Ditemukan 2708 data
226 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
234 PK/Pdt.Sus-HKI/2018
294 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg tanggal 2 Agustus 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:I. Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;II. Dalam Pokok Perkara1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.
110 K/Pdt.Sus-HKI/2019
164 — 242 — Berkekuatan Hukum Tetap
449 K/Pdt.Sus-HKI/2016
1147 — 1101 — Berkekuatan Hukum Tetap
557 K/Pdt.Sus-HKI/2016
462 — 264 — Berkekuatan Hukum Tetap
91 K/Pdt.Sus-HKI/2017
128 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 K/Pdt.Sus-HKI/2024
355 — 197 — Berkekuatan Hukum Tetap
160 K/Pdt.Sus-HKI/2019
342 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
590 K/Pdt.Sus-HKI/2019
304 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
10 PK/Pdt.Sus-HKI/2017
Bahwa ketentuan hukum tentang kasasi dalam perkara HKI DesainIndustri ternyata terdapat dalam ketentuan Undang Undang Nomor 31Tahun 2000 tentang Desain Industri, yaitu ketentuan Pasal 41;b.
Nomor 10 PkK/Padt.SusHKI/2017 Bahwa dengan demikian maka 2 (dua) Desain Industri yang telahdidaftarkan oleh Tergugat tersebut harus dinyatakan batal dengansegala akibat hukumnya dan selanjutnya memerintahkan KementerianHukum dan HAM cq Direktorat Jenderal HKI cq Direktorat Hak Cipta,Desain Industri cq, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan RahasiaDagang untuk mencatat pambatalan 2 (dua) Desain Industri atasnama Tergugat tersebut; Bahwa dari uraian yang dipertimbangkannya tersebut maka gugatanPenggugat
"Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 554 K/Pdt.Sus,HKI/2015,tanggal 23 Oktober 2015 telah terdapat suatu kekhilafan Hakim atau, sehingga dalamsuatu kekeliruan yang nyata, dimana putusan tersebut tidak memenuhiketentuan Pasal 41 ayat (10) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000,yang pada pokoknya menyatakan: ".... putusan atas permohonan kasasi,memuat secara lengkap pertimhangan hukum yang mendasari putusantersebut. .. ";.
1127 — 725 — Berkekuatan Hukum Tetap
122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015
Nomor 122 PK/Padt.SusHKI/2015Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Makassar telah memberikan putusan Nomor 01/HKI/Cipta/2012/PNNiaga.Mks. tanggal 28 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:DALAM KONVENSI:1. Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;2.
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensiuntuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.511.000,00 (satu juta limaratus sebelas ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 392K/Pdt.SusHKI/2013 tanggal 31 Maret 2015 sebagai berikut:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT VIZTAPRATAMA INUL VIZTA KARAOKE MANADO tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri MakassarNomor 01/HKI//2012/PN Niaga.Mks. tanggal
360 — 232 — Berkekuatan Hukum Tetap
741 K/Pdt.Sus-HKI/2019
285 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
272 K/Pdt.Sus-HKI/2016
, berlakuasas konstitutif yang pada dasarnya hak atas merek muncul daripermohonan pendaftaran merek, dengan demikian untuk dapatmembuktikan sebagai pemilik merek tidak terdaftar yang berkepentingandalam mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar sebagaimanadiatur dalam pasal 61 Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tentangMerek serta berlakunya asas konstitutif pemilik merek tidak terdaftar dapatmengajukan gugatan penghapusan dengan mengajukan bukti permohonanpendaftaran merek pada Ditjen HKI
Nomor 272 K/Padt.SusHKI/2016adalah pihak ketiga sebagai pemilik merek yang tidak terdaftar di Ditjen HKI,jadi sangat jelas Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum;2. Bahwa Pemohon Kasasi merupakan pemegang Merek Dagang WAXxXyang telah didaftarkan di Institut National De La Propriete Industrielle France,yaitu Lembaga Pendaftaran Hak Kekayaan Industrial termasuk di dalamnyamerek, yang berkedudukan di Perancis dengan Nomor Pendaftaran063418376 tanggal 20 Maret 2006 kelas 25 (vide bukti P1).
Bahwa tidak ada tersurat maupun tersirat dalam Pasal 61 Undang UndangNomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana didalilkan oleh TurutTergugat yang mengharuskan Penggugat untuk mengajukan pendaftaranmerek terlebih dahulu ke Ditjen HKI baru kKemudian mengajukan gugatanpenghapusan merek, apalagi sudah terbukti bahwa Penggugat adalahpemegang Hak Merek WAXxX yang sah sejak Tahun 2006;5.
Bahwa disamping itu adanya pihak lain (Tergugat) yang telah mendaftarkankembali merek Terdaftar WAXX pada Ditjen HKI Republik Indonesia atasnama Barth Nicolas Claude tanggal 19 Maret 2008 dengan NomorPendaftaran IDM000157656 dapat secara mudah diakses di Website resmiPemerintah Indonesia cq Ditjen Hak Kekayaan Intelektual dengan alamatWebsite: https:/Awww.dgip.go.id/merek dan https://www.aseantmview.org/tmview/basicSearch.html (vide bukti P4);Bahwa tujuan dicantumkannya merek terdaftar pada Website
Pemerintah cqDitjen HKI, tentu saja untuk memudahkan masyarakat dalam mengaksesdata dan informasi supaya tidak terjadi pendaftaran ganda atas suatu merekyang telah didaftarkan, sehingga sangatlah aneh/berlebihan apabila faktayang sudah ditampilkan dalam website harus diuji lagi keobenarannya dengancara mendaftarkan kembali merek terdaftar yang sudah ada di website DitjenHK tersebut;6.
405 — 259 — Berkekuatan Hukum Tetap
661 K/Pdt.Sus-HKI/2019
181 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
716 K/Pdt.Sus-HKI/2014
1540 — 1033 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018
;Bahwa apabila dicermati ketentuan Pasal 69 ayat (1) pada angka 4 diatas, secara hukum adalah merupakan ketentuan hukum legal formal didalam mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar yang telahterdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal HKI cqDirektorat Merek.
Nomor 49 PK/Pdt.SusHkKI/20 186.10.Bahwa adapun maksud dan tujuan diberikannya batasan waktusebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang UndangNomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah untuk memberikan kepastianhukum atas terdaftarnya merekmerek dalam Daftar Umum Merek, karenaapabila hal tersebut tidak diatur secara cermat maka tidak tertutupkemungkinan merekmerek yang telah terdaftar dalam dalam DaftarUmum Merek pada Direktorat Jenderal HKI cq Direktorat Merek akanbegitu saja dengan
467 — 286 — Berkekuatan Hukum Tetap
1300 K/Pdt.Sus-HKI/2017
264 — 206 — Berkekuatan Hukum Tetap
556 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan Banding terhadappenolakan permohonan pendaftaran merek ME Nomor AgendaD002010 029606 pada tanggal 2 Agustus 2013 kepada Tergugat, akantetapi telah ditolak oleh Tergugat melalui Putusan Komisi Banding MerekNomor 55/KBM/HkI/2014 tertanggal 26 Februari 2014;Halaman 2 dari 24 hal Put. Nomor 556 K/Padt.SusHKI/20154.
Menyatakan batal Putusan Komisi Banding Merek Nomor 55/KBM/HKI/2014tertanggal 26 Februari 2014, yang menolak permohonan banding PenggugatHalaman 10 dari 24 hal Put. Nomor 556 K/Pdt.SusHKI/2015atas penolakan permohonan pendaftaran Merek MED NomorAgenda D002010 029606;4.
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untukmenyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaDirektorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum danHAM Republik Indonesia, untuk mencatat dan menjalankan pembatalanPutusan Komisi Banding Merek Nomor 55/KBM/HKI/2014 tertanggal 26Februari 2014 serta menempatkan dalam pengumuman Berita Resmi Merek;6.
Nomor 556 K/Pdt.SusHKI/2015Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merekME) Nomor Agenda D002010 029606 pada tanggal 2 Agustus2013 kepada Termohon Kasasi/Tergugat Asal, yang kemudian diputustolak oleh Termohon Kasasi/Tergugat Asal melalui Putusan KomisiBanding Merek Nomor 55/KBM/HKI/2014 tertanggal 26 Februari 2014;.
Putusan Komisi Banding Merek diterima oleh kuasa hukum PemohonKasasi/Penggugat Asal dari Komisi Banding Merek (TermohonKasasi/Tergugat Asal) pada tanggal 4 November 2014;Pada saat menerima Putusan Nomor 55/KBM/HKI/2014 tanggal 26Februari 2014, Pemohon Kasasi/Penggugat Asal hanya menandatanganibuku administrasi internal sekretariat Komisi Banding Merek, yang manakarena bersifat internal tidak mungkin dapat dilampirkan oleh PemohonKasasi/Penggugat Asal sebagai bukti di Pengadilan;B.
284 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
131 PK/Pdt.Sus-HKI/2014
Sertifikat Nomor IDM000202660 tertanggal 4 Mei 2009 (videbukti T4);Bahwa disamping merek White Horse yang telah terdaftar di Dirjen HKIdibawah Nomor IDM000202660 tertanggal 4 Mei 2009 (vide bukti T4),maka dengan kesadaran dan itikad baik untuk lebih mengukuhkan haknyaselaku pemilik yang sah atas merek White Horse dikelas 19, PenggugatRekonvensi melalui surat permohonannya tertanggal 24 April 2007 telahmengajukan pendaftaran merek White Horse+Logo dikelas 19 dan telahdikabulkan pendaftarannya oleh Dirjen HKI
barulah dilakukan setelahPemohon PK mendaftarkan lebih dahulu di Indonesia;Bahwa Judex Facti telah mengabaikan fakta hukum bahwa pendaftaran dimancanegara yang dilakukan oleh Termohon PK tersebut dilakukan olehTermohon PK setelah Pemohon PK lebih dahulu melakukan pendaftaran diIndonesia pada tahun 1996 (vide bukti TK/PR3);Bahwa Pemohon PK mohon menunjuk perkara sengketa merekKinotakara antara KLink Sendirian Berhad dengan PT Royal Body CareIndonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor11/PK/HKI
Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 69/HKI/Merek/2003/ PN.Niaga.Jkt.Pst., yangpertimbangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:Menimbang, bahwa keberatankeberatan yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali adalah tidak dapat dibenarkan dengan pertimbanganhukum yang intinya sebagai berikut:Mengenai alasanalasan pada nomor 1 dan 2.
161 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
754 K/Pdt.Sus-HKI/2016
189 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
139 PK/Pdt.Sus-HKI/2013