Ditemukan 51522 data
35 — 4
warna biru yang berisikan 1 bungkusbungkusan plastic bening / cetik didalamnya berisi 25 buah plasticbening / cetik dan 1 buah plastic yang didalamnya berisi 7 buahperalatan hisap yang terbuat dari kaca;= 1 (satu) buah timbangan digital merek Scale DND warna hitam kombinasisilver;= Alat hisap Narkotika goll jenis shabu yang terdiri dari 3 buah alat hisap /bong yang terbuat dari kaca dan palstik dan beberapa buah pipet yangterbuat dari plastic dan kaca serta 4 buah korek api gas;Menimbang, bahwa mendasari
Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa mengenai unsur pertama barang siapa dalam hukum pidana,pengertian barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum orang yang diduga sebagaipelaku tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut sebagai orang yang mampumempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannuya ;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi juga keterangan terdakwaserta barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidanayang dimaksud
PDM204/PKN/04/2014tersebut ;Menimbang, bahwa mendasari pada uraian dan pertimbangan tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa unsur pertama telah dapat dibuktikan jadi adapaun mengenai dapatdipertanggung jawabkan atau tidaknya pelaku tindak pidana tersebut akan dipertimbangkansetelah dipertimbangkan unsurunsur pokok dalam pasal dakwaan tersebut ;ad.2.
Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan PenyalahgunaanNarkotika Golongan I Bagi Diri SendiriMenimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi, barangbukti, dan keterangan terdakwa Selasa tanggal 22 Pebruari 2014 = sekirapukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi EKA OARMAWAN (berkas terpisah)melalui handphone untuk membeli shabushabu sebanyak setengan jieuntuk digunakannya sendiri dan besepakat untuk bertemu di J1.Yos SudarsoRumbai Pekanbaru dan ditempat tersebut EKAmenyerahkan 1 (satu) bungkusplastic
1.Zaitun
2.Teuku Mirza Raja Muhammad
Tergugat:
Cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
91 — 28
KU.602/A-SDW/1426/2009 tanggal 05 Juni 2009 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Krueng Peusangan Di Gampong Suwak Kecamatan Peusangan (Bencana Alam) Kabupaten Bireuen yang diterbitkan Tergugat dengan mendasari pada Surat Gubernur Aceh Nomor: 360/45802 Tanggal 26 Mei 2009 tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam, adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat Tergugat dan Perusahaan Alm.
Suami/ Ayah Penggugatdan mendasari pada hasil Pemeriksaan Khusus Tim Inspektorat Aceh kelokasi Pekerjaan;7. Jumlah yang telah Tergugat bayar setelah dilakukan pengurangandengan total nilai volume pekerjaan yang telah dilaksanakan Alm. Suami/Ayah Penggugat benar masih terdapat sisa nilai volume pekerjaan yangbelum dilakukan pembayaran kepada Penggugat sejumlah yang disebutkanAlm.
Suami/ Ayah Penggugat yang telah terlilit hutangakibat membayar harga bahan material yang telah digunakan dalammenyelesaikan pekerjaan yang diperintahkan dalam SPMK Tergugatdengan mendasari pada standar bunga Bank Pemerintah, Tergugat akanmengusulkannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku, namun dalammenentukan kelayakan dan kewajarannya, bukanlah domain/kewenanganTergugat, akan tetapi merupakan Domain dan kewenangan dari Institusi laindiluar Institusi Tergugat untuk mengesahkannya dalam APBA/APBAPerubahan
KU.602/ASDW/1426/2009 tanggal 05Juni 2009 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan PengamanTebing Sungai Krueng Peusangan Di Gampong Suwak KecamatanPeusangan (Bencana Alam) Kabupaten Bireuen yang diterbitkan Tergugatdengan mendasari pada Surat Gubernur Aceh Nomor: 360/45802 Tanggal26 Mei 2009 tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaanPenanggulangan Bencana Alam, adalah sah dan berkekuatan hukum sertamengikat Tergugat dan Perusahaan Alm. Suami/Ayah Penggugat;3.
Terbanding/Penggugat : YAYASAN PENGEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA YPPI
88 — 290
tersebut pada tanggal 11 September 2017dan telah mengajukan Memori Kasasi tertanggal 25 September 2017yang didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri JakartaPusat;Dengan adanya upaya hukum Kasasi yang sedang dilakukan olehTergugat, maka belum dapat dikatakan bahwa Tergugat terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPenggelapan dalam Jabatan, yang telah menimbulkan kerugianbagi Penggugat dengan total sebesar Rp. 19.000.000.000,(sembilan belas milyar rupiah), dengan mendasari
a quo, tidak menjelaskan secara jelas, cermat dan tegastentang dalil perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan olehTergugat;Bahwa Penggugat di dalam point 9 (Sembilan) dan Point (10)gugatan Penggugat dalam perkara a quo, pada pokoknya telahmendalilkan bahwa Tergugat dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapandalam Jabatan, yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugatdengan total sebesar Rp. 19.000.000.000, (sembilan belas milyarrupiah), dengan mendasari
YANGDILAKUKAN OLEH TERGUGATBahwa Tergugat menolak dengan tegas dalildalil yang telahdiuraikan oleh Penggugat pada point 9 (Sembilan) dan 10 (Sepuluh)gugatan Penggugat dalam perkara a quo, yang pada pokoknyamenjelaskan bahwa Tergugat dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalamHal. 26 dari 43 hal Put.No.460/PDT/2018/PT.DKI.Jabatan, yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengantotal sebesar Rp. 19.000.000.000, (Sembilan belas milyar rupiah),dengan mendasari
Pernyataan Kasasi Tertanggal 11 September 2017 danMemori Kasasi tertanggal 25 September 2017yang telah didaftarkankepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Dengan masih adanya upaya hukum Kasasi yang sedang dilakukanoleh Tergugat, maka tidak dapat dikatakan bahwa Tergugat terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPenggelapan dalam Jabatan, yang telah menimbulkan kerugianbagi Penggugat dengan total sebesar Rp. 19.000.000.000, (Sembilanbelas milyar rupiah), dengan mendasari
Juli 2017, makagugatan Penggugat tersebut, secara hukum harus dianggapterlampau dini atau belum waktunya atau prematur;Bahwa dari apa yang telah diuraikan di atas, dalil Penggugat yangpada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dinyatakan terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPenggelapan dalam Jabatan, yang telah menimbulkan kerugianHal. 27 dari 43 hal Put.No.460/PDT/2018/PT.DKI.bagi Penggugat dengan total sebesar Rp. 19.000.000.000, (Sembilanbelas milyar rupiah), dengan mendasari
23 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
, yang terhisap di dalamnya ;Menetapkan bahwa Akte Jual Beli No. 98/KR/VII/2002tanggal 9 Juli 2002 yang mendasari terbitnya SertifikatHak Milik No. 20883/Gunung Sari, tanggal 27 Maret 2003,Surat Ukur No. 00731/2002, tanggal 17 06 2002,seluas 1.708 M?, atas nama Kamaluddin, adalah tidaksah ;Menyatakan oleh karena itu) penimbunan dan pemagaran sengyang dilakukan oleh Tergugat I!, di atas tanah obyeksengketa seluas 150 M?
,~ yangterhisap di dalamnya ;5.Menyatakan Akte Jual Beli No. 98/KR/VII/2002 tanggal09Juli 2002 yang mendasari terbitnya Sertifikat Hak MilikSertifikat Hak Milik No. 20883/Gunung Sari, tanggalHal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1528K/Pdt/20102/Maret 2003, No. 00731/2002, tanggal 17062002, seluas1.708 M? atas nama KAMALUDDIN, adalah tidak sah ;6. Menyatakan oleh karena itu) penimbunan dan pemagaranseng yang dilakukan oleh Tergugat I, di atas tanah obyeksengketa seluas 150 M?
Kohir 611 Cl salahpenempatan di mana tanah Persil 5 S II Kohir 332 Clseluas 150 M tercakup di dalamnya, dengan mencermatibukti Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor ~~ LurahGunung Sari dan sertifikat tersebut telah diterbitkantidak berdasarkan prosedur yang benar, terbukti suratukur terbit tanggal 17 Juni 2002, sedangkan surat jualbeli yang mendasari adalah surat ukur tersebut sedangkanSHM baru dibuat pada tanggal 9 Juli 2002, pada waktudiadakan pemeriksaan setempat di mana Lurah menyatakantanah
9 — 0
Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXtanggal 11 September2000 atas nama PEMOHON 1 dan PEMOHON Il, yang dikeluarkan olehKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan,bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
85 — 37
Roni Paslah.Menimbang bahwa, orangorang yang tersebut pada No. 12 sampai No. 23diatas adalah termasuk dalam para penggugat pada perkara gugatan a quo, akantetapi para penggugat nomor 12 sampai nomor 23 tersebut tidak ikut bertandatangan dalam Kesepakatan Perdamaian Tanggal 7 Nopember 2017 vide BuktiP.2 = T.1 dan oleh karena tidak terlibat dalam Kesepakatan Perdamaian tersebutmaka tidak ada perjanjian yang mendasari hubungan hukumnya dengan tergugat,dengan demikian tidak ada wanprestasi antara tergugat
MUZAKKIR
Tergugat:
Pimpinan PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk Kantor Cabang Banda Aceh
121 — 19
tindakan Tergugat berupa: menaikkan secara sepihak jumlahangsuran hutang Penggugat tiap bulannya dari Rp.8.109.374, (delapan jutaseratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) menjadiRp.10.268.464, (Sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratusenam puluh empat rupiah), tidak memberikan perpanjangan masa perjanjianPutusan Nomor : 92/Pdt.G/2019/ PN Bna Hal 3 dari 20kredit dan menetapkan harga pelelangan secara sepihak lebih rendah dariharga umum yang berlaku setempat tanpa mendasari
Menyatakan tindakan Tergugat berupa: menaikkan secara sepihak jumlahangsuran hutang Penggugat tiap bulannya dari Rp. 8.109.374, (delapan jutaseratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) menjadiRp.10.268.464, (Sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empatratus enam puluh empat rupiah), tidak memberikan perpanjangan masaperjanjian kredit dan menetapkan harga pelelangan secara sepihak lebihrendah dari harga umum yang berlaku setempat tanpa mendasari pada hargayang ditetapkan oleh
rendah dari harga umum yang berlaku setempat;Bahwa tindakan Tergugat berupa: menaikkan secara sepihak jumlahangsuran hutang Penggugat tiap bulannya dari Rp.8.109.374, (delapanjuta seratus sembilan ribu tiga ratus tujun puluh empat rupiah) menjadiRp.10.268.464, (sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empatratus enam puluh empat rupiah), tidak memberikan perpanjangan masaperjanjian kredit dan menetapkan harga pelelangan secara sepihak lebihrendah dari harga umum yang berlaku setempat tanoa mendasari
,(Sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empatrupiah), tidak memberikan perpanjangan masa perjanjian kredit danmenetapkan harga pelelangan secara sepihak lebih rendah dari harga umumyang berlaku setempat tanpa mendasari pada harga yang ditetapkan olehPenilai Publik dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) adalah serangkaianperbuatan yang melanggar kepatutan dan menyalahi prosedur hukum yangdikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1365
10 — 7
swasta, tempat tinggal di sebagai " Termohon" Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannyatertanggal tertanggal 30 Mei 2017 yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Depok dengan register Nomor 1574/Pdt.G/2017/PA.Dpk.pada hari itu juga, telah mengemukakan halhal sebagai tersebut dalam surat permohonannya :Adapun alasanalasan yang mendasari
28 — 20
Agama Depok dengan register Nomor 2369/Pdt.G/2017/PA.Dpk.pada hari itu juga, telah mengemukakan halhal sebagai tersebut dalam suratpermohonannya , adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah :1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2007, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Limo Kota Depok berdasarkanKutipan Akta Nikah Nomor : :Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 2369/Pdt.G/2017/PA.Dpk.
53 — 11
Halini mendasari dari keterangan terdakwa (keterangan terdakwa sdr. Raden Wahyu SigitAribowo) maupun dari keterangan istrinya, sdri.
Berdasarkan barang bukti yang ditentukan pada saat terdakwaRaden Wahyu Sigit Aribowo ditangkap dihalaman Mapolres Pangkalpinang dandari Berita Acara Pemeriksaan terdakwa yang Ahli baca bahwa barang buktitersebut untuk dikonsumsi sendiri dan jumlahnya tidak melebihi 1 gram.Dengan mendasari Surat Edaran Mahkamah Agung No.04 tahun 2010klasifikasi pecandu adalah :Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri atau BNN dalam kondisitertangkap tangan.saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan
Halini mendasari dari keterangan terdakwa (keterangan sdr. Raden Wahyu Sigit Aribowo)maupun dari keterangan istrinya, sdri.
Dengan mendasari Surat Edaran Mahkamah Agung No.04 tahun 2010klasifikasi pecandu adalah :e Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri atau BNN dalam kondisitertangkap tangan.e saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian satuhari dengan perincian antara lain sebagai berikut : kelompok methapethamine (shabu)tidak melebih gram, hal ini sesuai dengan fakta pada saat penangkapan dan hasilpenimbangan barang bukti terdakwa Raden Wahyu Sigit Aribowo tidak melebihi
Hal ini mendasari dari keterangan terdakwa(keterangan sdr.
251 — 60
Nirwan kotouang sejumlah Rp.600,000,000,(enam ratus juta rupiah).e 1 (satu) rangkap rekapitulasi absensi Dinas pendidikan pemda dan olahraga kabupaten rokan hulu untuk bulan juli 2011e 1 (satu) rangkap rekapitulasi fisik dan kKeuangan kegiatan pembangunanKabupaten Rohul tahun anggaran 2011sampai dengan 30 desember2011.Yang mana barang bukti tersebut telah di ketahui dan di benarkan oleh parasaksi maupun terdakwa dalam persidangan.Menimbang bahwa mendasari keterangan para terdakwa barang buktijuga
Unsur barang siapa:Menimbang, bahwa dengan unsur barang siapa pengertian barangsiapa menuntut jalan hukum pidana adalah siapa saja sebagai subyek hukumorang yang di duga telah melakukan tindak Pidana dan pelaku tindak Pidanatersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;Menimbang,bahwa mendasari pada keterangan para saksisaksi yangdiajukan dalam persidangan dapat di ketahui bahwa para saksi mengenal paraterdakwa Ummi miswati dan Andrikel Gusti suami istri yang diketahuinya padasekira bulan
Unsur dengan maksud menguntungkan atau orang lain secaramelanggar hukum;Menimbang, bahwa dengan unsur ke 2 atau dengan maksud,pengertian dengan maksud dalam melakukan sesuaru perbuatan seorangpelaku mempunyai niat dan tujuan akhir menguntungkan dirinya sendiri atauorang lain dengan caracara yang bertentangan secara hukum atau melawanhukum atau dengan cara yang tidak sah.Menimbang bahwa mendasari keterangan para saksi : Yasril dan ElbaiDasril sudra yang telah memperoleh maka dari terdakwa Ummi Miswati
Unsur mengerjakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atausupaya member hutang atau piutang;Menimbang,dengan unsur ke 4 (empat) mengerjakan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu atau supaya member hutang atau piutang.Menimbang, bahwa mendasari keterangan para saksi, Norman Koto yangsebelumnya dikenalkan oleh yasril dan Elbai Desri Sudra dengan terdakwa dan terdakwa Il sekurangnya dilakukan pertemuapertemuan dan dibicarakan maksud dan tujuannya sekiranya terdakwa memperoleh proyekyang
Unsur yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turutmelakukan.Menimbang bahwa dengan unsur 5 (lima)sebagai pelaku yangmelakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan ;Meninbang bahwa mendasari keterangan para saksi maupu keteranganpara terdakwa dalam persidangan dapat di ketahui bahwa pelaku yang di dugamelakukan perbuatan pidana sesuai dengan surat dakwaan Jaksa PU adalahterdakwa Ummi Miswati dan terdakwa II Andrekel Gusti dimana terdakwa danterdakwa II adalah suami isteri dalam
7 — 0
UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah AgungRI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;;Hal. 7 dari 13 Put.nomor 1705/Pdt.G/2013/PA.BdwMenimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat sertaketerangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbuktibahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan telah dikaruniai 2 orang anak ;;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
dekatdengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernama SAKSI dan SAKSI, telah memberikan keterangan di bawah sumpahyang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari
46 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun Judex Facti telah menjatuhkan pidana penjaraselama 3 (tiga) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani,kecuali apabila di kKemudian hari atas putusan Hakim, Terdakwa dinyatakanbersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6(enam) bulan ;Bahwa pertimbangan Judex Facti yang mendasari ditetapkannya pidanapercobaan sebagaimana tersebut di atas tanpa disertai pertimbangan hukumyang tepat dan benar, yaitu alasanalasan yang relevan yang kemudiandijadikan dasar
Adapun faktor/alasan yang dapatdijadikan sebagai dasar penjatuhan pidana tanpa percobaan dalam perkara iniadalah tidak adanya perdamaian serta itikad baik dari Terdakwa untuk memintamaaf kepada korban untuk menyesali perbuatannya ;Menimbang, bahwa sejalan dengan yurisprudensi putan MahkamahAgung RI Nomor : 2446 K/Pid.Sus/2009 yang pada pokoknya menyatakanbahwa pertimbangan Judex Facti yang mendasari ditetapkannya pidanapercobaan sangat tidak relevan dan bukan merupakan faktor yang meringankandan
MARYATI binti KANDAR MA'RUP
Tergugat:
PEMERINTAH REPUBLIK CQ SATUAN KERJA NON VERTIKAL JATIGEDE
53 — 6
Kuitansi pembayaran yang dilakukanpada tanggal 6 Agustus 2015 ;Bahwa dari alat bukti surat Tergugat tersebut di atas beserta dokumenpendukungnya sebanyak 1 (satu) bundle, hakim menemukan terdapatfakta adanya pembayaran uang senilai Rp. 122.591.200,00 (SeratusHalaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 612/Padt.G.S/2018/PN Smddua puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratusrupiah) yang diterima oleh ICAH atas bidang atas nama kepalakeluarga yang berhak ICAH/KAWI B RAKSA; Bahwa dengan mendasari
41 — 24
Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1981 yangmenyatakan :Bahwa dalam hal perkara yang diajukan oleh Jaksa PenuntutUmum Terdakwanya tidak hadir dan tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapatdihadapkan ke persidangan, perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima.Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Pratu Tomi Siagian NRP31081552210286 Oditur Militer tidak dapat menjamin bisa menghadirkanTerdakwa Pratu Tomi Siagian NRP 310815522102868 ke persidangan PengadilanMiliter Il08 Jakarta oleh karena itu dengan mendasari
12 — 7
bernamaXXX ,umur 30 tahun,Agama Islam,pendidikan S.i kepekerjaan Guru bertempattinggal di Jalan XXX,keluarahan XXX Kecamatan Paleteang KabupatenPinrang.mengemukakan sebagai berikut :Bahwa Ibu kandung XXX ihlas memberikan anaknya untuk diangkat sebagaianak angkat karena bermaksud baik ingin membantu saya membiayai danmendidik dan saya sudah bicarakan juga dengan suami dan menyetejuinyajuga saya piker baik tanpa ada tekanan dan saya bersaudara kandung denganpemohon hanya saya mempunyai anak satu yang mendasari
28 — 19
Hal ini didasari oleh alasanalasan di bawah ini: Bahwa gugatan a quo tidak menjelaskan dan tidak terdapat dasarhukum (recht ground) yang mendasari gugatan;= Bahwa mantan Hakim Agung MA Yahya Harahap dalam bukunyamenjelaskan, eksepsi Gugatan Kabur dapat diajukan atas alasan TidakJelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan, yaitu posita (fundamentum petendi)tidak menjelaskan kejadian atau peristiwa secara jelas dan rinci yangmendasari gugatan, serta tidak menjelaskan dasar hukum (rechtground)yang mendasari
vide: Yahya Harahap, Hukum AcaraPerdata, Sinar Grafika, 2005, h. 449;= Bahwa Tergugat yang menyelipkan dalildalil dasar hukum padabagian replik adalah tidak dapat dibenarkan dan melanggar ketentuanhukum yang berlaku;Sudah sepatutnya Penggugat mencabut gugatan terlebih dahulu apabilaPenggugat ingin merubah dasar hukum gugatan;Bahwa dengan demikian maka sudah jelas dan terang benderang bahwagugatan a quo kabur dan tidak jelas karena tidak menjelaskan dan tidakterdapat dasar hukum (recht ground) yang mendasari
185 — 34
Dalam haltersebut Tergugat menolak untuk memberikan persetujuan danmembubuhkan tandatangannya, hal itulan yang mendasari Penggugatuntuk mengajukan gugatan terhadap obyek tanah sebagai harta bawaan.Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:1. Terhadap harta bawaan, apabila obyek tanah adalah harta bawaanPenggugat sebagai hadiah dari lbu Penggugat maka dalam Proses Jual Bellitanah tidak memerlukan persetujuan istri sah baik hal tersebut dibuktikandalam Perjanjian Kawin.
TAAdapun alasan hukum yang mendasari diajukannya gugatan rekonpensi adalahsebagai berikut1. Bahwa dalildalil yang dipergunakan dalam Konvensi dianggapdipergunakan Kembali untuk Rekonvensi;2. Bahwa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensidahulu adalah suami istri yang sah berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor. tanggal 29 Mei 2006 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan ...Kab.Tulungagung.3.
Dalam hal tersebut Penggugat Rekonvensimenolak untuk memberikan persetujuan dan membubuhkantandatangannya, hal itulah yang mendasari Tergugat Rekonvensi untukmengajukan gugatan terhadap obyek tanah sebagai harta bawaan.6. Bahwa Penggugat Rekonvensi curiga terhadap Tergugat Rekonvensiyang mengajukan gugatan terhadap obyek tanah sebagai harta bawaanguna mengalihkan obyek tanah yang terletak di ...
54 — 32
EKSEPSI OBSCUUR LIBEL1 Bahwa gugatan Pemohon, tidak hanya dianggap cukup dalam menyajikanperistiwa hukum bak majalah dinding, dalam hal ini Pemohon tidak menjelaskan dasarhukum (rechts grond) dan (feitelijke grond) yang mendasari gugatan. Surat gugatan tidakterang (Onduidelijk) serta formulasi gugatan yang tidak jelas.
Tentang Obscuur Libel1 Bahwa penyampaian permohonan Pemohon harus mudah dipahami dandimengerti oleh Pemohon dan PihakPihak yang berkepentingan dalam permohonanPemohon, dasar Hukum dan fakta Hukum yang mendasari permohonan sudah Pemohonsampaikan dan telah memenuhi syarat formil Permohonan.
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapatPemohon tidak keliru dalam mendudukkan XXXXX binti XXXXX untuk dijadikansebagai Termohon, oleh karenanya eksepsi Termohon I mengenai Error In Personadinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa di dalam eksepsi obscuur libel yang diajukan olehTermohon I dan Termohon II yang menyatakan bahwa pada pokoknya gugatan Pemohon,tidak cukup dalam menyajikan peristiwa hukum, dalam hal ini Pemohon tidak menjelaskandasar hukum dan fakta yang mendasari
75 — 41
Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas, demi kebenarandan keadilan, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabayamemperkuat putusan Pengadilan Militer IIl16 Makassar Nomor : 159K/PM.III16/AD/IX/2013 tanggal 13 Pebruari 2014.Bahwa terhadap keberatan yang diajukan Penasihat HukumTerdakwa di dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim TingkatBanding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yangmenyatakan bahwa perkara Terdakwa adalah perkara perdata,mendasari
Mendasari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim TingkatBanding menilai bahwa perkara Terdakwa adalah perkara pidanayaitu Penipuan sebagaimana diatur dan diancam sesuai pasal378 KUHP, sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwadalam Memori Bandingnya tidak dapat diterima dan haruslahditolak.Bahwa terhadap kontra Memori Banding Oditur Militer Majelis HakimTingkat Banding dapat menerimanya dan oleh karena sifatnyasependapat dengan Putusan Pengadilan Militer IIl16 MakassarNomor : 159K/ PM Ill16
Bahwa benar hingga perkara ini disidangkan Terdakwa tidakmampu mengembalikan uang yang ia pinjam dari Saksi 2(Sdr.Jamuddin) dan mobil yang Terdakwa berikan kepada Saksi 2(Sdr.Jamuddin) sebagai jaminan juga sudah diambil olehTerdakwa, sehingga Saksi 2 (Sdr.Jamuddin) dirugikan atasperbuatan Terdakwa uang sebesar Rp. 52.000.000, (lima puluhdua juta rupiah).Bahwa dengan mendasari faktafakta hukum tersebut di atas, makaMajelis Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis HakimPengadilan Militer IIl16