Ditemukan 2708 data
323 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
903 K/Pdt.Sus-HKI/2018
268 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
16 PK/Pdt.Sus-HKI/2018
487 — 300 — Berkekuatan Hukum Tetap
510 K/Pdt.Sus-HKI/2019
368 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
620 K/Pdt.Sus-HKI/2019
239 — 175 — Berkekuatan Hukum Tetap
450 K/Pdt.Sus-HKI/2016
343 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
248 PK/Pdt.Sus-HKI/2018
363 — 200 — Berkekuatan Hukum Tetap
1299 K/Pdt.Sus-HKI/2017
ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatanterhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidanganPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknyasebagai berikut:Tentang Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Penggugat;1.Bahwa gugatan ini diajukan, mengingat Penggugat adalah pihak yangtelahditolak permohonan bandingnya oleh Komisi Banding Merek,sehinggaberhak mengajukan gugatan terhadap Putusan Komisi BandingMerek Nomor 0O6/KBM/HKI
Nomor 1299 kK/Pdt.SusHKI/2017 penolakanpermohonan Pendaftaran Merek Dagang 'W4N TIRTA AgendaNomor D002012031327 Kelas 24 atas nama Penggugat;Mengingat Putusan Komisi Banding Merek Nomor O6/KBM/HKI/2016secararesmi baru Penggugat terima pada tanggal 8 Desember 2016, makagugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu= yangditentukansebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 31 ayat (3)UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;Bahwa Penggugat adalah Perseroan yang salah satunya didirikan olehBpk.Nursjirwan
WANTIRTA Agenda NomorD002012031327 Kelas 24 diajukan kepada Tergugat Il, pada tanggal3Maret 2015, Penggugat telah menerima surat resmi dari Pihak TergugatIIdibawah Nomor HKI.4.HI.06.02.D00201 2031327 yang isinyamemberitahukanbahwa Tergugat Il akan menolak permohonan pendaftaran merek dagang 'WAN TIRTA Agenda Nomor D002012031327 Kelas 24 atasnamaPenggugat, karena memiliki persamaan pada pokoknya denganMerekDagang BATIK IWAN TIRTA yang sudah terdaftar denganNomorlDM000145412 untuk jenis barang sejenis
Membatalkan Putusan Tergugat Nomor 06/KBM/HKI/2016 dengansegalaakibat hukumnya;f. Menyatakan mengabulkan untuk seluruhnya Permohonan PendaftaranPermohonan Pendaftaran Merek Dagang WAN TIRTA AgendaNomorD002012031327 Kelas 24 Jenis Barang: (1) Tekstil, (2) Kain batik,(3)Handuk, (4) Seprai, (5) Taplak Meja, (6) Selendang) dan terdaftardalamDaftar Umum Direktorat Merek;g.
BahwagugataninidiajukanmengingatPenggugat/PemohonKasasiadalahpihakyangtelahditolak permohonanbandingnyaolehKomisiBandingMerek,sehinggaberhakmengajukan gugatanterhadapputusanKomisiBandingMerekNomor06/KBM/HKI/201 6tanggal16November2016atasCGane Faepenolakanpermohonanpendaftaranmerekdagang agendaNomor D002012031327 Kelas24 atasnama Penggugat/Pemohon Kasasi.MengingatputusanKomisiBandingMerekNomor06/KBM/HkI/2016secararesmibaruPenggugat/PemohonKasasiterimapadatanggal8Desember201 6makagugataninidiajukanmasihdalamtenggangwaktuyangditentukansebagaimanadiaturdalamketentuandalamPasal31ayat
288 — 238 — Berkekuatan Hukum Tetap
DM000198740sudah sangat jelas yaitu sebagai upaya hukum dalam membela hakhaakatas merek milik Penggugat yang telah dilaporkan secara Pidanaoleh Tergugat ";Tujuan gugatan a quo adalah untuk menghentikan tindak pidana yangberjalan terhadap PT Envitech Perkasa;Perlu. menjadi perhatian Majelis Hakim yang Terhormat, meskipunTergugat sudah membuat laporan pidana atas pelanggaran hak atasmerek miliknya pihak yang berwenang (Penyidik Dirjen HKI) telahmengambil tindakan terhadap PT Envitech Perkasa, Penggugat
144 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
115 PK/Pdt.Sus-HKI/2015
Jkt.Pst;Bahwa akan tetapi, secara melanggar Pasal 18 ayat (3) UndangundangNomor 15 Tahun 2001, Direktorat Jenderal HKI cq.
Pasal 1 angka 15 UndangundangNomor 15 Tahun 2001, namun hingga batas waktu 4 (empat) bulan yangditentukan dalam Pasal 3 ayat (3) Undang undang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhirdengan Undangundang Nomor 51 Tahun 2009, permintaan pendaftaranmerek Hong Tashan tidak juga memperoleh keputusan oleh karena itu.Penggugat mengajukan gugatan terhadap Direktorat Jenderal HKI cq.Direktur Merek kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung padatanggal 26 April
HKI.4.HI.08.03.166/2013 yang bersifat sebagai keputusanpenolakan telah menyatakan permohonan banding tidak dapat diterimadengan alasan: permohonan banding telah melampaui batas waktu yangditentukan dalam pasal ayat 3 ayat (4) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara Permohonan,Pemeriksaan dan Penyelesaian Banding Merek, namun tanpapenjelasan dihitung dari mana dan sejak kapan permohonan bandingdinyatakan telah melampaui batas waktu;Bahwa Peraturan Presiden Republik
Penggugat;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Gugatan Penggugat tidak seharusnya diajukan kepada Pengadilan Niaga, tetapiseharusnya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasanhukum sebagai berikut:1.Bahwa Tergugat keberatan atas tidak diterimanya permohonan bandingmerek Hong Tashan Nomor Agenda: D002006024875 oleh Komisi BandingMerek berdasarkan surat Nomor: HKI
830 — 418 — Berkekuatan Hukum Tetap
167 K/Pdt.Sus-HKI/2017
Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut telah salah menerapkan dan/ataubertentangan dengan hukum yaitu Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001tentang Paten (selanjutnya disebut "Undang Undang Nomor 14/2001"),juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 116 PK/Pdt.Sus/2010,tanggal 30 Agustus 2010 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor075/PK/Pdt.Sus/HKI/2009, tanggal 18 Maret 2010 dan Putusan MahkamahAgung RI Nomor 11/PK/Pdt.Sus/HKI/2015, tanggal 26 Mei 2016sebagaimana diuraikan sebagai berikut:2.1.Pasal
110 Undang Undang Nomor 14/2001 menyatakan bahwa;"Penyelenggaraan administrasi paten sebagaimana diatur dalamundangundang ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal denganmemperhatikan kewenangan instansi lain sebagaimana diatur dalamundangundang ini;Berdasarkan ketentuan tersebut, Direktorat Paten Dirjen HKI KementerianHukum dan HAM RI hanyalah sebagai penyelenggara administrasipendaftaran paten, sehingga tidak harus dijadikan pihak dalam gugatanpaten.
Direktorat Paten digugat atau tidak digugat dalam sebuah gugatanPaten, menurut hukum direktorat paten berkewajiban melaksanakanapapun hasil putusan pengadilan mengenai sengketa paten;Oleh karena itu pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwaDirektorat Paten Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI tidak perluditarik sebagai pihak untuk memperjelas permasalahan a quomerupakan pertimbangan yang bertentangan dengan kaidah hukum danperaturan perundangundangan yang berlaku;2.2.Bahwa tidak adanya keharusan
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 075/PK/Pdt.Sus/HKI/2009,tanggal 18 Maret 2010 yang menyatakan: "Menolak eksepsiTergugat" (eksepsi mengenai tidak digugatnya Direktorat PatenDirjen HKI menjadi pihak dalam perkara Paten)". (bukti tambahanPemohon Kasasila);c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 1I/PK/Pdt.Sus/HKI/2015,tanggal 26 Mei 2016, yang menyatakan: "Menolak eksepsi Tergugat"(eksepsi mengenai tidak digugatnya Direktorat Paten Dirjen HKImenjadi pihak dalam perkara Paten)".
(bukti tambahan PemohonKasasilb);Berdasarkan Pasal 110 Undang Undang Nomor 14/2001 dan ketiganorma yurisprudensi tersebut, Direktorat Paten Dirjen HKI KementerianHukum dan HAM RI tidak mesti ditarik sebagai pihak dalam perkarapembatalan Paten di Pengadilan Niaga. Ketiga putusan tersebut secarategas menolak Eksepsi dari Tergugat/Termohon Kasasi yangmempersoalkan tidak digugatnya Direktorat Paten Dirjen HkKIKementerian Hukum dan HAM RI dalam gugatannya;3.
453 — 225 — Berkekuatan Hukum Tetap
843 K/Pdt.Sus-HKI/2017
., maka gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa dan disidangkandalam sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga sudah seharusnya gugatanPenggugat untuk dapat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;.
Bahwa fakta tidak terbantahkan dibuktikan dalam persidangan bahwaPerjanjian License Termohon Kasasi d/h Penggugat dengan FIFA World Cup2014 tidak terdaftar dalam Daftar Umum Lisensi Dirjen HKI Hak Ciptasebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Undang Undang Nomor 19Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan selanjutnya diperbaharui sebagaimanadiatur dalam Pasal 83 (1) dan (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta, sebagaimana pertimbangan Judex Facti pada halaman37 alenia 3: ...karena mengacu
Bahwa Judex Facti demi membenarkan dan membela kepentinganTermohon Kasasi d/h Penggugat telah mengabaikan fakta persidangan,yaitu keterangan saksi Pemohon Kasasi d/h Tergugat berupa alat buktiketerangan saksi fakta atas nama Yuslisar Ningsih, S.H., M.H., mantanDirektur Hak Cipta yang menyatakan sejak menjabat di Dirjen HKI Hak Ciptadari tahun 2012 sampai pensiun di akhir bulan Desember 2015 belumpernah mencatatkan Perjanjian License ke dalam Daftar Umum PerjanjianLicense Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Bahwa Judex Facti telah keliru memberikan hukuman ganti kerugianimmaterial karena bertentangan dengan ketentuan Undang Undang Nomor28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga demi keadilan sudahsepatutnya Judex Facti yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untukmembatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri SurabayaNomor 10/HKI Hak Cipta/2016/PN.Niaga.Sby., tanggal 29 September 2016;10.Bahwa Judex Facti telah keliru memberikan hukuman Qdwangsom dalamamar putusannya, karena dwangsom
Nomor 843 K/Pdt.SusHKI/201711Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/HKI Hak Cipta/2016/PN.Niaga.Sby.,tanggal 29 September 2016;.
157 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
720 K/Pdt.Sus-HKI/2015
226 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
234 PK/Pdt.Sus-HKI/2018
245 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
115 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
Penggugat melalui Kuasa danKonsultan HKI Turman M. Panggabean, S.H., M.H., pada Kantor AbsolutPatent & Trade Mark, telah mengajukan Permohonan Pencatatan LisensiHalaman 2 dari 25 hal. Put. Nomor 115 PK/Pdt.SusHKI/2016kepada Direktur Hak Cipta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan IntelektualKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Jalan H.R. Rasuna SaidKav. 89, Jakarta Selatan, pada tanggal 23 Mei 2014, serta telah diterimadan dicatatkan pada tanggal tersebut 23 Mei 2014;.
Bahwa benar perjanjian lisensi antara PT Inter Sport Marketing denganpihak FIFA World Cup Brazil 2014 Broadcasting telah diajukanpermohonan pencatatan perjanjian lisensinya pada Kantor DirektoratJenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai dengan suratNomor 092/dnhc/TMPISM/V/014, tanggal 23 Mei 2014;2.
Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas dan tidaksependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti pada Putusan01/Pdt.SusHKI/2015/PN Niaga Smg, halaman 88 yangmempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa terlepas dari ada tidaknya peraturan pelaksanaan atau baikburuknya penyelenggaraan negara (Pencatatan Dirjen HKI), terhadappemohon yang beretiket baik harus diberi perlindungan hukum; Bahwa pencatatan berbeda dengan pendaftaran, terlebin dalamkonteks Hak Cipta, pencatatan hanya bersifat administratif
kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara seksama alasanalasan peninjauan kembali tanggal 2 Juni2016 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juris dalam tingkat kasasi danJudex Facti dalam perkara a quo, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafanHakim atau kekeliruan nyata dalam putusan Judex Juris tersebut karenapertimbangannya telah tepat;Bahwa karena permohonan pencatatan perjanjian lisensinya padaKantor Direktorat Jenderal HKI
164 — 242 — Berkekuatan Hukum Tetap
449 K/Pdt.Sus-HKI/2016
294 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg tanggal 2 Agustus 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:I. Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;II. Dalam Pokok Perkara1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.
110 K/Pdt.Sus-HKI/2019
303 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
189 K/Pdt.Sus-HKI (H.C)/2013
TergugatRekonvensi melakukan perobuatan memperbanyak dan untuk dijual secarakomersil, tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi sebagai Pemegang HakCipta sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yakni mengenai Hak Eksklusif dariPemegang Hak Cipta dan Pasal 5 UndangUndang Nomor 19 Tahun 2002tentang Hak Cipta, yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Penciptaadalah orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan padaDirektorat Jenderal HKI
410 — 241 — Berkekuatan Hukum Tetap
783 K/Pdt.Sus-HKI/2018
Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu gunamenyampaikan salinan putusan perkara ini kepada DirektoratJenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) agar dapat mencatatkanpembatalan pendaftaran merek dagang (kata) PB dan Lukisanterdaftar Nomor IDM000047786 atas nama Tergugat dari DaftarUmum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;8.
462 — 264 — Berkekuatan Hukum Tetap
91 K/Pdt.Sus-HKI/2017
355 — 197 — Berkekuatan Hukum Tetap
160 K/Pdt.Sus-HKI/2019