau PHK dari Penggugat dan tidak akan memberikan hak apapunatas pengajuan permintaan berhenti atau PHK tersebut;Bahwa dalam permohonan Penggugat melalui kuasanya yang disampaikankepada Disnaker Propinsi Sumatera Utara dengan tuntutan agar Tergugatmembayar hakhak Penggugat selaku pekerja sebagaimana diatur dalamperaturan ketenagakerjaan yang berlaku antara lain UU No. 13

tahun 2003tentang Ketenagakerjaan;Bahwa pihak Disnaker Propinsi Sumatera Utara selaku Mediator telahmemanggil Penggugat dan Tergugat untuk perundingan / Mediasi padatanggal 29 Agustus 2007 dan tanggal 4 September 2007;Bahwa dalam perundingan/sidang Mediasi tersebut, yang dihadiri pihakPenggugat dan Tergugat, ternyata antara Penggugat selaku pekerja denganpihak Tergugat selaku pengusaha/perusahaan tidak tercapai kesepakatanapapun, dimana pihak Penggugat tetap berkeinginan agar hubungan kerjaHal.

terjadiPemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat diikuti dengan adanyaPenolakan Tergugat untuk mempekerjakan Kembali Penggugat.Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004,Perselisihan ini telah diupayakan penyelesaiannya dengan perundinganbipartit.namun tidak ada kata sepakatan.Bahwa oleh karena upaya penyelesaian melalui bipartit gagal, makaPenggugat menempuh upaya mediasi di Dinas Tenaga Kerja KotaPalembang,oleh karenanya Mediator mengeluarkan Surat Anjuran Nomor :567/255/Disnaker

hal Pemutusan Hubungan Kena tidak dapat dihindari makaWAJIB dirundingkan terlebih dahulukarena Tergugat tidak melakukanUpaya Perundingan maka Penggugat melakukan Upaya PerundinganBipartit dan Upaya Mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.Bahwa atas mediasi tersebut Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Palembangyang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang Maha Esa,Jujur dan Adilsebagai mana ketentuan Permenaker RI No 17 tahun 2014 Pasal 2 Ayat (1)huruf a dan f mengeluarkan Anjuran Nomor:567/255/Disnaker

/2020 agarTergugat mempekerjakan kembali Penggugat.Bahwa setelah Mediator mengeluarkan Anjuran Nomor : 567 /255 /Disnaker/2020 Tergugat tidak menjalankannya maka Penggugat padatanggal 29 Februari 2020 melalui Kuasanya membuat dan memberikanSurat Permohonan bekerja kembali ke Tergugat,namun Terguagt tetap tidakmemberikan jawaban dan tidak mempekerjakan Penggugat sampaiGugatan ini didaftarkan Pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang.Bahwa karena Tergugat tidak mempekerjakan kembali Penggugat dan tidakmemberikan

Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat dimana Tergugat danPenggugat telah melakukan upaya mediasi di Dinas Tenaga Kerja danTrasmigrasi Kota Palembang, sehingga mediator mengeluarkan AnjuranNo. 567/255/Disnaker/2020 tertanggal 20 Februari 2020, dan atas SuratAnjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Tergugat menyatakanHalaman 14 dari 32, Putusan Sela Nomor 113/Pdt.SusPHI/2020/PN.Plg.menolak isi anjuran tersebut, melalui Surat penolakan anjuran Nomor009/SATPLG/III/2020 tanggal 9 Maret 2020

Bukti P3 : Foto Bukti Kehadiran di Alfamart DC Palembang;Bukti P4 : Fotokopi Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota PalembangNomor 567/255/Disnaker/2020;.