Ditemukan 529 data
85 — 186 — Berkekuatan Hukum Tetap
Direksi BINo. 27/162/Kep/Dir dan SEBI No. 27/7/UPPB tanggal 31Maret 1995 pada lampiran Pedoman PenyusunanKebijaksanaan Pemberian Kredit (PPKPB) angka 450tentang perjanjian kredit yang menyatakan: Setiapkredit yang disetujui dan disepakati pemohon kreditwajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit)secara tertulis, dan ada peralihan dana yang menjadinilai kredit dari bank ke nasabah, maka dengan demikianHal. 18 dari 44 hal. Put.
INDASATUZZAQIYAH
Tergugat:
PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya
133 — 16
., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Gresik ;Bahwa dalam dalildalil posita maupun petitum gugatan a quo, PENGGUGATmendalilkan sudah tidak mampu lagi mencicil angsuran kredit karenausahanya terhenti, sedangkan PENGGUGAT meminta direstruktur kreditnya,hal ini tentunya menyalahi aturan restruktur yang telah digariskan oleh BankHalaman 15 Putusan No.462/Pdt.G/2019/PN.Sby.Indonesia kepada Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha SecaraKonvensional Di Indonesia vide SEBI No. 15/28
48 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
kegiatan penyelenggara negaraharus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ataurakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlakuin casuPeraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 12/23/PBV2010tanggal 29 Desember 2010 selanjutnya disebut PBI Fit and ProperTest (vide Bukti T2) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI)Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 selanjutnya disebut SEBI
41 — 5
Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak Penggugatdan Tergugat bernana , slahir pada tanggalES 201) dan Sebi pada tanga!2018, sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiapbulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau telah menikah dengankenaikan sebesar 10% (Sepuluh persen) dari jumlah tersebut di atas setiaptahunnya;5.
99 — 25
Suratkeputusan direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo.Surat edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993mengenai upaya yang harus dilakukan oleh pihak Bank antara lain restrukturisasihal ini di lakukan dengan maksud / dalam rangka membantu nasabah / Penggugatagar dapat menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi tersebut dialakukandengan jalan Penjadwalan kembali (Rescheduling.), Persyaratan kembali(Reconditioning ), Penataan kembali (Restrukturing.)
22 — 13
Surat Keputusan DireksiBank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo Surat Edaran BankIndonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 mengenai upayayang harus dilakukan oleh pihak Bank antara lain restrukturisasi. Hal inidilakukan dengan maksud/ dalam rangka membantu Nasabah /Penggugat agar dapat menyelesaikan kewajibannya menstrukturisasitersebut dilakukan dengan jalan : nn a. Penjadwalan kembali (Rescheduling). b. Persyaratan kembali (Reconditioning). c.
134 — 38
PN.Mjldalam bidang ekonomi, Surat Edaran bank Indonesia (SEBI), dansebagainya;d. Bahwa dalam perjanjian kredit telah ditentukan bahwa pengembalianuang pinjaman itu harus disertai bunga, imbalan atau pembagianhasil, sedangkan dalam perjanjian pinjammeminjam hanya berupabunga saja, dan bunga inipun baru ada apabila diperjanjikan;e. Pada perjanjian kredit bank harus mempunyai keyakinan akankemampuan debitur untuk melunasi kredit diformulasikan dalambentuk jaminan baik materiil maupun immateriil.
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional BTPN Kudus
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG
70 — 34
Surat edaran Bank Indonesia (SEBI) No.26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 mengenai upaya yang harus dilakukan olehpihak Bank antara lain restrukturisasi hal ini di lakukan dengan maksud /dalam rangka membantu nasabah / Penggugat agar dapat menyelesaikankewajibannya. Restrukturisasi tersebut dialakukan dengan jalan :c. Penjadwalan kembali ( rescheduling )d. Persyaratan kembali ( Reconditioning )e.
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Rimbo Bujang
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi
47 — 24
Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei1993 mengenai upaya yang harus dilakukan oleh pihak Bank antara lainrestrukturisasi yaitu upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatanperkreditan dengan maksud/dalam rangka membantu nasabah/Penggugatagar dapat menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi tersebut dilakukandengan jalan :a. Penjadwalan kembali (Rescheduling)Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuatjadwal pembayaran dan waktu pembayaranb.
167 — 57
beiph pih5k ysng berperkpr ti dk mengjuk5n sesustu isgi dn Ppdppkhirny, mereks mohon putuspn ;N TANG PERT I MBJN GAN H UKUMEKSEPSI TERGTJGATITENTANG KWALIPIKASI PARA PENGGUGATMenimb5ng, bphw Tergugptl mempermpsplshkpn tentpng ketidpk ikut sertppnnys semusShli Wsr+S Kering dpn RirnSh bnti Mid5nBhwp Penggupt menyebutkpn sispssipps yang menjpdi Shli wpris Kering dpn Rimph bintiMidn, ypitu Oming bin Kering sebpgpi pnk Pertqms d9n Imih bhiti Kering sebpgi pn5kkedupBhw keturin Orning bn Kering d,;1h sebi
37 — 10
Suratkeputusan direksi Bank IndonesiaNo. 26/22,KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo.Surat edaran Bank Indonesia( SEBI ) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei1993 mengenai upaya yang harus dilakukan oleh pihak Bank antara lainrestrukturisasi hal ini di lakukan dengan maksud / dalam rangkamembantu nasabah / Penggugat agar dapat menyelesaikankewajibannya, Restrukturisasi tersebut dialakukan denganB. Persyaratan kembali( Reconditioning );C.
101 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Setidaktidaknyanilai kerugian tersebut dikompensasikan dengan sisa hutang kreditPenggugat dan selebinnya diserahkan secara tunai dan sekaligus kepadaPenggugat dan Il;11.Atau Subsider, menghukum Tergugat selaku Kreditur untuk terlebih dahulumelakukan restrukturisasi terhadap fasilitas kredit Penggugat yang belumpernah diberikan kebijakan restrukturisasi dengan beberapa alternatif sesuaiPeraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Pasal 1 ayat 26 junctoBab VI Pasal 52 serta SEBI yang berlaku, antara
Terbanding/Tergugat I : PT.Bank Mandiri Persero Tbk, Semarang
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Semarang
99 — 23
Surat edaranBank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993mengenai upaya yang harus dilakukan oleh pihak Bank antara lainrestrukturisasi hal ini di lakukan dengan maksud / dalam rangka membantuHalaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 368/Pdt/2019/PT SMGnasabah / Penggugat agar dapat menyelesaikan kewajibannya.Restrukturisasi tersebut dialakukan dengan jalan :a. Penjadwalan kembali ( Rescheduling )b. Persyaratan kembali (Reconditioning)c.
176 — 540 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengadili sendiri perkara a quo denganmemutus untuk mengabulkan gugatan dan tuntutan Pemohon Kasasiuntuk seluruhnya demi hukum;KetujuhBahwa selain itu, Termohon Kasasi selaku Bank Penerbit Kartu KreditCitibank Visa juga diwajibkan untuk memberikan informasi tertulisdan/atau menyampaikan lembar tagihan (billing statement) kepadaPemohon Kasasi selaku Pemegang Kartu Kredit sebagaimanadimaksud dalam Pasat 20 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PBI Nomor7/52/PBI/2005 juncto angka romawi angka 3 huruf b SEBI
Sesarnya;Tanggal;Besarnya;Besarnya;020 5Nominal;Ayat (3)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajibdisampaikan kembali secara tertulis kepada Pemegang Kartu apabilaterjadi perubahan atas informasi tersebut.Ayat (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasitertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dan informasi dalamlembar penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur denganSurat Edaran Bank Indonesia.Angka romawi angka 3 huruf b SEBI Nomor 7/60/DASP
Pdt/201656.57.pelunasan pajak bea materai dokumen billing yang diterbitkan olehTermohon Kasasi merupakan perintah undangundang jugapenerbitan dokumen billing statement kartu kredit merupakan perintahundangundang sehingga pembebanan dan pengenaan biayapembayaran pajak bea materai lunas dalam Perjanjian Kartu Kreditdilakukan oleh Termohon Kasasi V secara tidak sah danbertentangan dengan atau melanggar Pasal 20 ayat (2), ayat (3) danayat (4) PBI Nomor 7/52/PBI/2005 juncto angka romawi angka 3 hurufb SEBI
Pasal 20 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PBI Nomor7/52/PBI/2005 juncto angka romawi angka 3 huruf b SEBI Nomor7/60/DASP/2005 juncto Pasal 49 Undang Undang Perbankan dan halitu juga bertentangan dengan atau melanggar Putusan MA Nomor 3565K/Pdt/1990 tanggal 29 Juli 1993; dan Putusan MA Nomor 1077K/Pdt/1989 tanggal 16 Juni 1994; dan Putusan MA Nomor 4000K/Pdt/1989 tanggal 15 Januari 1994; dan Putusan MA Nomor 196K/AG/1994 tanggal 15 November 1995, sehingga putusan Judex FactiPengadilan Tinggi harus
78 — 50
GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) DAN TIDAK BERDASAR HUKUM1Bahwa dalildalil dalam Replik PENGGUGAT huruf B angka 13 padahalaman 23 pada intinya telah mendalilkan ....TERGUGAT tidakmenyelesaikan masalah dengan bermusyverah terlebih dahulu sesuaiakad pembiayaan, bertentangan dengan Alquran, SEBI No. 26/4/BPPPtanggal 29 Mei 1993 dan FATWA DSN MUI... merupakan dalil yangpenuh dengan fitnah belaka, dengan penafsiran yang keliru terhadapakad, ayatayat Alquran, fatwa serta ketentuan hukum lainnya,sehingga patut
Bahwa dalil dalam Replik PENGGUGAT yang padaintinyamenyatakan ...PENGGUGAT berhak untuk dilakukan restrukturisasiatas pembiayaannya sebagaimana diatur SEBI no. 26/4/BPPP tanggal29 Mei 1993 adalah dalil yang tidak benar dan salah dalammenerapkan dasar hukum.Bahwa sebagai Bank Umum Syariah, TERGUGAT dalammelakukan penyelamatan pembiayaan/restrukturisasi salah satulandasan hukumnya mengacu pada PBI No: 13/9/PBV/2011 tentangPerubahan atas Peraturan Bank Indonesia No : 10/18/PBV2008tentang Restrukturisasi
28 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 215 atas nama Sebi bin Kemon.9. Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Penggugat selaku Pemiliktanah dengan SHGB No. /7/Bojong Menteng telah melakukankewajibannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiaptahunnya kepada Tergugat VII, sejak tanah tersebut dimiliki Penggugathingga sekarang (bukti P9) ;10.Bahwa berdasarkan buktibukti otentik yang Penggugat sampaikan di atas,maka :10.1.
227 — 192 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1131 K/Pdt/2015383820 serta Aplikasi Investasi Produk Reksadana (P21) tanggal 03 Mei 2005 berlakudalam masa berlakunya Perjanjian Sub Agen tersebut;Bahwa atas maraknya penjualan produk Reksadana melalui bankbank, maka BankIndonesia menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 7/19/DPNPtanggal 14 Juni 2005 yang pada pokoknya mengatur bahwa Bank hanya dapatmelakukan aktifitas sebagai Agen Penjual Reksa Dana melalui pegawai Bank yangtelah memperoleh izin sebagai Wakil Agen Penjual Reksa
Kasasi I merupakan kewajibanperseroan tersebut karena telah melakukan pelanggaranpelanggaran;2 Bahwa perjanjian kerja sama sub agen penjualan produk Reksadana danDiscretionary Fund Turut Termohon Kasasi I. yang pernah dibuat antaraPemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I dilakukan hanya dalam waktu (satu) tahun yaitu pada periode 22 Desember 2004 sampai 22 Desember 2005,yang mana perjanjian kerja sama tersebut tidak diperpanjang oleh PemohonKasasi oleh karena adanya Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RAHMAH HAYATI SINAGA,SH
73 — 22
Bahwa, menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.2/10/Dasp Tahun 2000tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong (SEBI 2/10/2000)yang dijadikan barang bukti oleh Penuntut Umum merupakan alatpembayaran yang sah menurut hukum dan perundangundangan yangberlaku di Indonesia.
133 — 44
Terlawan dan Terlawan ilmengkategorikan fasilitas kredit Pelawan telah macet;Bahwa Apabila kemudian Pelawan meminta kepada Terlawan danTerlawan II untuk melakukan restruktur atas fasilitas kredit, tentunya dalamhal ini Terlawan dan Terlawan Il harus menjalankan kewajibannya untukmenerapkan prinsip kehatihatian (prudential banking) sebagaimana diaturdalam Pasal 2 UU No.7 Tahun 1992 Jo UU No.10 Tahun 1998 tentangPerbankan.Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan dapat dilakukan restrukturisasiberdasarkan SEBI
46 — 9
Surat edaran Bank Indonesia ( SEBI ) No. 26/4/BPPPTanggal 29 Mei 1993 mengenai upaya yang harus dilakukan oleh pihak Bankantara lain restrukturisasi hal ini di lakukan dengan maksud / dalam rangkamembantu nasabah / Penggugat agar dapat menyelesaikan kewajibannya.Restrukturisasi tersebut dialakukan dengan jalan :a. Penjadwalan kembali ( rescheduling )b. Persyaratan kembali ( Reconditioning )c.