Fotokopi bukti kwitansi pembayaran ke Toko Fortune atas pengambilanbarang Hand Phone sebesar Rp 2.725.000, (Bukti T.3);4) Fotokopi bukti kwitansi pembayaran ke Toko Fortune atas pengambilanbarang hand phone sebesar Rp 2.000.000, (Bukti T.4);Halaman 20 dari 48, Putusan Nomor 0144 /Pdt.G/2017/PA.Kds.5) Fotokopi bukti kwitansi pembayaran (titipan pengambilan barang HandPhone) ke Toko Graha Phone sebesar Rp 3.000.000, (Bukti T.5);6) Fotokopi bukti kwitansi pembayaran angsuran BPKB mobil di KSPPSMutiara Ummat

kemudian saksi tanyakan kepada Pemohon, ada persoalan apa, lalu dijawaboleh Pemohon, ada persoalan hutang piutang ;Bahwa saksi tidak tahu hutang Termohon dengan siapa dan berapajumlahnya, yang saksi ketahui Termohon tidak boleh lagi bekerja di CounterHP ;Bahwa saksi tahu yang membayar hutang Termohon itu, Pemohon dan saksijuga ikut membayar hutang tersebut sejumlah Rp 5.000.000,(lima jutarupiah) dan Rp 12.000.000, (dua belas juta rupiah) yang diperoleh daripinjaman Koperasi Simpan Pinjam Mutiara Ummat

didasarkan pada bukti tertulis T11 dan T12;Menimbang, bahwa pernyataan Termohon yang menyatakan dalampembayaran tersebut diri Termohon dan pihak lbu kandung Termohon juga ikutmembantu dalam pembayaran hutang, diperkuat dengan keterangan saksi, Ny.Sunarti binti Sadimin selaku lou Kandung Termohon yang menyatakanTermohon dan saksi ikut membayar hutang sejumlah Rp 5.000.000,(lima jutarupiah) dan Rp 11. 200.000, (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) yangdiperoleh dari pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Mutiara Ummat

telah diakui eksistensinya dalam perspektif Hukum Islam diIndonesia sebagaimana diatur dalam pasal 171 huruf (h) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (h)Kompilasi Hukum Islam : Anak Angkat adalah anak yang dalam halpemeliharaan untuk hidupnya seharihari biaya pendidikan dan sebagainyaberalih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnyaberdasarkan putusan pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena Kompilasi Hukum Islam harusdipedomani oleh ummat

Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islamhakekatnya hanyalah sesuatu yang bersifat administratif demi terwujudnya danterjaminnya perkawinan bagi ummat Islam khususnya dan warga Negara Indonesia padaumumnya, sehingga meskipun Pemohon I dan Pemohon IJ tidak mencatatkanpernikahannya saat melangsungkan perkawinannya seperti yang dimaksud undangundangtersebut menurut Majelis Hakim, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tetap sah,karenatidak terpenuhinya syarat administratif sebagaimana maksud pasal 2 ayat

masalah yang dihadapi Penggugat dan Tergugat gunamenghilangkan kemafsadatan hal mana sesuai dengan kaidah fikhiyah dalamkitab alAshbah waNadhair yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman. asSuyuti, kKemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:Whaodl wl> ols ero awleoilg 5.Artinya: Mencegah halhal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari padamengejar yang mashlahat ;Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam termasuk di dalamnyahukum perkawinan adalah untuk mencapai kemaslahan hidup ummat

Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsigiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar perkawinan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelis Hakimberpendapat bahwa perkawinan

Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Hal 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor0037/Padt.P/2019/PA.

Menyatakan bahwa keberadaan bangunan berupa Masjid Nurul Ikhlas Tondok Padang Kelurahan Sumarambu Kecamatan Tellu Wanua Kota Palopo yang berdiri diatas obyek sengketa dikecualikan dalam gugatan ini oleh karena sifat dan tujuannya untuk kepentingan ummat(umum);7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 3.384.000,- (tiga juta tiga ratus delapanpuluh empat ribu rupiah);8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Plp namun putusan dalam perkara tersebut GugatanPenggugattidak diterima(niet ontvankelijke verklaard).Bahwa diatas obyek sengketa terdapat bangunan Mesjid Nurul Ikhlas TondokPadang, namun didalam perkara ini Para Penggugat tidak memasukkan sebagaiobyek gugatan oleh karena bangunan terebut adalah rumah ibadah untukkepentingan ummat (umum)0.Bahwa Penggugat telah berusaha secara terus menerus untuk menempuh jalandamai guna menyelesaikan persoalan ini tetapi Para Tergugat dan TurutTergugat tidak menanggapi

casu Para Penggugat;Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat dan atau siapa saja yangmenguasai tanah obyek sengketa untuk meninggalkan dan mengosongkanobyek sengketa kemudian menyerahkan kepada Para Penggugat dalamkeadaan utuh dan sempurnah tanpa syarat.Menyatakan bahwa keberadaan bangunan berupa Masjid Nurul IkhlasTondok Padang Kelurahan Sumarambu Kecamatan Tellu Wanua KotaPalopo yang berdiri diatas obyek sengketa dikecualikan dalam gugatan inioleh karena sifat dan tujuannya untuk kepentingan ummat

Menyatakan bahwa keberadaan bangunan berupa Masjid Nurul Iknlas TondokPadang Kelurahan Sumarambu Kecamatan Tellu Wanua Kota Palopo yangberdiri diatas obyek sengketa dikecualikan dalam gugatan ini oleh karena sifatdan tujuannya untuk kepentingan ummat(umum);7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari iniditetapkan sejumlah Rp 3.384.000. (tiga juta tiga ratus delapanpuluh empat riburupiah);8.

seperti dalam KitabAhkam AlQur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:Alga Ya llh o Sqa gal 46g dara alsa Cu adla, 54 GnArtinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yangdholim dan gugurlah haknya,Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonancerai dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering ada perselisihandan pertengkaran karena Termohon suka berbohong, tidak melaksanakankewajibannya selaku ummat

MH, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga BantuanHukum Peduli Ummat yang berkedudukan di Jalan Letnan Satu MuhammadYamin, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene,berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 13 Februari 2018;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca :1.

Menetapkan Pembentukan Pengurus DKM Masjid Al-Kausar, berdasarkan Surat Keputusan Lurah Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Nomor : 460/07/VI/2016 Tertanggal 10 Juni 2016, di Lingkungan RW 12, Kelurahan Bintara Jaya, Kota Bekasi yang dilakukan oleh Masyarakat dan Ummat Islam di lingkungan RW. 12 yang diprakarsai oleh Pemkot Bekasi dinyatakan berdasarkan hukum dan sah dengan segala akibat hukumnya;3.

eksplisit telan diakui eksestensinya dalam perspektif Hukum Islam diIndonesia sebagaimana diatur dalam pasal 171 huruf (h) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (h)Kompilasi Hukum Islam: Anak Angkat adalah anak yang dalam halpemeliharaan untuk hidupnya seharihari biaya pendidikan dan sebagainyaberalih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnyaberdasarkan putusan pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena Kompilasi Hukum Islam harusdipedomani oleh ummat

Agus Ridallah selakuKoordinator Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Satuan TugasCOVID19 Kabupaten Bogor menerima terusan / forward Whatsapp dariSekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanuddin selaku Ketua HarianSatuan Tugas COVID19 yang isinya berbunyi GADOG PUNCAKCISARUA BOGOR SAMBUT KEDATANGAN IMAM BESAR UMMAT ALHABIB MUHAMMAD RIZIQ BIN HUSEIN SYIHAB, JUMAT TANGGAL 13NOVEMBER 2020/27 MULUD 1442, JAM 08 : 00 PAGI, TITIK KUMPULDIMASJID HAROKATUL JANNAH PENUHI SISISISI JALAN DARIGADOG SAMPAI KE

Agus Ridallah selakuKoordinator Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Satuan TugasCOVID19 Kabupaten Bogor menerima terusan/forward Whatsapp dariSekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanuddin selaku Ketua HarianSatuan Tugas COVID19 yang isinya berbunyi GADOG PUNCAKCISARUA BOGOR SAMBUT KEDATANGAN IMAM BESAR UMMAT ALHABIB MUHAMMAD RIZIQ BIN HUSEIN SYIHAB, JUMAT TANGGAL 13NOVEMBER 2020/27 MULUD 1442, JAM 08 : 00 PAGI, TITIK KUMPULDIMASJID HAROKATUL JANNAH PENUHI SISISISI JALAN DARIGADOG SAMPAI KE MARKAZ

., Advokat, Pengacaradan Konsultan Hukum di Kantor Lembaga Bantuan HukumPeduli Ummat (LBHPeduli Ummat) yang beralamat diJalan Kiyai Haji Agus Salim Nomor 4 Koppe, KelurahanDarma, Kecamatan Polewali, Kodupaten Polewali Mandar,Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14September 2019 dan telah didaftarkan di kepaniteraanPengadilan Negeri Polewali dibawah register nomor : W22U21/129/HK/VIX/2019 tanggal 18 September 2019;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telan membaca berkas perkara dan suratsurat

diIndonesia sebagaimana diatur dalam pasal 171 huruf (h) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (h)Kompilasi Hukum Islam: Anak Angkat adalah anak yang dalam halpemeliharaan untuk hidupnya seharihari biaya pendidikan dan sebagainyaberalin tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnyaberdasarkan putusan pengadilan;Halaman 10 dari 13 penetapan Nomor 145/Padt.P/2018/PA.PLGMenimbang, bahwa oleh karena Kompilasi Hukum Islam harusdipedomani oleh ummat

akan mengasuh anakanaknya, dansekarang anak sudah dalam asuhan Pemohon dan benar Termohontidak punya pekerjaan tetap.Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban dari Termohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon telah memberikan repliknyayakni sebagai berikut:Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun sejaktahun 2002, tidak benar baru sekitar 2013 dan tidak ada Pemohonmenjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernamaSANIAH;Bahwa, Termohon sebagai muallaf dari ummat

Mereka itulah yangtermasuk orang yang baikbaik"; (Q.S.Ali Imran ayat 114);"Ummatun goimah (ummat yang lurus) ialah golongan yang masihberpegang teguh kepada kebenaran dan mengikuti syari'at agamanyadengan patuh". (Zainuddin Hamidy dan Fachruddin Hs, tafsir AlQur'an,Naskah AsliTerjemahketarangan, cetakan keempat, penerbit WidjajaDjakarta MCMLVII);5.

Djenong(kakeknya) yaitu untuk kemaslahatan ummat secara umum, kenyataannyaHim. 8 dari 11 hlm. Put. Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA.JKdigunakan untuk keperluan golongannya (Persis), maka pernyataan/dukungan ahli waris tersebut dicabut (Bukti T. 16 dan T.17, fotokopi adaaslinya);.

Fikri Al Fagih bin Nawir, umur2 tahun 6 bulan;Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;Bahwa, sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugatdengan Tergugat sering terjadi cekcok disebabkan oleh Tergugat sering main judi, tidak mau mendengar nasehat Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ummat Islam;Bahwa pada bulan November 2016 terjadi lagi cekcok disebabkanTergugat cerita jelek ipar Penggugat (suami saudara Penggugat) laluTergugat pergi meninggalkan rumah secara diamdiam, kembali

berdasarkan faktafakta di atas, maka sesuaidengan pasal 174 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam telah dapat ditetapkanahli waris dari pasangan suami istri almarhum NADIR HANS IBS danalmarhumah SUSILAH GALUH, adalah : RIZKY MARDIAN BIN NADIR HANS IBS, umur 33 tahun, agamaIslam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Emen Slamet Rt.001, Rw.10003, Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka KabupatenMajalengka;Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan berkenaan denganpenetapan ahli waris diantara ummat

NATALIA WIDIYATI ;Bahwa saksi dengan Penggugat sebagai teman satu keluarga di Gereja ;Bahwa Penggugat menikah dengan Andreas Silo Catur Indriyarno diGereja Katholik Purnama Tunggal tanggal 16 Juli 1989 karena pada saatitu saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugatberdua sebagai ummat ;Bahwa di Gereja Purnama Tunggal saksi sebagai Ketua GK ;Bahwa setelah selesai menikah pernikahan mereka berdua dicatatkandicatatan sipil karena pada saat pernikahan berlangsung pegawai catatansipil