Bahwa gugatan tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdata karenaPenggugat tidak secara jelas menyebutkan pasal berapa yang dilanggaroleh Tergugat dan surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD BangkaBarat perinal PAW hanyalah meneruskan surat DPP dan DPD Gerindaperihal PAW Sadr. Heri Eko Indriyanto sebagaimana yang diatur dalamanggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Gerindra;4.

Bangka Barat tentang usulan PAW Anggota DPRD Kab.

gugatan tidakmemenuhi Pasal 1865 KUHPerdata karena Penggugat tidak secara jelasmenyebutkan pasal berapa yang dilanggar oleh Tergugat dan surat yangdituiukan kepada Ketua DPRD Bangka Barat perihal PAW hanyalahmeneruskan surat DPP dan DPD Gerinda perihal PAW Sdr.

) Anggota DPRD atasnama Penggugat yang menurut Penggugat adalah tidak sesuai;Bahwa Penggugat sudah diusulkan untuk Pergantian Antar Waktu(PAW) Anggota DPRD;Bahwa yang mengusulkan adalah Dewan Pimpinan Cabang (DPC)Partai Gerindra Bangka Barat;Bahwa Penggugat diusulkan untuk Pergantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD karena yang pertama adalah minimnya tingkat kehadiranPenggugat pada acaraacara Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra(DPC) Kab.

Bangka Barat;Bahwa yang saksi ketahui saat ini Penggugat mengajukan gugatantentang usulan pengajuan PAW Anggota DPRD Kab.

surat Nomor: MPPPAN/A/K S/004/IV/2007, Hal: RekomendasiPenting, yang pada intinya menyatakan PAW diantarapada kader PAN hendaknya dilaksanakan sesuai prinsipkeadilan, Tiga hal diseputar PAW adalah.......... dst,Hal 9 dari 77 hal PUT.No.56/G/2008/PTUN.JKT.10yang berarti dapat disimpulkan pengajuan PAW tidaktepat diterapkan terhadap diri Penggugat ;Bahwa pada tanggal 10 April 2008 Ketua DPRD ProvinsiJawa Barat mengeluarkan surat Nomor: 161.1/703Set.DPRD, Perihal: Pengajuan PAW Anggota DPRD Jabar20042009

dari Foto Copy ) ;Klipping Koran Seputar Indonesia,berjudul MPPWPAN Minta 4 anggota Di PAW, tanggal 12 Maret 2007. ( Foto Copydari Foto Copy ) ;Surat Drs.

SOFWY IRVAN ( No. 030 )Anggota Fraksi PAN DPRD Propinsi JawaBarat, Perihal : Penggantian AntarWaktu ( PAW Vs tanggal17 Maret 2007.

SORWY IRFAN AnggotaFraksi PAN DPRD Propinsi Jawa Barat,Perihal : Penolakan Penggantian antarWaktu ( PAW ) atas nama Drs. SORWYIRFAN, tanggal 10 Desember 2007. ( FotoCopy Sesuai Dengan Aslinya ) ;Surat DPW PAN Jawa Barat NomorPAN/10/A/K S/007/1/2008, PerihalPenggantian antar Waktu( PAW ) anggota DPRD Propinsi JawaBarat Saudaraku Drs.

SOFWY IRVAN AnggotaFraksi PAN DPRD Propinsi Jawa Barat,Perihal : Penggantian Antar Waktu ( PAW), tanggal 18 April 2008. ( Foto CopySesuai Dengan Aslinya ) ;Surat Drs. SOFWY IRVAN AnggotaFraksi PAN DPRD Propinsi Jawa Barat,Perihal : Keberatan / Penolakan UsulanPenggantian Antar Waktu ( PAW ) atasnama Drs.

Sinaga, S.H., M.Kn., dan selanjutnya TergugatIll mengajukan Surat Permohonan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu(PAW) Nomor 003/SPPPAW/ DPCPDS/PSP/IX/2012 tertanggal 26 September2012 untuk dilaksanakan kepada Turut Tergugat;Bahwa Penggugat setelah memperhatikan Surat Keputusan untuk Pergantian AntarWaktu (PAW) tersebut akhirnya diketahui bahwa Tergugat I mengeluarkanKeputusan Pergantian Antar Waktu untuk Penggugat didasari adanya surat usulandari Tergugat III serta juga rekomendasi dari Tergugat

No. 652 K/Pdt.SusParPol/201327 Tahun 2009, dimana jika seandainya benar guod non melakukanpelanggaran namun hingga terbitnya SK PAW untuk Penggugat pihak Tergugattidak pernah memberikan surat teguran I hingga teguran III (terakhir);Bahwa salah satu penyebab/alasan terbitnya SK PAW a quo adalah karenaPenggugat dianggap tidak memenuhi Kesepakatan Bersama tertanggal 9 Maret2009 antara Penggugat dengan para Caleg tidak terpilih yang salah satunya KayaMuda Simatupang (Calon PAW Pengganti Penggugat) dimana

Padangsidimpuan kecuali hanya SK Pergantian Antar Waktu(PAW), sehingga tentunya Penggugat secara Yuridis tidak akan dapat dilakukanPergantian Antar Waktu (PAW) bilamana belum diberhentikan sebagai anggotaDPRD Partai Damai Sejahtera Kota Padangsidimpuan;Bahwa selain itu pengambilan keputusan PAW Penggugat sebagai anggotaDPRD PDS Kota Padangsidimpuan oleh Para Tergugat I sampai dengan IIItersebut bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan

Frans Miko Lubis tidak perlu dilakukanPergantian Antar Waktu (PAW), namun Para Tergugat sudah menerbitkan SuratKeputusan PAW Penggugat;5 Bahwa perbuatan Tergugat I mengganti Penggugat Antar Waktu (PAW) sebagaianggota DPRD PDS Kota Padangsidimpuan sebagaimana tersebut di atas telahjuga terbukti melanggar Pasal 16 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik ayat (4) yang berbunyi: Dalam hal anggota Partai Politikyang

"Selanjutnya PutusanMahkamah Agung Nomor 812 K/Pdt.Sus/2009, Menegaskan "Bahwa menolakgugatan PAW dengan menunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003 jo.

PAW Nomor : 0031/Pdt.P/2017/MSMrdDesember 2012 di Gampong Xxx Kecamatan Meureudu, KabupatenPidie Jaya, dengan meninggalkan ahli warisnya :1.PEMOHON (Keponakan/Pemohon 1)2.PEMOHON II (Keponakan/Pemohon II)3.PEMOHON III (Keponakan/Pemohon III)4.PEMOHON IV (Keponakan/Pemohon IV)5.PEMOHON V (Keponakan/Pemohon V).

PAW Nomor : 0031/Pdt.P/2017/MSMrd Bahwa tidak ada ahli waris lain lagi selain yang saksi sebutkan diatas ; Bahwa tidak ada lagi yang Saksi ingin sampaikan ;2.

PAW Nomor : 0031/Pdt.P/2017/MSMrd(2).

PAW Nomor : 0031/Pdt.P/2017/MSMrd1438 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim MahkamahSyariyah Meureudu yang terdiri dari M. Syauqi. SHI. SH. MH selaku KetuaMajelis, Dra. Rubaiyah dan Muzhirul Haq.

PAW Nomor : 0031/Pdt.P/2017/MSMrdJumlah : Rp. 491.000, (empat ratus sembilan puluh saturibu rupiah) ;Hal 15 dari 15 hal. PAW Nomor : 0031/Pdt.P/2017/MSMrd

PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.Sgi4. Asnawi bin Abdullah Salam,tempat/tanggal lahir Bambi, 23091969,agama Islam, pendidikan D.IIIJ, pekerjaanPNS, tempat tinggal Gampong Dayah Sukon,Kecamatan Pekan Baro, Kabupaten Pidie,sebagai Pemohon IV;a.

PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.SgiPeukan Baro, Kabupaten Pidie, bermaterai cukup diberi tandaP6;7.Asli surat keterangan tidak mempunyai anak Nomor96/X/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 yang dikeluarkan olehkeuchyik Gampong Dayah Sukon, kecamatan peukan Baro,Kabupaten Pidie bermaterai cukup diberi tanda P7;8.

PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.SgiMenimbang, bahwa suratsurat bukti yang diajukan olehPemohon tersebut telah dilegalisir serta telah dinazzegelen danaslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan.

PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.Sgiahli waris yang mustahiq dari almh.

PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.Sgi5D. Biaya Materal.............ccscsescscssscsceeeceees Rp. 6.000,Jumilah......... Rp. 271. 000. (dua ratus tujuh puluh satu riburupiah)Salinan yang sama bunyinyaSigli, 26 Nopember 2018PaniteraDrs. MasykurHal 16 dari 12 hal. Pen. PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.Sgi

DPC PNIM/ Kr.Asem/ VII/ 2013 ;Bahwa menindak lanjuti Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) yangdikeluarkan oleh DPC PNI Marhaenisme sebagaimana telah disebutkan pada pointangka 5 di atas, Ketua DPRD Kabupaten Karangasem bersurat kepada Tergugat( Gubernur Bali ) melalui Bupati Karangasem dengan suratnya Nomor : 171.3 / 114/DPRD tanggal 15 Juli 2013 dengan Perihal : Mohon Pengesahan Pemberhentian AntarWaktu ( PAW ) Anggota DPRD Kabupaten Karangasem atas nama Penggugat ;Bahwa selanjutnya tanggal

29 Juli 2013 DPP PNI Marhaenisme juga mengeluarkanSurat Keputusan Pergantian Antar Waktu ( PAW ) terhadap Penggugat yakni SK.Nomor : 0146 /KEP.PAW/DPP PNI M /VII/2013 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW ) saudara I Wayan Putra Tanaya, S.H. ( Penggugat ) sebagai anggota DPRDKabupaten Karangasem Provinsi Bali dan Penetapan Saudara Ida Bagus Pidada Sindhu,S.H. sebagai Pengganti Pergantian Antar Waktu ( PAW ) Anggota DPRD KabupatenKarangasem Provinsi Bali Periode 2009 2014 ;Bahwa pada tanggal 11 Agustus

DPP PNI Marhaenisme tentangPergantian Antar Waktu (PAW ) terhadap Penggugat oleh DPP PNI Marhaenisme ,maka tugas, kewajiban dan keberadaan Penggugat sebagai Anggota DPRD KabupatenKarangasem tetap berjalan sebagaimana mestinya, demikian juga halnya denganpencalonan Penggugat sebagai calon Anggota DPRD dari Partai lain seyogyanya tidakada permasalahan ;3 Bahwa walaupun DPP PNI Marhaenisme telah mengeluarkan SK PembatalanPemberhentian Antar Waktu ( PAW ), ternyata pada tanggal 7 Oktober 2013Tergugat

;Memerintahkan kepada Tergugat agar mencabut Surat Keputusan Gubernur BaliNomor : 2000 / 04A / HK / 2013 tanggal 7 Oktober 2013 Tentang PeresmianPemberhentian Antar Waktu ( PAW ) Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Karangasem atas nama I Wayan Putra Tanaya, SH.Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini ;Atau :5.

Putusan Nomor. 556 K/TUN/2014.Agustus 2013, adalah tentang Mencabut dan menyatakan tidak berlaku SuratKeputusan DPP PNI Marhaenisme Nomor : 0146/KEP.PAW/DPP PNIM/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) saudara IWayan Putra Tenaya, S.H.

Bahwa, semasa hidupnya Pewaris menikah dengan seorangperempuan bernama XXX pada tanggal 31 Juli 1988 yang dicatat2 PAW Nomor 0181/Pdt.P/2019/PA.Bksoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanPadang Selatan, Kota Padang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:XXX, tertanggal 30 Juli 1988;4. Bahwa, dari pernikahan Pewaris dengan XXX tersebut telahdikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;a. XXX, lahir di Padang 15 Juni 1989 (umur 30 tahun);b.

Pertanahan di XXX, Kota Bekasi3 PAW Nomor 0181/Pdt.P/2019/PA.Bksd. Pertanahan di Kelurahan Cigugur Girang, KecamatanParompong, Kabupaten Bandung Baratatas nama Pewaris (XXX) serta untuk kepentingan administrasi dankepentingan hukum lainnya;8. Bahwa, dengan faktafakta tersebut di atas PermohonanPara Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diaturdalam Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;9.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor XXX tanggal 07Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kota Bekasi atas nama Pemohon V, fotokopi tersebutbermaterai cukup dan diberi cap pos selanjutnya dicocokkan dengan5 PAW Nomor 0181/Pdt.P/2019/PA.Bksaslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode, ( Bukti P.5)6.

Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPerdata, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilalpembuktian;10 PAW Nomor 0181/Pdt.P/2019/PA.BksMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dandihubungkan dengan buktibukti yang diajukan para Pemohon, makaMajelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:1. Bahwa Almarhum XXX telah meninggal dunia karena sakit diBekasi pada tanggal 24 April 2019;2. Bahwa semasa hidupnya XXX menikah dengan Pemohon I.

MH ZAINAL RIDHO, S.Ag., MH.Panitera Pengganti,13 PAW Nomor 0181/Pdt.P/2019/PA.BksROSMADI, SHPerincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,2. Biaya ATK Perkara > Rp. 75.000,3. Biaya Panggilan : Rp. 500.000,4. Biaya PNPB > Rp. 50.000,5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000.6. Biaya Meterai :Rp. 6.000,Jumlah :Rp 771.000,(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)14 PAW Nomor 0181/Pdt.P/2019/PA.Bks

Sehingga dengan demikian denganadanya surat tersebut membuktikan jika usulan PAW dari DPC PDKabupaten Gowa tidak berdasar untuk diproses.

Untuk ituTergugat menganggap perlu untuk melakukan klarifikasi sekaitan denganadanya surat permohonan PAW dari DPC Partai Demokrat KabupatenGowa, sebab proses PAW tersebut sematamata hanya didasari dariputusan Mahkamah Partai Demokrat, sedangkan berdasarkan sanggahanKetua Fraksi Demokrat DPRD Gowa dan Ketua DPD Partai DemokratProvinsi Sulawesi Selatan bahwa Pemberhentian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD adalah kewenangan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP)Partai Demokrat;Bahwa terkait dalil Penggugat pada

Selatan, yang didasari oleh sanggahan ketua FraksiPartai Demokrat DPRD Kabupaten Gowa terkait usulan PAW.

belum menerima instruksi dari DPP Partai Demokratuntuk melakukan proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Gove a/n AndiLukman, MM Dg Naba.Berdasar surat dari DPD Partai Demokrat tersebut, maka Tergugat selakuPimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa tidakmenindaklanjuti usulan PAW DPC Partai Demokrat Kabupaten Gowa;Bahwa semua keputusan yang diambil Tergugat dengan tidakmenindaklanjuti usulan PAW DPC Partai Demokrat Kabupaten Gowaadalah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku

menerima instruksi dari DPP PartaiDemokrat untuk melakukan proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Gowa anAndi Lukman, MM Dg Naba.

;

Pemberhentian Penggugat dan Pergantian Antar Waktu (PAW)kepada Tergugat II tanpa melalui Badan Kehormatan, Bidang Hukumdan Tim Pergantian Antar Waktu (PAW) Dewan Pimpinan Pusat (DPP)Partai HANURA sebagaimana yang diatur oleh AD / ART dan PO.Partai5. Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Maluku selalu menjalankan tugasnya dengan baik sesuaidengan ketentuan dan = perundang undangan~ yangberlaku.

Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan SuratKeputusan Pemberhentian Penggugat dari Anggota DPRD ProvinsiMaluku dan Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepadaTergugat Il adalah merupakan tindakan sewenang wenang danmerupakan perbuatan melawan4. Menyatakan Surat Pemberhentian atas Penggugat dari AnggotaDPRD Provinsi Maluku dan Persetujuan Antar Waktu (PAW) kepadaTergugat I yang ditetapkanMelalui :4.1.

Bahwa Tim P2 PAW tersebut memiliki prosedur atau tahapan tahapan dalam proses pengusulan Pemberhentian dan PergantianAntar Waktu (PAW)YaltU ! 2 nnn nnn nnn nnn nn neem ene nen enennsa. Tahap Pengusulan Pemberhentian dan Pergantian Antarb. TahapPemberkaSan. nnn nnn nnn nnn nnerc. Tahap Pembahasan dan Keputusan Rekomendasi Kepada DPPPartai HANURA.;d. Keputusan DPP Partai.

Penggugat tidak membantu pada saat proses verifikasipartai.; Bahwa berdasarkan laporan tersebut diatas dan keterangan yangdidapat dari Ketua DPD Provinsi Maluku dan Korwil, maka Tim P2 PAW melakukan tahap berikutnya yaitu tahap pembahasan dankeputusan rekomendasi sesuai dengan fakta yangCia Pat jase sere eee etBahwa pada tanggal 16 dan 23 Mei 2012, Penggugat telah diundangoleh Tergugat melalui Tim P2 PAW untuk dimintai keterangannyaterkait usulan PAW untukPE NQQUQ AL, jaeseesee eee ene re eee eteBahwa

kepada Tim Pertimbangan PenentuanPergantian Antar Waktu (P2 PAW) Dewan Pimpinan Pusat di Jakartauntuk memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan terkait21.22.23.24.aos26.pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat yangdiajukan oleh DPD Provinsi Maluku. ; Bahwa berdasarkan keterangan dan bukti dari DPD Provinsi Maluku,Tim Pertimbangan Penentuan Pergantian Antar Waktu (P2 PAW)memutuskan untuk menerbitkan Surat Rekomendasi Tim P2 PAWuntuk DPP Partai HANURA sebagai pertimbangan dalam

Dewi Sundari Sudarman binti Nungki Sudarman (Anak KandungPerempuan) Umur 26 Tahun (Bandung 02 September 1990), Agama Islam,Pendidikan SMA, Pekerjaan Belum Bekerja, Bertempat tinggal di Jalan AsepBerlian No.50 Gg.Bp AEN RT.002 RW.006 Kelurahan Cikutra KecamatanPntpn PAW nomor 326/Pdt.G/2016/PA.Badg.1Cibeunying Kidul Kota Bandung; NIK: 3273144209900004, Selanjutnyamohon disebut sebagai Pemohon III;.

Bahwa baik Pewaris maupun Ahli Waris semua beragama Islam, sehinggatidak ada halangan untuk menetapkan Ahli Waris secara Hukum Islam;Pntpn PAW nomor 326/Pdt.G/2016/PA.Badg.47. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Alamarhum Bapak (NUNGKISUDARMAN bin HOLIL D P) juga meninggalkan harta warisan berupaDeposito di BANK BNI dengan No Seri PAB 015587 dengan No Rek.0362940226 an. Nungki Sudarman;8.

MUHAMAD IFAN SEFTIAN bin NUNGKI SUDARMAN, (Anak KandungPerempuan);Pntpn PAW nomor 326/Pdt.G/2016/PA.Badg.53.

Nungki Sudarman;Pntpn PAW nomor 326/Pdt.G/2016/PA.Badg.8 Bahwa Nungki Sudarman dan Leni Herawati adalah pasangan suami isteri,mereka menikah tahun 1983di Bandung; Bahwa dari pernikahan Nungki Sudarman dan Leni Herawati dikaruniaiempat orang anak. Bahwa semasa hidupnya Nungki Sudarman tidak pernah berpoligami dantidak pula bercerai dengan Leni Herawati. Bahwa Nungki Sudarman meninggal dunia pada 20 April 2016.

Kamaludin, M.H.Panitera Pengganti,ttdIda Frieda Djufri, S.Ag., M.H.Pntpn PAW nomor 326/Pdt.G/2016/PA.Badg. 15Perincian biaya : 1. Pendaftaran Rp 30,000,2. Biaya Proses Rp 50,000,3. Panggilan Rp 70.000,4. Meterai Rp 6,000,5. Redaksi Rp 5,000,Jumlah Rp 161,000,Terbilang : seratus enam puluh satu ribu rupiahPntpn PAW nomor 326/Pdt.G/2016/PA.Badg. 16

Bahwa dengan demikian, proses PAW Penggugat yang telah dilakukan Tergugat telahsesuai dengan peraturan perundangundangan, sehingga Penggugat tidak ada alasan untukmenolak terhadap proses PAW tersebut ;5. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat nomor 6 sampai dengan 9, Tergugatdengan tegas menolak dalil tersebut dan memberikan jawaban sebagai berikut :a.

Pasuruan sekaligus mengusulkanPergantian Antar Waktu (PAW) Atas nama H.

MH(Tergugat Rekonpensi) dengan calon Pengganti Antar Waktu (PAW) yaitu AhmadSirojuddin ;.

MH (Tergugat Rekonpensi) dengan calon PenggantiAntar Waktu (PAW) yaitu Ahmad Sirojuddin ;10.

MH (Tergugat Rekonpensi) dengan calonPengganti Antar Waktu (PAW) yaitu Ahmad Sirojuddin, dengan surat DPC PKNUKabupaten Pasuruan No. B073/DPC03/VII/2013 tertanggal 28 Juli 2013, perihalsurat pemberitahuan/usulan PAW Dapil HI yang ditandatangani oleh Ketua TanfidzKH. Abdulloh Zaini dan sekretaris M.

Bahwa ketidak jelasan Gugatan Penggugat terlinat dengan tidak memintaatau mencantumkan, baik dalam Posita maupun Petitum agar Penggugatdinyatakan sebagai Pengganti PAW yang sah menurut Hukum ;6.

Karenanya tidak ada yang salahdengan Surat Tergugat I tersebut ;Bahwa selain itu, Surat Tergugat diatas juga tidak menyebutkan siapa yangakan mengganti dalam Proses PAW Sdri. DERWANA FARMEI GOLLES JN.Tergugat sesuai mekanisme meminta Tergugat II untuk memproses siapacalon pengganti PAW. Penyebutan nama Pengganti dalam PAW Sari.DERWANA FARMEI GOLLES JN kepada Sdri.

JN yang mengundurkan diri Karena pindah partaidengan surat Nomor : 41/HM.03.5SD6303/KpuKab/I/2019 tanggal 22Januari 2019 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Banjar dari Partai PKPI.2.

Anggota DPRD Kabupaten Banjar dari Partai PKPIdapat diketahui bahwa berdasarkan hasil rapat pembahasan PAW anggotaDPRD Kabupaten Banjar an.

Bahwa berdasarkan uraian diatas pula, sudah jelas dan tegas secara hukumPerbuatan yang mengusulkan PAW Anggota DPRD Kabupaten Banjar dariPartai PKP Indonesia dan Tergugat Il yang mengajukan nama PAW AnggotaDPRD Kabupaten Banjar dari Sdri Derwana Farmei Golles.JN kepada sdriAPRIANA, dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum; Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN MtpHalaman 23 dari 4056.

Luwu Timur, namun dalamkedudukannya secara hukum dalam perkara a quo seharusnya diwakili olehPartai Politiknya oleh karena proses Pergantian Antar Waktu (PAW) bukandiajukan oleh secara individu Penggugat namun mulai berproses atau yangberhak meminta proses PAW adalah Partai Politik (sesuai UU Susduk MPR,DPR, DPD, dan DPRD), sehingga Penggugat pada perkara a quo tidak memilikiLegal Standing dalam mengajukan perkara a quo.

Penggugat bukanlah Zatutama dalam proses PAW, Penggugat hanya menerima hasil PAW yangdidorong oleh yang berhak yaitu Partai Politiknya, partai politik jugalah yangmemiliki kepentingan dalam hal PAW, hal ini diperkuat oleh YurisprudensiMahkamah Agung Nomor 442 K/Sip/1973 yang menyatakan gugatan dariorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidakdapat diterima;C. Eksepsi Kekurangan Pihak (Plurium Litis Consortium)Bahwa Badan Kehormatan DPRD Kab.

Luwu Timur;Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada point 2 dan point 3 adalahdalil yang menguatkan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat Il karenasemakin terang kalau kedudukan Penggugat bukanlah pribadi yanglangsung menerima dampak atas permasalahan PAW namun lebih padaPartai Keadilan Sejahtera (PKS) Luwu Timur sebagaima aturan yangberhak mengusulkan proses PAW adalah Partai Politik;.

Luwu Timur pada waktu adanya proses pengajuan PAW yangdilakukan oleh DPD PKS Kab. Luwu Timur dan Turut Tergugat Il tidakmemahami proses politik yang berkembang di DPRD Kab.

) dari Turut Tergugat ke Penggugat dan disitu ada Pak Kiai Suardidan Pak Sugito bicara masalah proses Pergantian Antar Waktu ( PAW) dariTurut Tergugat ke Penggugat; Bahwa, saksi mengetahui adanya Surat Pergantian Antar Waktunya (PAW),serta ada surat yang dikeluarkan oleh pimpinan Fraksi Partai KeadilanSejatera (PKS) tentang Pergantian Antar Waktu ( PAW ) dari Turut Tergugat ke Penggugat alasannya Turut Tergugat sudah tidak pernah koordinasidan sudah tidak pernah menyetor kewajibannya ke Partai Keadilan

Burhanudin Hamzah danPengesahan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu (PAW) a.nIswan M.

(Fotocopy sesuai dengan asll); Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang ReformasiNomor :1277/B/DPPPBR/XV2013 Tanggal 6 November2013 Perihal Pembatalan PAW anggota DPRDKabupaten Poso dari PBR an.Sdr. BurhanuddinHamzah. (Fotocopy sesuai dengan asili) ; Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai BintangReformasi Nomor :1278/B/DPPPBR/VIIV2013 Tanggal6 November 2013 Perihal Pembatalan PAW a.n. Sdr.Burhanuddin Hamzah.

dalamAD/ART PBR, pada Pasal 16 point 2 huruf c. yang berbunyi PAWKabupaten/Kota dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pusat;Bahwa PAW Penggugat belum mendapat persetujuan, saksi tahu dari keterangan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah;Bahwa saksi tidak tahu mengenai proses PAW Penggugat dari DewanPimpinan Cabang (DPC) ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) ;Bahwa Pengurus Provinsi adalah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) ;Bahwa dalam internal partai jika terjadi PAW, setiap anggota berhakuntuk melakukan

pembelaan secara tertulis, saksi tidak tahu apakah ada upaya pembelaan dari penggugat;Bahwa saksi tidak tahu alasan pemberhentian penggugat;Bahwa Proses PAW harus melalui beberapa mekanisme yaitu : 1.

Penggugat, pengganti saksimengatakan tidak pernah dibahas di intern partai; Bahwa proses bergulirnya PAW penggugat sekitar bulan Nopember2013; Bahwa berakhirnya jabatan saksi selaku Ketua DPW pada bulan Pebruari 2013;Bahwa sekarang saksi tidak ada jabatan di DPW; Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam proses PAW Penggugat; Bahwa saksi tahu PAW Penggugat melanggar mekanisme AD/ART partai karena diberitahu oleh Penggugat;Bahwa proses PAW saksi tahu dari keterangan Penggugat;Bahwa proses PAW harus

PBR Propinsi SumateraSelatan; Perihal: Rekomendasi PenggantianAntarWaktu (PAW) Anggota DPRD KabupatenLahat Atas Nama Jalaludin kepada Sdr.

Surat Nomor: 105/B/DPCPBRLHT/V/2012 tertanggal12 Jumadil akhir 1433/03 Mei 2012; Perihal:Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten Lahat Sdr. ALGUN ASDIANTO Kepada Sdrl.Defie Risthy R;c. Surat Nomor: 106/B/DPCPBRLHT/V/2012 tertanggal12 Jumadil akhir 1433/03 Mei 2012; Perihal:Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten Lahat Sdr.

Pergantian Antar Waktu (PAW) dapat di bahas dalamRapat pengurus Harian Dewan Pimpinan Partaisesuai tingkatannya yang khusus di adakan untukitu ;4.

Bahwa setelah mendapat berita tersebut, Penggugat mengajukan suratKeberatan dan Pembelaan diri atas Keputusan tentang Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap diri Penggugat, tanggal 10 April 2012 yangditujukan kepada Tergugat 4, selaku Ketua Umum DPP Partai HANURA;.

Nomor 261 K/Pdt.SusParpol/20137.10.Bahwa terhadap surat Disposisi No: 333/ KETUM / DPPHANURA/ IV /2012, tanggal 12 April 2012, tidak diindahkan oleh Para Tergugat, tanpamenunggu hasil dari maksud dan tujuan dikeluarkannya surat DisposisiNo:333/KETUM/DPPHANURA/IV/2012, tanggal 12 April 2012 olehTergugat 4, para Tergugat tetap melanjutkan proses Penggantian AntarWaktu (PAW) terhadap diri Penggugat;Bahwa Keputusan untuk dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW)terhadap diri Penggugat sebagai Anggota DPRD

) terhadap diri Penggugat tanpa alasan yang patut adalahPerbuatan melawan Hukum dan dinyatakan tidak sah;15.Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan para Tergugat yangberusaha untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap diriPenggugat yang menjadi objek gugatan dinyatakan batal atau tidak sah,maka beralasan hukum apabila para Tergugat diperintahkan untuksegera mencabut dan membatalkan semua suratsurat yang berkenaandengan upaya pergantian Antar Waktu (PAW) tehadap Penggugat;Hal. 5 dari 21

Bahwa menurut saksi Penggugat/Pemohon Kasasi yang disumpah yaituH.Wahyudi pihak Penggugat/Pemohon Kasasi tidak mengetahi kalauProses Penggantian Antar Waktu (PAW) telah berjalan dan baru diketahui setelah saksi memberi tahu setelah mendengarnya secara tidakHal. 13 dari 21 hal Put.

Berliana Kartakusumah itu adalah menjadiresiko dari seseorang yang akan di PAW itu sendiri;.

ANGGA AFRIANDY Als BUOK SUWARNO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

tugastugasnya sebagaianggota legislatif atau dihapuskan hakhaknya sebagai anggota partai karena dicabutKartu Tanda Anggotanya oleh Partai Aceh atau melakukan perbuatan tercela, olehkarena itu tidak ada dasar bagi Tergugat I, II mengusulkan kepada Tergugat IV, V danVI untuk melakukan PAW selanjutnya menunjuk Tergugat III sebagai PAW atas diriPenggugat;9 Bahwa, kendatipun tanpa dasar hukum yang sah untuk melakukan PAW yangditerbitkan oleh Tergugat I atas usulan Tergugat II, Penggugat telah melakukansanggahan

Nomor : 008/DPA/PA/IV/2008;e Adanya bukti penzaliman, diskriminasi serta pemaksaan kehendakkepentingan pribadi dalam hal proses pengusulan PAW terhadap diriPenggugat kepada Sdr.

Oleh karena itu surat keputusan PAWyang diterbitkan oleh Tergugat I secara juridis tidak dapat dijadikan sebagai dasarPAW atas diri Penggugat, dengan alasan hukum surat PAW yang diterbitkan TergugatI secara administratif cacat formil dan keliru masa pemberlakuannya;Bahwa pengusulan PAW yang dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan surat dariTergugat II agar melakukan PAW atas diri Penggugat sangat bertentangan denganTATIP DPRK Aceh Tengah, karena belum pernah dilakukan penjadwalan PAW olehBadan Musyawarah

DPRK Aceh Tengah untuk dilakukan pembahasan PAW lewatsidang paripurna.

)sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 350 K/PDT/2006 antara JamesO.Watung Dkk terhadap Wempie Walintukan mengenai PAW Partai Golkar, yang amarputusannya yang berbunyi bahwa Pengadilan tidak berwenang menyelesaikan sengketaPergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota Legislatif, selain itu juga berdasarkanYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 812 K/Pdt.Sus/2009, terkait sengketaPergantian Antar Waktu (PAW) antara Alassyius Hasan v DPP Partai Pelopor di KotaKupang Propinsi NTT yang memutuskan

PAW Nomor : 0020/Pdt.

PAW Nomor 0006/Pdt.P/2019/MSMrdSelanjutnya disebut sebagai Pemohon VII ;8. Nama : PEMOHON VIII.Tempat/Tgl.Lahir : Xxxx/09091982.Agama : IslamPendidikan : SMP.Pekerjaan : Tukang Batu.Alamat : Gampong Xxxx Kecamatan Xxxx,Kabupaten Pidie Jaya, Selanjutnyadisebut sebagai Pemohon VIII;9.

PAW Nomor 0006/Pdt.P/2019/MSMrd Bahwa Alm. M.

PAW Nomor 0006/Pdt.P/2019/MSMrdMenimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebutdigunakan oleh para Pemohon untuk mengurus harta peninggalan Alm.

PAW Nomor 0006/Pdt.P/2019/MSMrdMarlaini. SHIPerincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses :Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 400. 000,Biaya redaksi Rp. 5. 000,Meterai :Rp. 6. 000,Jumlah : Rp.491.000, (empat ratus sembilan puluh saturibu rupiah) ;Hal 12 dari 12 hal. PAW Nomor 0006/Pdt.P/2019/MSMrd