Ditemukan 2090367 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pembayaran hak-hak penggugat Hak paten ; hak cipta Pendaftaran hak Perselisihan hak Hak hak bekas istri Hak milik Hak tanah Hak cipta Hak terkait Pembayaran hak-hak pekerja Penyalahgunaan hak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 31-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302K/PHI/2007
ANDI UMAR ; vs. PIMPINAN PERUSAHAAN PT BANGKA BINTANG LESTARI
242 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangatkaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta Ikrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
    ;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugatseluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan
    para Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakanalmarhum Haji Mukhtar sewaktu hidupnya yang mewakafkan tanah ladangsengketa hak milik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menuruthukum ;Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakan paraTergugat sebagai Nazir atau penerima wakaf atas tanah ladang sengketamilik para Penggugattersebut adalah tidak sah menurut hukum ;.
    Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta Ikrar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.
    Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pertimbangan hukumnyayang berbunyi: para Penggugat/para Pemohon Kasasi tidak mempunyaihubungan hukum dengan tanah sengketa (halaman 4 putusan PengadilanTinggi Agama Mataram tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007PTA.MTR)adalah salah menerapkan hukum pembuktian sebab secara tegas dan nyatabahwa para Penggugat sangat memiliki hubungan hukum yang jelas atastanah sengketa karena tanah sengketa adalah hak milik para Penggugat dansampai sekarang tetap dikuasai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 10-12-2008 — Upload : 18-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 581K/PDT.SUS/2008
Tanggal 10 Desember 2008 — PT INDONESIAN CONTAINER DESICCANT ; LARS MIKAEL LANG THORDEN ; PT SUPERDRY INDONESIA
517 — 331 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ketentuanhukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi :dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindakpidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana Lima belasTahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam denganpidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri,pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam prosesperadilan wajidb menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka, dimana pasal inimengandung Hak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 14-02-2007 — Upload : 29-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 02PK/N/2007
Tanggal 14 Februari 2007 — Hj. Tutik Sri Suharti, SH., MH.; Junaidi, SH., LLM.; Siti Bakhriatin, SH.
715 — 566 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penjelasan Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan atas tanah beserta bendabenda yang berkaitan dengan tanah(UndangUndang Hak Tanggungan) yang secara tegas menyatakan bahwaSisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan.b. Pasal 8 ayat 1 UndangUndang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa yangdimaksud Pemberi Hak Tanggungan adalah :Hal. 5 dari 20 hal. Put.
    bahwa sisahasilpenjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan;Berdasarkan Pasal 8 ayat 1 yang dimaksud Pemberi Hak Tanggungan adalah :orang atau perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenanganuntuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yangbersangkutan;Hal. 9 dari 20 hal.
    Tanggungan No.10842/1996, Akta Pemberian Hak Tanggungan, masingmasing dalamakta tersebut tercantum nama pemilik tanah Sertifikat Hak Milik No. 151Duri Kepa adalah H.
    Firdaus kepadaPT Winner Garments Manifacturing (dalam pailit) yang notabenepengalihan hak tersebut belum disahkan dengan pendaftaransebagaimana yang diatur dalam pasal 19 dan 23 UUPA tahun 1960,namun dilain pihak Sertifikat Hak Milik No. 151/Duri Kepa telahdijaminkan oleh pemegang hak H.
    Firdaus;2. bahwa tanah mana telah dilakukan pelepasan hak, sebagaimana termuatdalam bukti P2, berupa Akte Pelepasan Hak No. 108 tanggal 16 Maret 1993dibuat dihadapan H. Azhar Alia,SH., PPAT di Jakarta ;3. bahwa dengan adanya akte pelepasan hak tersebut, maka H.
Pengadilan PA KENDARI Perdata Agama Sengketa Perkawinan Lainnya
Register : 09-09-2021 — Putus : 11-10-2021 — Upload : 14-10-2021
Putusan PA KENDARI Nomor 782/Pdt.G/2021/PA.Kdi
Tanggal 11 Oktober 2021 — penggugat melawan tergugat
237 — 0
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 28-02-2006 — Upload : 23-05-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2511K/PDT/2004
Tanggal 28 Februari 2006 — PT. KURNIA RACHMAD TRADING COMPANY LIMITED (PT. KURA) ; MUHAMMAD NURDIN ; L. MANULLANG ; A. RIFAI ; ARIFIN SULTAN ; J. PARLAUNGAN ; ROBERT HUTAJULU ; WAN YUSRIZAL ; TENGKU FADILA ; T. MANURUNG
167 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KURA (Penggugat) ... 100 M2;adalah tanah milik Penggugat yang sah menurut hukum ;Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai, mensertifikatkan danmenjual atau mengalihkan objek perkara secara tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum ;Menyatakan perbuatan Tergugat IV yang telah membantu AbdullahNainggolan (Bapak Tergugat ) menyerobot objek perkara dan menebangipohon karet yang ada diatasnya secara tanpa hak adalah perbuatanmelawan hukum ;Menyatakan perbuatan turut Tergugat yang telah mengeluarkan
    sertifikatNomor 01 atas nama Tergugat tanopa adanya alas hak yang benar danmelakukan pengukuran obyek perkara tanpa prosedur peraturan perundangundangan adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 01 atas nama Tergugat kepadaTergugat Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIIl dan IX adalah tidak sah dan batal demihukum ;Menyatakan jual beli atas pengalihnan Tergugat kepada Tergugat Il, Ill, IV,V, VI, VII, VII dan IX adalah tidak sah dan batal demi hukum ;Menyatakan Sertifikat
    Hak Milik Nomor 52 dan Nomor 53 atas namaTergugat Il, Sertifikat Hak Milik Nomor 54 atas Tergugat Ill, Sertifikat HakHal. 7 dari 20 hal.
    No. 2511 K/Pdt/2004Milik Nomor 55 atas nama Tergugat IV dan Sertifikat Hak Milik Nomor 128atas nama Tergugat V yang dikeluarkan oleh turut Tergugat sebagaipecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 01 atas nama Tergugat adalah tidaksah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;10.Menyatakan sah dan berharga sita terhadap objek perkara ;11.Menghukum Tergugat dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayarganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000, (seratus jutarupiah) secara sekaligus dan seketika
    KURA, selaku pembeli pada tanggal 3Desember 1978) adalah merupakan bukti surat yang sah dan sempurna,sebagai bukti pendukung tentang asal perolehan hak atas tanah terperkarayang dibeli oleh H. Adnan orang tua Penggugat dari Sianturi, hal ini terlihatdalam kesaksian saksi Penggugat bernama H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 24-06-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1359 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 24 Juni 2010 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar ; NG KIM MENG alias AMENG
173 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ditentukan lagi sekitar tahun 2004 sampai dengan tahun 2006,setidaktidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2004 sampai dengan tahun2006, bertempat di Toko Star Jalan Diponegoro No. 20, Kelurahan Proklamasi,Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriPematang Siantar, dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkanatau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran HakCipta atau Hak
    Cipta;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPematang Siantar tanggal 28 April 2008 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa NG KIM MENG alias AMENG terbukti bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja menyiarkan, memamerkan,mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasilpelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam dakwaan melanggar pasal 72 ayat (2) UndangUndang RI No.19 Tahun 2002 tentang
    Hak Cipta;.
    cipta adalah sangatmengganggu hakhak dari pencipta lagu, dan lagi pula Indonesia telahmenandatangani perjanjian internasional tentang Copy Rigts, TRIPPs serta telahmemiliki UndangUndang Hak Cipta sendiri, sehingga dengan demikianpenjualan barang hasil pelanggaran terhadap hak cipta harus diberantas denganserius dengan cara menghukum dengan berat pelakupelakunya;Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pidana yang tepatdijatunkan terhadap Terdakwa yang dinyatakan telah terbukti bersalahmelakukan
    Menyatakan Terdakwa NG KIM MENG alias AMENG terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SENGAJA MENJUALKEPADA UMUM BARANG HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa NG KIM MENG aliasAMENG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dendaRp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidakdibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 26-03-2008 — Upload : 31-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 300K/PHI/2007
Tanggal 26 Maret 2008 — PT SARIJATI ADHITAMA ; vs. LELY AGUSTINA
257 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangat kaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta Ikrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
    ;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat seluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan
    para Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dantindakanalmarhum Haji Mukhtar sewaktu hidupnya yang mewakafkan tanah ladangsengketa hak milik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menuruthukum ;.
    Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta Ikrar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.
    Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pertimbangan hukumnyayang berbunyi: para Penggugat/para Pemohon Kasasi tidak mempunyaihubungan hukum dengan tanah sengketa (halaman 4 putusan PengadilanTinggi Agama Mataram tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007PTA.MTR)adalah salah menerapkan hukum pembuktian sebab secara tegas dan nyatabahwa para Penggugat sangat memiliki hubungan hukum yang jelas atastanah sengketa karena tanah sengketa adalah hak milik para Penggugat dansampai sekarang tetap dikuasai
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus
Register : 04-10-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 31-01-2022
Putusan PN SEMARANG Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/2021/PN Smg
Tanggal 18 Januari 2022 — Penggugat:
SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE INC. DAHULU DIKENAL SEBAGAI SIEMENS PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT SOFTWARE INC.
Tergugat:
PT KING MANUFACTURE
1 — 0

  • MENGADILI

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
    2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta, berupa hak ekonomi Penggugat, dengan menggunakan Program Komputer NX 6.0 dan Program Komputer NX 8.0 untuk kepentingan komersial Tergugat tanpa seizin atau lisensi yang sah dari Penggugat selaku pemegang hak cipta;
    3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 1.577.631.103,62 (satu miliar lima ratus
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 22-04-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 15-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 182/PDT/2015/PT BDG
Tanggal 8 Juni 2015 — Pembanding/Penggugat : KIM LIE SEN
Terbanding/Tergugat : LIE HOK
37 — 18
  • Bahwa penggugat mendatangi kediaman pemegang Hak Sewa / menggarapatas tanah dan bangunan yang terletak di Kampung Banjar Melati No. 3 Rt. 5Rw. 3 Kelurahan Kesepuhan tersebut ;10.
    Bahwa pemegang Hak Sewa/ menggarap tidak mengakui tanda tangan padakwitansi tersebut, bahkan pemegang hak sewa akan menindaklanjutipersoalan tersebut kepada pihak Kepolisian;311.Bahwa atas persoalan tersebut, penggugat mengadakan negosiasi denganpemegang Hak Sewa / menggarap;12.Bahwa atas kesepakatan dari hasil negosiasi tersebut telah disepakatipembayaran dilaksanakan di Kantor Kelurahan Kesepuhan KotamdyaCirebon dengan tunai sebesar Rp. 250.000, (Dua ratus lima puluh tiburupiah);13.Bahwa atas transaksi
    Surat Keterangan Pemindahan Hak Izin Menggarap / Menghuni Tanah( vide bukti P 2 );3.
    Surat Keterangan Pemindahan Hak Izin Menggarap / Menghuni Tanah(videbukti P 2);3. Surat Permohonan Pemindahan Hak Sewa / Garapan kepada BapakKepala Agraria Cirebon ( vide bukti P 3);4. Surat Pelepasan Hak atas Tanah Wewengkon Kesultanan KesepuhanCirebon (vide bukti P 4 );55.
    Hak Bagian dari tanah dan rumah objek sengketa tersebut sesuai denganporsinya masingmasing, karena walau bagaimanapun juga tanah danrumah objek sengketa awalnya adalah dari peninggalan kedua orangtuaPenggugat dan Tergugat.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 20-06-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 02-10-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 66/PDT/2016/PT BNA
Tanggal 29 Agustus 2016 — Pembanding/Penggugat : M. JAFAR UMUR Diwakili Oleh : M. JAFAR
Terbanding/Tergugat : BEDO RANA
24 — 16
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 15-04-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 03-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 40/PDT/2016/PT PT BNA
Tanggal 10 Agustus 2016 — Pembanding/Penggugat I : Suryani Lim Als Ayen Diwakili Oleh : Rasminta Sembiring
Pembanding/Penggugat IV : Armansyah Als Nenek Diwakili Oleh : Rasminta Sembiring
Pembanding/Penggugat II : T. Syahrul Diwakili Oleh : Rasminta Sembiring
Pembanding/Penggugat V : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Kepala Pemerintahan Aceh, Cq. Bupati Aceh Barat, Cq. Camat Johan Pahlawan, Cq. Geuchik Gampong Pasar Aceh Diwakili Oleh : Rasminta Sembiring
Terbanding/Penggugat III : Kok Fa Jin
Terbanding/Tergugat I : Muljadi Als Awong
Terbanding/Tergugat VI : Rosnidar Als Lifung
Terbanding/Tergugat IV : Junaidi Als Kwek Kong
Terbanding/Tergugat II : Yeni Wimata Als Ayen
Terbanding/Tergugat VII : Fauzi Rosadi
Terbanding/Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Kepala Pemerintahan Aceh, Cq. Bupati Aceh Barat, Cq. Camat Johan Pahlawan
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Kepala Pemerintahan Aceh, Cq. Bupati Aceh Barat, Cq. Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Aceh Barat
117 — 38
  • Menyatakan Secara Hukum Alm Samsuri Als Asam semasa Hidupnya tidakpernah menikah dengan Tergugat maupun dengan Perempuan lainmanapunVi.Vil.VIII.Xl.XIl.XIll.Menyatakan secara Hukum perbuatan Tergugat yang Tanpa Hak mengakusebagai Istri Sah Alm Samsuri Als Asam dan Perbuatan Tergugat TanpaHak dengan Inisiatif sendiri Tanpa Sizin dan sepengetahuan Para Penggugattelah menerangkan diri sebagai Ahli Waris Sah Alm Samsuri Als Asamadalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;Menyatakan Perbuatan Tergugat II
    Tertanggal 21 Januari 2015 , dan dikuatkan oleh TergugatVI, Nomor : 470/92/2015, tertanggal 21 Januari 2015 ,Tidak BerkekuatanHukum;Menyatakan secara Hukum Tergugat tidak memiliki Hak dan Kewajibanuntuk melakukan Perbuatan Hukum Apapun baik berkaitan dengan barangbergerak dan tidak bergerak milik Alm Samsuri Als Asam maupun berkaitandengan hubungan Hukum Alm Samsuri dengan orang lain maupun denganInstitusi Pemerintah Maupun Swasta ;Menyatakan secara Hukum selaku Ahli Waris Sah, Para Penggugat memilikiHak
    hubungan Hukum Alm Samsuri denganorang lain maupun dengan Institusi Pemerintah Maupun Swasta;Menyatakan secara Hukum segala suratsurat yang timbul kemudian harisepanjang berkaitan dengan Tergugat pernah menikah dengan AlmSamsuri Als Asam, Tergugat Istri yang Sah dari Alm Samsuri Als Asam danTergugat sebagai Ahli Waris dari Alm Samsuri Als Asam tanpa Seizin danTidak sepengetahuan Para Penggugat adalah ,Cacat Hukum sehingga tidakmemiliki kekuatan Pembuktian , termasuk segala perbuatan Hukum dansegala Hak
    Alamarhum Samsuri aliasAsam.Bahwa Tergugat dengan inisiatip sendiri dan tanpa seijin dansepengetahuan Para Penggugat telah menerangkan diri sebagai ahli warisalamarhum Samsuri alias Asam sebagaimana tertuang dalam Surat KeteranganAhli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I, yang disaksikan olehTergugat Il, Tergugat III dan Tergugat IV dan dibenarkan oleh Tergugat V, dandikuatkan oleh Tergugat VI.Bahwa perbuatan Tergugat tergugat tersebut diatas adalah perbuatanyang dilakukan tanpa alas hak
    serta tanpa dasar hukum dengan telahmenghilangkan hak Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah almarhumSamsuri alias Asam, dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan yang melawanhukum.Menimbang, bahwa asas hukum acara perdata menyatakan setiap orangyang mendalilkan suatu hak harus dapat membuktikan haknya tersebut,sehingga yang bersangkutan dapat dinilai mempunyai rechtzekerheid ataukepentingan hukum in casu Para Penggugat mempunyai legitima persona instandi judicio dalam perkara a quo.Menimbang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 27-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1480 K/PID/2010
Jaksa pada Kejari; Said Syahrul Munir bin Said Muhamad
37 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 06 Juli 2007 atau setidaktidaknya pada waktuwaktulain dalam tahun 2007, bertempat di Desa Lamcot, Kecamatan Darul Imarah,Kabupaten Aceh Besar atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yangtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho berdasarkan Pasal 84ayat (2) KUHAP sehingga Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenangmemeriksa dan mengadilinya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atauorang lain secara melawan hukum, menjual, menukar atau membebani dengancreditveroband sesuatu hak
    T38 T39 T40 74 T42 T43 T45 T46 T47 T48 T49 T51: Foto copy Gambar Ukur.: Foto copy Surat Keterangan tanggal 14 Juni 2007 Nomor :305/04/09/VV2007.: Foto copy Surat Kuasa tanggal 22 Oktober 2008.: Foto copy Akta pengakuan dan Pernyataan No. 27 tanggal12 Nopember 2008.: Foto copy Surat tanggal 04 Agustus 2008 No. 600.211/6634/2008, tentang Permohonan Hak atas Tanah azn.Sayed Syahrul Munir, Cs.: Foto copy Surat Pernyataan tanggal 16 Januari 2007.: Foto copy Surat Pernyataan tanggal 16 Januari 2008.: Foto
    copy Surat tanggal 17 Januari 2008 No. 600.211/23A/2008, tentang Permohonan Hak atas Tanah a.n.
    Bahwa benar bukti penguasaan atau kepemilikan suatu bidangtanah adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 76 peraturan kepalaBPN No. 3 1997 antara lain sertifikat hak atas tanah kedua GROSAKTA, akte peralihan hak yang dibuat olen PPAT keempat suratsurat di bawah tangan yang disampaikan Kepala Desa sebagaibukti peralinan tanah sebelum lahirnya PP No. 24 tahun 1997.
    No. 1480 K/Pid/2010 T46 :Foto copy Surat tanggal 17 Januari 2008 No. 600.211/23A/2008, tentang Permohonan Hak atas Tanah a.n. SayedSyahrul Munir, Cs. T47 : Foto copy 2 (dua) lembar Photo. T48 : Foto copy Tanda Bukti Lapor tanggal 17 Maret 2009 No. Pol.TBL/12/IlI/2009/Polsek LJ. T49 : Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS). T51 : Foto copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak BumiDan Bangunan tanggal 6 Juli 2007.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 20-07-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 39/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 17 Nopember 2020 — Penggugat:
SLAMET WAHJUDI
Tergugat:
PT. POS INDONESIA Persero
Turut Tergugat:
PT. POS INDONESIA Persero KANTOR MAIL PROCESSING CENTRE JAKARTA
376 — 130
  • 39/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Jkt.Pst
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 30-08-2021 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2171 K/Pid.Sus/2021
Tanggal 30 Agustus 2021 — SUGIYONO alias YAKUB bin WITO SUKARNO, DK
170 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN WONOSARI Pidana Khusus
Register : 23-02-2016 — Putus : 28-04-2016 — Upload : 09-05-2016
Putusan PN WONOSARI Nomor 16/PID.SUS/2016/PN WNO
Tanggal 28 April 2016 — Terdakwa SUYANTO Als YANTO
211 — 69
  • Menyatakan Terdakwa SUYANTO Alias YANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang di kelolanya;;2.
    Menetapkan barang bukti berupa: - 5 (lima) lembar laporan distribusi pembayaran royalti dari karya cipta Indonesia dari tahun 2008 s/d 2012;- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 14 Maret 2009 yang dibuat DHIMAS R TEDJO;- 7 (tujuh) keping VCD bajakan atau hasil pelanggaran hak cipta atas lagu campursari ciptaan MANTHOUS dan DHIMAS TEDJO;- 6 (enam) keping CVD original the best campursari SRGK DHIMAS TEDJO;- 2 (dua) lembar nota toko sembilan jaya tanggal 8 September 2015;- 2 (dua) lembar
    Cipta DitjenHKI Kemenkum HAM R.L. sebagai berikut :Bahwa saksi bekerja pada Ditjen HKI sejak tahun 2008 sampai sekarang inisebagai staf seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Hak Cipta,Desain Industri, DTLST dan rahasia Dagang Ditjen Kekayaan IntelektualKementrian Hukum dan HAM RI ;Bahwa pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan syaratuntuk mendapatkan Hak Cipta dan hak terkait serta bukan merupakankeharusan bagi pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait.Bahwa
    perlindungan hak cipta dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujuddan bukan karena pencatatan (Vide pasal 64 dan penjelasan pasal 64 UU RINo. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).
    Mengenai tata cara pencatatan hakcipta diatur dalam pasal 66 UU RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ;Bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran hak ekonomi pencipta adalahperbuatan setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi yang dilakukantanpa ijin pencipta atau pemegang hak cipta dan dilakukan untukpenggunaan secara komersial ;e Bahwa yang dimaksud penggunaan secara komersial adalah pemanfaatanciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperolehkeuntungan ekonomi dari berbagai sumber
    2014 tentang Hak Cipta yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1 Setiap Orang ;2 Pengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya3 Dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/ataupenggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait ditempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal10 yaitu Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkaitdi tempat perdagangan yang
    dimaksud hak cipta adalah hakeksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratifsetelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangipembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka ke5 UndangUndangNomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang dimaksud hak terkait adalahhak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagipelaku pertunjukkan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran;Menimbang
Pengadilan PT PADANG Perdata
Register : 12-08-2022 — Putus : 14-09-2022 — Upload : 14-09-2022
Putusan PT PADANG Nomor 148/PDT/2022/PT PDG
Tanggal 14 September 2022 — Pembanding/Tergugat I : LILI SURYANI
Terbanding/Penggugat : YANTI EVAYONARA
Turut Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK SELATAN
110 — 10
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 31-01-2013 — Upload : 03-01-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 882 K/PDT.SUS/2012
Tanggal 31 Januari 2013 — DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ. DIREKTORAT HAK CIPTA, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
290 — 269 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ. DIREKTORAT HAK CIPTA, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
    (Bukti P1);Bahwa, Penggugat diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa PenuntutUmum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan Dakwaan Kesatumelanggar Pasal 72 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 19 Tahun 2002Tentang Hak Cipta dan Dakwaan Kedua Pasal 72 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta;Bahwa, inti dari kedua dakwaan sebagaimana tersebut di atas adalahPenggugat telah melakukan pelanggaran hak cipta terhadap Hak CiptaSeni Terapan Berjudul Kode Benang Kuning dengan Nomor PendaftaranCiptaan
    DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN PEMBATALAN HAK CIPTASENI TERAPAN BERJUDUL KODE BENANG KUNING2.1.
    Pasal 12 ayat 1huruf (f) Undangundang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta;Menyatakan Tergugat sebagai badan hukum bukanlah sebagai penciptaoriginil (asli) atas Hak Cipta Jenis Seni Terapan berjudul Kode Benang Kuningdengan pendaftarah Nomor 052664 tersebut;Menyatakan Tergugat beriktikad tidak baik (bad faith) dalam mengajukanpermohonan pendaftaran Hak Cipta Jenis Seni Terapan berjudul KodeBenang Kuning terdaftar dengan Nomor 052664;Menyatakan batal menurut hukum Pendaftaran Hak Cipta Jenis Seni
    sebagaimana dalam konvensiinternasional knususnya mengenai hak cipta, sebab UUHC ditetapkansebagai bentuk pengejawantahan dari konvensikonvensiinternasional di bidang Hak Cipta;.
    oleh Pasal 1 angka 3 Undang Undang Hak Cipta.
Pengadilan PN BANGIL Perdata
Register : 20-07-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PN BANGIL Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bil
Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat:
RADEN AGUS WITJAKSONO bin R. Harsono Prawirokoesoemo.
Tergugat:
1.Rr. LILIK ANDAYANI binti R. Harsono Prawirokoesoemo
2.Rr. WINARNI binti R. Harsono Prawirokoesoemo.
Intervensi:
Dra. LISTIYO WIDIASTUTI
183 — 76
  • Harsono Prawirokoesoemo (anak kandung perempuan ) dengan bukti diserahkannya sertifikat SHM No. 42 (Obyek Sengketa III) dan SHM No. 58 (Obyek Sengketa IV) Desa Gading, Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan di atas ;
  • Menyatakan sah secara hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa seluruhnya bukan menjadi hak milik Para Tergugat dan Penggugat Intervensi dan tidak lagi sah mengakui atau menguasai bukti SHM No. 39, SHM No. 42, SHM No. 58, dan SHM No. 59 Desa Gading, Kecamatan Winongan Kabupaten
    Pasuruan di atas ;
  • Menyatakan sah secara hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa seluruhnya telah menjadi hak milik Penggugat dengan bukti SHM No. 39, SHM No. 42, SHM No. 58, dan SHM No. 59 Desa Gading, Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan di atas ;
  • Menghukum Tergugat dan Penggugat Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp 3.018.200,- (tiga juta delapan belas ribu dua ratus rupiah).
Pengadilan PN PROBOLINGGO Perdata
Register : 17-01-2018 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 22-05-2018
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pbl
Tanggal 6 Februari 2018 — Penggugat:
2.SLAMET DEER
3.SYUKUR
Tergugat:
1.BUARI LE
2.PUYA
3.ATIM
4.MISNAJIB
5.PRAYIT
31 — 5
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Kejahatan Hak Cipta
Putus : 18-11-2015 — Upload : 09-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 169 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 18 Nopember 2015 — Ir. ANDI SAMAD;
306 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • lainnya berupaboaster, coupler dan konektor yang di lekatkan pada tiang PLN, dimanawilayah pendistribusian penyiaran PT.Optimus Prima Vision meliputi daerahBatu Aji dan sekitarnya dengan jumlah pelanggan sebanyak 3.000 (tiga ribu)pelanggan;Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT.Optimus Prima Vision sejak bulanDesember 2010 melakukan penyiaran pertandingan liga Inggris dan dalammelakukan penyiaran pertandingan liga Inggris tersebut, Terdakwa tidakmendapatkan izin dari PT.MNC Sky Vision selaku pemegang hak
    ANDI SAMAD diatur dan diancam pidanasebagai mana di dalam Pasal 72 ayat (5) jo Pasal 49 ayat (3) UU RI No.19Tahun 2002 Tentang Hak Cipta ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBatam tanggal 17 April 2013 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Ir.
    ANDI SAMAD terbukti secara sah Danmeyakinkan melakukan Tindak Pidana Hak Cipta, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 72 ayat (5) Jo Pasal 49 ayat (3) UndangUndang RI No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dalam surat dakwaan;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir.
    MNC untukmenambah hak siar liga Inggris dan telah ada paraf atau disposisi di dalamperjanjian tersebut, akan tetapi belum ditandatangani.
    Pasal 49 ayat (3) UndangUndangNo.19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta, UndangUndang No.48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang No.8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana, UndangUndang No.14Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNo. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;Hal. 7 dari 8 hal. Put.