Ditemukan 2084119 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Hak paten ; hak cipta Pembayaran hak-hak penggugat Pendaftaran hak Perselisihan hak Hak cipta Hak terkait Hak milik Hak tanah Hak hak bekas istri Pembayaran hak-hak pekerja Penyalahgunaan hak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 26-01-2011 — Upload : 26-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 474 K/PID.SUS/2010
Tanggal 26 Januari 2011 — ABEL BANJARNAHOR
117 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karenadidakwa:Primair:Bahwa Terdakwa Abel Banjarnahor pada hari Rabu tanggal 15 Oktober2008 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2008,bertempat di Toko Buku Gramedia Asri Media Pintu Air Jalan Kebahagian No.109 Jakarta Pusat atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja menyiarkan,memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan ataubarang hasil pelanggaran hak
    cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud padaAyat (1), yaitu. dengan sengaja dan tanopa hak melakukan perbuatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), yaitu hak cipta merupakan hakeksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan ataumemperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaandilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.
    Banjarnahor pada hari Rabu tanggal 15 Oktober2008 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2008,bertempatdi Toko Buku Gramedia Asri Media Pintu Air Jalan Kebahagian No. 109Jakarta Pusat atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja dan tanpa hakmelanggar Pasal 24 yaitu pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemeganghak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya atau Pasal55 yaitu penyerahan hak
    cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidakmengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpapersetujuannya.
    cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalamcitaannya, atau Pasal 55 yaitu Penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaankepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untukmenggugat yang tanpa persetujuannya perbuatan tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 Ayat (6) UndangUndang RI No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;Menjatuhnkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulanpotong tahanan, denda Rp20.000.000,00 subsidair 6 bulan kurungan;Menyatakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 10-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1553 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 10 Februari 2015 — EDI HERMANTO, S.Kom
135 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Terdakwa EDI HERMANTO, S.Kom terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana Penyiaran dan tindak pidana Hak Ciptasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 33 ayat 1 jo Pasal 58huruf 6 UndangUndang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran danPasal 72 ayat 5 jo Pasal 49 ayat 3 UndangUndang RI Nomor 19 Tahun 2002tentang Hak Cipta sebagaimana diatur dalam dakwaan kami;2.
    MNC SKYVISION selaku pemegang hak eksklusif PT. MNC SKY VISION sebagaimanaHal. 11 dari 20 hal. Put. No.1553 K/Pid.Sus/2014broadcast Affiliation Agreement tanggal 02 September 2010 yang dibuat olehPT. MNC SKY VISION dengan ESPN STAR SPORT Singapore.Bahwa PT.Telkomvision selaku mitra kerja PT.Transvision juga tidak adakerjasama dengan PT. MNC SKY VISION, sehingga dalam hal iniPT.Transvision telah melakukan penyiaran tanpa hak siar karena hak siar ligainggris tersebut adalah milik PT.
    yang dimaksud dengan hak siar adalah hak yangdimiliki oleh lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acaratertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya;Bahwa benar apabila suatu lembaga penyiaran menyelenggarakanpenyiaran tanpa memiliki ijin penyiaran dan atau menyiarkan mata acaraatau program tertentu tanpa memiliki hak siar secara sah dari pemilik hakcipta atau penciptanya maka melanggar UndangUndang dan akandikenakan sank si sesuai dengan ketentuan yang berlaku
    Transvision juga melanggar hak eksklusif siaran ligaHal. 16 dari 20 hal. Put.
    Kom tersebut seolaholah melegalkan kegiatanpenyiaran tanpa izin dan tanpa hak sebagaimana yang dilakukan oleh TerdakwaEDI HERMANTO, S.
Pengadilan PN KUTAI BARAT Perdata
Register : 10-01-2022 — Putus : 12-04-2022 — Upload : 14-04-2022
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sdw
Tanggal 12 April 2022 — Penggugat:
VINSENSIUS
Tergugat:
Lynda Widiastuti, S.Pd
Turut Tergugat:
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, cq. Kecamatan Barong Tongkok, cq. Camat
89 — 39
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-08-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2624 K/Pdt/2022
Tanggal 15 Agustus 2022 — JANSEN SITUNGKIR, Dkk Lawan GUNAWAN KARTA Dan KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
205 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN MAGETAN Pidana Khusus
Register : 26-11-2013 — Putus : 15-01-2014 — Upload : 05-02-2014
Putusan PN MAGETAN Nomor 257/Pid.Sus/2013/PN.Mgt
Tanggal 15 Januari 2014 — Terdakwa SAMADIYO bin (alm) WANDI MUDJITO
150 — 108
  • Menyatakan terdakwa SAMADIYO Bin (Alm) WANDI MUDJITO, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Menjual Kepada Umum Suatu Ciptaan atau Barang Hasil Pelanggaran Hak Cipta;
    diatas inpirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuanpikiran, imajinasi, kecelakaan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkankedalam bentuk yang khas dan pribadiPEMEGANG HAK CIPTA adalah pihak yang menerima hak tersebut daripencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yangmenerima hak tersebut ; TINDAK PIDANA PELANGGARAN DI BIDANG HAK CIPTA adalahketentuan pidana sebagaimana diatur pada rumusan Bab XII ketentuan pidanapasal 72 ayat s/d 9, yang mengatur tentang
    jenis / unsurunsur perbuatan pidanapelanggaran di bidang hak cipta maupun ketentuan sank si hokum yangmengaturnya ; .
    secara komersial (Bisnis) yangdilakukan dengan surat bukti otentik antara lain dapat berupa surat perjanjiankerja sama atau surat kuasa sebagai agen ; VCD bajakan adalah sebagai hasil pelanggaran Hak Cipta dengan memperbanyakVCD original dengan tanpa Hak dan merugikan bagi pihak baik pencipta,Pemegang Hak Cipta dan atau pemegang Hak lainnya (lisencor, surat kuasadistributor) ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidakMenimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa juga
    memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasanpembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku ;Bahwa berdasarkan angka 3 yang dimaksud dengan Ciptaan adalah hasil setiapkarya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni,atau sastra ; 13Bahwa di dalam angka 9 menyatakan Hak Terkait adalah hak yang berkaitandengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak ataumenyiarkan pertunjukannya, bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak
    suatuciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Unsurdengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepadaumum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkaitsebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi pula menurut hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur pasal yangdidakwakan terhadap terdakwa yaitu pasal 72 ayat (2) UndangUndang RI No. 19
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 16-01-2020 — Putus : 04-08-2020 — Upload : 24-08-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Mks
Tanggal 4 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
200 — 58
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 19-06-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 05-08-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 43/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 5 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat I : MANJURIA M.AMIN Diwakili Oleh : HENDRI SAPUTRA,SH.I
Pembanding/Penggugat II : Effendi Diwakili Oleh : HENDRI SAPUTRA,SH.I
Terbanding/Tergugat I : MARWAN
Terbanding/Tergugat II : GEUSYIK GAMPONG MEUNASAH BARO
Terbanding/Tergugat III : M. DAHLAN AR
Terbanding/Tergugat IV : HUSAINI
52 — 26
  • rugi pembangunan Jalan Tol Aceh Ruas Sigli Banda Aceh dengan nilai sebesar Rp 634.513.622, (enam ratus tigaHalaman 3 dari 41 Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT BNApuluh empat juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh duarupiah), sesuai Daftar Nominatif 302;Bahwa sekitar awal 2019 Panitia Pembangunan Ruas Jalan Tol Sigli Banda Aceh berencana melakukan pembayaran atas ganti rugi tanah milikPenggugat dan penggugat II sebagimana dalil gugatan angka 4 (empat)diatas, tibatiba Tergugat secara tanpa hak
    Rahman ; sebelah Timur berbatasan dnegan tanah Murdani/Krueng ; sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Zulfikar ; sebelah Barat berbatasan dengan tanah Syamsiah ;berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Tanah tanggal 30 Januari 2017yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Meunasah Baro, KecamatanSeulimum, Kabupaten Aceh Besar dan Surat Keterangan Riwayat Tanahtanggal 30 Januari 2017 yang turut mengetahui Keuchik GampongMeunasah Baro, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar danSurat Pernyataan Penguasaan
    Bahwa, dalil gugatan Penggugat dan II posita poin 1.a dan b sertaposita poin 2 adalah tidak benar, sebab tanah objek sengketa adalahmilik Tergugat sesuai Surat Keterangan Hak Milik Tanah tanggal 30Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Meunasah Baro,Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar dan Surat KeteranganRiwayat Tanah tanggal 30 Januari 2017 yang turut mengetahui KeuchikGampong Meunasah Baro, Kecamatan Seulimum, Kabupaten AcehBesar dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanggal 30
    Rahman ;Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT BNA sebelah Timur berbatasan dnegan tanah Murdani/Krueng ; sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Zulfikar ; sebelah Barat berbatasan dengan tanah Syamsiah ;dan tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebutsesuail dengan Surat Keterangan Hak Milik Tanah tanggal 30 Januari2017 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Meunasah Baro,Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar dan Surat KeteranganRiwayat Tanah tanggal 30 Januari 2017 yang
    Bahwa bukti P7 tersebut bukanmerupakan bukti alas hak malainkan bukti yang bersifat belumfinal/orematur untuk menentukan penerima ganti rugi jalan tol, apalagimengingat penetapan ganti rugi jalan tol An.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 07-12-2008 — Upload : 27-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537K/PHI/2007
Tanggal 7 Desember 2008 — ISKANDAR ; HERMAN JAYA, Dkk ; PT. LOKA RAHAYU PLYWOOD INDUSTRIES
233 — 196 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangatkaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta Ikrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
    ;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugatseluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan
    para Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakanalmarhum Haji Mukhtar sewaktu hidupnya yang mewakafkan tanah ladangsengketa hak milik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menuruthukum ;Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakan paraTergugat sebagai Nazir atau penerima wakaf atas tanah ladang sengketamilik para Penggugattersebut adalah tidak sah menurut hukum ;.
    Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta Ikrar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.
    Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pertimbangan hukumnyayang berbunyi: para Penggugat/para Pemohon Kasasi tidak mempunyaihubungan hukum dengan tanah sengketa (halaman 4 putusan PengadilanTinggi Agama Mataram tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007PTA.MTR)adalah salah menerapkan hukum pembuktian sebab secara tegas dan nyatabahwa para Penggugat sangat memiliki hubungan hukum yang jelas atastanah sengketa karena tanah sengketa adalah hak milik para Penggugat dansampai sekarang tetap dikuasai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 18-12-2018 — Upload : 03-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1182 K/Pdt.Sus-HKI/2018
Tanggal 18 Desember 2018 — PT GRIYA ASRI HIDUP ABADI d/a GRAND QUALITY HOTEL YOGYAKARTA VS PT INTER SPORT MARKETING
515 — 294 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 1182 K/Pdt.SusHKI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata knusus Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) padatingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT GRIYA ASRI HIDUP ABADI d/a GRAND QUALITYHOTEL YOGYAKARTA, diwakili oleh Iwan Setiawan selakuDirektur, berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto Nomor 48Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, ProvinsiDaerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasakepada
    Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumberupa pelanggaran Hak Cipta dengan menayangkan 2014 FIFA WorldCup Brazil di area komersial yaitu Grand Quality Hotel Yogyakarta, JalanLaksda Adisucipto Nomor 48 Maguwoharjo, Kecamatan Depok,Kabupaten Sleman, Jawa Tengah 56172 tanpa ijin dari Penggugat;5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugatsejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);6.
    Termohon Kasasi untuk membayar biayaperkara yang timbul;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena setelah memeriksa memori kasasi tanggal 20 Agustus 2018 dankontra memori kasasi tanggal 18 September 2018, dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriSemarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagaiberikut: Bahwa benar Penggugat adalah pemegang hak
    lisensi dari FederationInternational de Football Association (FIFA) untuk tayangan 2014 FIFAWorld Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia dan untuk hakeksebisi publik atau hak areal komersial, Penggugat menunjuk PTNonbar sebagai koordinator tunggal nonton bareng; Bahwa penayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di Kamar hotel milikTergugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum yangmelanggar hak cipta, karena kamar hotel bukan merupakan areakomersil dan Tergugat tidak ada menambahkan alat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Hak Cipta
Register : 02-04-2012 — Putus : 12-07-2012 — Upload : 21-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 15/HAK CIPTA/2012/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 12 Juli 2012 — PERHIMPUNAN PENGUSAHA INDONESIA TIONGHOA (PERPIT) >< KIKI BARKI
481 — 245
  • 15/HAK CIPTA/2012/PN.NIAGA.JKT.PST
    Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik satusatunya dan pemegang hak eksklusifatas hak cipta seni logo "Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT)" diIndonesia. ;3.
    Jenderal Hak Kekayaan Intelektual RI padatanggal 27 Agustus 2003 dengan No.
    ,Notaris diJakarta; Hal 29 Putusan No. 15/Hak Cipta/2012/PN.Niaga.JKT.PST.
    pemegang hak cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak cipta, atau pihakyang menerima hak tersebut dari Pencipta atau pihak lain yang menerima hak lebihlanjut (Pasal 1 ayat 4);e Bahwa Pasal 5 ayat 1 menentukan Kecuali terbukti sebaliknya, maka yangdianggap Pencipta adalah a).
    ;Hal 39 Putusan No. 15/Hak Cipta/2012/PN.Niaga.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 24-02-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 91/PDT/2016/PT BDG
Tanggal 2 Mei 2016 — Pembanding/Tergugat : SUMARTO Diwakili Oleh : JHONSON DOLOKSARIBU, SH
Pembanding/Tergugat : SUNENTI Diwakili Oleh : JHONSON DOLOKSARIBU, SH
Terbanding/Penggugat : MAESAROH
Terbanding/Penggugat : BUKORI BIN CASLIM
Turut Terbanding/Tergugat : ZAENUDDIN
42 — 26
  • sehingga dengan demikianPenggugat dan Penggugat II tidak mempunyai kapasitas/hak(LEGAL STANDING) untuk mengajukan gugatan a quo. ; 4.
    ;Bahwa oleh karena dasar peralihan hak atas tanah Kavling tersebutdidasarkan atas PELEPASAN HAK/JUAL BELI yang sah, dan telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan, karenanya ketikadilakukan proses PELEPASAN HAK atas obyek jual beli dimaksud olehTurut Tergugat Dalam REKONPENSI dihadapan CAMAT LOSARI tidakmendapatkan hambatan apapun. ; Bahwa awal terjadinya over alilh PANJAR/TANDA JADI tanah Kavling aquo adalah Penggugat (MAESAROH) yang berniat untuk mengoperalin tanah Kavling yang dibeli
    PemerintahDesa Tawangsari (yang melepaskan hak) dan SUNENTI SUMARTObertindak selaku yang menerima Pelepasan dihadapan: Drs.
    Menyatakan SURAT PELEPASAN HAK KAVLING SIAP BANGUN Nomor590/Des/2007 tanggal 30 Oktober 2006 dibuat Pihak PertamaZAENUDDIN bertindak selaku Pemerintah Desa Tawangsari (yangmelepaskan hak) dan SUNENTI SUMARTO bertindak selaku yangmenerima Pelepasan dihadapan : Drs.
    Desa Kalisari Kecamatan LosariKabupaten Cirebon sesuai dengan Surat Pelepasan Hak Kapling SiapBangun Nomor : 590.2/Des/2007, Turut Tergugat menyatakan bahwaPenerbitan Surat Pelepasan Hak tersebut ada kekeliruan. ; Putusan Nomor 91/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 26 dari 3110.
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus Hak Cipta
Register : 22-11-2017 — Putus : 05-03-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 3_Pdt_Sus_HKI_2017_PN_Smg
Tanggal 5 Maret 2018 — PT. INTERS SPORTS MARKETING PT. GRAND ARTOS
554 — 227
  • Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa pelanggaran Hak Cipta dengna menayangkan 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL di area komersial yaitu GRAND ARTOS HOTEL & CONVENTION, Jl. Mayjend. Bambang Soegeng No. 1, Banyurojo, Mertoyudan, Kota Magelang, Jawa Tengah, 56172 tanpa ijin dari Penggugat;5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);6.
    Pasal 99 ayat (1) UndangUndang No. 28 tahun 2014 menyatakan :Pencipta ,Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait berhakmengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga ataspelanggaran Hak Cipta atau Produk Hak Terkait;Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah mempunyai hak Lisensi atas 2014FIFA World Cup Brazil dan atas Perjanjian Lisensi tersebut telah didicatat pada Direktur Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak KekayaanIntelektual pada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia R.I, sebagaimanaketentuan
    Inter Sport Marketing adalahpenerima lisensi, bisa Ahli jelaskan bahwa proses perjanjian lisensiadalah berawal dari kepemilikan hak ekslusif. Sedangkan konsep hakeksklusif ada dua, yakni; pertama hak ekslusif atas ekspresi darisebuah ide itu yang disebut dengan hak cipta, yang kedua ada hakeksklusif yang terkait dengan hak cipta yang dinamakan hak terkait.Kedua hak eksklusif tersebut memungkinkan dimanfaatkan olehpemegangnya bisa juga dialihkan kepada pihak lain.
    tertentu itu dilarang;Bahwa Perbedaan Hak cipta dengan hak terkait adalah padapemegangnya, hak cipta dipegang oleh manusia, sementara hak terkaitdipegang oleh badan usaha, dan hak terkait memiliki waktupenggunaannya berdasarkan pada bentuk ciptaanya;Bahwa Hak terkait hanya diberikan kepada lembaga penyiaran,perusahaan rekaman dan penata tari.
    Termasuk juga hakhak yang diberikan olehFIFA kepada PT ISM merupakan hakhak asing yang tidak diatur dalamundangundang hak cipta; Bahwa Cinematography bukanlah termasuk hak yang ada dalamperjanjian lisensi tersebut, melainkan hak yang diberikan kepada PT.ISM merupakan hak multimedia karena ciptaan yang digunakan untukkeperluan pertunjukan; Bahwa Undangundang hak cipta tidak mengatur mengenai areakomersial, melainkan penggunaan hak cipta untuk kepentingankomersial.
    1 ) tersebut diatas.Bahwa di dalam perjanjian lisensi dimaksud, Penggugat selakumaster Right Holder di seluruh wilayah RI telah diberikan hak media,antara lain : hak eksibisi publik ( hakhak areal komersial ).Bahwa yang dimaksud hak ekshibisi publik (areal komersial ) adalahsemua hak untuk :1.
Pengadilan PN SUKADANA Perdata
Register : 25-11-2022 — Putus : 08-02-2023 — Upload : 14-02-2023
Putusan PN SUKADANA Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Sdn
Tanggal 8 Februari 2023 — Penggugat:
Misban
Tergugat:
1.ELI RUSDIYATI, S.H
2.PT. Perseroan Terbatas, “Telekomunikasi Selular” (PT. TELKOMSEL), Propinsi Lampung
79 — 41
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 27-06-2024 — Putus : 19-09-2024 — Upload : 20-09-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 19 September 2024 — Penggugat:
BENTLEY SYSTEMS, INCORPORATED
Tergugat:
1.PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK
2.PT WIJAYA KARYA REKAYASA KONSTRUKSI
3.PT WIJAYA KARYA INDUSTRI & KONSTRUKSI
24 — 16

  • M E N E T A P K A N

    1. Mengabulkan pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat tersebut;
    2. Menyatakan sah pencabutan perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan register Nomor 65/Pdt.Sus-Hak Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.
    ;
  • Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat pencabutan perkara 65/Pdt.Sus-Hak Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. tersebut;
  • Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 24-08-2021 — Putus : 08-11-2022 — Upload : 28-11-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 60/Pdt.Sus-HKI/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 8 Nopember 2022 — Penggugat:
PT. AQUARIUS PUSTAKA MUSIK
Tergugat:
BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD
100 — 0
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 25-07-2014 — Upload : 17-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 306 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Tanggal 25 Juli 2014 — THE INSTITUTE FOR MOTIVATIONAL LIVING, Inc
467 — 255 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2001;d Sertifikat Pendaftaran Hak Cipta atas Materi Ciptaan bernamaIML DISC Insght Personality System Software dari KantorPendaftaran Hak Cipta Amerika Serikat tertanggal 18 Juni 2001;e Sertifikat Pendaftaran Hak Cipta atas barang ciptaan bernama ThePersonality System dari Kantor Pendaftaran Hak Cipta AmerikaSerikat tertanggal 14 September 2000;f Sertifikat Pendaftaran Hak Cipta atas barang ciptaan bernamaUnderstanding Your Personality System Workbook dari KantorPendaftaran Hak Cipta Amerika Serikat
    Dengandemikian, seharusnya Penggugat mendapat perlindungan hukum terhadap segala bentukpelanggaran hak ciptanya di Wilayah Indonesia;B Penggugat Adalah Pencipta Dan/Atau Pemegang Hak Cipta Yang DilindungiHukum Indonesia Terhadap Semua Bentuk Pelanggaran Hak Cipta;Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Hak Cipta, Penciptamaupun Pemegang HakHak Cipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan ataumemperbanyak ciptaannya.
    dan/atau pemegang Hak Ciptayang berasal dari luar Indonesia harus dilindungi oleh hukum Nasional, yangdalam hal ini termasuk UU Hak Cipta;Bahwa sehubungan dengan ketentuan dalam Konvensi Berne tersebut, dan dalamhal terjadi pelanggaran Hak Cipta, ketentuan pasal 56 ayat 1 Undang Undang Hak Ciptamengatur bahwa:Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niagaatas pelanggaran hak cipta dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkanatau hasil perbanyakan ciptaan itu
    Cipta secara nyata telah memenuhi unsurunsurpelanggaran hak cipta milik Penggugat, yang diancam pidana penjara dan/atau pidanadenda;Bahwa Hak Cipta menurut Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Hak Cipta,merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkanatau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaandilahirkan.
    Selanjutnya penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Hak Ciptamenegaskan yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang sematamatadiperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang bolehmemanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Ketentuan ini berarti tidak ada satuHal. 6 dari 35 hal Put. Nomor ....
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Kejahatan Merek
Putus : 25-06-2014 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125 K/PID.SUS/2014
Tanggal 25 Juni 2014 — Mulia Rangkuti
220 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 49 Ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Jo.
    Pasal 49 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Jo. Pasal 55 Ayat (1)KUHPidana;Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 125 K/Pid.Sus/20142.
    Apabila permohonan badan hukum, maka pada surat permohonannyaharus dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum tersebut.Bahwa benar dikatakan sebagai pelanggaran atas hak cipta apabilaseseorang dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan ataumemperbanyak suatu ciptaan orang lain, sedangkan dimaksud dengan hakterkait, yaitu : Terhadap pelaku yang memiliki hak untuk memberikan jin ataumelarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat,memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambarpertunjukannya
    No. 125 K/Pid.Sus/2014 Lembaga penyiaran memiliki hak untuk memberikan jin atau melarangorang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak,dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi denganatau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik lain.Bahwa benar yang berhak mengajukan pendaftaran hak cipta adalahpencipta ataupun seseorang pencipta maupun badan hukum.Bahwa benar suatu ciptaan tidak wajib atau bukan merupakan suatukeharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta
    untuk mendaftarkanciptaannya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.Bahwa benar suatu ciptaan yang didaftarkan pada Direktorat Jenderal HakKekayaan Intelektual tentu mendapat perlindungan hukum sesuai denganUndangUndang R.I No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.Bahwa benar hak cipta dikatakan sah apabila suatu ciptaan itu telahdiwujudkan dalam bentuk nyata maka secara otomatis telah dikatakan sah,sedangkan hak cipta dilindungi undangundang pada saat ciptaan itu telahdiwujudkan dalam bentuk
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 11-01-2022 — Putus : 10-05-2022 — Upload : 17-05-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Sby
Tanggal 10 Mei 2022 — DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI
624 — 345
  • DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 27-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1027 K/PID/2011
Jaksa pada Kejari; Saumih binti Hamid
23 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanah yang belumbersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turutmempunyai hak atas tanah itu.
    Ali adalah pasangan suami istri yangtinggal di Jalan Pancong RT. 001/02 No.33, Kelurahan Sukapura,Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor:4113 yang diterbitkan oleh BPN Kodya Jakarta Utara tanggal 15 Nopember1999 namun dari perkawinan tersebut tidak mempunyai anak, selanjutnyaHal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1027 K/Pid/201 1sekitar tahun 1970 Almh Hj. Banih mengajak Terdakwa untuk tinggal dirumah tersebut bersama dengan Hj.
    Ali adalah pasangan suami istri yangtinggal di Jalan Pancong RT. 001/02 No.33, Kelurahan Sukapura,Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor:4113 yang diterbitkan oleh BPN Kodya Jakarta Utara tanggal 15 Nopember1999 namun dari perkawinan tersebut tidak mempunyai anak, selanjutnyasekitar tahun 1970 Almh Hj. Banih mengajak Terdakwa untuk tinggal dirumah tersebut bersama dengan Hj. Banih; Bahwa pada tanggal 20 September 2008 Hj.
    No. 1027 K/Pid/201 1mempunyai hak atas tanah itu", sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ayat(1) KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saumih binti Hamid berupa pidanapenjara selama : 8 (delapan) bulan penjara;Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik No. 4113/Sukapura An. Hj.
    Memulihnkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan sertamartabatnya;Menetapkan barang bukti berupa Buku Sertifikat Hak Milik No. 4113 /Sukapura An. Hj. Banih dan Akta Penetapan Waris No. 17 / Pdt.P / 2009 /PA.JU dikembalikan kepada saksi Suhermanto, SH.;Menetapkan barang bukti berupa fotocopy : 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik No. 4113/Sukapura An. Hj.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 29-01-2019 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 09-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 17/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 25 Maret 2019 — Pembanding/Tergugat : Iwan Diwakili Oleh : H.Ramlan asri,SH
Terbanding/Penggugat : PT.TANJUNG REDEB HUTANI
56 — 26
  • ,yang laporan perubahanya telah diterima MenteriHukum Dan Hak Asasi Manusia R.I.
    Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 641/KPTSII/1996 Tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri AtasAreal Hutan Seluas + 180.330 (Seratus delapan Puluh Ribu Tiga Ratus TigaPuluh ) Hektar di Propinsi Kalimantan Timur kepada PT.
    dan tanpa izin dari Penggugat selaku pemegang izinatas hak Penguasaan Hutan telah melakukan Penggarapan dan/atauPenguasaan atas sebahagian dari areal Hutan Tanaman Industri (HTI) yangdimiliki oleh Penggugat dimaksud pada butir 03 diatas, yakni dengan caramelakukan Pembakaran dan Penanaman Kelapa Sawit yang sampaiGugatan ini didaftarkan telah menanam Kelapa Sawit seluas kurang lebih 3(tiga) hektar;Bahwa tanah/Areal Hutan Tanaman Industri (HTI) milik Penggugat yangdigarap dengan melawan hak oleh Tergugat
    Bahwa Penggugat juga mengkhawatirkan etikad tidak baik dari Tergugatuntuk tetap melakukan pengrusakan, penanaman dan/atau penguasaanatas tanah/areal lainnya pada Izin atas Usaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu (IUPHHkK) milik Penggugat baik oleh Tergugat sendiri maupun siapasaja yang mendapat hak dari padanya maka, Penggugat mohon agarterlebih dahulu dijatuhkan Putusan Provisi yang mendahului Putusan dalamPokok Perkara yang memerintahkan kepada Tergugat dan siapa saja yangmendapat hak/perintah dari padanya
    MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor: 641/KPTSII/1996 TentangPemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal HutanSeluas + 180.330 (Seratus delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh)Hektar di Propinsi Kalimantan Timur kepada PT.