Firdaus Sukiman Ardhaliwa, selanjutnya Kantor CabangUtama Jakarta menyetorkan keuntungan kepada Kantor Pusat melaluiDirektur Keuangan ;10.Bahwa hasil dari keuntungan melaksanakan pengangkutan barangbarang11.milik KPU tersebut dipergunakan untuk membeli Kantor di kawasanperkantoran elit, Perkantoran Plaza Pasifik, Blok B1 No.1, Jalan BoulevardBarat Raya, Kelapa Gading, Jakarta 14240 atas keputusan RUPS PT.(Persero) Varuna Tirta Prakarsya.

Kalau operasional yang pertama bertanggungjawab adalah Direksi; kalau penguasa tertinggi RUPS, dan Direksi tentumempunyai kewenagan untuk melaksanakan apa yang menjadi tujuan danmaksud dari Korporasi tersebut, Direksi juga bisa wakil atau mewakili baik diluarmaupun didalam pengadilan ;Bahwa ketika ahli mengajar ahli apa bedanya hukum Publik dan Hukum Privat,pada prinsipnya yang melakukan penegakan pada Hukum Publik adalahNegara oleh karena itu melapor adanya peristiwa hukum itu bukan suatuperbuatan

dengan ketentuan Pasal 1 angka (5) dan Pasal 98 UU No. 40Halaman 19 Putusan No. 548/PDT/2018/PT.DKITahun 2007 menyatakan, bahwa Direksi merupakan organ perusahaan yangberwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan danuntuk kepentingan perseroan, mewakili perseroan, di dalam atau di luarpengadilan, dan dalam mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilanDireksi mempunyai kewenangan tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecualliditentukan lain oleh anggaran dasar atau keputusan RUPS

saham namun tetap menjaminkan tanah, danbangunan milik Jusuf Muliadi (Dalam Pailit) kepada Tergugat Il, tanpamelibatkan Jusuf Muliadi (Dalam Pailit) selaku pemilik tanah dan bangunan;Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut jelas mengabaikan faktapersidangan dan tidak memiliki landasan hukum, dikarenakan justrusebaliknya, berdasarkan bukti T.I4, T.I5 dan T.I6, Termohon Kasasi JusufMuliadi telah menjual sahamnya kepada salah satunya Pemohon Kasasi II.Dengan demikian, secara yuridis adalah wajar bila RUPS

PT.DKI11.12.13.14.ll nyata telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, sebagaimana diaturdalam Pasal 1865 KUH.PERDATA, dimana unsurunsurnya telah terpenuhi,yakni adanya suatu perbuatan, kemudian perbuatan tersebut jelas melawanhukum, adanya kesalahanyang dilakukan oleh para TERGUGAT, kemudianadanya kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT, dan adanya hubungankausalitas antara perbuatan dengan kerugian ;Bahwa unsur KESALAHAN (schuld, wongful act) dimana di dalam organperseroan adanya Direksi, Komisaris dan RUPS

GLOBAL ADVENTURE tidak pernah adapenjualan asset berupa kapal layar motor ZEN kepada Penggugatataupun kepada pihak lainnya dan di dalam RUPS juga tidak pernahada penjualan asset dan pelepasan saham kepada Penggugat;Halaman 25 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2019/PN Dps20. Bahwa terkait dengan poin angka 12 adalah tidak masuk akaldikarenakan kapal ZEN tersebut adalah milik PT.

Global Adventure, oleh karenanya untukmenentukan sah tidaknya isi akta tersebut, maka haruslah mengacu padaketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 91 UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Menimbang, bahwa Pasal 91 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas menentukan Pemegang saham dapat jugamengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semuapemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis denganmenandatangani usul yang bersangkutan

Sebagai Anggota Direksi bertanggung jawab secara keseluruhanatas kebijakankebijakan kKeuangan sesuai keputusan Direksi sertaefektifitas dan efesiensi fungsifungsi kKeuangan di pusat korporatdirektorat kelompok usahan keuangan dan unit usaha, utamanyapencapaian sasaran kinerja operasional direktorat keuangan denganukuran kinerja terpilih yang ditetapbkan dalam RUPS, persetujuanRKAP, misalnya realisasi pendanaan eksternal proyek investasi,ketetapan waktu penyajian laporan keuangan tahunan udited,efektifitas

Pertamina (Persero) kepadaMenteri BUMN selaku RUPS PT.

UndangundangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasdinyatakan bahwa:Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarPengadilan;Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang,yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggotaDireksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar;Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidakbersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undangundang ini,anggaran dasar, atau keputusan RUPS

;Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidakboleh bertentangan dengan ketentuan Undangundang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan;8 Bahwa ketentuan tentang kewenangan Direksi BUMNsecara khusus telah ditetapkan di dalam UndangundangNomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha MilikNegara (UUBUMN) yakni dalam Pasal 1 poin 9 yangmenyebutkan bahwa: Direksi adalah organ BUMN yangbertanggung jawab atas pengurusan BUMN untukkepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakilikepentingan BUMN baik di dalam

Urumuka Tahap III dan Mamberamo Tahap II;Bahwa ketika ada kegiatan di Timika, saksi melihat kontrakan dari perusahaanyang terdapat banyak alatalat seperti bor, terkait hasil pemeriksaan BPK saksimengetahui rekomendasi BPK setelah disampaikan oleh JANNES JOHANKARUBABA;Bahwa saksi melihat dalam dokumen kontrak yang ditunjukkan ADITYA dari BPKyang terdapat dokumen menunjukkan bahwasannya BARNABAS SUEBU selakupemegang saham dari PT KPlJ dan saksi tidak mengetahui PT KPlJ telahbeberapa kali melakukan RUPS

KPlJ sudah mengalami beberapa kalimelakukan perubahan RUPS ;e Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa pada Tahun 2010 untuk pekerjaanUrumuka dan Mamberamo dalam melakukan pelelangan tidak melalui LPSE;e Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengarahkan agar pelaksanaanproyek PLTA Paniai dan Sentani, Urumuka dan Memberamo di menangkan olehPT. KPld ;Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;10.

kembali atas biayanya sendiri apakah pekerjaan PT Indra Karyaini benar atau tidak karena nantinya PT Freeport Indonesia yang akanmembeli listrik yang dihasilkan, PT Freeport Indonesia menggunakankonsultan internasional Montgomery Watson untuk mengecek tersebut.Hasilnya yang Terdakwa pernah dengar bahwa konsultan internasional itumembenarkan hasil dari PT Indra Karya;Bahwa terkait deviden, Terdakwa ditelepon oleh LA MUSI DIDI yangmengatakan ada pembagian deviden, lalu Terdakwa menjawab apakah inihasil RUPS

dan dikatakan oleh LA MUSI DIDI sudah hasil RUPS, tapi LAMUSI DIDI tidak menyebutkan jumlah nominal berapa deviden untukTerdakwa.

Mahkota Citra Lestari memproses ada bahanyang diolah dan mencampur bahan kimia, mengganti kemasan(overpacking), sebagai distributor pelembut kain dan pewarna kain;Halaman 45 dari 83 Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2019/PN SktBahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa memimpin jalannyaperusahaan, selain itu Terdakwa juga mencari order karena perusahaanbelum memiliki tenaga pemasaran, terhadap tugas dan tanggungjawabTerdakwa sebagai Direktur Terdakwa bertanggungjawab kepada DewanDireksi ketika RUPS (Rapat Umum

Kepala Produksi : Kasmungi Riyadi;Bahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa memimpin jalannyaperusahaan, selain itu Terdakwa juga bertugas mencari order karenaperusahaan belum memiliki tenaga pemasaran, terhadap tugas dantanggungjawab Terdakwa sebagai Direktur Terdakwa bertanggungjawabkepada Dewan Direksi ketika RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);Halaman 54 dari 83 Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2019/PN SktBahwa jin yang dimiliki Terdakwa antara lain adalah SIUP, HO, TDP,SPPL untuk UKLUPL belum memiliki baru

Secara Internal, efektif berlaku sejak tanggal Keputusan RUPS diambil,kecuali RUPS menentukan secara tegas kapan mulai efektif berlaku,2.

diberikan kepada kreditorpemegang MCBA yang dalam jangka waktu 3 bulan setelah Tanggal Efektif telahmenyerahkan kepada Perseroan rekening penerimaan atas nama kreditor tersebutuntuk menerima Saham Baru;b) Khusus untuk konversi MCBB, penerbitan Saham Baru tahap pertama dilakukandalam jangka waktu 3 bulan setelah Perseroan memperoleh persetujuan RUPSPerseroan atas penerbitan MCBB tersebut dan Saham Baru diberikan kepadakreditor pemegang MCBB yang dalam jangka waktu 3 bulan setelah tanggalpersetujuan RUPS

pemegang MCBA yang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelahTanggal Efektif telah menyerahkan kepada Perseroan rekening penerimaan atasnama kreditor tersebut untuk menerima Saham Baru;b) Khusus untuk konversi MCBB, penerbitan Saham Baru tahap pertama dilakukandalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Perseroan memperoleh persetujuanRUPS Perseroan atas penerbitan MCBB tersebut dan Saham Baru diberikankepada kreditor pemegang MCBB yang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelahtanggal persetujuan RUPS

&Rekan9 Laporan Auditor Independen atas Laporan 1 (satu) Foto CopyKeuangan PT POS Indonesia Persero untuk bukutahun yang berakhir 31 Desember 2004 dan2003.10 Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin Wilpos IV 1(satu) Foto copyJakarta Tahun 2005 buku11 Rencana kerja dan anggaran perusahaan PT Pos 1 (satu) Foto copyIndonesia tahun 2005 hasil Rups tg 27 Januari buku200512 Laporan Keuangan Interim Wilpos IV Jakarta 1 (satu) Foto Copy10000 Tahun 2006. bukuSURAT EDARAN DAN AKTE1 Akta Notaris SUTJIPTO, SH Tanggal

HASANUDDIN, MSc.& Rekan1 (satu) bukuFoto Copy Laporan Auditor Independen atas LaporanKeuangan PT POS Indonesia Persero untuktahun yang berakhir 31 Desember 2004 dan2003.1 (satu) bukuFoto Copy 10Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin Wilpos IVJakarta Tahun 20051(satu) bukuFoto copy 94 11 Rencana kerja dan anggaran perusahaan PT Pos1 (satu) buku Foto copyIndonesia tahun 2005 hasil Rups tg 27 Januari 200512 Laporan Keuangan Interim Wilpos IV Jakarta 1 (satu) buku Foto Copy10000 Tahun 2006.SURAT EDARAN DAN

HASANUDDIN, Msc. & Rekan1 (satu) bukuFoto Copy Laporan Auditor Independen atas LaporanKeuangan PT POS Indonesia Persero untuk tahunyang berakhir 31 Desember 2004 dan 2003.1 (satu) bukuFoto Copy 10Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin Wilpos IVJakarta Tahun 20051(satu) bukuFoto copy 11Rencana kerja dan anggaran perusahaan PT PosIndonesia tahun 2005 hasil Rups tgl 27 Januari20051 (satu) bukuFoto copy 1 (satu) buku 126 12Laporan Keuangan Interim Wilpos IV Jakarta10000 Tahun 2006.

No. 14 PK/Pid.Sus/2012 Indonesia tahun 2005 hasil Rups tg 27 Januari2005buku 12 Laporan Keuangan Interim Wilpos IV Jakarta10000 Tahun 2006.1 (satu) buku Foto Copy SURAT EDARAN DAN AKTE 1Akta Notaris SUTJIPTO, SH Tanggal 7 Februari2006 berisi Pernyataan Keputusan Pemegang SahamPerubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan(Persero) PT Pos Indonesia1 (satu)bendelFoto Copy Surat Edaran Nomor SE68/DIRUT/0805 tentangKebijakan Pengendalian Pelaksanaan PenyesuaianSasaran RKAP 20051 (satu)bendelFoto copy

Sebagaimanaakta perubahan terakhir Nomor: 03, tanggal 05 November 2015,tentang Berita Acara RUPS Perseroan Terbatas PT. Pondok LaksanaHal 2 dari 49 him, Put No. 3870/Pdt.G/2019/PA.SbyIndah Permata, yang dibuat dihadapan Notaris Vivi Soraya, S.H.Notaris di Surabaya,2.

;Bahwa Penggugat pernah menanyakan tentang lahan milik Penggugatsecara lisan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dan dijawabhanya secara lisan;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyangkal dalildalil gugatanPenggugat, di persidangan Tergugat telah pula mengajukan buktibukti suratberupa :1.Fotocopy Akte Berita Acara Rapat PT Cahaya Energi Mandiri Nomor 11tertanggal 17 April 2014 (salinan) & Surat Kuasa, diberi tanda T1;Fotocopy Akte Pernyataan Keputusan Di luar Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

bertanggungjawab penuh ataspengurusan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sertamewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai denganketentuan anggaran dasar dan Pasal 98 ayat (1) Direksi mewakili perseroanbaik di dalam maupun diluar Pengadilan, dan Pasal 98 ayat (3) kKewenangandireksi untuk mewakili perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahtidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UndangUndang ini, Anggaran Dasar, atau Keputusan RUPS

Organ Pembina dalam yayasan dapatdisamakan dengan organ RUPS Perseroan Terbatas (rapat umumpemegang saham).

Organ Pembina dalam yayasandapat disamakan dengan organ RUPS Perseroan Terbatas (rapat umumpemegang saham).

oleh PTTOBU, maka PENGGUGAT seharusnya mengajukan gugatan terhadapPT TOBU, bukan terhadap TERGUGAT, sebagaimana ketentuan Pasal61 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (Selanjutnya disebut UU PT).Pasal 61 ayat 1 UU PT:Halaman 48 dari 96 Halaman Putusan 247/PDT/2020/PT DKISetiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapPerseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karenatindakanPerseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagaiakibat keputusan RUPS

Seandainya punPENGGUGAT merasa dirugikan akibat pengambilalinan utang TURUTTERGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT seharusnya mengajukangugatan terhadap PT TOBU, bukan terhadap TERGUGAT, sebagaimanaketentuan Pasal 61 ayat (1) UU PT.Pasal 61 ayat 1 UU PT:Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapPerseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakanPerseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagaiakibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.80.

No. 78/Pid.B/2018/PN Sktperusahan ini mempunyai suara untuk menyampaikan pendapatnya danbukannya malah diam;Menimbang, bahwa dari awalpun sebetulnya terdakwa sudah paham danmengetahui bahwa pengelolaan perusahaan ini tidaklah benar karena ketikapembentukan Perusahan aquo dewan Direksi didalam penyetoran nilai sahamnyahanya perfoma atau pura pura saja, didalam Perusahaan ini tidak ada AD/ARTsebagai landasan kerja dan arah Perusahaan, didalam Perusahaan tidak pernahada RUPS ditambah pula menurut keterangan

laporan keuangan yangdikelola oleh Direktur Keuangan tidak terbuka, pada hal dewan Direksi bertemudan rapat hampir setiap minggu maka dari hal seperti ini menurut hemat MajelisTerdakwa sadar kebijakan Direktur Utama tidak benar dan telah menjadikanterdakwa dianggap turut serta melakukan dan berkehendak, menyetujui akansemua kebijakan kebijakan yang diambil oleh Direktur Utama tersebut karenalogikanya apabila terdakwa tidak setuju akan kebijakan dari Direktur Utamatentunya terdakwa akan meminta RUPS

apabila memang terdakwamasuk dalam jajaran direksi perusahan ini terdakwa mempunyai suara untukmenyampaikan pendapatnya bukannya malah diam, karena dari awalpunsebetulnya terdakwa sudah paham dan mengetahui bahwa pengelolaanperusahaan ini tidaklah benar karena diawali ketika pembentukan Perusahanaquo dewan Direksi didalam penyetoran nilai sahamnya hanya perfoma ataupura pura saja, didalam Perusahaan ini tidak ada AD/ART sebagai landasan kerjadan arah Perusahaan , didalam Perusahaan tidak pernah ada RUPS

ditambahpula menurut keterangan terdakwa laporan keuangan yang dikelola oleh DirekturKeuangan tidak terbuka, pada hal dewan Direksi bertemu dan rapat hampir setiapminggu maka dari hal seperti ini menurut hemat Majelis telah menjadikan terdakwadianggap turut serta melakukan dan berkehendak, menyetujui akan semuakebijakan kebijakan yang diambil oleh Direktur Utama tersebut karena logikanyaapabila terdakwa tidak setuju akan kebijakan dari Direktur Utama tentunyaterdakwa akan meminta RUPS dan apabila