Ditemukan 956 data
9 — 4
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
TEZAR RACHADIAN ERYANZA, SH.
Terdakwa:
RAMUJO bin SARIAJI
24 — 8
Mesin JFK1E1064489 menjadi Jaminan Kredit di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kerek tertanggal 9 Pebruari 2021;
- 1 (satu) buah kunci cadangan motor Honda Vario tahun 2014 Nopol S-4395-EF warna hitam No. Rangka MH1JFK111EK064611 No. Mesin JFK1E1064489;
- Dikembalikan kepada LAMSINI binti TAMSIO.
6..Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
13 — 2
Tidak menghormati orang tua yang telah memberi kepercayaan hinggaterlaksananya perkawinan yang sah resmi baik secara agama maupunnegara .Akhirnya sebagai ummat beragama saya percaya pada takdir dimana perceraian bisaterjadi tetapi akan dimurkai Alah SWT dan pada kesempatan ini saya menyerahkanpada bapak yang mulia Hakim dalam memberikan keadilan dengan penuh kebijakandalam persoalan gugatceral ini.Menimbang bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut Pemohon menyampaikanreplik secara tertulis sebagaimana
113 — 43
., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum di KantorLembaga Bantuan Hukum Peduli Ummat (LBHPeduli Ummat) yang beralamatdi Jalan Kiyai Haji Agus Salim Nomor 4 Koppe, Kelurahan Darma, KecamatanPolewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 18 Agustus 2020 dan telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Polewali dibawah register nomor : W22U21/101/HK/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020;lawan:1.
95 — 32
Keduatulisan tersebut selanjutnya diambil alin dan dijadikan pendapat dariHal. 13 dr 17 hal.Put.No.34/Pdt.G/2013/PTA.Sby.Pengadilan Tinggi Agama sendiri sebagai dasar dalammempertimbangkan perkara ini;Menimbang, bahwa dengan demikian maka pembagian hartapeninggalan Sargi yang telah dilakukan pada tahun 1970 tersebuttelah sesuai dengan ketentuan figh sebagai hukum yang hidup danberlaku bagi ummat Islam Indonesia saat itu dan oleh karenanyaPengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwasanya pembagian hartapeninggalan
20 — 6
Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dan Pemohon II belum pernahbercerai dan tidak pernah murtad serta belum memiliki bukti pernikahan;Bahwa perkawinan Pemohon dan Pemohon II belum dicatat menurutperaturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa peristiwa perkawinan aquo bila dihnubungkan dengankondisi saat perkawinan dilangsungkan dimana komunitas (kaum atau ummat)masyarakat parlilitan yang mayoritas beragama Kristen di daerah tersebut tuanqadi adalah seorang yang dipercayai masyarakat dalam
11 — 3
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Hal 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor0027/Pdt.P/2019/PA.
34 — 20
Hal.9 dari 15 halberalih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnyaberdasarkan putusan pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena Kompilasi Hukum Islam harusdipedomani oleh ummat Islam di Indonesia dan dijadikan sebagai hukumterapan bagi Instansi Pemerintah tidak terkecuali Badan Peradilan Agamamaka dengan dicantumkannya anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islamtersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pengangkatan anak yangdilakukan oleh orangorang Islam adalah termasuk kewenangan
13 — 5
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangan administrasinegara.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan
12 — 7
tersebut cakap dan dewasa yang memberikanketerangan secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu kedua saksiPenggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;Menimbang, bahwa kedua saksi menjelaskan jika Penggugat danTergugat pernah membina rumah tangga bersama dan keduanya telahdikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak awal pernikahan rumah tanggakeduanya tidak harmonis, perselisihan dan pertengkaran sering terjadidisebabkan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ummat
11 — 6
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsigiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar perkawinan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelis Hakimberpendapat bahwa perkawinan
51 — 19
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangan administrasinegara.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan
13 — 2
perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasanyangat darurat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis di atas,dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancurberantakan, jika tetap dipertahankan akan menimbulkan kesusahan yang terusmenerus yang akan menimbulkan kemudharatan;Hal 11 dari 13 hal. put No.1124/Pdt.G/2018/PA.SkgMenimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam termasuk di dalamnya hukumperkawinan adalah untuk mencapai kemaslahan hidup ummat
9 — 5
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
15 — 5
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
22 — 9
Penggugat dan anakanak Penggugat bekerja sebagai tukang jahit, terhadap kebiasaan malasTergugat tersebut Penggugat pernah dipukuli Tergugat hingga memar hanyakarena Penggugat menegur dan meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan;Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sedemikianrapuh adalah siasia belaka, bilamana keadaannya tersebut terus dipaksakanatau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahirbatin bagi Penggugat, padahal Allah swt dan Rasul juga melarang ummat
13 — 7
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syariat Islam beruparukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangi perkawinan,sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqgiy adalah peraturan tambahan dengantujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar, tetapi tercatat padabuku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yangdiatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
13 — 5
TlbIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan akad atau ikatan yang mempunyaidimensi sakral
56 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
ada kekuasaannya dari pengusaha tersebut adalahtermasuk penyalahgunaan kekuasaan, jadi jelaslah bila Terdakwameminjamkan uang dari Bank Muamalat Indonesia Cab Medan kepadaOrang lain, serta menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Terdakwamerupakan kejahatan penyalahgunaan kekuasaan yang di dalam penafsiranunsur pemaksaan tersebut sudah termasuk bagian dari penyalahgunaanwewenang jabatan.11.Dari Aspek Rasa Keadilan Adilkah dibebaskan dari segala dakwaan, yangnyatanyata telah menggelapkan uang Ummat
dan masyarakat sebesarRp.1.870.635.340, (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratustiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dan tidak dapatmengembalikannya sampai saat ini, sungguh Putusan Judex Facti telahmencederai rasa keadilan bagi Ummat dan masyarakat yang uangnyadikelola oleh Bank Muamalat Indonesia.
26 — 11
Tlbtambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan akad atau ikatan yang mempunyaidimensi sakral antara Pemohon dan Pemohon II dan berimplikasi kepada hakdan kewajiban serta kepentingan hukum lain bagi para Pemohon yang diaturdalam peraturan