Ditemukan 529 data
Terbanding/Tergugat I : PT.BFI Finance,Tbk Cabang Kudus
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Semarang
52 — 27
Surat edaranBank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993mengenai upaya yang harus dilakukan oleh pihak Bank antara lainrestrukturisasi hal ini di lakukan dengan maksud/dalam rangka membantunasabah/Penggugat agar dapat menyelesaikan kewajibannya.Restrukturisasi tersebut dialakukan dengan jalan :a. Penjadwalan kembali (rescheduling)b. Persyaratan kembali (Reconditioning)c.
74 — 20
;Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani diatasmaterai 6.000 tertanggal 03 Juli 2014 oleh SAYADI BIN MUSTAuJI, SARMINBIN TUKIMIN, SUWARDI BIN IMAM REJO, SARNI BIN SEBI UTOMO,BASUKI BIN TODIYONO, NGATIMIN BIN ZAINAL, MARGONO BIN JUMAKIRdan UMARUDIN BIN DENUN yang masingmasing merupakan tetangga ladangyang tanahnya berbatasan dengan tanah milik saksi NURWASYONO ALSANTOK BIN B.
Terbanding/Tergugat : PT. BANK MANDIRI PERSERO TBK
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pontianak
77 — 23
BesarHalaman 14 dari 40 halaman Nomor 77/PDT/2020/PT PTKangsuran ini dapat berubah sewaktuwaktu sesuai besarnyaBunga atas Fasilitas Kredit.Ketentuan mengenai besarnya Suku Bunga Kredit bagiBank Umum diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa KeuanganNo. 34/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang TransparansiInformasi Suku Bunga Dasar Kredit (SEOJK SBDK) dan padasaat Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugatdiatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/1/DPNP tanggal15 Januari 2013 (SEBI
Terbanding/Tergugat : PT. BANK PANIN Tbk, Cabang Makassar
74 — 43
Bab VI Pasal 52 serta SEBI yang berlaku antara lain :(1) melalui perpanjangan jangka waktu kredit/penjadwalan ulang, (2)penurunan suku bunga kredit, (3) pengurangan tunggakan bunga maupunpokok kredit, (4) penambahan fasilitas kredit maupun konversi kreditmenjadi penyertaan modal sementara.. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan atas keseluruhan Sertifikat HakMilik (SHM) yang dijaminkan penggugat..
72 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
7); Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;Bahwa Fakta Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II/Pembanding danPembanding II/Tergugat III dan Tergugat IV adalah Bank yang berpedomankerja mengikuti prosedur pengaturan dan pengawasankerja Bank Indonesiaselaku Bank Sentral, adalah:SK Dir BI Nomor 28/32/Kep/Dir tanggal 4 Juli 1995 Giro yang selanjutnyadituangkan dalam SEBI Nomor 28/32/UPG/tanggal 4 Juli 1995, jelasmenyatakan bahwa:Bilyet Giro/Cek adalah surat perintah dari nasabahn kepada bankpenyimpan
54 — 74
SuratEdaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei1993 mengenai upaya yang harus dilakukan oleh pihak Bank antara lainrestrukturisasi yaitu upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatanperkreditan dengan maksud/dalam rangka membantunasabah/PENGGUGAT agar dapat menyelesaikan kewajibannya.Restrukturisasi tersebut dilakukan dengan jalan:a. Penjadwalankembali (Rescheduling)Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuatjadwal pembayaran dan waktu pembayaran;b.
80 — 14
Sendiri yang didKKanwil BPN Pr6.Bahwa oby7.Bahwa diddSebelah BatratBahwa haryang terlettersebut dmewarisi pernyataansudah dibPenggugatDari surat pselain tanTergugat nidart lbu BNadalah tanBN akanpemberianJawa TimuSertipikatTergugat ;BN tidakpeninggalasehingga dalam memengacu lak dnakAH 4a patastanigikan dan gtidaernynakaAhapatopingBk SstetanNegr NoHaklamdisennyduratminthada pninggal sudahk berhakataan ydbekarangN pen Paengketalara sebd: Rumaahulu Rbunyaggal 23sudah tilik Tergdari pemberian Negara sebi
67 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Olehsebab itu tidak ada hubungan hukum Penggugat dengan Para Tergugatatas sebi dilakukan proses sertifikasi oleh Tergugat .
28 — 15
Surat Edaran Bank Indonesia(SEBI) No.26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 mengenai upaya yang harusdilakukan oleh pihak Bank antara lain restrukturisasi. hal ini dilakukanHalaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 33/Pdt/2018/PT SMGdengan maksud / dalam rangka membantu Nasabah / Penggugat agar dapatmenyelesaikan kewajibannya restrukturisasi tersebut dilakukan dengan jalana. Penjadwalan kembali ( rescheduling )b. Persyaratan kembali ( Reconditioning )c.
44 — 22
Surat edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPPTanggal 29 Mei 1993 mengenai upaya yang harus dilakukanoleh pihak Bank antara lain restrukturisasi hal ini di lakukandengan maksud/ dalam rangka membantu nasabah/ Penggugatagar dapat menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasitersebut dialakukan dengan jalan:a. Penjadwalan kembali (Rescheduling).b. Persyaratan kembali (Reconditioning).c.
DESSY
Tergugat:
P.T. GRAHABUANA CIKARANG
173 — 117
Apabila melihat isi i ugiI I. sebagaimana dikutip: i (Posita, hal 4) er Pokok perkara dalam gugatan perkara a quo adalah:: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yaitu karena TERGUGAT LPF, GBC) telah menguasai secara melawan hukum pepaar tidak mengembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu PEN GAT, uangmuka berupa sejumlah uang cicilan pembelian sebi I i ah berikutbangunan diatasnya berupa Ruko Simprug Plaza, Tann eee Raya /Deret (2 It) Blok A.2/09, Luas Tanah 60 m2, Luas Bangiinan 80 m2,Fa 4 sebesar Rp
184 — 37
Surat edaran Bank Indonesia (SEBI ) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 mengenai upaya yang harusdilakukan oleh pihak Bank antara lain restrukturisasi hal ini di lakukan denganmaksud / dalam rangka membantu nasabah / Penggugat agar dapatmenyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi tersebut dialakukan denganjalan :a. Penjadwalan kembali ( rescheduling )b. Persyaratan kembali ( Reconditioning )c.
36 — 26
permohonan Pemohon telah secara nyata terbukti bahwa Termohon telahnusyuz sehingga Pemohon tidak lagi berkewajiban untuk memberikan nafkahakibat dari perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terlebih dahuluMajelis akan mempertimbangkan perihal nusyuz atau tidak nusyuznyaTermohon sebagaimana didalilkan didalam Replik sebagai prasyaratpemberian kewajiban akibat perceraian;Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan firman Allah dalamAlQuran surat Annisa ayat 34:fae 2 # nck lar Sebi
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK NEGARA INDONESIA CABANG SOMBA OPU
Terbanding/Tergugat II : LIE LIE JUN
111 — 48
(untuk selanjutnya disebut SEBI No. 2/10/DASP) menyatakan bahwaTertarik wajib melakukan penolakan atas Cek atau Bilyet Giroyang diunjukkan kepada Tertarik apabila Cek/Bilyet Girodimaksud memenuhi salah satu atau lebih alasan penolakansebagai berikut :e Angka 14 Warkat diblokir pembayarannya (surat keteranganKepolisian terlampir); Angka 15 Rekening diblokir oleh instansi yang berwenang(surat pemblokiran terlampir).Bahwa berdasarkan data pada TERGUGAT I, alasan penolakankliring yang dilakukan oleh
Petugas Kliring TERBANDING selanjutnya melakukan prosespenolakan kliring berdasarkan hasil verifikasi yang disampaikan olehPetugas Kliring BCA.Bahwa angka IV huruf A Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASPtentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong (untuk selanjutnyadisebut SEBI No. 2/10/DASP) menyatakan bahwa Tertarik wajibmelakukan penolakan atas Cek atau Bilyet Giro yang diunjukkankepada Tertarik apabila Cek/Bilyet Giro dimaksud memenuhi salahsatu atau lebih alasan penolakan sebagai
Ni Nyoman Ayu Sunari
Tergugat:
PT Bank Perkreditan Rakyat BPR Bali Dananiaga
Turut Tergugat:
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang KPKNL Denpasar
32 — 20
halaman Penetapan Nomor 735/Pdt.G/2018PN DpsPENGGUGAT pinjam sebagaimana dalam perjanjian kredit nomor 08477 /BD /KRD /XII / 2015 ;bahwa TERGUGAT bertindak sebagai pemberi pinjaman dan telahmengetahui terjadi kredit macet tanpa melakukan perhitungan yang cermat danteliti termasuk upaya penyelematan sebagimana dalam ketentuan BankIndonesia No 31 /150 /Kep / Dir tertanggal 12111998 juncto KeputusanDireksi bank Indonesia ( BI ) No 26 /22.Kep / Dir tanggal 2951993 JunctoSurat Edaran Bank Indonesia (SEBI
83 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
DireksiBI No. 27/162/Kep/Dir dan SEBI No. 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 729 K/Pdt.Sus/2010pada lampiran Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Pemberian Kredit(PPKPB) angka 450 tentang perjanjian kredit dinyatakan : Setiap kredityang disetujui dan disepakati Pemohon Kredit wajib dituangkan dalamPerjanjian Kredit ( akad kredit) secara tertulis, dengan demikianpemberian kredit oleh Bank wajib dilakukan akad kredit.
INDASATUZZAQIYAH
Tergugat:
PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya
133 — 16
., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Gresik ;Bahwa dalam dalildalil posita maupun petitum gugatan a quo, PENGGUGATmendalilkan sudah tidak mampu lagi mencicil angsuran kredit karenausahanya terhenti, sedangkan PENGGUGAT meminta direstruktur kreditnya,hal ini tentunya menyalahi aturan restruktur yang telah digariskan oleh BankHalaman 15 Putusan No.462/Pdt.G/2019/PN.Sby.Indonesia kepada Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha SecaraKonvensional Di Indonesia vide SEBI No. 15/28
29 — 8
Surabaya tanggal 22 Mei 2012, maka perbuatan Tergugat telahbertentangan dengan SEBI No. 4/670 / UPPB / PBB, tanggal 24 Jauanri 1972Jo SK Direktur BI No. 28 / 32 / KEP / DIR, tanggal 4 Juli 1995 jo Pasal hurufd SK BI No. 28 / 32 / KEP / DIR / 1995 yang menyatakan :Bilyet Giro adalah : surat perintah dari nasabah kepada bank yangmemelihara giro nasabah tersebut, untuk memindah bukukan sejumlahuang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yangdisebutkan namanya atau nomor rekening pada
85 — 186 — Berkekuatan Hukum Tetap
Direksi BINo. 27/162/Kep/Dir dan SEBI No. 27/7/UPPB tanggal 31Maret 1995 pada lampiran Pedoman PenyusunanKebijaksanaan Pemberian Kredit (PPKPB) angka 450tentang perjanjian kredit yang menyatakan: Setiapkredit yang disetujui dan disepakati pemohon kreditwajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit)secara tertulis, dan ada peralihan dana yang menjadinilai kredit dari bank ke nasabah, maka dengan demikianHal. 18 dari 44 hal. Put.
100 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
2010 Tanggal 12 MEI 2010 adalah batal demi hukum;12.Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan sekali dengan pertimbanganhukum Majelis Arbiter BPSK Kabupaten Bandung, pada halaman 4 alinea 4dan halaman 10 alinea 6 yang bunyinya bahwa dari point di atas makaPenggugat belum dapat dikatakan sebagai kredit macet karena disebutkredit macet apabila debitur sudah tidak membayar lagi kreditnya ataukewajibannya sama sekali kepada Tergugat selama 21 bulan seperti yangdiatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI