NIPPON SHOKUBAI INDONESIA;

/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1997/PJ/2018, tanggal 16 April 2018;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT NIPPON

tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP08821/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 15 Desember2016 tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat(1) huruf c atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00214/107/11/052/13 tanggal 28Juni 2013 Masa Pajak Juni 2011 dan membatalkan Surat Tagihan PajakNomor 00214/107/11/052/13 tanggal 28 Juni 2013 Masa Pajak Juni 2011yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 110012.99/2011/PP, atasnama PT Nippon

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP08821/NKEB/WPJ.07/2017tanggal 15 Desember 2016 tentang pembatalan SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c atasSurat Tagihan Pajak Nomor 00214/107/11/052/13 tanggal28 Juni 2013 Masa Pajak Juni 2011, atas nama:PT Nippon Shokubai Indonesia, NPWP:01.071.713.0052.000, Alamat: Jalan Kawasan Industri Panca Puri,Jalan Raya Anyer KM.122 Gunung Sugih, Cilegon, Banten, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganHalaman

Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. Periode 2016-2018;3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat Putus dan berakhir sejak putusan ini dibacakan;4.

NURKAELANI lawan PT NIPPON INDOSARI CORPINDO, Tbk

NIPPON KONPO INDONESIA;

SYARIFUDDIN vs DARWIS bin NIPPON, dkk

NIPPON INDOSARI CORPORINDO Tbk.; Melawan; ASEP SARIPUDIN;

NIPPON INDOSARI CORPORINDO Tbk, yang berkedudukan di Jalan SelayarASEP SARIPUDIN, jenisBlok A9, Kawasan Industri MM2100, Desa Mekarwangi,Kec. Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dalam hal inidiwakili oleh ZAINAL RAJA SIAHAAN, SH, adalahTenaga Ahli Hubungan Industrial berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2016 (terlampir)yang ditanda tangani oleh Sdr.

Nippon IndosariCorpindo, Tok yang menyatakan Pekerja yang menyalagunakan kedudukannyadi dalam perusahaan untuk memperoleh keuntungan pnbadi .

Nippon Indosari Corpindo, Tbkadalah berkaitan dengan Pelanggaran Berat, tetapi Penggugat justrumemaksa Tergugat menandatangani Surat Pengunduran Diri yang ditulissendiri oleh Penggugat dengan tujuan diklasifikasikan sebagai PHK karenaPengunduran Diri atas inisiatif Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 29ayat (4) PKB PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk ;c.

Nippon IndosariCorpindo Tbk, bergerak di bidang makanan ; Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat menerima suap, hal ituberdasarkan hasil temuan Team Internal dan mengenai jumlah uangnyasaksi tidak tahu ; Bahwa di Perusahaan PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk, ada SerikatPekerja, dimana Tergugat merupakan Pengurus Serikat Pekerja tersebut ;Halaman 15 dari 25 Putusan No. 223/Pdt.SusPHI/2016/PN.Bdg.

Nippon Indosari Corpindo (bukti P8) dandikategorikan melakukan kesalahan berat, dan sebagaimana (bukti P3) berupaSurat Pengunduran Diri yang menyatakan Tergugat mengajukan pengunduran dirisebagai karyawan PT.

NIPPON SHOKUBAI INDONESIA;

./2018, tanggal 16 April 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NIPPON SHOKUBAI INDONESIA, beralamat di JalanKawasan Industri Panca Puri, Jalan Raya Anyer Km. 122Gunung Sugih, Cilegon, Banten, yang diwakili oleh NaokiHijikuro, jabatan Presiden Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan

sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP00456/NKEB/WP4J.07/2017 tanggal 24 Februari2017 tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36ayat (1) huruf c atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00217/107/11/052/13tanggal 28 Juni 2013 Masa Pajak September 2011 dan membatalkanSurat Tagihan Pajak Nomor 00217/107/11/052/13 tanggal 28 Juni 2013Masa Pajak September 2011 yang terdaftar dalam berkas sengketaNomor 111575.99/2011/PP, atas nama PT Nippon

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00456/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Februari2017 tentang pembatalan Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 Ayat (1) Huruf c atas Surat Tagihan Pajak Nomor0021 7/107/11/052/13 tanggal 28 Juni 2013 Masa Pajak September2011, atas nama: PT Nippon Shokubai Indonesia, NPWP:01.071.713.0052.000, Alamat: Jalan Kawasan Industri Panca Puri,Jalan Raya Anyer KM.122 Gunung Sugih, Cilegon, Banten, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan

ROMY SIANARYO VS NIPPON WIPER BLADE CO., LTD

:NIPPON WIPER BLADE CO., LTD., yang diwakili oleh DirekturUtama, Hiromi Okugawa, berkedudukan di 311 Shimotakayanagi,KazoShi, SaitamaKen 347, Jepang, dalam hal ini memberi kuasakepada Aga Pinantara, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat padaKantor Hukum Pinantara and Partners (P&P), beralamat di The CEOBuilding, Lantai 12, Jalan TB Simatupang, Nomor 18C, JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang

NIPPON INDOSARI CORPINDO (PENGGUGAT)- YUNUS SIHOMBING (TERGUGAT)

NIPPON INDOSARI CORPINDO, Dalam hal ini diwakili oleh Zainal RajaSiahaan, SH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanTenaga Ahli Hubungan Industrial, tempat tingal jalanPelita Raya No. 810 Kim Star Tanjung MorawaSelanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;LawanYUNUS SIHOMBING, Jenis kelamin Pria, Warga Negara Indonesia,beralamat di Jl.

Nippon Indosari Corpindo Tbk Plant Medan, denganmembawa bukti penunjang ketidakhadiran sejak tanggal 2125April 2016;Bahwa terhadap panggilan ke1 dari Penggugat, Tergugat tidakhadir pada waktu yang telah ditentukan. Sehingga, Penggugatpada tanggal 27 April 2016 kembali membuat dan mengirimkansurat bernomor 138/4000/HR/MDN/04/2016 perihal panggilanke2 kepada Tergugat, untuk hadir pada tanggal 29 April 2016Pukul 08.00 Wib di PT.

Nippon Indosari Corpindo Tbk PlantMedan, dengan membawa bukti penunjang ketidakhadiran sejaktanggal 2127 April 2016;Bahwa terhadap panggilan ke1 dan ke2 dari Penggugat, Tergugatkembali tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan. Sehingga,Penggugat pada tanggal 29 April 2016 kembali membuat danmengirimkan surat bernomor 143/4000/HR/MDN/04/2016perihal panggilan ke3 kepada Tergugat, untuk hadir pada tanggal02 Mei 2016 Pukul 08.00 Wib di PT.

Nippon Indosari Corpindo TbkPlant Medan, dengan membawa bukti penunjang ketidakhadiransejak tanggal 2129 April 2016;Bahwa terhadap panggilan ke1, ke2 dan ke3 dari Penggugat,Tergugat tak kunjung hadir pada waktu yang telah ditentukan.Maka dengan demikian, Penggugat pada tanggal 02 Mei 2016membuat dan mengirimkan surat bernomor146/4000/HR/MDN/05/2016 perihal pemberitahuan pemutusanhubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri.

Nippon Indosari Indosari Corpindo Tbk ; Bahwa benar Tergugat Yunus Sihombing telah bekerja selama lebih kurang4 (empat) Tahun di PT.

ASEP SARIPUDIN VS PT NIPPON INDOSARI CORPINDO, Tbk.

PUTUSANNomor 1112 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:ASEP SARIPUDIN, bertempat tinggal di Desa TambakanRt.017/Rw.04, Kabupaten Subang;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;LawanPT NIPPON INDOSARI CORPINDO, Tbk., berkedudukan di JalanSelayar Blok A9, Kawasan Industri MM2100, Desa Mekarwangi,Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi

,karyawan PT Nippon Indosari Corporindo, Tbk.,, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2017;Termohon Kasasi dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadapPemohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:1.

Hal tersebut tampak dalampertimbangan hukum dalam putusan a quo sebagaimana termuat dalamparagraf 16 pada halaman 23 dan amar putusan angka 2 (dua) yangmenyatakan :Paragraf 16 =: Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Tergugat melanggarPasal 27 angka 8 Perjanjian Kerja Bersama PT NipponIndosari Corpindo (bukti P8) dan dikategorikan melakukankesalahan berat dan sebagaimana (bukti P3) berupa SuratPengunduran Diri yang menyatakan Tergugat mengajukanpengunduran diri sebagai karyawan PT Nippon IndosariCorpindo

dalamPasal 156 ayat (4);Bahwa sesuai Surat Edaran Menakertrans Nomor SE13/Men/SJHK/I/2005ditegaskan bahwa: Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasanpekerja/ouruh melakukan kesalahan berat eks Pasal 158 ayat(1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka PHK dapatdilakukan setelah ada putusan Hakim pidana yang telah berkekuatan hukumtetap;Bahwa hal yang sama dengan Surat Edaran Menakertrans Nomor SE13/men/SJHK/I/2005 juga secara tegas diadopsi dalam Pasal 27 ayat (24)PKB PT Nippon

Nomor 1112 K/Padt.SusPHI/2017Agung berpendapat:Bahwa keberatankeberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 Mei 2017 dan kontramemori kasasi tanggal 5 Juni 2017 dihubungkan dengan pertimbangan JudexFacti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidaksalah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Tergugat terbukti telah melakukan kesalahan/pelanggaran beratterhadap Perjanjian Kerja Bersama PT Nippon

Penggugat:
Syarifuddin
Tergugat:
1.Darwis Bin Nippon
2.Budda Bin Nippon
3.Garancing Bin Nippon
4.Maddolangan Bin Salengke Dg Lau
5.Herman Liem

ROMY SIANARYO VS NIPPON WIPER BLADE CO., LTD

Bahwa, Penggugat adalah perusahaan yang didinkan pada tahun 1965dan bergerak pada bidang usaha produksi pembersih kaca untukkendaraan (wiper for vehicles) beserta produksi bagianbagiankendaraan untuk jendela dan kaca kendaraan, dimana Merek NWBadalah merupakan singkatan dari NIPPON WIPER BLADES Co., Ltd.Merek NWB sendiri sudah didaftarkan pada tahun 1988 dan hinggasaat ini tetap melakukan kegiatan usahanya dengan Merek NWB diseluruh dunia.

Bahwa penggunaan Merek NWB milik Penggugat tersebut tentunyaterinspirasi dari nama perusahaan Penggugat, yaitu Nippon Wiper Blade,Halaman 3 dari 37 hal. Put.

., Jepang, yang disingkat menjadi NWB, sehingga amat jelasmembuktikan bahwa Penggugat menggunakan penamaan NWB untukproduksi barangbarangnya didasari dengan itikad baik dan tidak ada niatmendompleng atau meniru merek milik pihak lain;10.Bahwa badan hukum Nippon Wiper Blade, Co., Ltd. milik Penggugat juga11memiliki afiliasi di beberapa Negara, seperti di Malaysia, Amerika Serikatdan Korea yang secara aktif menggiatkan usaha Penggugat sejak tahun1965 sampai dengan saat ini.

Berikut adalahinformasi dari beberapa jaringan distributor Penggugat di berbagainegara:a) Amerika Serikat NWB USA, Inc., berkedudukan di 1125 Sugg Pkwy,Greenville, NC 27834, Amerika Serikat;b) Malaysia Nippon Wiper Blade (M) Sdn., Bhd., (Malaysia),berkedudukan di Persiaran Bunga Tanjung 1, Kawasan PerusahaanSenawang Baru, 70450 Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia;c) Korea Wiper Blade Co., Ltd., berkedudukan di 17, Banwol ComplexBlock 541, 5062, Moknedong, Danwongu, Ansan, South Korea;Halaman 5 dari

NIPPON LEAKLESS CORPORATION vs PT. TELISON, dk

PUTUSANNo. 830 K/Pdt/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :NIPPON LEAKLESS CORPORATION Pemegang sebesar 40%saham, diwakili oleh Tn.

atauperselisihan tersebut akhirnya akan diselesaikan berdasarkan aturanPenyelesaian dari Arbitrase Kamar Dagang Internasional oleh 3 arbiter ;Bahwa dengan adanya clausula dalam perjanjian tersebut, makaPengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyatabahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi : NIPPON

,MH)NIP. 1961 0313 1988 031 003 18PUTUSANNo. 830 K/Pdt/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :NIPPON LEAKLESS CORPORATION Pemegang sebesar 40%saham, diwakili oleh Tn.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT NIPPON SHOKUBAI INDONESIA

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4062/P J/2019, tanggal 23 September 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NIPPON

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02140/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 5 September 2018tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor008234.99/2018/PP, atas nama PT Nippon Shokubai Indonesia,NPWP 01.071.713.0052.000, beralamat di Kawasan IndustriPancapuri Jalan Raya Anyer Km. 122 Gunung Sugih, Ciwandan,CilegonBanten 42447, adalah telah sesuai dengan ketentuanHalaman

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak TidakBerwujud dari Luar Daerah Pabean Nomor 00025/167/15/052/17tanggal 9 Juni 2017 Masa Pajak Januari sampai dengan November2015 atas nama PT Nippon Shokubai Indonesia, NPWP01.071.713.0052.000, beralamat di Kawasan Industri PancapuriJalan Raya Anyer Km. 122 Gunung Sugih, Ciwandan, CilegonBanten 42447, adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku

PT NIPPON SHOKUBAI INDONESIA

PUTUSANNomor 166/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1998/PJ/2018, tanggal 16 April 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NIPPON SHOKUBAI INDONESIA

tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP00457/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Februari 2017tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00215/107/11/052/13 tanggal 28Juni 2013 Masa Pajak Juli 2011 dan membatalkan Surat Tagihan PajakNomor 00215/107/11/052/13 tanggal 28 Juni 2013 Masa Pajak Juli 2011yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 111574.99/2011/PP, atasnama PT Nippon

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00457/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Februari2017 tentang pembatalan Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 ayat (1) huruf c atas Surat Tagihan Pajak Nomor00215/107/11/052/13 tanggal 28 Juni 2013 Masa Pajak Juli 2011,atas nama: PT Nippon Shokubai Indonesia, NPWP:01.071.713.0052.000, alamat Jalan Kawasan Industri Panca Puri,Jalan Raya Anyer Km. 122 Gunung Sugih, Cilegon, Banten, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan

NIPPON WIPER BLADE CO., LTD. >< ROMY SIANARYO

NIPPON SUISAN INDONESIA tersebut;

NIPPON SUISAN INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NIPPON SUISAN INDONESIA, tempat kedudukan Jalan Wahid HasyimNomor 158 RT. 002 RW. 010, Kampung Bali, Jakarta Pusat 10240, diwakili olehToshiya Yabuki, selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberikan kuasakepada: Sujung Tanoedji, beralamat di Jalan Metro Kencana V Blok H RT.002/011, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara,berdarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 236/RS/Memori PK.MA/NSI/PPN2007XII/2010, tanggal 13 Desember 2010;Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding;melawan

Bayar Rp 5.120.340.909,00Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put25637/PP/M.IV/16/2010, tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut:e Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP1327/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 7 Oktober 2008 mengenai Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januarisampai dengan Juni 2007 Nomor 00020/407/07/059/07 tanggal 17 Desember 2007,atas nama PT Nippon

NIPPON SUISAN INDONESIA tersebut tidak beralasan sehingga harusditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, makaPemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanyadihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan

NIPPON SUISAN INDONESIA tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Kamis, tanggal 28 November 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.,MSc.,Ketua Muda Pembinaan, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah AgungHalaman 19 dari 20 halaman.

PT ASTRA NIPPON GASKET INDONESIA

./2017, tanggal 20 Oktober 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ASTRA NIPPON GASKET INDONESIA, beralamat diJalan Maligi III Lot N1, Kawasan KIIC, Karawang, JawaBarat 41361, yang diwakili oleh Andi Gunanto, jabatanDirektur:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan

Banding tanggal 27 Januari 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut85127/PP/M.XIIIB/15/2017, tanggal 25 Juli 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Nomor KEP2395/WPJ.07/2015 tanggal 14 Juli2015 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00107/406/12/055/14 tanggal22 April 2014 atas nama: PT Astra Nippon

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT NIPPON SHOKUBAI INDONESIA

PUTUSANNomor 412/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU2075/PJ/2019, tanggal 22 April 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NIPPON

PUT001174.16/2018/PP/M.XIIB Tahun 2019, tanggal 30 Januari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01751/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 13 November2017 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00456/207/14/052/16 tanggal 08November 2016 Masa Pajak Januari 2014, yang terdaftar dalam berkassengketa Nomor 001174.16/2018/PP, atas nama PT Nippon

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01751/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 13 November 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2014 Nomor 00456/207/14/052/16 tanggal 08 November2016 atas nama PT Nippon Shokubai Indonesia, NPWP01.071.713.0052.000, beralamat di Kawasan Industri Panca Puri,Halaman 3 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2014Nomor 00456/207/14/052/16, tanggal 08 November 2016, atasnama PT Nippon Shokubai Indonesia, NPWP 01.071.713.0052.000, beralamat di Kawasan Industri Panca Puri, Jalan RayaAnyer Km. 122 Gunung Sugih, Ciwandan, Cilegon, Banten, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum,;3.4.

SANGKALA bin NAMPU, dkk VS DARWIS Bin NIPPON

LAU,3 BUDDA bin NIPPON,4 GARANCING bin NIPPON,5 SUGI binti SALENGKE, kelimanya bertempat tinggal diKampung Kanjilo, Desa Kanjilo, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa ;6 H.M. ALI Dg.

, begitu juga Budda bin Nippon (Tergugat II), Darwis bin Nippon(Tergugat IV), Garancing bin Nippon (Tergugat V) karena mereka anak kandungdari Nippon bin Salengke;Bahwa dilibatkannya H.M.

Lau (Tergugat II), Budha bin Nipon (Tergugat IID), Darwis bin Nippon (TergugatIV) dan Garancing bin Nippon (Tergugat V) secara tanggung renteng untuk membayarHal. 7 dari 24 Hal.

Putusan Nomor 278 PK/Pdt/2012109 Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 558 K/ Pdt/2003tanggal 28 April 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut:Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1.DARWIS' bin NIPPON, 2. TJOE bin SALENGKE Dg. SALLE,3. MADDOLANGAN bin SALENGKE Dg. LAU, 4. BUDDA bin NIPPON,5. GARANCING bin NIPPON, 6. SUGI binti SALENGKE, 7. H.M. ALI Dg.RUPPA, 8. HA MID, 9.

Rasyid bin Donteng dan Sangkala bin Nampu sebagaiparaPenggugat Asal;2 Darwis bin Nippon; Tjoe bin Salengke Dg. Salle; Maddolangan bin Salengke Dg. Lau;e Budda bin Nippon; Garancing bin Nippon;e Sugi binti Salengke; H.M. Ali Dg. Ruppa; Hamid; Lebu;Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan Nomor 278 PK/Pdt/201212e Ago;e Maliang; Pemerintah Wilayah Kecamatan Pallangga;Sebagai para Tergugat Asal;e Pihak Komparasi dalam perkara pidana terdiri dari:1 Darwis bin Nippon sebagai Pelapor dan Saksi Utama;e) Abd.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT NIPPON SHOKUBAI INDONESIA