Ditemukan 16366 data
33 — 1
perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuaidengan Perma Nomor Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 danpasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian aquo dipandang sebagai Tasrih
61 — 11
keterangan saksisaksi sebagaimana tersebut diatas, maka telahternyata bahwa adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon danTermohon dan telah mengakibatkan rumah tangganya retak dan tidak bisamencapai rumah tangga yang sakinah (tenteram), mawaddah (saling mencintal)dan rahmah (saling menyayangi) sebagaimana yang diharapkan oleh AlQuranSurat ArRum ayat 21 dan UndangUndang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974,maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bawean rumah tangga sepertiini sebaiknya adalah tasrih
58 — 6
perceraian telah terbukti sesuai denganpasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuaidengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2)UndangUndang nomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), makadalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih
57 — 17
RepublikIndonesia Nomor 1 tahun 2008 telah ditempuh tetapi tidakberhasil ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sudahberusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkarasebagaimana dimaksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor9 tahun 1975 jo pasal 82 Undangundang Nomor 7 tahun1989 tetapi juga tidak berhasil =;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebutdalam perkara a quo Pengadilan Tinggi Agama berpendapat,perceraian dipandang lebih baik untuk menentukankehidupan berikutnya yang dianggap Tasrih
20 — 10
perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patutdapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalahmengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini.Mudahmudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi merekapasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itudiperoleh ketenangan dan kedamaian;Menimbang, bahwa dengan melihat fakta dalam rumah tanggaTerbanding dengan Pembanding tersebut, maka dalam hal ini perceraiandipandang lebih baik atau dianggap sebagai Tasrih
33 — 20
Mudahmudahan(sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan laindalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperolehketenangan dan kedamaian.Menimbang, bahwa dengan melihat fakta rumah tangga Pembandingdengan Terbanding tersebut, maka dalam hal ini perceraian dianggapsebagai Tasrih bi Ihsan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan teruraidiatas serta segala apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis HakimTingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwatuntutan
18 — 10
terbukti sesuai dengan Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 3layat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih
17 — 9
Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 2008 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih
22 — 6
perselisihan secaramengirim kabar maupun mengirim nafkah kepada Penggugatdan sudah pisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun lamanya Menimbang, bahwa runmmh tangga seperti Penggugat danTergugat tidak akan bisa mencapai rumah tangga yangsakinah (tenteram), mawaddah (saling mencintai) danrahmah (saling menyayangi) sebagaimana yang diharapkan olehAlQuran Surat ArRumayat 21 dan UndangUndang Perkawin anNonor 1 tahun 1974, maka menurut Miyjelis Hakim PengadilanAgama Bawean rumah tangga seperti ini sebaiknyaadalah tasrih
15 — 1
maka merupakansuatu. perkosaan terhadap Hukum dan Moral, jika memaksakanPenggugat dengan Tergugat sebagai Suami Isteri yang hidup dalamrumah tangga dengan kehidupan interpersonal yang sudah tidak lagiterkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam berumah tanggasebagaimana diamanatkan dalam Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dandalam pasal 1 Undang undang No. 1 Tahun 1974, sehinggaPenggugat berpendapat bahwa Perceraian dipandang lebih baik untukmenentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai TASRIH
28 — 13
Hakim Ketua Majelis HARRY GINANJAR,SH dan HARRIES KONSTITUANTO,SH,Mkn masingmasing sebagai HakimAnggota dengan dibantu oleh A.M TASRIH,SE sebagai Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin, dan dengan dihadiri oldh MUGIONO KURNIAWAN,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, dan terdakwa.HAKIM KETUA MAJELISHERU KUNTJORO, SH. 1314HAKIMHAKIM ANGGOTAANGGOTAHARRY GINANJAR, SHKONSTITUANTO,SH,MknPANITERA PENGGANTI A.M TASRIH,SEHAKIMHAKIMHARRIES
39 — 19
TASRIH, S.E.Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriBatulicin, dihadiri oleh HANINDYOBUDIDANARTO, S.H.,M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin,serta dihadapan Terdakwa;HAKIM ANGGOTAZeHAKIM KETUA SIDANG23(AGUNG SULISTIONO,S.H.) (HERU KUNTJORO, S.H.,M.H.)(DEVITA WISNU WARDHANTL, S.H.)PANITERA PENGGANTI(A.M. TASRIH, S.E.)
25 — 15
Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintan Nomor 9 tahun 1975dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian dipandanglebin baik atau dianggap sebagai Tasrih bi Insan dan secara yuridis gugatancerai Terbanding dapat dikabulkan;Hal. 6 dari 8 hal. Put.
14 — 3
Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo.UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) sertaPasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidakberhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian a quo dipandangsebagai Tasrih bi ihsan, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islamyang terdapat dalam Kitab At Thalaq Min Asy Syariatil Islamiyah Wal Qonunhalaman 40 yang diambil alin sebagai bahan pertimbangan dalam putusanini yang artinya :"Sesungguhnya
MUHAMAD HERIYANSYAH, S.H
Terdakwa:
SURIANTO alias TANTO bin M KASIM
76 — 40
., masingmasing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Muhamad Heriyansyah, S.H,Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;Hakim Anggota, Hakim Ketua,Marcelliani Puji Mangesti, S.H.
Rifin Nurhakim Sahetapi,S.HFendy Septian, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Bin
RUSNEN HELDAWATI, SH
Terdakwa:
RANO HARIANTO als ANTO bin alm SUKARDI POJIYONO
73 — 22
dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 olehChahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H. danFendy Septian, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 November 2021oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rifin NurhakimSahetapi, S.H. dan Marcelliani Puji Mangesti, S.H. masingmasing sebagaiHakim Anggota, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih
Chahyan Uun Pryatna, S.H.Marcelliani Puji Mangesti, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 17 dari 17 putusan pidana nomor 220/Pid.B/2021/PN Bin.
12 — 1
perceraian telah terbukti sesuai denganpasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuaidengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2)UndangUndang nomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), makadalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih
12 — 0
tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasandalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraian aquo dipandang sebagai Tasrih
Terbanding/Penggugat : Ipedawati, S. Pd binti La Dansa
147 — 36
Pasal 31 ayat 1 dan 2 serta Pasal 22 ayat 2 PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil ( telah gagal ) maka dalamhal ini perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih bi Ihsan hal ini relevan denganpendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab At Thalaq Min SyarvatilIslamiyah Wal Qonun halaman 40 yang diambil alih oleh Majelis Hakim PengadilanTinggi Agama Kendari sebagai pendapat sendiri dan menjadikan pertimbangandalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut :ail a gan
24 — 13
Dalam hal inirumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian dari berbagai pihak danmelalui Mediasi sudah dilakukan, termasuk sebagaimana dimaksud oleh pasal 31Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupanberikutnya atau dianggap sebagai TASRIH BI IHSAN ; Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, makapertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama, yang mengabulkan