Ditemukan 735 data
37 — 11
sudah terjual, penggugat yangmemberitahukan saksi pada saat saksi membonceng penggugat, penggugat yangmengambil sebagian uang hasil penjualan rumah.Bahwa saksi tidak tahu dimana letak rumah panggung, saksi tidak tahu siapa yangmenjual rumah panggung, saksi tidak tahu siapa pembeli rumah panggung dansaksi tidak tahu berapa harga penjualannya.Bahwa selain rumah panggung tersebut, saksi tidak tahu sawah sawah yangdisengketakan penggugat dan tergugat.2. xxx (saksi kedua), telah memberikan keterangan dibah
8 — 0
kesimpulan yang pada pokoknya tetappada pendiriannya ingin bercerai dari Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan int maka ditunjuk hal ihwal yangtercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkandari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatelah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah dibah
8 — 1
dengan Undangundang No. 50 tahun 2009, memerintahkan kepada Panitera PengadilanAgama Bondowoso untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetapkepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat danTergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugatdilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah dibah
10 — 1
lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun pihaknya telahdipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan ;Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka upayaperdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun meskipun demikian MajelisHakim di persidangan tetap mengupayakannnya sesuai ketentuan pasal 82 ayat 4Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah dibah
6 — 0
474.2/08/406.073/2012 tertanggal 11 Januari 2012, maka permohonan ceraiPemohon dapat diperiksa lebih lanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas para pihak yangdiperkuat dengan bukti P.2 bahwa Pemohondan Termohon samasama pendudukdesa Wonocoyo Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, namun Termohonberdasarkan bukti P.3 adalah telah pergi meninggalkan dan tidak deketahuikeberadaanya secara pasti maka sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) dan(2) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989, yang dibah
17 — 3
No. 217/Pdt.G/2013/PA.Bkls.telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat(2) UndangUndang Nomor Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanyadapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dibah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, makadiperintahkan
29 — 9
telahterbukti dan memenuhi unsur pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf fKompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telahdidasarkan kepada alasan serta bukti yang cukup, makapermohonan Pemohon agar kepadanya diberi izin untukmengucapkan ikrar talak satu raji atas diri Termohonsudah sepatutnya dikabulkan, sesuai dengan ketentuanPasal 70 Undangundan Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dantelah dibah
11 — 1
diubah dengan Undang12undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun2009, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinyamemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sintang untuk mengirimkan salinan putusanint yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudoleh pasal tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dibah
43 — 10
kedua atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untukmenyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yangyang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta KantorUrusan Agama Kecamatan tempat permikahan mereka dilangsungkan untuk dicatatdalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dibah
8 — 3
Nomor : NOMOR PERKARAPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Nomor 3tahun 2006 dan telah dibah pula dengan Undang Undang Nomor 50tahun 2009, Pengadilan Agama Depok berwenang untuk mengadiliperkara ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehatiPenggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugattetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ceraiterhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugatdengan Tergugat dari Februari 2008 sering terjadiperselisihan
7 — 0
maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatelah diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan makaupaya damai melalui mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapatdilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara MajelisHakim mencukupkan didalam setiap persidangan, upaya damai mana oleh MajelisHakim dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dibah
71 — 35
Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi KartuTanda Penduduk merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yangberwenang yang isinya menerangkan bahwa Pemohon Konvensi tinggal diwilayah Kabupaten Buleleng sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (3)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dibah denganUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 dan isinya tidak dibantah olehTermohon Konvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo.
Pasal 34 ayat (4) dan (5) UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 sebagaimana telah dibah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang isinyamenerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telahmenikah secara sah dan resmi serta isinya tidak dibantah oleh TermohonKonvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo.
23 — 5
., maka PaniteraMahkamah Syariyah Lhokseumawe diperintahkan untuk mengirimkanSsalinan penetapan ikrar talak kepada PPN/KUA Kecamatan tempat tinggalPemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untukdicatat dalam daftar yang disediakan ;Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah dibah lagidengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009, kepada Pemohondibebankan
14 — 3
acara sidang dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukupmenunjuk kepada berita acara sidang tersebut;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dandiaujukan oleh oleh orang yang beragama islam maka sesuai denganketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan undangundang Nomor 3 tahun2006 dan telah dibah
15 — 2
Rantauprapatmengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan PangkatanKabupaten Labuhanbatu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Bilah Hilr Kabupaten Labuhanbatu untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu ;Halaman ke9 dari 11 halaman Putusan No. 0447/Pat.G/201 7/PA.Rap.Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dibah
15 — 1
Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 Majelis Hakim secaraex Officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Salatiga untukmengirimkan salinan putusan ini yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalamamar putusan di bawah ini ;Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah merupakan bidang perkawinan,maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah dibah
8 — 4
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumiIslam oleh karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan terbukti sehingga menuruthukum harus di kabulkan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, yang dibah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006, yang diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undangundang nomor 7 tahun 1989, makaMajelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong
10 — 1
bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka MajelisHakim perlu menetapkan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas dihubungkan dengan bukti bahwa Tergugat setelah akad nikah adamengucapkan sighat taklik talak, maka Majelis Hakim telah cukup memperolehalasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, seperti yangtelah dibah
14 — 3
dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukupmenunjuk kepada berita acara sidang tersebut;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon danPemohon Il adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dandiaujukan oleh oleh orang yang beragama islam maka sesuai denganketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan undangundang Nomor 3 tahun2006 dan telah dibah
13 — 5
sepanjang mengenai kompetensi relatif, Majelis Hakim berpendapat bahwaPengadilan Agama Nabire berwenang untuk memeriksa perkara im, hal ini sesuai denganPasal 66 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 142 R.Bg) ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1 dan 4) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dibah