Ditemukan 16366 data
20 — 9
kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarikkemaslahatan.Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:Artinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih
Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai denganPasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 danPasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih
46 — 24
TASRIH, S.E.sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh AGUNGWIBOWO, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa;HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,FERDI,SH. AGUSTA GUNAWAN, S.H. ANDI AHKAM JAYADI, S.HPANITERA PENGGANTIA.M. TASRIH, S.E.
377 — 25
., masingmasing sebagai Hakim Anggota,putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada itujuga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut denganHalaman 19 dari 20 halaman Putusan Perkara No.25/Pid.Sus/2017/PN Bln.dibantu oleh AHMAD MAKASIDIK TASRIH S.E. sebagai Panitera Pengganti,serta dihadiri oleh ADIMAS HARYOSETYO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwadengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;HAKIM HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,ANDI AHKAM JAYADI, S.H.
., M.H.ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H,PANITERA PENGGANTI,AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Perkara No.25/Pid.Sus/2017/PN Bln.
11 — 1
perceraian telah terbukti sesuai denganpasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuaidengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2)UndangUndang nomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), makadalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih
12 — 0
tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasandalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraian aquo dipandang sebagai Tasrih
57 — 17
RepublikIndonesia Nomor 1 tahun 2008 telah ditempuh tetapi tidakberhasil ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sudahberusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkarasebagaimana dimaksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor9 tahun 1975 jo pasal 82 Undangundang Nomor 7 tahun1989 tetapi juga tidak berhasil =;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebutdalam perkara a quo Pengadilan Tinggi Agama berpendapat,perceraian dipandang lebih baik untuk menentukankehidupan berikutnya yang dianggap Tasrih
20 — 10
perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patutdapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalahmengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini.Mudahmudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi merekapasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itudiperoleh ketenangan dan kedamaian;Menimbang, bahwa dengan melihat fakta dalam rumah tanggaTerbanding dengan Pembanding tersebut, maka dalam hal ini perceraiandipandang lebih baik atau dianggap sebagai Tasrih
6 — 1
kediaman bersama, salahsatu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, halitu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandangsebagai Tasrih
80 — 54
Mudahmudahan (Ssesudah itu) Allahmenyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkalidengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian,;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menceraikanantara Pembanding dengan Terbanding dipandang sebagai jalan Tasrih biIhsan;Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.
9 — 0
Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebutdiatas dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan termasuksebagaimana pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan pasal 82Undang undang No.7 ahun 1989 maka perceraian dipandang lebih baikuntuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai tasrih bilIkhsan :nenoee Menimbang, bahwa pertama tama berdasarkan pengakuan Penggugatdan Tergugat dan bukti surat (P.1) dari KUA Kec.Bubutan Kota Surabaya ,bermaterai cukup dan sesuai dengan
20 — 14
Pemohon (TERBANDING) untuk ikrarmenjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (PEMBANDING) di depansidang Pengadilan Agama Ambarawa jn0 nnn nnn nnn neDALAM REKONPENSI1.5.6.Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon dalam KonpensiUNTUK SCDAQ IAN =Putusan Nomor 107/Pdt.G/2014/PTA.Smg.lembar 4 dari 11 halamanMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut dalam perkara aquo, Majelis Hakim banding berpendapat perceraian di pandang lebih baik untukmenentukan kehidupan berikutnya yang dianggap Tasrih
20 — 6
jo. pmsal 62 ayat(@) UndengUndang homer 7 tahun 1989 junio UndangLindang Nomar 3tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serti pasal 22 ayat (2) PeraturanPemeriniah nomor tahun 1975 ternyata fidak dapat diakwarakan (telah Halas 1S alae 18 RalarnanPutnam luomor SON PaLGIROIBIPA.TBR gagal), make dalam hal ini Percersian a quo dipandang sebagai *Tasrih iihear, hal ini relevan dengan pendapat abil Hukurs isiam yang terdapat dalamKitab, At Thalig Min Asy Syarfail isiariiyah Wai Qonimn halaman 40 yangasieaethennseeianpehedernunt
20 — 2
perceraian telah terbukti sesuai denganpasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuaidengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2)UndangUndang nomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), makadalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih
28 — 13
Hakim Ketua Majelis HARRY GINANJAR,SH dan HARRIES KONSTITUANTO,SH,Mkn masingmasing sebagai HakimAnggota dengan dibantu oleh A.M TASRIH,SE sebagai Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin, dan dengan dihadiri oldh MUGIONO KURNIAWAN,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, dan terdakwa.HAKIM KETUA MAJELISHERU KUNTJORO, SH. 1314HAKIMHAKIM ANGGOTAANGGOTAHARRY GINANJAR, SHKONSTITUANTO,SH,MknPANITERA PENGGANTI A.M TASRIH,SEHAKIMHAKIMHARRIES
39 — 19
TASRIH, S.E.Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriBatulicin, dihadiri oleh HANINDYOBUDIDANARTO, S.H.,M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin,serta dihadapan Terdakwa;HAKIM ANGGOTAZeHAKIM KETUA SIDANG23(AGUNG SULISTIONO,S.H.) (HERU KUNTJORO, S.H.,M.H.)(DEVITA WISNU WARDHANTL, S.H.)PANITERA PENGGANTI(A.M. TASRIH, S.E.)
25 — 15
Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintan Nomor 9 tahun 1975dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian dipandanglebin baik atau dianggap sebagai Tasrih bi Insan dan secara yuridis gugatancerai Terbanding dapat dikabulkan;Hal. 6 dari 8 hal. Put.
17 — 10
terbukti sesuai dengan Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 3layat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih
33 — 20
Mudahmudahan(sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan laindalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperolehketenangan dan kedamaian.Menimbang, bahwa dengan melihat fakta rumah tangga Pembandingdengan Terbanding tersebut, maka dalam hal ini perceraian dianggapsebagai Tasrih bi Ihsan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan teruraidiatas serta segala apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis HakimTingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwatuntutan
14 — 3
Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo.UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) sertaPasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidakberhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian a quo dipandangsebagai Tasrih bi ihsan, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islamyang terdapat dalam Kitab At Thalaq Min Asy Syariatil Islamiyah Wal Qonunhalaman 40 yang diambil alin sebagai bahan pertimbangan dalam putusanini yang artinya :"Sesungguhnya
Terbanding/Penggugat : Ipedawati, S. Pd binti La Dansa
147 — 36
Pasal 31 ayat 1 dan 2 serta Pasal 22 ayat 2 PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil ( telah gagal ) maka dalamhal ini perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih bi Ihsan hal ini relevan denganpendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab At Thalaq Min SyarvatilIslamiyah Wal Qonun halaman 40 yang diambil alih oleh Majelis Hakim PengadilanTinggi Agama Kendari sebagai pendapat sendiri dan menjadikan pertimbangandalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut :ail a gan