Ditemukan 6290 data
289 — 177
Ship Partiuclar ;10.RUPS dari perusahaan BINA BAHARI MAKMUR ;Menimbang, bahwa berdasarkan dokumendokumen yang diajukanTergugat kepada Penggugat pada saat transaksi jual beli atas objeksengketa teresbut, Kapal Cargo MV Eagle Prestige adalah hak milikTergugat. ;10.Berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim Pada PutusanNo.33/PDT.G/2013/ PN.BTM yang telah berkekuatan hukum tetap, Tergugattegaskan bahwa Kapal MV.
164 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1004 K/Padt/2015Bahwa ijin komisaris yang ada hanyalah untuk menjaminkan tanahtanah tersebut kepada Tergugat V, bukan untuk menjual;Bahwa selain itu, Tergugat Il diangkat sebagai Direktur Utama PT IKJberdasarkan RUPS pada tanggal 23 Juni 1998 yang ternyata dalamAkta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 34, tanggal 23 Juni 1998,dibuat dihadapan Djedjem Widjaja, S.H., M.H., Notaris di Jakarta,Tergugat Il diangkat sebagai Direktur Utama dan Penggugat, EddyYuwono, sebagai Wakil Direktur, dengan masa
192 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENHUMHAM RI Nomor AHU11414.AH.01.02 Tahun 2008tanggal 10 Maret 2008 tentang Persetujuan Akta PerubahanAnggaran Dasar Perseroan;Fotokopi Legalisir Salinan RUPS Nomor 4 tanggal 04 Januari2008;SK. MENHUMHAM Nomor AHU46639.40.22.2014 tanggal 12Desember 2014 tentang Penerimaan Pemberitahuan PerubahanData Perseroan PT.
MENHUMHAM RI Nomor AHU11414.AH.01.02 Tahun 2008tanggal 10 Maret 2008 tentang Persetujuan Akta PerubahanAnggaran Dasar Perseroan;206) Fotokopi Legalisir Salinan RUPS Nomor 4 tanggal 04 Januari2008;207) SK. MENHUMHAM Nomor AHU46639.40.22.2014 tanggal 12Desember 2014 tentang Penerimaan Pemberitahuan PerubahanData Perseroan PT.
Menhumham RI Nomor AHU11414.AH.01.02 tahun 2008tanggal 10 Maret 2008 tentang Persetujuan Akta PerubahanAnggaran Dasar Perseroan;Fotokopi Legalisir Salinan RUPS Nomor 4 tanggal 04 Januari 2008;SK. Menhumham Nomor AHU46639.40.22.2014 tanggal 12Desember 2014 tentang Penerimaan Pemberitahuan PerubahanData Perseroan PT.
486 — 174
BPR LPK PANCORAN MAS, strukturorganisasinya adalah sebagai berikut: RUPS Dewan Pengawas ASEP DADAN SURYA DARMA, ST Direktur Utama BACHRUM SURAATMAJA Direktur EKA SUGIAWAIBAWA SPI IMAN WAHYUDI Halaman 109 dari 259 halaman Putusan Nomor 94/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg Kabag Kredit HRD KOSASIH RUDI HERMAWAN Bagian Dana Bagian Kredit Bagian DAN Admin danUmumIKBAL RAMADHAN FYNA AR ISTIKANURUL FAQIH NOVIANI SRI ERLINA Tugas dan Fungsi saksi selaku direktur operasional di PD.
BPR LPK PANCORANMAS berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 21 Julitahun 2011 tentang pengangkatan Dewan Pengawas PD.BPRLPK PANCORAN MASdi Kabupaten Bogor yang ditandatangani oleh para pemegang saham. kemudian padatanggal 18 Juni 2014 saksi ditunjuk kembali sebagai Dewan Pengawas berdasarkanhasil RUPS tentang Perpanjangan Masa Jabatan Dewan Pengawas dan pada tanggal02 Juni 2017 saksi ditunjuk kembali sebagai Dewan Pengawas berdasarkan hasil RUPStentang Perpanjangan Masa Jabatan
Pada saat itu Saksi BUNYAMIN akan melakukan pembayaran namunsampai saat ini tidak ada itikad baik untuk penyelesaian pinjaman. selain itu saksi jugamelaporkan permasalahan tersebut ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan parapemegang saham; Bahwa atas RUPS, maka pada bulan Juni 2017, Terdakwa bersama H. EKASUGIAWIBAWA diberhentikan dari jabatannya dan dikeluarkan dari PD. BPR LPKPANCORAN MAS.Bahwa atas keterangan saksi ASEP DADAN SURYA DARMA, terdakwa tidak merasakeberatan dan membenarkannya.8.
139 — 55
Akta yang dibuat oleh notaris (akta relaas atau akta pejabat); Yaitu aktayang dibuat oleh notaries memuaturaian dari notaries suatu tindakanyang dilakukan atas suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan olehnotaris, misalnya akta berita acara/risalah rapat RUPS suatu perseroanterbatas, akta pencatatan budel, dan lainlain.b.
ALBERT HANY KALOH
Termohon:
1.Jaksa Agung Republik Indonesia
2.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO
117 — 91
BankSulutgo dapat mengajukan keberatan melalui RUPS atau bahkanmengajukan gugatan perdata terhadap dewan komisaris atau dewandireksi. Apalagi berdasarkan aturan dalam perseroan terbatas, labarugi Suatu perseroan (in casu PT. Bank Sulutgo) bukan dihitung atassatu atau dua transaksi semata, tetapi dihitung dalam satu tahun(Pasal 66 ayat 1 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007).
108 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
DAB memiliki kelebihan pembayaran Rp. 47.960.321,Kemudian berdasarkan hasil RUPS PT. Bina Mitra Persada pada bulan Maret 2001,Bapak Handoko menyerahkan saham di PT. Bina Mitra Persada sebesar 10% sahamdi PT. Bina Mitra senilai Rp.600.000.000, Dikarenakan PT.Dwimas Andalan Balisudah tidak memiliki hutang dengan PT.Bina Mitra, maka PT.
Terbanding/Tergugat I : Ny. ATIKAH
Terbanding/Tergugat II : Tn. SUNARYA
Terbanding/Tergugat III : Ny. ASMARA
Terbanding/Tergugat IV : Ny. Hj. ESIH SUKAESIH,
Terbanding/Tergugat V : Ny. ULAN WULANSIH
Terbanding/Tergugat VI : Ny. MARYATI
Terbanding/Tergugat VII : Tn. SUPARMAN
Terbanding/Tergugat VIII : DANI MARDANI,
Terbanding/Tergugat IX : Nn. HENI SUHAENI,
Terbanding/Tergugat X : CECEP SUHENDAR,
Terbanding/Tergugat XI : Nn. DEDEH SUPRIATIN
Terbanding/Tergugat XII : Ny. SUMARNI,
Terbanding/Tergugat XIII : Ny. SUMARNI,
Terbanding/Tergugat XIV : Tn. HARI SUDARMADI
Terbanding/Tergugat XV : Tn. AMAR
Terbanding/Tergugat XVI : Tn. MIMIN SUPRIATNA
Terbanding/Tergugat XVII : Tn. OOM JUHANA
Terbanding/Tergugat XVIII : Tn. ADE KOSWARA
Terbanding/Tergugat XIX : Ny. IMAS SURYATI
Terbanding/Tergugat XX : Ny. EEM
Terbanding/Tergugat XXI : Ny. NUR
Terbanding/Tergugat XXII : Ny. NUR sebagai wali dari Moch Bill
240 — 346
Perusahaan JawatanKereta Api tersebut di atas diterbitkan pada tanggal 11 Juni 1988 ;Bahwa tanah Obyek Perkara aquo telah tercatat sebagai AsetNegara (Vide : Bukti TT112, Bukti TT113 dan Bukti TT114) dan sampaisaat ini tidak pernah ada Persetujuan Menteri Keuangan ataupunMenteru BUMN sebagai Rapat Umum Pemegang Sahan (RUPS) untukmelepaskan tanah Obyek perkara aquo kepada pihak manapun ;Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa tanah obyek perkaraaquo adalah milik PT.
84 — 46
diajukan dan ditandatangani oleh DirekturUtama PT JASUKA BANGUN PRATAMA, atau setidaktidaknyaberdasarkan Rapat Direksi atau Rapat Umum Pemegang SahamPT JASUKA BANGUN PRATAMA, sebagaimana ditentukandalam Pasal 92 ayat (5) UU No. 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas berbunyi :Halaman 90 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUNJKTDalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih,pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antaraanggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS
Selanjutnya Pasal 92 ayat 6 UU No. 40 tahun 2007 berbunyi :Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidakmenetapkan, pembagian tugas dan wevenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi 1.3.Bahwa dengan demikian, terbukti berdasarkan ketentuan Pasal 92ayat (5) dan (6) UU No. 40 tahun 2007 bahwa tugas dan wewenang.Sdr.
Terbanding/Penggugat : PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor
Terbanding/Turut Tergugat II : TIM KURATOR KSP PANDAWA MANDIRI GROUP
148 — 70
Misalnya adalah akta berita acara/risalah rapat RUPS suatuperseroan terbatas, akta pencatatan budel, dan lainlain; Akta yang dibuat di hadapan notaris/akta pihak (akta parti), yaituakta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraian dari apa yangditerangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadapkepada notaris, misalnya perjanjian kredit, dan sebagainya;Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka jelaslah Akta JaminanFidusia merupakan akta pihak (akta parti/) sehingga haruslah dibuatdihadapan
Misalnya adalahakt aberita acara/risalah rapat RUPS suatu perseroanterbatas, akta pencatatan budel, dan lainlain; Akta yang dibuat di hadapan notaris/akta pihak (akta parti),yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraiandari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihakyang menghadap kepada notaris, misalnya perjanjian kredit,dan sebagainya;Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka jelaslah AktaJaminan Fidusia merupakan akta pihak (akta parti) sehinggaharuslah dibuat dihadapan
59 — 17
dengan tidak mempengaruhi kedudukan hukum45 maupun kewajibankewajiban PENGGUGAT selaku penjual danTERGUGAT selaku Pembeli, hal mana yang dibuat dalam keadaanPaksaan dengan tanpa adanya persetuan TERGUGAT danTERGUGAT Il, dan tidak dalam kapasitas hukum TERGUGAT Illmewakili dan bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT danTERGUGAT II, quodnon, atas pelimpahan hutang TERGUGAT ataupun TERGUGAT II pun selaku badan hukum Perseroan Terbatasseyogyanya harus dilakukan dengan akta otentik yang disetujuidalam RUPS
509 — 229
ISM), dengan Nomor Akta Pendirian No. 02,tertanggal 05 Oktober 2010, yang dibuat dinadapan Notaris ZACHARIASOMAWELE, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahansesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Republik Indonesia Nomor : AHU09377.AH.01.01.Tahun 2011Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas, tertanggal 23Februari 2011 dan selanjutnya telah dilakukan perubahan berdasarkanAkta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS
226 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini tentu masih sejalan dengan maksud Pasal 24 ayat (1)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,namun karena telah bertransformasi menjadi kekayaan negara yangdipisahkan dalam bentuk saham, maka pengalihannya kepada BUMNatau Perseroan Terbatas lain dalam bentuk PMN (jual beli saham ataupengambilalinan) berada di lapangan hukum privat, maka tidak perlu lagipersetujuan lebih lanjut dari DPR melalui mekanisme APBN melainkancukup dengan keputusan RUPS/Menteri.
197 — 81
Bahwa pengurusnya adalah :Direktur Utama : BON WEN FONG.Hal. 20 Putusan No 1354/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst.Direktur : LEE KAH CHOO KAREN.Direktur : ANTONIUS TANADL.Bahwa di dalam anggaran dasar yang mewakili urusan keluar dan kedalam adalah semua direktur karena dalam Angaran Dasar, pernah sayabaca hanya disebutkan Direktur.Bahwa tugas saksi sebagai komisaris adalah mengawasi dan memberikannasehat mengenai jalannya perusahaan urusan ke dalam dan keluar danmengawasi jalannya RUPS tahunan.Bahwa sepengetahuan
Sahat Maringan Nababan
Tergugat:
1.PT. Elnusa Petrofin
2.PT. ALAM INSAN FORTUNA
3.PT. PERTAMINA
117 — 36
dariTergugat 1.UndangUndang 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) padaPasal 1 angka 1 menyebutkan :Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badanhukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian,melakukan kegian usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalamsaham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UndangUndanginiserta peraturan pelaksanaannya.Kemudian Pasal 1 ayat 2 menyatakan Organ Perseroan adalah RapatUmum Pemegang Saham (RUPS
199 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
Copy Notulen RUPS PT.LJU 191020014. Copy Salinan Akta PKR PT.LJU No.10 221120015. Copy Keputusan MENKEH R.INo.C10890 10061999HT.01.04.TH.996. Copy Data Akta Perubahan AD Perseroan 161219987. Copy Salinan Akta Perbaikan No. 92 161219988. Copy Salinan Akta Berita Acara Rapat No.47 060319989. Copy Salinan Risalah RapatNo.115 1807199110. Copy Salinan Akta PT.Limec No.45 1806197311. Copy KTPKTP12. Copy NPWP No. 1.313.973.8001 a.nPT.LJU13. Copy NPWP No.4.050.261.9001 a.nStephanus14.
284 — 246 — Berkekuatan Hukum Tetap
PPdijadwalkan kembali pertemuan tanggal 3 Mei 2011, namun, pertemuantersebut tidak dapat terpenuhi karena berbarengan dengan jadwalpelaksanaan RUPS Termohon PKPU, sehingga diperlukan penyesuaiandan kesepakatan waktu pertemuan selanjutnya;. Melaporkan hasilhasil pertemuan tersebut di atas sekaligus memintabantuan Pengurus PKPU untuk mengarrange waktu pertemuan denganPengurus PT. PP dapat terlaksana;. Mengirimkan surat resmi kepada PT.
ISM), dengan Nomor Akta Pendirian No. 02,tertanggal 05 Oktober 2010, yang dibuat dihadapan Notaris ZACHARIASOMAWELE, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahansesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Republik Indonesia Nomor : AHU09377.AH.01.01.Tahun 2011Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas, tertanggal 23Februari 2011 dan selanjutnya telah dilakukan perubahan berdasarkan AktaPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS
245 — 76
Dalam pasal pasal tersebut berisi tentangpembubaran perseroan dimana pengadilan haruslah menunjuk likuidatornya.Telah ternyata dalam perkara ini petitum dalam gugatan Penggugat tidakmeminta adanya penunjukan likuidator maka Majelis tidak menunjuk likudator.74Kalau memang perseroan ini bubar maka RUPS dapat menunjuk sendirilikuidatornya bilamana diperlukan dan membubarkan diri.pembubaran perseroanterbatas mengandung konsekwen perseroan tersebut sudah tidak dapat melakukanperbuatan hukum hanya mengurus
137 — 19
DULANG MARTAPA, selaku DirekturUtama, berdasarkan Akta Notaris Nomor 13 tanggal 24 Nopember 2014tentang Berita Acara RUPS, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris SisiliaBuchari, S.H., yang memberikan kuasa kepada ERWIN LUBIS, S.H.,AdvokatPengacaraPenasihat Hukum 7 Konsultan Hukum pada KantorHukum ERFIN J.