• Bahwa adapun tanah pada angka 2 huruf b tersebut di atas (tanah yang bersertifikatNo. 146) telah diwakafkan oleh Tergugat I kepada Tergugat IJ, sesuai dengan AktaIkrar Wakaf Nomor W.3/01 /XX Tahun 1993 Tanggal 6 Oktober 1993 di depan KantorUrusan Agama Amplas;4. Bahwa Penggugat tidak mengetahui dan tidak menyetujui jika tanah seluas 1.410 m?

  Bahwa selain itu Tergugat I dan Tergugat 11 tidak mengikut sertakan Penggugat didalam surat wakaf tersebut serta Penggugat tidak ada tanda tangan di dalam ikrarwakaf;6. Bahwa tanah seluas 1410 m?

  adalah termasuk milik Penggugat, akan tetapitanah tersebut diwakafkan oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan dan seizin dariPenggugat, selain itu tanah yang diwakafkan sebagian masih kosong, maka sangatwajar dan beralasan hukum jika wakaf tanah seluas 1.410 m? dari Tergugat I kepadaTergugat 11 sesuai Akta Ikrar Wakaf No : W.3/01/XX Tahun 1993 Tanggal 6 Oktober1993 dibatalkan;8.

  Bahwa adapun tanah tapak berdirinya masjid Nurul Iman seluas 30 m x 20 m, demikemaslahatan ummat, dan demi untuk menyiarkan Agama Islam dan agar dibelakanghari tidak terjadi gugat menggugat, untuk itu mohon Majelis Hakim untuk menetapkantanah tapak berdirinya masjid Nurul Iman hanya seluas 30 m x 20 m adalah sebagaitanah wakaf;9.

  Menyatakan wakaf terhadap tanah seluas 1.410 m? dari Tergugat I kepadaTergugat II sesuai Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.3/01 /XX Tahun 1993 Tanggal 6Oktober 1993 batal demi hukum;3. Menyatakan tanah tapak masjid Nurul Iman seluas 30 m x 20 m adalah tanah yangdiwakafkan;4. Menyatakan tanah seluas 30 m x 20 m adalah milik Penggugat dan Tergugat I5. Menghukumkan kepada para Tergugat untuk menyerahkan tanah pada angka 4tersebut diatas kepada Penggugat;6.

• , bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

• Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat/para Terbanding sebagian;
2. Memerintahkan kepada Turut Tergugat VI/Turut Terbanding VI (Ketua Badan Perwakilan Wakaf

   Indonesia Kota Tangerang) untuk mengganti dan membentuk kepengurusan nazhir baru atas wakaf dalam perkara ini;

3. Menolak gugatan para Penggugat/para Terbanding selebihnya;
4. Memerintahkan kepada para Turut Tergugat untuk mentaati isi amar putusan ini;

5.

PUTUSANNomor 0061/Pdt.G/2019/PTA.Btn.ellos Aue DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadiliperkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukumatas Tanah Wakaf antara :PEMBANDING, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di KOTA TANGERANG, memberikan kuasakepada Arias Rahadian, SH., Advokat/Penasehat Hukum yangberalamat di Banjar

Memerintahkan kepada Ketua Badan Wakaf Indonesia Kota Tangeranguntuk mengganti dan membentuk kepengurusan nazhir baru atas wakafdalam perkara ini;3. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2019/PTA.Btn4. Memerintahkan kepada para Turut Tergugat untuk mentaati isi amarputusan ini;5.

, dan pasal 56 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41Tahun 2004 Tentang Wakaf;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim TingkatBanding sependapat dan dengan mengambil alin pendapat Majelis HakimTingkat Pertama yang telah memberi pertimbangan bahwa eksepsi yangdiajukan oleh Turut Tergugat I/Pembanding dan Turut Tergugat II/TerbandingIl secara substansial bukan eksepsi yang menyangkut kewenangan relatifmaupun absolut, sehingga diputus

Rogayah;Menimbang, bahwa keberatan Turut Tergugat I/Pembanding tersebuttidak dapat dipertimbangkan, karena perkara a quohanya berkenaan denganperbuatan melawan hukum dan penggantian kepengurusan nazhir baru,bukan berkaitan langsung dengan objek wakaf.

Memerintahkan kepada Turut Tergugat Vl/Turut Terbanding VI (KetuaBadan Perwakilan Wakaf Indonesia Kota Tangerang) untuk menggantidan membentuk kepengurusan nazhir baru atas wakaf dalam perkara ini;3. Menolak gugatan para Penggugat/para Terbanding selebihnya;Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2019/PTA.Btn4. Memerintahkan kepada para Turut Tergugat untuk mentaati isi amarputusan ini;5.

• 1. Menyatakan menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
  2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1342/Pdt.G/ 2020/PA.Bm. tanggal 31 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syaban 1442 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut

  1. Dalam Konvensi :

  1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
  2. Menetapkan bahwa penguasaan obyek sengketa (wakaf

  ) oleh Para Pembanding atau orang lain yang memperoleh hak darinya adalah perbuatan melawan hukum;

• Menghukum Para Pembanding/Tergugat dengan Turut Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Terbanding/Penggugat selaku Nadzir untuk mengelola wakaf sesuai Peruntukannya bila perlu dengan bantuan alat Negara;
• Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bima tanggal 8 Pebruari 2021;
• Menolak gugatan selebihnya;

Dalam Konvensi :Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara a quo bukanlahpengesahan wakaf karena wakaf telah dilaksanakan secara sah dan menuruttata cara dan prosedur yang telah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor28 Tahun 1977 tetang Perwakapan Tanah Milik (Peraturan wakaf yang lama)sebelum berlaku UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 dan PeraturanPemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf;Menimbang, bahwa Pasal 70 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004menetapkan bahwa perbuatan hukum wakaf

yang dilakukan menurut peraturanyang terdahulu (Paraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977) tetap sahsepanjang tidak bertentangan dengan Paraturan PerundangUndangan yangbaru;Menimbang, bahwa dari suratsurat bukti yang ada telah ternyata bahwaperistiwa wakaf dalam perkara a quo telah dilakukan didepan Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan Woha selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf;Menimbang, bahwa oleh karena itu akta ikrar wakaf tersebut adalah aktaautentik berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH.

Mtr.autentik, karena baru dianggap sah setelah adanya pengesahan danPenetapan/Putusan pengadilan tidak bisa berlaku surut (Asas Retro Aktif);Menimbang, bahwa akta ikrar wakaf yang dibuat oleh/dihadapan PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) mempunyai kekuatan mengikat setelah ditanda tangani;Menimbang, bahwa Para Pembanding menurut hukum mempunyai hakuntuk mengajukan gugatan pembatalan wakaf ke Pengadilan jika menurutpendapatnya bahwa wakaf telah dilakukan bertentangan dengan hukum Islamatau Peraturan

PerundangUndangan yang lain yang berlaku, bukan dengancara sepihak mengambil alin benda wakaf yang sah tanpa melalui prosesperadilan;Menimbang, bahwa perbuatan Para Terbanding dengan cara tersebutdiatas adalah perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata;B.

Dalam Konvensi :1.2.5.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;Menetapkan bahwa penguasaan obyek sengketa (wakaf) oleh ParaPembanding atau orang lain yang memperoleh hak darinya adalahperbuatan melawan hukum;Menghukum Para Pembanding/Tergugat dengan Turut Tergugat untukmenyerahkan obyek sengketa kepada Terbanding/Penggugat selakuNadzir untuk mengelola wakaf sesuai Peruntukannya bila perludengan bantuan alat Negara;Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilaksanakan olehJurusita Pengadilan

• M E N G A D I L I

  DALAM KONVENSI

  Dalam Eksepsi

  • Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

  Dalam Pokok Perkara

  • Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

  DALAM REKONVENSI

  1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
  2. Menyatakan tanah wakaf Seluas 3.210 M²

  , SHM No. 104dan tanah wakaf seluas 13.100 M² , SHM.

  No.251, atas nama Kadapi Kadiso, yang terletak di Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, sejak tanggal 13 Agustus 2021, sah sebagai tanah wakaf.

• Menyatakan Yayasan Haji Muhammad Cheng hoo Banyuwangi Pengesahan Pendirian Badan Hukum Nomor AHU-0012815.AH.01.04.Tahun 2019 sebagai Nadzir yang sah atas tanah wakafSeluas 3.210 M², SHM No. 104dan tanah wakaf seluas 13.100 M² , SHM.

  Banyuwangi, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

• Utara : Sungai
• Timur : Perumahan warga dan Jalan Paving
• selatan : Jalan Umum/Desa
• Barat : Perumahan warga
1. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk mendaftarkan tanah wakaf

• 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
  2. Menetapkan Akta Ikrar wakaf/Akta pengganti Akta Ikrar wakaf tangggal, 31 Juli 2003 No. K.10.18/BA.03 Tahun 2003 2/59/VII/2003 yang dibuat dihadapan Drs.

  Adang Yusuf, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf tidak mempunyai kekuatan hukum;

• Menetapkan Sertifikat tanah wakaf No. 01702 yang dicoret menjadi Nomor : 00001 Desa Singaparna atas nama Nadzir H. Iding R. Priyatna (Ketua), H. Muhyidin (sekretaris) dan H.

  Engkon (Bendahara) terletak di Blok babakan Karang, Surat Ukur No. 000259/Singaparna/2003 tanggal 05 Nopember 2003 seluas 570 M2, pembukuan tanggal 3 Pebruari 2003 yang diganti tahunnya menjadi 2004, Penerbitan Sertipikat tanggal 3 Pebruari 2003 yang diganti tahunnya menjadi 2004, tidak mempunyai kekuatan hukum ;

• Memerintahkan Kantor Agraria Kabupaten Tasikmalaya sekarang Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tsikmalaya membatalkan Sertifikat tanah wakaf No. 01702 yang dicoret

• PENETAPANNomor 1120/Pdt.G/2018/PA.Pbr.KFSeeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapansebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara wakaf antara:Penggugat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaanKaryawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

  Nomor : 823 GSU Nomor : 1468/1991 tanggal 10 Agustus1991 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan, Kotamadya PekanbaruHIlm 9 dari hlm 9 Penetapan Nomor 1120/Pdt.G/2018/PA.br10.sekarang WAKAF Nomor : 12 SU Nomor : 2166/2016 tanggal 15 Januari 2016 NIB.21851 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;Bahwa MUSHALLA AL AMAL tersebut pada masa orang tua Pemohon masihhidup sering dipergunakan oleh masyarakat terutama masyarakat setempat untukberibadah seperti shalat;Bahwa akan tetapi setelah

  untuk mengelola dan mengurus hartabenda wakaf dari orang tua Pemohon karena sudah lanjut usia dan sakitsakitan;Bahwa karena Nadzir yang masih hidup sudah berusia lanjut dan sakit sakitanmaka Nadzir tersebut mengembalilkan Asli Sertipikat Hak Wakaf Nomor : 823 GSUNomor : 1468/1991 tanggal 10 Agustus 1991 Kelurahan Simpang Baru KecamatanTampan, Kotamadya Pekanbaru sekarang WAKAF Nomor : 12 SU Nomor :2166/2016 tanggal 15 Januari 2016 NIB. 21851 Kelurahan Tuah Karya, KecamatanTampan, Kota Pekanbaru

  kepada Pemohon selaku ahli waris dariXXXXKXXXXXXKXKXKXKXKKKKKXjBahwa karena berdasarkan keterangan dari 3 (tiga) Nadzir yang masih hiduptersebut mengatakan bahwa tanah bekas bangunan MUSHALLA AL AMAL dahuluyang membelinya adalah orang tua Pemohon maka Pemohon bersedia menerimaAsli Sertipikat Hak Wakaf Nomor : 823 GSU Nomor : 1468/1991 tanggal 10 Agustus1991 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan, Kotamadya Pekanbarusekarang WAKAF Nomor : 12 SU Nomor : 2166/2016 tanggal 15 Januari 2016;Bahwa mengingat

  Menyatakan Batal HAK WAKAF dahulu Nomor : 823 GSU Nomor : 1468/1991tanggal 10 Agustus 1991 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan, KotamadyaPekanbaru sekarang WAKAF Nomor : 12 SU Nomor : 2166/2016 tanggal 15 Januari2016 NIB. 21851 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atasNama Pemegang Hak yaltu : xxxxXXxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSeHagalNADZIR MUSHALLA AL AMAL;3.

• Melakukanpengadministrasian harta benda wakaf, b. Mengelola danmengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi danperuntukannya, c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, d.Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Olehkarena itu demi hukum, Penggugat I, III, IV, V dan VI selaku ahli warisalm.Tgk. H. Mahmud tidak lagi mempunyai kepasitas untuk mengajukangugatan perkara ini.

  Pendapat Judex Factie tersebut sungguh sangat keliru, karenadalam hal sudah ada kekuatan hukum terhadap objek wakaf, memangsecara otomatis tidak ada gugatan dari siapapun alias tidak ada sengketa.Dengan demikian, demi hukum apabila ada sengketa, maka pemangku10.11.objek wakaf dalam hal ini disebut Nazir Wakaf, maka marekalah yangbertindak keluar untuk menggugat siapa? Guna mempertahankan danmelindungi objek wakaf dari kerusakan dan atau peralihan kepada orang/badan lain.

  Oleh karena itu justru yang berkepentingan secara hukumuntuk mempertahankan objek wakaf adalah Nazir Wakaf bukanlah ahliwaris alm. yang mewakafkan. Sungguh naif pendapat yang terlalu sempitdan tidak berdasar telah dibuat oleh Judex Factie.

  Mahmud sebagai pihak dalam perkara a quo sesuaiPenjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 angka 3 bahwaprinsip Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang tidak memisahkan antaraWakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untukkaum kerabat (ahli waris) dengan Wakaf khairi yang dimaksudkan untukkepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 tanah terperkaraberupa tanah wakaf yang berasal dari Tgk. H.

  Menetapkan, sah wakaf tanah objek perkara milik Tgk. H. Mahmudkepada Meunasah Gampong/DesaLhok Bugeng, Kecamatan Jangka,Kabupaten Bireuen;3. Menetapkan, Akta Pengganti Ikrar Wakaf tertanggal 24 September 1992,Nomor: W.3/5/606/1993berdasarkan Surat Keterangan Wakaftertanggal 6 Juli 1962 mempunyai kekuatan hukum;4.

• dapat diungkap kembali yang menjadi tuntutan permasalahangugatan class action Para Penggugat/Para Pembanding dalam pokok perkaraterhadap tanah wakaf keberatan atas proses terjadi ikrar wakaf dan YayasanMakam Balung, yang dilakukan oleh Para Tergugat/Para Terbandingmerupakan perbuatan melawan hukum dan harus dibatalkan.

  Dan dalam rangka pemenuhanadministrasi sesuai Pasal 17 s/d Pasal 21 dan 33 UndangUndang Nomor 41Tahun 2004 Tentang Wakaf, jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,jo.

  Pasal 215 ayat (6) dan Pasal 218 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam KH.Djahuri Amin sebagai Wakif telah melakukan Ikrar Wakaf dihadapan PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanCitangkil, karena ketentuan tersebut mensyaratkan adanya Ikrar Wakaf, AktaIkrar Wakaf dan Salinan Ikrar Wakaf;Menimbang, bahwa dengan dasar Surat Pernyataan Camat CitangkilNomor: 450/2094/Kesos tanggal 7 Juni 2013, menyatakan bahwa CamatCitangkil memberikan Kuasa atau mewakilkan kepada KH.

  Menurut Majelis HakimTingkat Banding sudah benar sesuai dengan pendapat Abu Yusuf dalam bukuHukum Perwakafan Kontemporer Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positifhalaman 42 43, Jika Wakif tidak menunjuk Nazhir atau Nazhir telah meninggaldunia maka penerima wakaf berhak untuk mengelola harta benda wakaf.

  Tanah yangdijadikan obyek wakaf tersebut berupa hak atas tanah yang sudah maupunbelum terdaftar/tidak tercatatnya tanah Makam Balung sendiri menurutHHHalaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2019/PTA.Btnketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf a UndangUndang Nomor 41 tahun 2004Tentang Wakaf, jo.

• IVJalan Bhakti Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, KabupatenBengkalis dengan luas 100 x 80 meter;Bahwa pada saat Penggugat berwakaf tersebut dimana hanya dibuatselembar surat di atas Segel yaitu berupa surat penyerahan wakaf tanah,namun di dalam surat penerima wakaf dan saksi hanya ditanda tangani olehsatu orang saja;Hal 1 dari 6 hal. Put.

  No. 03 PK/AG/2008Bahwa semenjak Penggugat mewakafkan tanah tersebut, tanah wakafitu terbiar begitu lama dan baru belakangan ini dikelola, namun tidak lagisesual apa yang semestinya menurut ikrar wakaf;Bahwa karena tanah wakaf tersebut tidak juga dikelola sebagaimanamestinya, maka tahun 1997 Penggugat mewakafkan kembali kepada pihaklain, akan tetapi timbul keributan dan akhirnya Penggugat serta mertamencabut dan membatalkan suratsurat yang berhubungan tanah wakaftersebut;Bahwa sampai sekarang ini

  Menyatakan batal demi hukum wakaf yang telah dilaksanakan Penggugatterdahulu;3. Memerintahkan kepada pihakpihak yang menguasai tanah tersebut untukdiserahkan guna diwakafkan kembali kepada umat muslimin agar lebihberguna dan sesuai dengan aturan hukum;4. Menetapkan tanah tersebut di atas adalah tanah wakaf untuk kepentinganumat Islam;5.

  Menyatakan bahwa surat penyerahan wakaf tanah No. 36/135/1984,Hal 2 dari 6 hal. Put.

  Menyatakan bahwa surat penyerahan wakaf tanah No. 36/135/1984,tertanggal 11 April 1984 antara Penggugat dan Penggugat II denganTergugat batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;3.

• Undangundang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 21 ayat(1) menyatakan ikrar wakaf dituangkan dalam AKTA IKRAR WAKAF. Peraturan pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaanundangundang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 32 ayat (3)menyatakan bahwa IKRAR WAKAF yang dilaksanankan oleh Wakif danditerima oleh Nazir dituang dalam AKTA IKRAR WAKAF oleh pejabatpembuat AKTA IKRAR WAKAF.

  No. 854/Pdt.G/2018/PA.Selmengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nazir dihadapan pejabat pembuat AKTA IKRAR WAKAF(PPAIW) dan kemudianmenuangkannya dalam AKTA IKRAR WAKAF yang disaksikan olehsekurangkurangnya 2 orang saksi sehingga sesungguhnya tidak pernahterjadi perbuatan hukum wakaf oleh H.Sdaruddin alais Amaq Zainab jikamengacu pada peraturan pemerintah No.42 tahun 2006, tentangpelaksanaan Undangundang No.41 tahun 2004 tentang wakaf Bab pasal1 ayat (6) bahwa AKTA IKRAR WAKAF yang

  Bahwa bila kasus perwakafan ini diukur berdasarkan unsur Wakafsebagai mana yang diatur dalam undangundang No. 41 tahun 2004tentang wakaf pada Bab II pasal 6 menyatakan wakaf dilakukan denganmemenuhi unsur wakaf sebagai berikut:a. Wakifb. NazirHarta Benda WakafIkrar WakafPeruntukan harta benda Wakaf7~ 29 2 9Jangka waktu wakafMaka dapat diukur satu persatu Sesuai dengan unsurunsur wakaf sepertitersebut diatas1. Bahwa wakif dalam hal ini (H.

  , padahal cara dan proses penyerahan tanah wakaf yangdilakukan oleh H.

  benar adalah, bahwa setelah selesai acara penyerahantanah wakaf / surat pernyataan penyerahan tanah wakaf (kebunseluas 0.410 Ha setelah ditandatangani oleh H.

• Bahwa sejak penyerahan wakaf tersebut Pimpinan MuhammadiyahRanting Kelurahan Hutuo secara aktif mengembangkan wakaf tersebut,dan oleh karena harta benda tersebut adalah Tanah Wakaf OrganisasiMuhammadiyah maka kebijakan pengelolaan termasuk pengembanganwakaf tersebut diatur oleh Organisasi Muhammadiyah.11.

  Bahwa sebelumnya juga pada tanggal 5 Juni 2017 Penggugat telahmengirim surat kepada Tergugai Vil untuk tidak merekomendasikanperubahan Nazhir, oleh karena wakaf tersebut adalah wakaf AlmarhumSUDE KAU kepada Organisasi Muhammadiyah.13.

  Bahwa seharusnya Tergugat dan Tergugat VII serta pihakpihaklainnya memahami bahwa iegalitas kepemilikan tanah wakaf tersebutbukan sebagai wakaf yang diserahkan kepada perseorangan, akantetapi wakaf tersebut diserahkan kepada Organisasi Muhammadiyah,sehingga tidak semestinya Tergugat mengeluarkan Surat KeputusanNomor : BWi/PrwkinGtlo/10/VII/2017 Tentang Pergantian NazhirTanah Wakaf Masjid Nurul Falah Kelurahan Hutuo dan Tergugat VIImengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor397/KUA.30.05.01/BA.00/7/2017

  harussecara bersamaan dengan objek wakaf, sehingga apabilaPengadilan Agama membatalkan wakaf secara otomatis surat jugaturut tidak berfungsi.

  Eksepsi gugatan kaburBahwa gugatan Penggugat sangat kabur karena tidak satukesatuan antara objek wakaf dan surat ikrar wakaf, sementaraPenggugat menggugat hanya surat tentang pergantian nazhir,sementara antara objek wakaf dan surat ikrar wakaf adalah satukesatuan. Dengan demikian gugatan Penggugat kabur dan telahpantas untuk dinyatakan tidak dapat diterimaIi. Dalam pokok perkara4. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam provisi dan eksepsiHalm. 20 dari 43 hal.

• MENGADILI

  Dalam Konvensi

  Menolak permohonan Pemohon Konvensi;

  Dalam Rekonvensi

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
  2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  3. Menyatakan sah Surat Ikrar Wakaf tanggal 19 Rabiul Tsani 1440 H atau tanggal 27 Desember 2018 M, dan Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2/8/010/XII/2018 tanggal 19 Rabiul Tsani

  Mahfud Jailani, sekarang berbatasan dengan tanah Anton/Toko Asia;

• Sebelah Selatan berbatasan dengan : Way Yukum;

berdasarkan Surat Ikrar Wakaf, dan Akta Ikrar Wakaf No. W.2/8/010/XII/2018 tertanggal 19 Rabiul Tsani 1440 H, atau tanggal 27 Desember 2018 M yang dibuat dihadapan Drs.

Haryanto, Kepala Kantor Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Harta Wakaf untuk keperluan pembangunan Pondok Pesantren;

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau pihak yang menguasai asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 04494/Yukum Jaya seluas 1.054 m2 (seribu limapuluh empat meter persegi), Surat Ukur No.02163/Yukum Jaya/2019 untuk menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik Nomor:04494/Yukum Jaya tersebut sebagaimana

dimaksud dalam diktum 4 (empat) kepada Penggugat Rekonvensi selaku Nazhir;

Menghukum Tergugat Rekonvensi atau pihak manapun yang menempati atau menguasai tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam diktum 4 (empat) untuk menyerahkan tanah wakaf tersebut kepada Penggugat Rekonvensi selaku Nazhir dalam keadaan kosong tanpa syarat;

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dalam Rekonvensi

Membebankan biaya

Menetapkan Pembatalan Ikrar Wakaf tertanggal 27 Desember 2018,dengan Akta Ikrar Wakaf No: W.2/8/010/XII/2018;3.

harta benda wakaf.

Harta wakaf harus tetap ( tidak boleh dipindahkan), baikdengan dijual, dihibahkan maupun diwariskan;b. Harta wakaf terlepas kepemilikannya dengan orang yangmewakafkannya;C. Tujuan wakaf harus terang dan jelas dan untuk kebaikan;d. Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang memilikihak ikut serta dalam harta wakaf;e.

Petitum 4 penetapan tanah wakaf sebagai harta wakaf;C. Petitum 5 tentang Sita Jaminan;d. Petitum 6 perintah penyerahan sertifikat dan pengosonganbenda/ obyek wakaf;e.

,dan Akta Ikrar Wakaf No.

• Bahwa PARA PENGGUGAT INTERVENSI dalam permohonan Intervensiposita butir 37 yang intinya mendalilkan bahwa Almarhum mewakafkansebagian bidang tanah miliknya kepada Almarhum RA.Manaf bin A.Kalanguntuk digunakan sebagai akses jalan untuk menuju ke jalan utama yangsetempat dikenal dengan Jl.Kapten Anwar Sasiro, dan sebagai fasilitasumum yaitu keperluan kesehatan sesuai Surat Wakaf tertanggal 5 Pebruari1966;4.

  Bahwa ketika proses balik nama dari TERGUGAT INTERVENSI ,TERGUGAT INTERVENSI Il DAN TERGUGAT INTERVENSI Ill kepadaTERGUGAT INTERVENSI IV oleh Badan Pertanahan Kota Palembangmembuktikan benar dan tidak dapat disangkal lagi objek jual beli SertifikatHak Milik No.4888 Tahun 1981 Ilir Palembang bersih dari sitaan, tidak dalambentuk jaminan dan tidak terdapat adanya wakaf.

  Bahwa jikapun ada QUAD NON., wakaf yang didalilkan PARA PENGGUGATINTERVENSI tidak memenuhi ketentuan perundangundangan mengenaiwakaf sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004;8.

  Bahwa dalam Bab X UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004, tentangketentuan Peralihnan Pasal 69 dinyatakan :Ayat 1 Dengan berlakunya undangundang ini, wakaf yang dilakukanberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebelum diundangkannya undangundang ini, dinyatakan sah sebagai wakafmenurut undangundang ini;Ayat 2 Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib didaftarkan dandiumumkan paling lama 5 tahun sejak undangundang ini diundangkan;9.

  Bahwa dengan diundangkannya UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 inipada tanggal 27 Oktober 2004, maka segala wakaf yang yang telah adayang tidak didaftarkan menurut ketentuan undangundang ini secara hukumdianggap tidak ada;10.