Ditemukan 8127 data
125 — 14
DR.H.NASRUN HAROEN, MAselaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) SumateraBarat Penggantian Antar Waktu ( PAW) Masa Khidmah tahun2003 2005 dan dikukuhkan berdasarkan Surat KeputusanDewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) PusatNomor : Kep403/MUI/IX/2006 tanggal 25 September 2006,28Tentang Pengukuhan Dewan Pimpinan Majelis Ulama IndonesiaPropinsi Sumatera Barat Masa Khidmah 2005 s/d 2010, padawaktu antara tahun 2004 sampai dengan 2005 atau setidaknyadalam tahun 2004 sampai tahun 2005,
DR.H.NASRUN HAROEN,MA selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ( MUI )Sumatera Barat Penggantian Antar Waktu (PAW) Masa Khidmahtahun 2003 2005 dan dikukuhkan~ berdasarkan SuratKeputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia ( MUI )Pusat Nomor : Kep403/MUI/IX/2006 tanggal 25 September2006, Tentang Pengukuhan Dewan Pimpinan Majelis UlamaIndonesia Propinsi Sumatera Barat Masa Khidmah 2005 s/d2010, pada waktu antara tahun 2004 sampai dengan 2005 atausetidaknya dalam tahun 2004 sampai tahun 2005, bertempat
Womenyuruh Zainul untuk menghapustandatangan yang dipalsukantersebut.Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dantidak berkeberatan.Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarketerangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut Bahwa terdakwa adalah sebagai Ketua MUI PAW Sumbarsejak tahun 2003 s/d tahun 2005; Bahwa kemudian terdakwa terpilih sebagai Ketua MUISumbar untuk tahun 2005 s/d tahun 2010; Bahwa untuk Tahun 2004 MUI Sumbar adamenerimabantuan dari Biro Sospora
WoMUI Sumatera Barat periode tahun 2003s/d 2005 mengantikan/PAW ketua MUIyang lama, dan terpilih kembalisebagai ketua periode tahun 2005 s/d2010.
1.MUJI WIDODO, S.H
2.M. YANDRE RAYMONDA, S.H., M.H
Terdakwa:
ADI SYAHPUTRA ALS PUTRA
28 — 18
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 150 TECHNO, Nomor Polisi BK 3772 PAW;
Dirampas untuk Negara.
8. Membebankan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);
MOCH OJAT SUDRAJAT S
Tergugat:
GUBERNUR BANTEN
Intervensi:
KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN
215 — 293
komisioner Komisi Informasi secara umum diatur dalam UndangUndang dan secara khusus diatur dalam Peraturan Komisi Informasi(PERKI) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Seleksi Komisi Informasi;Bahwa setahu Saksi, DPRD Provinsi Banten atau Gubernur Bantentidak mengadakan dan tidak mengumumkan adanya uji publik, tetapi Saksihanya tahu melalui pengumuman di website Komisi Informasi, karena saatitu Saksi sebagai Anggota Komisioner Komisi Informasi periode tahun 20152019 melalui proses Penggantian Antar Waktu (PAW
Terkait perintah Pasal 19 ayat (3) PERKINomor 4 Tahun 2016 tentang uji publik, Saksi tidak pernah melihat adapengumuman tentang uji publik, bahkan Saksi pernah mengingatkankepada salah seorang panitia seleksi kenapa tidak ada uji publik, karenaSaksi ikut dalam seleksi 3 (tiga) kali berturutturut, periode ke1, Saksisebagai Komisioner, periode ke2, Saksi sebagai satusatunya incumbentyang tidak masuk seleksi, dan periode ke3, Saksi sebagai Komisionermelalui PAW.
124 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdakwa II ditunjuk sebagai anggotaPanitia Musyawarah DPRD Kabupaten Kerinci berdasarkan Surat KeputusanKetua DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 04 Tahun 2007 Tanggal 5 Maret2007 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kerinci, sedangkan Terdakwa Ill berdasarkan SKGubernur Jambi Nomor 336/Kep.Gub/B.Pemotda/2008 tanggal 20 Oktober2008 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan PenggantianAntar Waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKerinci
Terdakwa II ditunjuk sebagai anggotaPanitia Musyawarah DPRD Kabupaten Kerinci berdasarkan Surat KeputusanKetua DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 04 Tahun 2007 Tanggal 5 Maret2007 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kerinci, sedangkan Terdakwa Ill berdasarkan SKGubernur Jambi Nomor 336/Kep.Gub/B.Pemotda/2008 tanggal 20 Oktober2008 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan PenggantianAntar Waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKerinci
Terdakwa II ditunjuk sebagai anggotaPanitia Musyawarah DPRD Kabupaten Kerinci berdasarkan Surat KeputusanKetua DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 04 Tahun 2007 Tanggal 5 Maret2007 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kerinci, sedangkan Terdakwa Ill berdasarkan SKGubernur Jambi Nomor 336/Kep.Gub/B.Pemotda/2008 tanggal 20 Oktober2008 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan PenggantianAntar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKerinci
MANGSUR/ MUHAMMAD MANSYUR
Tergugat:
KEPALA DESA BATANG-BATANG DAYA
112 — 66
Mansyur adalah bagus terutamakepada warga yang membutuhkan suratsurat ke Kantor Desa ;Saksi tidak diberitahu jika Mohammad Mansyur diberhentikan menjadiperangkat desa, akan tetapi saksi dengar dari orang lain ;Bahwa saksi tahu jika tidak ada keluhan dari masyarakat terkaitpelayanan masayarakat, perangkat desa yang diberhentikan ;Bahwa saksi lupa meninggalnya Pak Maskuri Kades Batangbatang yanglama Tahun berapa meninggalnya ;Setahu saksi Ibu siti Naisa menjabat Kades sejak Tahun 2019 danmelalui proses PAW
tersebut dalam pelaksanaanPilkades ;Mengenai adanya langkahlangkah dimaksud didasari dengan adanyaPeraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 ;Saksi ERFAN EFFENDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi adalah Anggota Tim Panitia Pemberhentian PerangkatDesa Batangbatang Daya;Saksi juga pernah menjabat sebagai perangkat desa di Tahun 2013 ;Bahwa selama saksi sebagai Anggota Tim Pmberhentian PerangkatDesa ditunjuk oleh BPD dan forum ;Kades Batangbatang Daya Siti Naisa diangkat melalui PAW
81 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam Pasal 19 huruf 1 angka1 dan 2, huruf j dan huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum berikutLampirannya vide Model BB5 Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 7 Tahun 2013 tanggal 9 Maret 2013 tentang Pencalonan Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah denganPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 3 April 2013,yang bersifat memaksa;Bahwa Pemberhentian Antarwaktu (PAW
dalam Pasal 19 huruf i angka 1dan 2, huruf j dan huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum berikutLampirannya vide Model BBS5 Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 7 Tahun 2013 tanggal 9 Maret 2013 tentang Pencalonan Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah denganPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 3 April 2013,yang bersifat memaksa;Bahwa Pemberhentian Antarwaktu (PAW
13 — 5
paw ll Y)Uwzleol cuasiiigArtinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutupsama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akanHlm 15 dari 22. Put. No. 1036/Pdt.G/2016/PA Tng.mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan.
55 — 12
Bahwa syaratsyarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baikmenurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anakPemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksudtersebut telah ditolak oleh kantor urusan agama kecamatan denganSurat Nomor 0070/KUA/24.026/PAW.00/10/2020;3.
23 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
(SK) dimaksud, karena pemecatan tersebut yang dilakukan olehTergugat III bertentangan dengan aturan main Partai, dan sampai gugatan iniPenggugat ajukan ke Pengadilan, Tergugat III belum memberi jawaban dan ataubelum melakukan pencabutan terhadap SK tersebut ;Bahwa Tergugat pada tanggal 28 Pebruari 2008 telah menerbitkanSurat Pergantian Antar Waktu Penggugat kepada Pimpinan DPRK KabupatenAceh Besar melalui suratnya Nomor : 040/PEM/A.2/2008, perihal Penarikan danPengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW
38 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
K/TUN/2015KPU Provinsi tidak menetapkans ebagai Calon Terpilin AnggotaDPRD Provinsi, apabila sebelum yang bersangkutan ditetapkansebagai calon terpilih;KPU Provinsi tidak menetapkan sebagai Calon Terpilin AnggotaDPRD Provinsi, apabila alasanalasan yang menyebabkan yangbersangkutan tidak lagi memenuhi syarat tersebut ada ataudiketahui atau diterima dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sebelumpengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Provinsi, dan hal tersebuttelah menjadi ranah Pergantian Antar Waktu (PAW
) Anggota DPRDProvinsi;Apabila KPU Provinsi telah menetapkan yang bersangkutansebagai calon terpilin, maka KPU Provinsi tidak dapat menetapkanatau membuat keputusan lagi terhadap yang bersangkutan yangmenyatakan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat, apabilaalasanalasan yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagimemenuhi syarat tersebut baru ada dalam tenggang waktu 3 (tiga)hari sebelum pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Provinsi,karena sudah menjadi ranah Pergantian Antar Waktu (PAW)Anggota
Terbanding/Tergugat I : Prof. DR. H Susilo Bambang Yudhoyono
Terbanding/Tergugat II : DR. Hinca Pandjaitan XIII S.H., MH
Terbanding/Tergugat III : Ketua DPR MPR Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat IV : Ketua Komisi Pemiliihan Umum Republik Indonesia
65 — 33
Sehingga wajar jika PENGGUGAT menyatakan bahwakeputusan usulan Penggatian antar Waktu atas nama PENGGUGATadalah bentuk arogansi PARA TERGUGAT yang menjadikanPENGGUGAT tidak tenteram dan loyalitas PENGGUGAT kepada partaitidak dihargai dengan semestinya, serta merasa diperlakukan secaratidak adil.49.Bahwa kenapa PENGGUGAT yang harus di PAW, padahal PENGGUGATmasih aktif dan tetap loyal kepada Partai Demokrat, serta dicintai strukturpartai tingkat cabang dan konstituen.
18 — 1
Selarasdengan ketentuan dalam Kitab Qowaninuz Syiyah hal. 104:ablaze pil co Wel CLs Alar paw cys Vlazloljlglegio aS jin9yang artinya: Apabila salah seorang dari orang tuanya pindah tempat, maka ayah lebihberhak untuk memelihara anaknya,maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Tergugat dapat dikabulkan denganamar Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pengasuh danpemelihara anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama
60 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
ratus empat puluh dua juta limaratus ribu rupiah), digunakan untuk pembayaran premi asuransiseluruh anggota DPRD kepada Yayasan Purnabhakti (Yarnati)Jakarta;e Tambahan Asuransi Jiwa sebesar Rp546.600.000,00 (Lima ratusempat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);Digunakan untuk pembayaran : Premi Asuransi Artha Dana bagi 45 anggota DPRD kepada PT.Asuransi Jiwasraya Yogyakarta sebesar Rp450.000.000,00(Empat ratus lima puluh juta rupiah); Premi Asuransi 4 orang anggota DPRD Pergantian Antar Waktu(PAW
Asuransi Allianz Life Indonesia Jakartasebesar Rp64.400.000,00 (Enam puluh empat juta empat ratusribu rupiah); Premi Asuransi 2 orang anggota DPRD Pergantian Antar waktu(PAW) kepada PTI.
Asuransi Allianz Life Indonesia Jakartasebesar Rp64.400.000,00 (Enam puluh empat juta empat ratusribu rupiah); Premi Asuransi 2 orang anggota DPRD Pergantian Antar waktu(PAW) kepada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia JakartaHal. 37 dari 104 hal. Put.
11 — 9
PUTUSANNomor 1970/Pdt.G/2019/PA.Bks.ese sl yoo stl all paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanputusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:XXX, lahir di Sukabumi,20051988 (31 tahun), agama Islam, pendidikanterakhir D3, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal diXXX, Kota Bekasi, dalam hal ini telah memberikan kuasabertanggal
19 — 12
PUTUSANNomor 0859/Pdt.G/2017/PA.Ktg.eae dl pos sd al paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara CeralTalak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaraantara:Xxx, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di DusunVI, Desa Motabang, Kecamatan Lolak, KabupatenBolaang Mongondow, sebagai Pemohon KonvensilTergugat Rekonvensi;Me lawanXxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat
234 — 44
kuranglebih 1,5 tahun, namun sejak pertengahan tahun 2005mulai terjadi perselisihan dan pertengkaranbahwa, terjadinya perselisihan dan pertengkarantersebut disebabkan perbuatan Termohon antara lain: Dalam rumah tangga Termohon sering menunjukkansikap lebih berkuasa terhadap Pemohon; bahwa, Pemohon dan Termohon dijodohkan oleh orangtua sehingga tidak saling mengerti sehingga tidaksaling mengerti sifat pasangan; bahwa, Termohon memiliki sifat mudah tersinggung; Haleabrwa dari BETPOQRaN Nod d adg14/ Paw
19 — 10
SALINAN PUTUSANNomor 1884/Pdt.G/2016/PA.Mkd.e2> sl poe SI all paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :XXXXX, SE binti XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Si,pekerjaan Dagang, tempat kediaman Dusun XXXXX, DesaXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, dalam halini dikuasakan
84 — 14
PUTUSANNomor 25/JN/2015/MS.Ksges> sl yoo sJl all paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Kualasimpang yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayatpada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalamperkara terdakwa: Nama lengkap : Syaiful Akbar alias Pol binAlm.
88 — 60
SakitUmum Daerah Kabupaten Pohuwato yang menyimpulkan korban mengalami lukatusuk pada daerah pusar dan luka tusuk pada daerah dada sebelah kiri yang didugadapat diakibatkan oleh trauma benda tajam;Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang buktiberupa : 1 (Satu) parang berukuran 38 Cm (Tiga Puluh Delapan Centimeter) dengangagang kayu yang dicat dengan warna hitam; 1 (Satu) bi 1 (Satu)...warna hitar Hal. 11 dari hal 23 Put Nomor :04/Pid.B/2014/PN.Mrs 1 (Satu) bCaran ; 1 (Satu) paw
105 — 8
I,Fotokopi sesuai dengan aslinya dan telah dimaterai cukup berupa : SuratKeputusan Nomor : SKEP 68 / MBLV/ IX / 03/ 2010, tentang PenetapanPemberhentian dan Pengangkatan PAW Dewan Pimpinan Daerah LVRIPropinsi Kalimantan Timur Masa Bhakti 2009 2014 tertanggal Jakarta, 25Oktober 2010 dan lampirannya, diberi tanda dengan T.
Dewanpertimbangan Daerah (Wantimda) LVRI dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LVRI69Propinsi Kalimantan Timur Periode 2009 2014 tertanggal Jakarta, 03 Maret 2010 danlampirannya, terbukti bahwa Penggugat menjabat sebagai Wakil Ketua I DPD LVRIPropinsi Kalimantan Timur Periode20092014 ; 222 22 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti TI.I/2 berupa : Surat KeputusanNomor : SKEP 68 / MBLV/ IX / 03 / 2010 , tentang Penetapan Pemberhentian danPengangkatan PAW