Ditemukan 466 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tamat talat tarat tatag tatan tatar tatak
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 14-06-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 10-03-2020
Putusan PN MAMUJU Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mam
Tanggal 31 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
FADLY.A. SAFAA,SH
Terdakwa:
A. BAHARUDDIN PATAJANGI, S.Sos., MAP
310 — 528
  • Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS/140/703/HUK tentang Penetapan Besaran PAGU sementara Anggaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016
  • Foto Copy Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar tanggal 23 Agustus 2017
  • Foto Copy Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan susunan Organisasi , tugas pokok dan fungsi serta tatat
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 16-09-2015 — Putus : 23-10-2015 — Upload : 14-03-2023
Putusan PT KUPANG Nomor 34/PID.TPK/2015/PT KPG
Tanggal 23 Oktober 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Yeremias Pena, S.H
Terbanding/Terdakwa : ZAKARIAS HERIANDO SIKU, ST alias HERI SIKU
32 — 2
  • 1(satu) lembar Jadwal Pelaksanaan pengadaan Penunjukan Langsung dengan metode Pra kualifikasi pada Sub Dinas Permukiman dan Tatat ruang.
  • 1(satu) lembar Daftar hadir Panitia Rapat Persiapan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2006.
  • Undangan dari Ketua Panitia Penunjukan Langsung kepada :
    • Dir.PT.Surya Agung Permai Nomor: PAN/56/XI/kimtar- 2006 tanggal 7 desember 2006.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 15-08-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 17-01-2019
Putusan PN AMBON Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb
Tanggal 10 Desember 2018 — 1. Nama lengkap : SAID BEHUKU, S.STP alias SAID 2. Tempat lahir : Waimorat 3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 06 September 1982 4. Jenis kelamin : Laki-laki 5. Tempat tinggal : Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru 6. Agama : Islam 7. Pekerjaan : ASN/PNS pada Pemerintah Kabupaten Buru (Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buru/Mantan PPK Setda Kabupaten Buru Selatan dan Bendahara Pengeluaran 8. Kebangsaan : Indonesia
210 — 107
  • GEDE Rp. 4.050.000248.b/SP 11 4g.b/spp Tanska konsultasi PRATAMA,ke bagian tataT/X1/201 D/XI/2011 laksana SH1 organisasikabupaten Buru30. NINGSI Rp. 4.050.000KABAKORAN31. BERTI Rp. 3.750.000REAWARUW22/11/2011 No: 22/11/20 No:094/2 Jaldis dalam 32. FORSELINA Rp. 3.850.000rangka konsultasi249.a/SP 11 49.a/SPPD fkoordinasi ke LESNUSSAT/X1/201 /X/2011 Biro Umum1 Kantor gubernurMaluku diAmbon26/11/2011 No: 26/11/20 No:094/2 Jaldis dalam 33.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 25-10-2023 — Putus : 08-01-2024 — Upload : 23-01-2024
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm
Tanggal 8 Januari 2024 — Penuntut Umum:
1.Thesa Tamara Sanyoto SH
2.Dwi Kurnianto SH.,MH
3.Grhady Dwi Hartanti SH
4.JOHAN WIBOWO, S.H.
Terdakwa:
MULIADI Bin H. IBERAHIM (Alm)
70 — 345
  • Sawaja Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2019;
oo. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Belanja Oprasional Pemdes bulan November sejumlah Rp. 11.215.000,- Pemerintah Desa Sawaja Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2019;
pp. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kegiatan Tatat
Pengadilan PA UNAAHA Perdata Agama
Register : 17-11-2014 — Putus : 08-12-2014 — Upload : 07-01-2015
Putusan PA UNAAHA Nomor 115/Pdt.P/2014/PA Una.
Tanggal 8 Desember 2014 — Para Pemohon
43 — 21
  • perkawinan tersebut telah lahir satu oranganak, maka demi kepastian status kelahiran anakanak tersebut, maka parapemohon dapat mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipildalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1)UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.par Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara isbat nikah inipemeriksaannya dilakukan dengan hakim tunggal sesuai petunjuk dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2014 tentang Tatat