Ditemukan 956 data
29 — 11
Tergugat tidak menuduh Penggugat menjalin hubungandengan suami teman sekantor dengan Penggugat tersebut justruyang memberitahu Tergugat adalah perempuan itu sendiri ;Bahwa posita gugatan nomor 6 benar , akan tetapi yang berkaitandengan KDRT tidak benar ;Bahwa posita angka 7 benar ;Bahwa posita gugatan angka 8 benar dan Tergugat menerimadengan ikhlas dan tidak keberatan atas gugatan Perceraian yangdiajukan oleh Penggugat dengan ketentuan hubungan persaudaraanantara Penggugat dengan Tergugat sebgai ummat
83 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 930 K/Pid/2017Cemani Surakarta, untuk membahas perihal Menyampaikan suratteguran kepada manager social kitchen, Melakukan penutupan secarapaksa terhadap Caf Social Kitchen dan disepakati sebelum aksiberkumpul di monumen 45, hal tersebut didengar oleh simpatisanLUIS (Laskar Ummat Islam Surakarta) lebih kurang 50 (lima puluh)orang, kKemudian para Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unitavanza Nomor Polisi AD9480AR.
Bahwa LUIS (Lembaga Ummat Islam Surakarta) adalahlembaga yang bergerak dibidang keagamaan (dakwah), pendidikanbukan suatu lembaga pemerintah yang berwenang melakukanpenutupan secara usaha yang dijalankan oleh warga negara yangtelah memperoleh izin dari pejabat setempat;Hal. 41 dari 49 hal. Put.
No. 930 K/Pid/2017teguran kepada manager social kitchen, Melakukan penutupan secarapaksa terhadap Caf Social Kitchen dan disepakati sebelum aksiberkumpul di monumen 45, hal tersebut didengar oleh simpatisanLUIS (Laskar Ummat Islam Surakarta) lebih kurang 50 (lima puluh)orang, kKemudian para Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unitavanza Nomor Polisi AD9480AR. Menuju social kitchen yang diikuktioleh simpatisan LUIS, Setelan sampai di Social Kitchen (sesuaiCCTV) Terdakwa Il.
Mujiono Laksito bin Slamet Tayana; VIII.Mulyadi, S.Pd.lslam bin Wito Sumarto yang diipersidanganmenerangkan, sebelum melakukan aksi, para Terdakwa terlebihdahulu mengadakan rapat di Masjid Mutagin Cemani Surakarta,untuk membahas perihal Menyampaikan surat teguran kepadamanager social kitchen, Melakukan penutupan secara paksaterhadap Caf Social Kitchen dan disepakati sebelum aksiberkumpul di monumen 45, hal tersebut didengar oleh simpatisanLUIS (Laskar Ummat Islam Surakarta) lebih kurang 50 (lima
302 — 189 — Berkekuatan Hukum Tetap
karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;ALASASANALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengesampingkan hukum Syariah Islam yang berlaku bagi Bank Syariah danmengesampingkan Dewan Syariah Nasional berikut fatwafatwanya;Pengadilan Tinggi Agama Bandung (sebagai salah satu PeradilanKhusus yang berwenang menangani perkara perdata Ummat
menjadikan Syariah Islamdan ketentuanketentuan Dewan Syariah Nasional yang berlaku bagi bank,dalam pertimbanganpertimbangan hukumnya dalam memutuskan perkaratersebut;Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidakmengakui hukum yang berlaku khusus bagi bank yang berprinsip syariah, diantaranya terhadap Akad Murabahah;Pengadilan Agama dan Pengadiian Tinggi Agama merupakan PeradilanKhusus yang berwenang menangani perkara Lembaga Keuangan Syariah(LKS), sebagaimana menangani perkaraperkara Ummat
11 — 7
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakimberpendapat bahwa perkawinan merupakan
15 — 9
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Hal 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor0037/Padt.P/2019/PA.
10 — 4
Penggugatrekonvensi, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa Pengadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaankehakiman yang menerima, memeriksa dan memutus perkara tertentu diantaraummat Islam sebagaimana ketentuan yang terkandung dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memiliki Kewenangan secara atributifyang meliputi Kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkaratertentu diantara ummat
Islam sebagaimana yang diatur Pasal 49 ayat (1) hurufa UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua UndangUndang Nomor 50 tahun 2009;Menimbang, bahwa berpijak kepada ketentuan pokok tersebut tentangkewenangan absolut Peradilan Agama, Pengadilan Agama tidak berwenangsecara atributif untuk menyelesaikan sengketa diantara ummat Islam yangberkenaan dengan pengembalian biaya ganti rugi atau biaya prosesperkawinan
18 — 5
KAGarahan dan petunjuk untuk mencegah disparitas hukum dalam mencarikepastian hukum diantara ummat Islam, dan berdasarkan sifatnyatersebut Kompilasi Hukum Islam a.k.a (also known as) figh Indonesiahanya menjadi petunjuk dan pedoman bagi ummat Islam khususnyaHakim di kalangan Peradilan Agama.
9 — 3
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturanHal 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor0057/Pdt.P/2018/PA.Rkstambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangan administrasinegara.Menimbang, bahwa mengenai
65 — 57
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syariat Islam beruparukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangi perkawinan,sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturan tambahan dengantujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar, tetapi tercatat padabuku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yangdiatur dalam peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakim berpendapatbahwa perkawinan merupakan
15 — 7
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
47 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apalagi jika diberi amanah untukmemimpin ormas Islam, maka sebagai pemimpin mempunyaikewajiban untuk membela dan melindungi ummat Alloh,Hal. 17 dari 21 hal. Put.
./2010yaitu. ummat Islam, bukan sebaliknya sebagai pemimpinmalah mempergunakan amanah itu untuk menindas ummatIslam dengan bersembunyi di balik pengalihan persepsihukum, karena setahu Pemohon Kasasi / Terdakwa danwarga, bahwa suatu' kasus sengketa tanah secara perdataapapun pelaksanaannya harus selalu) berdasarkan keputusanhukum tetap dari pengadilan untuk mengeksekusinya.Bagaimana mau menegakkan hukum di lain pihak melanggarhukum dengan dalih punya hukum juga, sama saja denganmenegakkan benang basah
9 — 7
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakimberpendapat bahwa perkawinan merupakan
23 — 10
Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islamhakekatnya merupakan syarat administratif yang harus ditaati oleh setiap warga NegaraIndonesia yang melangsungkan pernikahan demi terwujudnya dan terjaminnya tertibhukum perkawinan bagi ummat Islam khususnya dan warga Negara Indonesia padaumumnya, sehingga meskipun Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkanpernikahannya saat melangsungkan perkawinannya seperti yang dimaksud undangundangtersebut Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat ,perkawinan Pemohon I dan
20 — 12
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat ftautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangan administrasinegara.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan
13 — 6
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syariat Islam beruparukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangi perkawinan,sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqgiy adalah peraturan tambahan dengantujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar, tetapi tercatat padabuku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yangdiatur dalam peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakim berpendapatbahwa perkawinan merupakan
11 — 4
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
15 — 8
Bahwa dalil dali tersebut di atas dikemukakan sematamata untukmeyakinkan Yang Mulia majelis Hakim bahwa sesungguhnya tidak adaalasan yang patut untuk mengabulkan gugatan Penggugat karena Tergugatsebagai ummat yang beriman memahami benar bahwa pernikahan antaraPenggugat dan Tergugat adalah menjalankan perintah Allah SWT. Makaperceraian berarti kiufur nikmat dan khianat atas apa yang dianjurkan sertadiperintahkan Allah SWT.;9.
9 — 2
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, Ssedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangan administrasinegara.Hal 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor0056/Pdt.
31 — 15
Nomor7 Tahun 1989 yang telah dirubah pertama dengan Undang undang nomor 3 Tahun2006, dan perubahan kedua dengan Undangundang nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama. jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang bahwa, mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rapuhadalah siasia belaka, bilamana keadaannya tersebut terus dipaksakan atau dibiarkan,maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin bagi Penggugat,padahal Allah swt dan Rasul juga melarang ummat
59 — 9
Pemohon dengan Termohon. tinggalbersama di Desa Pinang Sori, Kecamatan Pinang Sori, KabupatenTapanuli Utara dirumah abang Pemohon, kemudian pindah kebeseeeees Aceh Singkil; Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, akantetapi 5 tahun terakhir ini pernikahan Pemohon dengan Termohonsering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:Putusan No.0008 /Pdt.G/2016 /MS.SKL Halaman 4 dari 13 hal Termohon telah berpindah keyakinan dimana Termohon seringkegereja dan telah mengikuti perayaan ummat