berkas calon pada tanggal 2024 Februari 2020;Bahwa pada tanggal 19 Februari 2020 secara mendadak danberdasarkan kesaksian BPD, panitia pemilihnan dan balon kades yanghadir yaitu Anindita melakukan tekanan agar dilakukan verifikasi awaldan merubah secara sepihak landasan hukum PAW dari Perbup No. 20Tahun 2019 ke Perda. Dan tekanan untuk melakukan perubahantersebut didukung oleh Camat Miri yang seharusnya bersikap netraldalam proses PAW Desa Doyong.

Dan tekanan untuk melakukan perubahantersebut didukung oleh Camat Miri yang seharusnya bersikap netraldalam proses PAW Desa Doyong. Perubahan ini merugikan balonkades yang lain karena ada beberapa persyaratan yang tidak bisadilengkapi balon kades yang mendaftar;Pada tanggal 19 Februari 2020 berdasarkan kesaksian BPD, Panitiadan Balon yang hadir, ada balon kades PAW atas nama Aninditabersama Camat Miri Ancil Sudarto memprotes terkait kelengkapanberkas salah satu balon kades yaitu Sumadi.

Bahwa Tergugat Intervensi mendaftar sebagai Bakal Calon KepalaDesa Antar Waktu di ruang panitia Pilkades PAW dan diterima panitiapilkades PAW yang saat itu diterima oleh ketua Panitia Pilkades PAW,Sri Kusbandi, yang kemudian berkas berkas pendaftaran dinyatakanlengkap / lulus administrasi;4. Bahwa sebagai peserta, Saya hanya mengikuti ketentuan yang sudahdibuat oleh panitia. Pemeriksaan dan verifikasi berkas dilakukanterbuka, bahkan saat itu ada banyak sekali LSM, Media, dan wargamasyarakat.

dan diterima panitiapilkades PAW yang saat itu diterima oleh ketua Panitia Pilkades PAW,Sri Kusbandi, yang kemudian berkas berkas pendaftaran dinyatakanlengkap / lulus administrasi;Bahwa sebagai peserta, Saya hanya mengikuti ketentuan yang sudahdibuat oleh panitia.

(fotokopi sesuai dengan aslinya);Pengumuman Nomor : 01/PAW/01/2020 tertanggal 20 Januari2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon KepalaDesa Antar Waktu (PAW) Desa Doyong Kecamatan MiriKabupaten Sragen, tertanggal 10 Februari 2020. (fotokopiPutusan Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG, Him. 60 dari 87 Halaman20212223242526ZkT 20T24sesuai dengan aslinya) ;

Itulah sebabnyasehingga masalah PAW Anggota DPRD (in casu PAW Anggota DPRDKabupaten Enrekang) tidak diatur dalam UU Politik, khusunya dalam UUNomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011tentang Partai Politik serta diatur pula dalam UU Nomor 27 Tahun 2009tentang MPR, DPR, dan DPRD.

terhadap Penggugat)bukanlah wewenang Tergugat;b Secuil pun, Tergugat I tidak memiliki wewenang untuk memeriksa danmenilai apakah tindakan untuk melakukan PAW terhadap Penggugat sudahsesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;Demikiam pula halnya usul Paw terdap Pengugat yang diajukan oleh DPRDKabupaten Enrekang kepada Bupati Enrekang, yang mengabulkanpengunduran diri Pengugat untuk melakukan PAW terhadap Penggugat, diluarwewenang Tergugat I menerbitkan Keputusan Persmian PemberhentianPenggugat dan

Pengangkatan PAW Anggota DPRD berada diluar wewenangTegugat I untuk menolaknya.

pimpinan DPRD kanupaten Enrekang perihal penyampaianPengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Enrekang yangdiberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu(PAW) Kabupaten Enrekang, sehingga KOU Kabupaten Enrekangmemperoses sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlakupasal 29, 30 dan 31 Peraturan KPU nomor: 03 Tahun 2011 tentangperubahan atas PKPU Nomor: 22 Tahun 2010 tentang pedoman tehnisverifikasi syarat calon pengganti antar waktu (PAW) DPRD Propinsi danDPRD

diberi tandaT13;4 Foto copy surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1219/V/Tahun 2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Peresmian PemberhentianAntara Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Enrekang atas namaHj.

Dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 Perdata ditegaskanbahwa:Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu Hak atau menyebutsuatu peristiva, untuk meneguhkan haknya atau untuk membantahhak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.Halaman 3 dari 24 hal Putusan Nomor 13/PDT/2018/PTBNA.Dengan demikian maka Pengadilan Negeri yang merupakan PengadilanUmum yang mempunyai kompetensi yuridisuntuk mengadili, memeriksa danmemutuskan perkara sengketa Pemberhentian Antar Waktu ( PAW

Bahwa TERGUGATIIl telah melakukan perbuatan yang merugikanPENGGUGAT dan tidak sejalan dengan hukum yang berlaku karena telahmengelurkan Surat Nomor: PAN/ 0115/B/ K S/ 02/ 1 / 2017 Tanggal 24Januari 2017 yang dikirimkan kepada Ketua Dewan perwakilan RakyatHalaman 6 dari 24 hal Putusan Nomor 13/PDT/2018/PTBNA.Kabupaten Aceh Utara yang isinya antara lain meminta untuk diprosespenggantian Antar Waktu ( PAW ) Anggota DPRK Aceh Utara Daerahpemilihan dari Partai Amanat Nasional atas nama M.

Bahwa gugatan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) yang diajukan olehPenggugat adalah kabur, tidak jelas dan tidak lengkap (obscurrumlibellum) karena didalam merumuskan dalildalil berkenaan dengangugatan tersebut penggugat tidak menyampaikan secara lengkap, jelasdan terang tentang persoalan yang menjadi pokok gugatan. Penggugattidak menerangkan bahwa Penggugat pernah diperiksa dan diadili olehMahkamah Partai sesuai dengan Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga (AD dan ART) Partai.

) terhadap diri Penggungat, dan berdasarkanbukti yang telah diterima Tergugat V atas usulan Pergantian Antar Waktu(PAW) terhadap Penggugat dalam permasalahan tersebut, Tergugat Vtelah menerima salinan surat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai AmanatNasional secara tertulis yang ditujukan kepada DPRK ACEH UTARANomor : PAN/A/KUSK/032/III/2017 Tanggal 29 Maret 2017 PerihalPengajuan Pemberhentian dan Penetapan PAW (Pergantian Antar Waktu)Anggota DPRK Aceh Utara (An.M.Sani Ishak) dan menunjuk Sdr.

Bahwa terhadap posita 8 Perbuatan Hukum terhadap perselisihanperolehan suara antara Penggugat dengan Partai merupakan persoalaninternal Partai yang tidak perlu ditanggapi lebih lanjut oleh Tergugat VIISupaya mengurungkan niatnya dan atau /untuk tidak menandatangani suratpersetujuan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat ,menurut hemat Tergugat VII yang akan menandatangani surat persetujuanPenggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat yang ditujukankepada Tergugat VII sudah benar dan

Nomor 597 K/Pdt.SusParpol/2018Menyatakan perbuatan para Tergugat melakukan perbuatan melawanhukum;Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Tergugat Ill,Nomor.44/DPCPDIP/BS/EKS/X/2017, Perihal Persetujuan PAW AnggotaDPRD Kabupaten Barito Selatan Periode 20142019, tertanggal 18 Oktober2017, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan;Menyatakan tidak syah dan batal demi hukum Surat Tergugat Il Nomor.Nomor 311/IN/DPD.KTG/X/2017, tertanggal 30 September 2017 PerihalRekomendasi PAW

anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, yangditujukan kepada Tergugat ;Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Tergugat , Nomor.3356/IN/DPP/X/2017, Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRDKabupaten Barito Selatan Periode 20142019, tertanggal 12 Oktober2017, yang ditujukan kepada Tergugat III;Menghukum dan memerintahkan Tergugat III untuk mencabut Surat Nomor44/DPCPDIP/BS/EKS/X/2017, Perinal Persetujuaan PAW Anggota DPRDKabupaten Barito Selatan Periode 20142019, tertanggal 18 Oktober 2017,yang

ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan;Menghukum dan memerintahkan Tergugat II untuk mencabut SuratNomor 311/IN/DPD.KTG/IX/2017, tertanggal 30 September 2017 Perihalrekomendasi PAW anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, yangditujukan kepada Tergugat ;Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut SuratNomor 3356/IN/DPP/X/2017, Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRDKabupaten Barito Selatan Periode 20142019, tertanggal 12 Oktober2017, yang dituju&kan kepada Tergugat III;Menghukum

Facti sehingga beralasan untuk dikesampingkan;Bahwa, lagi pula setelan meneliti memori kasasi tanggal 23 Januari2018 dan kontra memori kasasi tanggal 31 Januari 2018 dan 6 Februari 2018,dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini PengadilanNegeri Buntok, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:Bahwa pokok perkara dalam gugatan a quo adalah mengenaitindakan Para Termohon Kasasi yang mengusulkan Penggantian AntarWaktu (PAW

Sungai Cenranae No. 76Sengkang, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo,disebut Pemohon V ;Hal. 1 dari 11 PAW No. 134/Pdt.P/2020/PA Skgdalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dewi Wahyuni Mustafa, SH., MH.,Advokat / Pengacara, beralamat di Jin.

Suweda telah memperoleh warisan berupatanah sawah seluas 5,6 Ha yang terletak di Desa Lattimu, Kecamatan Bola,Hal. 2 dari 11 PAW No. 134/Pdt.P/2020/PA Skg10.Kabupaten Wajo dari ibunya bernama Tcengkeh, dimana Tcengkeh perolehtanah sawah tersebut dari ibunya bernama Mala sebagai bagian warisan.Bahwa tanah sawah tersebut terikat Sertifikat Hak Milik No. 12, gambarsituasi No. 324 tahun 1975 atas nama Mala.Bahwa setelah Ibu para Pemohon yakni Hj. St.

Majelis Hakim PengadilanAgama Sengkang yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, kiranyamemutus sebagai berikut :PRIMAIR :1.Mengabulkan permohonan para Pemohon (Pemohon I, Il, III, IV dan V)untuk seluruhnya.Hal. 3 dari 11 PAW No. 134/Pdt.P/2020/PA Skg2. Menetapkan bahwa Hj. St. Suweda meninggal dunia pada tanggal 31Januari 1997.3. Menetapkan H. Andi Patimbangi dan Pemohon Hj. Andi Sri Wahyunibinti H. Andi Patimbangi, Pemohon II Hj.

Andi Patimbangi dan AndiHal. 8 dari 11 PAW No. 134/Pdt.P/2020/PA SkgHarasmini, SE., M.Si. bin H. Andi Patimbangi , H. Andi Patimbangi lebihdahulu meninggal daripada Hj. St. Suweda; Bahwa kedua orang tua Hj. St. Suweda lebih dahulu meninggal dunia; Bahwa agama yang dianut oleh anakanak dan suami Hj. St. Suweda,adalah agama Islam; Bahwa meninggalnya Hj. St. Suweda karena sakit, bukan ulah dari istri dananakanaknya.

Pendaftaran Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan Rp PNBP Panggilan :Rp Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00Jumlah Rp 96.000,00(sembilan puluh enam ribu rupiah).Hal. 11 dari 11 PAW No. 134/Pdt.P/2020/PA Skg

Surat Nomor : 031/DPCPP/Bpp/VIII/2013 tanggal 8 Juli 2013Dalam Surat tersebut dinyatakan pembatalan PAW Anggota DPRD Kota Balikpapan dariPartai Patriot atas nama : 1. Hj.FITRIATI, 2. EDDY SUNARDI DARMAWAN,S.E. dan 3.HENDRO NUGROHO,S.H.M.

Surat Nomor : B.031/DPCPP/Bpp/VIII/2013, Tanggal 08 Juli 2013.Bahwa dalam surat ini sangat jelas menyatakan Pembatalan PAW Anggota DPRD KotaBalikpaan Atas nama :1. HJ.FITRIATI.2. EDDY SUNARDI DARMAWAN,S.E.3.

Bahwadalam surat ini sangat jelas menyatakan Pembatalan PAW Anggota DPRD KotaBalikpapan Partai Patriot atas nama : HJ.

25 Juli 2013 perihal usulan penggantian antar waktuAnggota DPRD Kota Balikpapan, oleh karena Walikota Balikpapan menyampaikanusulan PAW Penggugat ini terlebih dahulu daripada Putusan Mahkamah Konstitusimaka proses PAW Penggugat tetap di proses Tergugat ;Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa beberapa kali mengirimsurat kepada Tergugat untuk mencabut dan membatalkan PAW Anggota DPRD KotaBalikpapan atas nama Hj.

18 Juli 2013Perihal : Penyampaian Nama Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) AnggotaDPRD Kota Balikpapan an.

daftarkan kePengadilan Negeri Kota Sibolga, TergugatI sebagai pihak yang mempunyaikewenangan untuk merekomendasikan Penggugat untuk menggantikankedudukan Alm.Rajali Silalahi, tidak juga merekomendasikan Penggugat untukdilantik dan atau ditetapkan sebagai Anggota DPRD Kota Sibolga dari DPDPAN Kota Sibolga periode 20092014.Bahwa atas sikap dan tindakan TergugatI yang tidak mau memberikanrekomendasi agar Penggugat diangkat, ditetapkan, dan atau dilantik sebagaiAnggota DPRD Kota Sibolga melalui mekanisme PAW

sebagai Anggota DPRD KotaSibolga, TergugatIII juga tidak ada melakukan tindakan apapun yang bertujuanmendesak TergugatI untuk merekomendasikan Penggugat.Bahwa TergugatIII, dalam pengetahuan Penggugat hanya menerbitkan SuratNomor : PAN/ A/KWSJ/077/II/2012, tertanggal 29 Februari 2012, perihal :Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Sibolga dari PAN, yangditujukan kepada TergugatII, dan ditembuskan kepada TergugatI.Bahwa tindakan TergugatI, TergugatII, dan TergugatIIJ yang tidakmelakukan proses PAW

dikemukakan diatas, mohonkiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Cq MajelisHakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa, mengadili, dan memutusperkara gugatan ini, untuk berkenan memanggil para pihak pada haripersidangan yang telah ditentukan untuk itu, dengan mengambil keputusan yangamarnya berbunyi sebagai berikut :A DALAM PROVISI.1 Menyatakan Penggugat yang memperoleh suara terbanyak kedua dalampemilu Legislatif Kota Sibolga Tahun 2009, berhak atas PergantianAntar Waktu (PAW

Sdr Rajali Silalahi.2 Menghukum Tergugat I untuk dengan segera merekomendasikanPenggugat sebagai Anggota DPRD Kota Sibolga Periode 20092014 dariDPD Partai Amanat Nasional Kota Sibolga melalui proses PergantianAntar Waktu.B DALAM POKOK PERKARA.1 Primair :Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan Penggugat sebagai peraih suara terbanyak kedua dalam PemiluLegislatif DPRD Kota Sibolga Tahun 2009, berhak atas Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Sibolga Periode 20092014.Menghukum

Tergugat I untuk merekomendasikan Penggugat sebagai AnggotaDPRD Kota Sibolga Periode 20092014 dari Partai amanat nasional (PAN)melalui proses PAW menggantikan Alm Sdr Rajali Silalahi.Menghukum Tergugat IJ dan Tergugat III, baik sendirisendiri maupunbersamasama memerintahkan Tergugat I menyegerakan pengajuan Penggugatsebagai Anggota Legislatif DPRD Kota Sibolga periode 20092014 melaluiproses PAW menggantikan Alm.

Hariani binti Hasan Rifai, (anak)4 Bugisman bin Hasan Rifai, (anak)Hal. 2 dari 9 PAW No. 509/Padt.P/2018/PA Skg5. Ade Muarif bin Hasan Rifai, (anak)6. Bahwa almarhumah St. Hasnah binti Kama, semasa hidupnya telah menyetoruang pada Bank BRI Cabang Sengkang pada tanggal 27 September 2012,untuk Ongkos Naik Haji (ONH) sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh jutarupiah) dengan Rekening Nomor 0195.01.006339.51.3;7. Bahwa almarhumah St.

Hasnah terlebin dahulum meninggal dunia;Hal. 4 dari 9 PAW No. 509/Padt.P/2018/PA Skg Bahwa semasa hidup St. Hasnah pernah menikah sebelum manikah denganHasan Rifai, tapi sudah meninggal dan tidak memiliki anak; Bahwa agama yang dianut semasa hidup St. Hasnah adalah agama Islam; Bahwa agama yang dianut oleh anakanak St.

Hasnah dengan Hasan Rifai telah melahirkan 5orang anak, yaitu: Ritas, Harianti, S.Pd, Hariani, Bugisman dan Ade Muarif;Hal. 7 dari 9 PAW No. 509/Padt.P/2018/PA Skg Bahwa agama yang dianut oleh anakanak St. Hasnah, adalah agama Islam; Bahwa meninggalnya St. Hasnah karena sakit, bukan ulah dari anakanaknya. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di PengadilanAgama adalah untuk mengurus tabungan haji almarhum St.

Bugisman binti Hasan Rifai, (anak);Hal. 8 dari 9 PAW No. 509/Padt.P/2018/PA Skg4. Ade Muarif binti Hasan Rifai, (anak) dan5. Ritas bin Hasan Rifai, (anak);adalah ahli waris almarhumah St. Hasnah binti Kama.3.

Fatiha Amin, S.H.Perincian biaya :Pendaftaran :Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan :Rp250.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00 Jumlah :Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).Hal. 9 dari 9 PAW No. 509/Padt.P/2018/PA Skg

, pendidikan S.1, pekerjaan ibu rumah tangga,tempat tinggal xxxxxxx, selanjutnya disebut Pemohon V.Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Insidentil bertanggal 22 Oktober 2018,telah menguasakan kepada Pemohon IV, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaanwiraswasta bertempat tinggal di xxxxxxxxx;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti bukti tertulis danketerangan para saksi di persidangan;Hal 1 dari hal 10 Pen PAW

hli waris inibertujuan untuk endapakan dasar/alas hak sebagai landasan gunamempermudah dalam pembagian harta warisan dari pewaris Bapak xxxxxxxserta agar mendapatkan kepastian hukum dimana para Pemohon maupun yangada dalam posita dalam permohonan ini adalah syah secara hokum sebagaipara ahli waris Bapak xxxxxxx, dan resmi diketahui oleh Pemerintah jugasebagai bukti hukum terhadap siapapun yang membutuhkan;Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini;Hal 2 dari hal 10 Pen PAW

Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon IV. xxxxxx No xxxxxx, tanggal 09 Maret 2013aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, telahHal 3 dari hal 10 Pen PAW /Pdt.P/2019 /PA.Yg.10.11.12.13.dimateraikan cukup dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh MajelisHakim diberi tanda P.4;Fotokopi Surat Keterangan Pemohon V Nomor xxxxxx tanggal 29 November 2017, aslinyadikeluarkan Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxx, telahdimateraikan

Il, umur 56 tahun, agama islam, pekerjaan tani/ perkebunan, pendidikan SD,bertempat tinggal di xxxxxxx;Setelah bersumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan keluarga besar almarhum Bapak xxxxx denganPemohon karena saksi bekerja ditempat almarhum bapak xxxxx sejak tahun1973; Bahwa saksi bekerja sebagai tukang bersih ersih dan momong cucu; Bahwa almarhum bapak xxxxxx mempunyai usaha perhotelan yaitu hotel Utaradan juga jualan minyak dan gas;Hal 5 dari hal 10 Pen PAW

Noor Emy Rohbiyati, SH, MSIHakim Anggota Hakim AnggotaHal 8 dari hal 10 Pen PAW /Pdt.P/2019 /PA.Yg.Dra. Hj. Farchanah Mugoddas, M.HumPaniteraDrs. Achmad ArifinPenggantiNanik Najemiah, SHPerincian Biaya Perkara :1. Biaya Pencatatan2. Biaya proses3. Biaya panggilan4. Redaksi5. MateraJumlah: Rp. 30.000,00: Rp. 50.000,00: Rp. 480.000,00> Rp. 5.000,00:Rp 6.000,00: Rp 571.000,00Hal 9 dari hal 10 Pen PAW /Pdt.P/2019 /PA.Yg.

Bahwa 9 bulan setelah 19 Maret 2015 sejak kepengurusan PAW tertanggal19 Maret 2015 dilakukan, Tergugat selaku Ketua Umum kembali telahmelakukan PAW tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang jelas, dantidak sesuai dengan yang diatur dalam AD / ART, dimana dalam PAW yangdilakukan saat itu sangat jelas adanya tindakan kesewenangwenangan danarogansi Tergugat yang menjabat sebagai Ketua Umum, yaitu denganmelakukan mengganti pengurus dengan pengurus yang baru dan jugamerubah nama dan/atau struktur bidang

PAW dimaksud terjadi apabila Ketua Umum BPP atau Ketua UmumBPD berhalangan tetap dan/atau sesuatu sebab tidak dapatmenjalankan dan/atau menyelesaikan kewajibannya sampai masajabatan kepengurusan berakhir... dst.b. PAW dimaksud terjadi apabila karena sesuatu sebab terjadi lowongandalam keanggotaan Badan Pengurus maka pergantian untuk mengisilowongan tersebut dilakukan dan ditetapkan dalam Rapat Pleno BadanPengurus masingmasing tingkatan sesuai dengan kebutuhan ;Hal 19 dari 29 Hal. Puts. Perk.

PAW(pergantian antar waktu) itu TIDAK dilakukan melalui mekanismeMUNAS.

PerluTergugat sampaikan bahwa ketidaktahuan Penggugat mengenai Suratkeputusan kepengurusan yang baru tertanggal 30 Desember 2015 (PAW)dimaksud adalah karena tidak aktifnya Penggugat dalam kepengurusanBPP ABUJAPI sebagai Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan yangsama sekali tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagaipengurus. PAW dilakukan dalam rapat pleno dengan mekanisme yangberlaku di BPP ABUJAPI, sehingga Penggugat membuat dalil yang terlaluHal 21 dari 29 Hal. Puts. Perk.

Nomor 176/PDT/2017/PTDKI15.16.17.mengada ada, bahwa pengambilan keputusan PAW dilakukan secarasembunyisembunyi. Perlu Tergugat sampaikan juga bahwa tidak adadasar apapun SK dimaksud untuk diberitahukan ke semua pihak, SKdimaksud bukan untuk diedarkan kepada publik.

Hal ini merupakan suatu kesengajaan dan rekayasa yang dilakukanoleh Tergugat agar dapat menyingkirkan Penggugat dari keanggotaan PertaiDemokrasi Kebangsaan (PDK);Bahwa selanjutnya tanpa alasan yang jelas dan tanpa diberikan SuratPeringatan terlebih dahulu kepada Penggugat dari Tergugat telahmengeluarkan Surat Usulan PAW Nomor PDK/B/KS/30.28/15A/III2013tertanggal 29 Agustus 2013 tentang "Usulan PAW Saudara YohanisSampebulu anggota DPRD PDK Kabupaten Toraja Utara".

kerugianmateriil dan immateriil dengan perincian sebagai berikut:a Kerugian Materiil:Yakni kerugian jika terjadi PAW dari Penggugat untuk dilakukan PenggantianAntar Waktu kepada Romba' M.S.Somalinggi.

oleh Pimpinan Partai Politikkepada gubernur dilakukan setelah adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukumtetap atas gugatan tersebut;3 Bahwa untuk itu seluruh pihak terkait dengan Proses Pengurusan PergantianAntar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara mentaati ketentuantersebut di atas;4 Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat danutamanya masyarakat pemilih, yang telah mempercayakan aspirasinya kepadaHal.5 dari 15 hal.

Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan(DPNPDK) melalui surat Nomor PDK/ PAW/KDP/10/VIII/2013 perihal PersetujuanPAW (Penggantian Antar Waktu) Saudara Yohanis Sampebulu Anggota DPRDKabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 28 Agustus 2013 (BuktiT4); Bahwa berdasarkan dalil dan buktibukti terurai di atas, maka jelaslah bahwapemberhentian dan usulan PAW terhadap Penggugat merupakan keputusan organisasiyang dibuat dan dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Nasional (DPN) PDK.

Danseluruh Indonesia tidak ada PAW anggota DPRD dari PDK yang diPAWpaska Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut;Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut maka telah terbukti bahwa Majelis Hakimtelah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 30 (1) huruf (b) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agungjo.

Bahwa berdasarkan surat KPU nomor : 140/PY.04.1SD/03/7306/KPUKab/IV/2018 maka DPRD kabupaten Gowa telah menyurat kepada BapakGubernur Sulawesi Selatan Selaku Wakil Pemerintah pusat dengan nomor :171/239/DPRD perihal Proses PAW anggota DPRD dari partai Demokrattertanggal Sungguminasa, 25 September 2018. Melalui Cq Bupati Gowa10.

Ilselaku Biro Pemerintahan yang memproses secara Administrasi SKPemberhentian dan SK Pengangkatan Anggota DPRD tidakmelaksanakan proses PAW tersebutBahwa oleh karena Perbuatan Tergugat dan Tergugat Il; Tidakmelanjutkan, atau setidak tidaknya Terlambat Malanjutkan usulanPergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Gowa atas nama Sadr.Andi Lukman, MM Dg. Naba di gantikan oleh Sdr. Hernest. L, SH selakuPENGGUGAT sesuai Surat Usulan Bupati Gowa dan Perintah PengadilanTata Usaha Negara Makassar.

Poin 12 bahwa dikarenakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat IIselaku pelaksana dalam proses administrasi danpembuatan konsideran SK Gubernur dan yang bertindakselaku wakil pemerintah pusat, dan Para Tergugat tidakmelaksanakan proses PAW sebagaimana diamanatkanoleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia....b. Poin 13 pahwa dikarenakan Tergugat dan Tergugat II tidakmelaksanakan proses PAW....c.

Naba,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3;Fotokopi berupa Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten GowaNomor: 140/PY.04.1SD/03/7306/KPUKab/IV/2018 tanggal 10 April 2018Perihal: Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab.

Naba Nomor: HF/04/IX/2018tanggal 1 Oktober 2018 perihal permohonan penundaan proses pergantianAntar Waktu (PAW) DPRD Kab. Gowa A.n Andi Lukman, M.M., Dg. Naba,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III.1;Asli dan fotokopi berupa Surat Bupati Gowa Nomor: 171/059/Bag. Hukumtanggal 7 Desember 2018 Perihal Pengantar, selanjutnya pada fotokopibukti surat tersebut diberi tanda T.III.2;Asli dan fotokopi berupa Nota Pertimbangan dari Kepala Biro PemerintahanSetda Prov.

Bahwa, mencermati usulan PAW tersebut TERGUGAT memperolehinformasi tentang adanya gugatan perdata yang diajukan PENGGUGATmelawan DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Sumenep Dkk diPengadilan Negeri Sumenep dengan register perkara Nomor01/Pdt.G/2017/PN.Smp tanggal 06 Januari 2017 dengan pokok perkaramempersoalkan keabsahan usulan pemberhentian/penggantian antar waktuatas diri PENGGUGAT dari jabatan Anggota DPRD Kabupaten Sumenep ;Bahwa, meskipun usulan PAW PENGGUGAT tidak dilatarbelakangipemberhentian

Kaderkader Partai tahu kalauKetua DPD kasih surat kepada ketua Dewan;Bahwa, saksi tahu terkait gugatan ke Pengadilan Negeri Sumenep yangdiajukan Penggugat untuk membatalkan PAW, gugatan dua kali;Bahwa, pak Syarkawi adalah pengacara Penggugat di PN Sumenep;Bahwa, setahu saksi waktu Penggugat mengajukan gugatan ke PN Sumenepbahwasanya Pengacaranya, keluarga dan perwakilan datang ke Gubernurmengajukan pemberitahuan bahwa ada sengketa;Bahwa, Penggugat keberatan dengan adanya PAW karena tidak dilakukakanproses

Sedangkan gugatanyang diajukan melalui kuasa hukumnya Rudi Hartono, saksi tidk tahu;Bahwa, saksi tidak tahu adanya PAW yang diajukan oleh Ahmad, setahusaksi Tergugat II Intervensi dilantik sebgai anggota dewan;Bahwa, bahwa berdasarkan AD/ART untuk pengajuan PAW harus melaluisidang pleno partai, semua kebijakan yang strategis harus diplenokan, itupunharus dihdiri DPC seluruh Kab Sumenep, ketika tidak hadir 17 orang danpengurus harian tidak hadir, tidak memenuhi quorum maka ditunda;Bahwa, saksi tidak

Ketua menyampaikan untukperiode tahun 20092014 untuk PAW adalah yang meninggal, pengundurandiri kesandung hukum, sedangkan Penggugat tidak termasuk hal tersebut,jadi alasan Penggugat di PAW saksi tidak tahu latar belakangnya;Bahwa, setahu saksi Penggugat sebagai anggota dewan di komisi 3kemudian rolling ke komisi 2 yang membidangi pertanian;Bahwa, dampak diberhentikannya Penggugat ke konstituen terkaitmasyarakat di bagian pertanian karena biasanya di dapil minta konstituennyaapa yang diminta di dapil

dia menjawab bahwa itu hanyainstruksi, tetapi itu sudah melanggar aturan partai (AD/ART) karena instruksiharus punya alasan dan harus diselaikan dalam rapat harian dan rapat pleno;Bahwa, berangkat dalam musyawarah MPP muncul bahwa PAW tidak dikenaldalam AD/ART, kemudian dalam pra pencalonan para calonlegislatifmenandatangani kesepakatan tidak ada PAW tetapi yang ada kompensasi;misalnya dalam satu dapil ada 4 calon, yang menang hanya 1 maka yangsatu menang membayar ganti rugi;Bahwa, PAW hanya dikenal

PAW Nomor 0024/Pdt. P/2018/MSMrdMenimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidangan paraPemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, masingmasing bernama :1.

PAW Nomor 0024/Pdt.

PAW Nomor 0024/Pdt. P/2018/MSMrd

Bahwa perbuatan TERGUGAT A tidak sampai disitu' saja(pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Peduli RakyatNasional (PPRN), akan tetapi TERGUGAT A telah pula mengirimsurat kepada TURUT TERGUGAT C tanggal 22 September 2010Nomor: 374/A.1/DPDPPRN/PAW/IX/2010 tentang Pergantian danPersetujuan Antar Waktu (PAW) dan termasuk kepada TURUTTERGUGAT D, tanggal 3 Agustus 2010 Nomor: 346/A.1/DPPPPRN/PAW/IX/2010, yang pada pokoknya surat tersebut telah memintapersetujuan kepada TURUT TERGUGAT C dan TURUT

TERGUGAT D,untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW), di manaPenggugat sebagai anggota DPRD yang sah menurut hukum, akandiganti dengan pengganti dari anggota partai PPRN juga dengannama: PASRIAL St.

(Pergantian AntarWaktu);Bahwa walaupun ada proses PAW tersebut, faktanya Penguggatmasih aktif menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten PasamanBarat sampai sekarang ini;Bahwa Partai PPRN berdiri sejak tahun 2006 dan menjadi pesertapemilu tahun 2009, di mana yang menjadi Ketua Umumnya adalahTergugat A;Bahwa proses PAW haruslah berdasarkan perundangundanganyang berlaku;Bahwa secara intern proses PAW diberlakukan terhadap anggotaDPR/DPRD dari suatu partai dikarenakan anggota tersebut didugatelah melanggar

(Pergantian Antar Waktu);73Bahwa walaupun ada proses PAW tersebut, faktanya Penguggatmasih aktif menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten PasamanBarat sampai sekarang ini;Bahwa Partai PPRN berdiri sejak tahun 2006 dan menjadi pesertapemilu tahun 2009, di mana yang menjadi Ketua Umumnya adalahTergugat A;Bahwa proses PAW haruslah berdasarkan perundangundanganyang berlaku;Bahwa secara intern proses PAW diberlakukan terhadap anggotaDPR/DPRD dari suatu partai dikarenakan anggota tersebut didugatelah melanggar

AD/ART partai, di mana prosesnya dimulaidengan adanya pengusulan dari DPD yang kemudian dilaporkankepada tingkat DPW sampai dengan tingkat DPP, kemudian DPPmengeluarkan surat PAWnya, sedangkan secara ekstern di mulaidengan adanya surat PAW dari partai yang dikirimkan kepadaKetua DPR/DPRD kemudian diteruskan kepada KPU/KPUD, Bupati/Walikota sampai kepada Gubernur dan Mendagri laludikeluarkanlah surat keputusannya;Bahwa sekarang ini proses PAW Penguggat sudah sampai tingkatGubernur Sumatera Barat;

Bahwa pada hari Senin Kliwon, tanggal 08 Agustus 1977 atau bertepatan pada21897 H telah terjadi perkawinan antara XXX yang telah dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sleman,PAW No. 134/Pdt.P/2020/PA.YKHal. 1 dari 10 halamanberdasarkan kutipan Akta Nikah NoXxX/1977 tertanggal 08 Agustus 1977dimana pernikahannya mempunyai satu anak yang bernama XXX, lakilaki,lahir tanggal 26 Juni 1984;Bahwa telah meninggal dunia XXX pada tanggal 26 Desember 2003 yang padasaat

dariPengadilan Agama Yogyakarta;Bahwa para Pemohon sangup membayar semua biaya akibat perkara iniBahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas Para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan memutus perkara ini,selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1)2)3)Mengabulkan permohonan Para Pemohon;Menetapkan bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember2003 ;Menetapkan secara hukum bahwa. ; XXX; XXX ; XXX;Adalah ahli waris dari almarhum XXX ;PAW

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX atas nama XX yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar BiasaKabupaten Daerah Tingkat II Buleleng, tanggal 21 Agustus 1987, Bukti P.8;PAW No. 134/Pdt.P/2020/PA.YKHal. 3 dari 10 halaman10.11.12.Surat Pernyataan Silsilan atas nama XXX yang diketahui oleh CamatXXXKota Yogyakarta, tanggal 5 November 2020, bukti P9;Surat Pernyataan Warisan atas nama XXX yang diketahui olen Kepala XXXKecamatan XXX Kota Denpasar, tanggal 14 Februari 2004,

Saksi selama hidupnya almarhum XXX belumpernah bercerai dengan Pemohon sampai ia meninggal dunia ;Bahwa sepengetahuan saksi almarhum XXX meninggal dunia dalamkeadaan beragama Islam ;Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Pemohon II beragama Islam ;Bahwa sepegetahuan Saksi, ketika XXX meninggal dunia, makaorangtuanya yang masih hidup adalah ibu kandungnya yaituXXXsedangkan ayahnya sudah meninggal dunia terlebih dahulu ;Bahwa bahwa sepengetahuan saksi, sampai sekarang Pemohon tidakpernah menikah lagi ;PAW

sepengetahuan saksi almarhum XxXXmeninggal dunia dalamkeadaan beragama Islam ;Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Pemohon II beragama Islam ;Bahwa sepegetahuan Saksi, ketika XXX meninggal dunia, ayahkandungnya sudah meninggal dunia lebih dahulu sedangkan ibunya(XXX) masih hidup ;Bahwa bahwa sepengetahuan saksi, sampai sekarang Pemohon tidakpernah menikah lagi ;Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan para Pemohon mengajukan penetapanahki waris adalan untuk mengurus hartaharta peninggalan almarhumahXXX ;PAW

IV/2018 tentangPersetujuan PAW Anggota DPRD Kota Madiun ;Bahwa yang menjadi alasan/ pertimbangan dikeluarkannya suratkeputusan sebagaimana tersebut dalam poin 4 adalah adanyatindakan/perbuatan Penggugat terkait pelanggaran Kode Etik (terlibatdalam jual beli rekrutmen pegawai di Badan Layanan Umum DaerahHalaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Mad10.

(BLUD)) yang menurut kebijakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangandikategorikan sebagai pelanggaran berat ;Bahwa yang menjadi dasar dikeluarkannya surat keputusan sebagaimanapada poin 5 adalah adanya surat permohonan dari DPC PDI PerjuanganKota Madiun No: 034/IN/DPCMDN/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 yangkemudian ditindaklanjuti oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Timur denganmengeluarkan surat Permohonan No : 1711/IN/DPD/III/2018 tanggal 22Maret 2018 tentang persetujuan Pengganti Antar Waktu (PAW) atas

karena itu dalam tanggapan ini Tergugat dan Tergugat Il menyatakan keberatan dengan adanya gugatan yangdiajukan oleh Penggugat, mengingat permasalahan hukum dalam perkara aquo berkaitan dengan pembatalan Surat Keputusan dari DPP PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan No. 327/KPTS/DPP/IV/2018 tentangpemecatan Supiyah Mangayu Hastuti dari Keanggotaan Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan, tanggal 9 April 2018, dan Surat DPP PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan No. 4230/IN/DPP/IV/2018 tentangPersetujuan PAW

Bahwa dengan demikian dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugatyang pada pokoknya keberatan terhadap Surat Keputusan dari DPP PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan No. 327/KPTS/DPP/IV/2018 tentangpemecatan Supiyah Mangayu Hastuti dari Keanggotaan Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan, tanggal 9 April 2018 dan Surat DPP PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan No. 4230/IN/DPP/IV/2018 tentangPersetujuan PAW Anggota DPRD Kota Madiun, maka yang berwenangmengadili penyelesaian perkara a quo adalah Mahkamah

Anggota DPRD Kota Madiun, SuratPermohonan DPD PDI Perjuangan No :1711/IN/DPD/III/2018 tanggal 22 Maret2018 tentang Permohonan Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Madiun, suratPermohonan DPC PDI Perjuangan No : 034/IN/DPCMDN/III/2018 tanggal 12Maret 2018 tentang Permohonan Persetujuan PAW Anggota DPRD KotaMadiun;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alatbukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat, setelah MajelisHakim mencermati maksud dan tujuan gugatan Penggugat

Surat Tergugat tentang Pergantian Antar Waktu ( PAW ) AnggotaDPRD Kab.

Surat Tergugat tentang Pergantian Antar Waktu ( PAW ) AnggotaDPRD Kab. Kapuas Peiode 2014 2019.Adalah perbuatan yang sewenang wenang dan dikualifikasimerupakan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana ketentuanpasal 1365 KUHPerdata;2. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat yang mengusulkanPergantian Antar Waktu ( PAW ) a.quo adalah batal demi hukum karenabertentangan dengan ketentuan pasal 193 ayat ( 1 ) huru C UU Nomor32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;3.

GUGATAN PENGGUGAT PREMATURBahwa Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili GugatanPerkara Perdata Nomor 18/Pdt.susParpol/2018/PN.Klk atas gugatan yangdiajukan oleh Penggugat Konvensi tertanggal 22 Mei 2018 ialah gugatanPerbuatan Melawan Hukum berkaitan pengajuan Pergantian Antar Waktu(PAW) Penggugat dapat kami tanggapi dalam jawaban (Eksepsi) yang teruraisebagai berikut:1.

Persetujuan Pemberhentian dari Keanggotaan PartaiBulan Bintang Badan Kehormatan Cabang kepada H PahmiS,Sos, Selanjutnya diberi tanda T14 ;Halaman 22 Putusan Nomor 18/Padt.Sus.Parpol/2018/PN KIkT15 :Fotocopy Permohonan Persetujuan PAW dan Pemberhentiandari Keanggotaan PP An.

gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat I, Il dan Tergugat Ill serta Tergugat IV telahmelakukan Perobuatan Melawan Hukum yang telah mengakibatkanPenggugat mengalami kerugian;Menyatakan Penggugat tetap selaku Anggota Legislatif DPRA Aceh dariFraksi Partai Aceh untuk Periode 2014 2019;Menyatakan yaitu: Surat Tergugat Ill tanggal 21 Juni 2017 mengenai: Usulan PergantianAntar Waktu (PAW

) anggota DPR Aceh dari Partai Aceh KepadaTergugat IV;adalah tidak sah menurut hukum;Menghukum Tergugat III untuk membatalkan surat, yaitu: Surat Tergugat Ill tanggal 21 Juni 2017 kepada Tergugat IV mengenai:Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR Aceh dari PartaiAceh;Menghukum Tergugat IV untuk tidak melakukan verifikasi nama calonpengganti dan tidak menerbitkan rekomendasi terhadap proses pergantianantar waktu (PAW) Penggugat (Adam Mukhlis) kepada Saudara AdlyTjalok Bin lbrahim, sampai

Penggugat/Pemohon Kasasiuntuk seluruhnya; Menyatakan Termohon kasasi I/Tergugat , Termohon kasasiII/Tergugat Il dan Termohon Kasasi Ill/Tergugat Ill serta TermohonKasasi IV/ Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; Menetapkan Pemohon Kasasi/Penggugat Adam Mukhlis sah dantetap selaku Anggota Legislatif DPRA Aceh dari Fraksi Partai Acehsampai akhir periode 2014 2019; Menyatakan yaitu: Surat Termohon Kasasi III/ Tergugat III tanggal 21Juni 2017 mengenai: Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW

) anggotaDPR Aceh dari Termohon Kasasi /Tergugat Kepada TermohonKasasi IV Tergugat IV; adalah tidak sah menurut hukum; Menghukum Termohon Kasasi Ill/Tergugat II untuk membatalkansurat, yaitu: Surat Termohon Kasasi IIl/Tergugat Ill tanggal 21 Juni2017 kepada Tergugat IV mengenai: Usulan Pergantian Antar Waktu(PAW) anggota DPR Aceh dari Partai Aceh; Menghukum Termohon Kasasi IV/Tergugat IV untuk tidak melakukanverifikasi nama calon pengganti dan tidak menerbitkan rekomendasiterhadap proses pergantian

antar waktu (PAW) Pemohon Kasasi/Penggugat (Adam Mukhlis) kepada Saudara Adly Tjalok Bin Ibrahim; Menghukum Termohon Kasasi I/Tergugat untuk menunda semuaproses serta permohonan proses pergantian antar waktu yangdiajukan oleh Termohon Kasasi II/Tergugat II dan Termohon KasasiIIl/ Tergugat Ill, sampai dengan berkekuatan Hukum tetap; Mohon Putusan seadiladilnya;Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Desember 2017 yang padapokoknya menolak

- M E N G A D I L I- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; - Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II adalah Perbuatan Melawan Hukum; - Menyatakan bahwa Surat Nomor : 01/DPC/PKDI/IV/2011 Perihal Pemecatan Keanggotaan PKDI dan PAW Anggota DPRD Kabupaten Alor tanggal 1 April 2011; Surat Nomor : 02/DPC/PKDI/IV/2011 Perihal Pemecatan dari Keanggotaan partai; dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPC-PKD Indonesia

Kemudian pada tanggal29 April 2011 TERGUGAT juga telah mengajukan Permohonan PergantianAntar Waktu (PAW) Penggugat dari T Tt= Bahwa Ketua partai PKDI Cabang Alor saat ini menurut saksi adalahsaudara PERMENAS LAMAKOLY (Penggugat) ; ~~Atas keterangan saksi tersebut Tergugat,Turut Tergugat I dan TurutTergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan ;3. APOLOS WELLBahwa pada tahun 2007, saksi masuk anggotapartai PDKI Cabang Alor, sedangkan Penggugatbelum masuk sebagai anggota partai.

Alor dimana Penggugatmewakili partai PKDI dari daerah pemilihan tiga dan samasamadiangkat berdasarkan SK Gubernur NTT; ~~~ Bahwa Penggugat masih tetap eksis menjalankan tugas sebagaiAnggota DPRD dan tidak pernah melakukan pelanggaran atau kejahatanGalant Wr ek, SS SG mm I OTe Bahwa Tergugat pernah mengajukan permohonanpergantian antar waktu (PAW) terhadapPenggugat dimana kapasitas Tergugatdisebutkan sebagai Ketua DPC partai PKDI;Bahwa sepengetahuan saksi atas permohonan pergantian antar waktu(PAW

) Tergugat tersebut ada tindak Jlanjut sehingga turun SKGubernur NIT tentang pergantian antar waktu; Halaman 45 dari 76 halaman, Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.KLBe Bahwa saksi mengetahui pada waktu proses PAWsehingga saksi pernah berbicara dengan KetuaDPRD untuk meralat dan mempelajari kembalipermohonan PAW dari Tergugat sebelumditeruskan ke Gubernur NTT;e Bahwa saksi pernah minta AD ART padaPenggugat dan saksi bandingkan denganlampiran surat usulan PAW oleh Tergugat makamenurut saksi ada kerancuan

mengetahui PAW diawali denganpermohonan dari partai politik kepada DPRDuntuk mengganti anggota DPRD dari partaiPemohon (Tergugat) kemudian DPRD mintakepada Bupati untuk mengusulkanpemberhentian dan pergantian antar waktuanggota DPRD kepada Gubernur; Bahwa selain merujuk pada U.U.

No. 12 tahun 2009 dan P.P.No. 16tahun 2010, kami juga merujuk pada AD ART dari partai PKDI, darisemua bahan rujukan tersebut kami berkesimpulan usulan PAW anggotaDPRD Kabupaten Alor dari partai PKDI lengkap dan dapat diprosesuntuk diteruskan ke Gubernur NITj on rst seeBahwa dalam proses PAW kami tidakmemperhatikan tentang Daerah Pemilihan dariCalon Pengganti dan anggota yang digantikarena itu kewenangan KPUD;Halaman 57 dari 76 halaman, Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.KLBe Bahwa pada saat diajukan