Kendari, sejak tanggal 02 Oktober 2018sampai dengan 31 Oktober 2018;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari, sejak tanggal O01November 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi SulawesiTenggara, sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan 29 januari 2019;Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi SulawesiTenggara, sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019;Terdakwa didampingi oleh

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 53/Pen.Pid.SusTPK/2018/PN.Kdi tanggal 2 Oktober 2018 tentang Penunjukan dan SusunanMajelis Hakim untuk perkara Tipikor atas nama Terdakwa Agus Feisal Hidayat;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 53/Pen.Pid.SusTPK/2018/PN.Kdi tanggal 2 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;3.

Tetapiseperti pada pasal 3 UU Tipikor meskipun tidak ada kata melawanhokum tetapi itu melekat pada kata menyalahgunakan kewenangan,maka unsur melawan hukumnya ada disitu dan harus dibuktikanmenyalahgunakan kewenangannya itu.

Bahwa pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, pasangannya dengan Pasal 5ayat (2) UU Tipikor dilihat dari kedekatannya, walaupun ada pasal lainnyayang jauh hubungan pasalnya yaitu Pasal 12 huruf a dan huruf b.

Bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU Tipikor adalah untuk pemberisuap, menurut hubungan terdekatnya maka pasangannya adalah Pasal 5ayat (2) UU Tipikor, Tetapi kalau dilihat dari hubungan sejarannya makaPasal 5 ayat (1) huruf a dan b pasangannya adalah Pasal 12 huruf a.

(Terlampir); Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor banda Aceh Nomor :20/PID/2016/PTBNA tanggal 10 Februari 2016. (Terlampir) dan PutusanMahkamah Agung RI Nomor : 805 K/PID.SUS/2016 tanggal 22 Juni 2016.

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakimberkeyakinan bahwa keterangan yang diberikan oleh terdakwa sepanjangmengenai beberapa penambahan keterangan yang diberikan Terdakwa yangsama sekali berbeda dengan keterangan saksisaksi dan tidak termuat dalamsurat dakwaan yang telah dibenarkannya, dimana keterangan saksisaksitersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Putusan Pengadilan NegeriKuala Simpang Nomor : 253/Pid.Sus/2015/PN.Ksp tanggal 14 Desember 2015,Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor

diPengadilan Negeri Kuala Simpang dan putusannya telah memperolehkekuatan hukum yang tetap tersebut saksi RUDI ARDIANSYAH dinyatakanbersalah melakukan tindak pidana Penyelah guna Narkotika bagi diri sendiri,dimana barang bukti Narkotika berupa sabusabu dalam perkara saksi RUDIARDIANSYAH diperoleh dari Terdakwa ROZI ALFAHMI Alias ROZI BinSAIFUL BAHRI;Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala SimpangNomor : 253/Pid.Sus/2015/PN.Ksp tanggal 14 Desember 2015 jo PutusanPengadilan Tinggi/Tipikor

di Pengadilan NegeriKuala Simpang dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum yangtetap tersebut saksi RUDI ARDIANSYAH dinyatakan bersalah melakukantindak pidana Penyelah guna Narkotika bagi diri sendiri, dimana barangbukti Narkotika berupa sabusabu dalam perkara saksi RUDI ARDIANSYAHdiperoleh dari Terdakwa ROZI ALFAHMI Alias ROZI Bin SAIFUL BAHRI;Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala SimpangNomor: 253/Pid.Sus/2015/PN.Ksp tanggal 14 Desember 2015 jo PutusanPengadilan Tinggi/Tipikor

yang mempunyai harkat,martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum , artinya Tersangkadapat menjadi objek Praperadilan;Bahwa ditetapbkan PEMOHON sebagai Tersangka atas dugaan Tindak PidanaKorupsi dan/atau Turut Serta dugaan melakukan perbuatan Korupsi padaPekerjaan Pencucian Danau Desa Gema Kecamatan Kampar denganmenggunakan dana yang bersumber dari APBDP Kabupaten Kampar TahunAnggaran 2012 sesungguhnya persoalan hukum Perkara aquo pada Tahun2016 yang lalu telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.Kali Paket Pencucian Danau Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Huluberdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : SR:141/PW04/5/2016 tanggal 28 April 2016 yang telah terjadi kerugian Negarasejumlah Rp. 300.000.465, 90 ( Tiga ratus juta empat ratus enam puluh limarupiah koma Sembilan puluh sen) dengan segala Pertimbangan hukumMajelis Hakim Tipikor pada waktu itu Terdakwa FERA SISWANDI, STdinyatakan

Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.2012 hal ini telah dipertimbangkan didalam Pertimbangan Hukum JudexFactie* Majelis Hakim Tipikor didalam putusan Nomor : 73/Pid.SusTpk/2016/PN.

Kemudian, merujukpada pasal 2 UndangUndang Tipikor serta penjelasannya, antara laindiketahui bahwa unsur dapat merugikan negara dalam tindak pidanakorupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukupdengan dipenuhinya unsurunsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukandengan timbulnya akibat. Dengan demikian, suatu) perbuatan yangberpotensi merugikan keuangan negara sudah dapat dikategorikan sebagaihal. 20 dari 41 hal.

PUSRI, Perihal Solenoid Valve;Tetap terlampir pada berkas perkara, sedangkan uang sebesarRp.53.350.000, (lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)dirampas untuk Negara untuk diperhitungkan sebagai pengganti kerugianKeuangan Negara.Membebankan ongkos perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000, (limaribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palembang No.11/TIPIKOR/ 2011/PT.PLG. tanggal 22 Desember 2011yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima

2012Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon KasasiTerdakwa pada pokoknya sebagai berikut :KEBERATAN PERTAMABahwa pertimbangan hukum Judexfactie mengandung pertentangan, sehingga harus dibatalkan yaitu pada putusan Judexfactie halaman 41 alineaterakhir berlanjut ke halaman 42, mengatakan "Menimbang bahwa oleh karenaalasanalasan dan pertimbangan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang sudahtepat dan benar serta cukup beralasan hukum ..., tetapi kKemudian Judexfactiemengatakan ... maka Pengadilan TIPIKOR

Pusri.KEBERATAN KELIMABahwa Judex factie yang telah memperkuat hukuman pidana penjara yangsemula 1 (satu) tahun menjadi 2 (dua) tahun hanya dengan mengatakanMenimbang bahwa Pengadilan TIPIKOR tingkat banding tidak sependapatdengan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang mengenai lamanyapidana yang dijatunkan terhadap Terdakwa serta status Terdakwa yang beradadiluar tahanan yang belum dirasakan memenuhi rasa keadilan masyarakatadalah Judexfactie tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya, apalagisebagaimana

No. 2410 K/Pid.Sus/2012Bahwa alasanalasan kasasi Terdakwa pada dasarnya merupakanpenilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebutharus ditolak ;Bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Palembang No. 11/Tipikor/2011/PT.Plg. tanggal 22Desember

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILIMenyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohonkasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Palembangtersebut;Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa : DEDDYZATTA Bin BUDIMAN tersebut ;Memberbaiki putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.11/Tipikor

NegeriSurabaya, tanggal 11 November 2021 Nomor 66/Pid.SusTPK.Bdg/2021/PN Sby jo Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2021/PNSby, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2021 PenuntutUmum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayatanggal November 2021 Nomor 45/Pid.SusTPK/2021/PN Sby;Permintaan bantuan Pemberitahuan adanya banding perkara TipikorNomor 47/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sbymelalui Ketua PengadilanNegeri Malang yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor

dibuat oleh Panitera Muda TipikorPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayapada tanggal 18 November 2021 Nomor 47/Pid.Sus/ TPK/2021/PNSby bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Bandingtertanggal 18 November 2021 pada tanggal 18 November 2021;Halaman 39 dari 69 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUSTPK/2021/PT SBYPermintaan bantuan penyerahan Memori Banding perkara TipikorNomor 47/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sby melalui Ketua PengadilanNegeri Malang yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor

Permintaan Relaas bantuan memeriksa berkas perkara TipikorNomor 47/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sby melalui Ketua PengadilanNegeri Malang yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 30November 2021 Nomor W.14.U.1/20460/Hk.07/11/2021, untukmemerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untukmelaksanakan tugas kejurusitaan kepada Penuntut Umum danTerdakwa bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor 47/

Sby.telah selesai diminutasi (geminuteerd) maka ia/kuasanya yang sahdalam waktu 7 (tujuh) hari terhitug sejak menerima pemberitahuan inidiberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkasyang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya,sebelum berkas perkaratersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan tinggiSurabaya, selanjutnya dimohon setelah tugas kejurusitaan tersebutdijalankan, agar Relaas dimaksud dapat segera dikirimkan kemballdalam

Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masingmasing sebagaiHakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada har!Jumat tanggal 14 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi olehpara Hakim Anggota tersebut, dibantu olen Uripno, S.H., Panitera PenggantiPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpadihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Halaman 68 dari 69 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUSTPK/2021/PT SBYTid.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada PN Banjarmasin sejak tanggal 24Agustus 2016 s/d tanggal 22 September 2016.4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN Banjarmasin sejaktanggal 23 September 2016 s/d tanggal 21 Nopember 2016.5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PT.Banjarmasinsejak tanggal 22 Nopember 2016 s/d tanggal 21 Desember 2016.Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : DR (cand) DIAN KORONARIADISH.,MH., AKHMAD MUNAWAR,SH.,MH., SAMSUL BAHRI,SHI.,MH.

,dan RUNIK ERWANTO,SH., semua dari LKBH KORPRI Kabupaten Banjar yangberalamat di Jalan Ahmad Yani Km.40 no.2 Martapura Kabupaten Banjar,berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN.Banjarmasintanggal 05 September 2016.Putusan Nomor 31/Pid.Sus/ Tipikor/2016/PN.Bjm Hal1dari106Pengadilan Tipikor tersebut,Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang berkenaan denganperkara ini;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN.Banjarmasin tanggal 24 Agustus 2016

Membebankan biaya perkara kepada Negara; atauApabila Majelis Hakim Tipikor Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalamperkara a quo berpendapat lain, mohon sudi kiranya menjatuhkan putusanterhadap Terdakwa dengan seadiladilnya.Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat HukumTerdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik tertanggal 15 Nopember2016 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menolak semua argumentasi yangdikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana NotaPembelaan

diterbitkan Saksi tidak tahu, yangSaksi ketahui hanya mengenai objek sengketa saja ; Bahwa, Saksi dapat mengetahui mengenai objek sengketa tersebut, karena Saksidiberitahukan oleh yang bersangkutan pada saat diminta untuk menjadi Saksi ; Bahwa, Saksi sudah tidak ingat waktu persisinya kapan Saksi diberitahukan mengenai objek sengketa dimaksud ; Bahwa, menurut yang disampaikan oleh Penggugat kepada Saksi, Penggugatdivonis dengan pidana penjara selama dua tahun delapan bulan oleh PutusanPengadilan TIPIKOR

; Bahwa, Saksi mengetahui, apakah terhadap putusan tersebut Penggugatmengajukan Banding atau tidak ; Bahwa, yang Saksi ketahui adalah putusan tersebut dijalankan oleh Penggugat dan pasa saat ini yang bersangkutan sudah bebas ; Bahwa, kelerangan yang Saksi berikan pada persidangan hari ini sama dengan keterangansebagai Saksi, yang Saksi berikan pada persidangan di Pengadilan TIPIKOR ; Bahwa, Saksi tidak tahu apakah keterangan yang Saksi berikan pada persidangandi Pengadilan TIPIKOR dipertimbangkan

atau tidak oleh Majelis Hakim TIPIKOR pada saat itu ;Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan Ahli, dan Tergugattidak menghadirkan Saksi maupun Ahli, walaupun telah diberi Kesempatan secara patut ;Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulan, dengan suratnya masingmasing tertanggal 22 Februari 2016 ;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaanterhadap sengketa a quo, merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapandan Berita Acara Persidangan sengketa a quo, yang

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3Desember 2016 ;7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1Januari 2017;8. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejak tanggal6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017 ;9.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret2017 ;10.

Nomor : 153/KEP/2018 Tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil YangTelah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan, secara tegas memerintahkan kepada Bupati selakuPejabat Pembina Kepegawaian untuk memberhentikan tidak denganhormat kepada PNS yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi dantelah diputus oleh Pengadilan Tipikor

dijelaskan oleh Tergugat pada huruf a di atas, jelasjelas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidakdidasarkan pada perintah Kitab UndangUndang Hukum Pidana atauKitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturanperundang lain yang bersifat pidana, tetapi pada peraturanperundangundangan di bidang kepegawaian dan pemerintahanBahwa setiap lembaga negara/pemerintah mempunyai peran, tugas,fungsi dan kewenangan masingmasing, begitu juga halnya denganpengadilan (pengadilan negeri/pengadilan tipikor

Cakupan bidang atau materi wewenang ; Pengadilan Negeri/Pengadilan Tipikor mempunyai cakupan bidangatau materi wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdatadan pidana (tindak pidana umum atau tindak pidana korupsi), tetapitidak mempunyai cakupan bidang atau materi wewenang di bidangkepegawaian sehingga tidak mungkin Pengadilan memutus perkara dibidang kepegawaian karena memang bukan kewenangannya, apalag!

Bahkan Penggugat juga telah membuat surat pernyataanuntuk tU; 2222222 n2 nono n nn nnn nnn nnnTergugat sebagai pimpinan daerah sangat prihatin dan memberikansimpati yang sedalamdalamnya terhadap kondisi yang menimpaPenggugat dan kawankawan, karena sejak awal sesungguhnyaTergugat tidak ingin untuk mengambil keputusan sesuai ketentuandalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang Apartur Sipil Negara, dan telah mengambil kebijakan untukmengaktifkan semua PNS yang terkena kasus tipikor

Pengadaan PLTMH Elelim Tahun 2011 dan Surat Perjanjian(Kontrak) Nomor: 602/17/KONT/KPLTMH/AIRDPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011 tentangpekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro Kabupaten Yalimo TA. 2011, pada tanggal 31Oktober 2011 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktutertentu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Yalimo atau setidaktidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalamdaerah hukum Pengadilan Tipikor

Pengadaan PLTMH Elelim Tahun 2011 dan Surat Perjanjian(Kontrak) Nomor : 602/17/KONT/KPLTMH/AIRDPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011 tentangpekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro Kabupaten Yalimo TA. 2011, pada tanggal 31Oktober 2011 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktutertentu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Yalimo atau setidaktidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalamdaerah hukum Pengadilan Tipikor

dari Akta Permintaan Banding Nomor: 26/Akta.Pid.SusTPK/2015/PN Jap dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secaraseksama dan patut kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2015 danpermintaan banding Terdakwa tersebut telah pula diberitahukan secara seksama dan patutkepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Nopember 2015 sebagaimana ternyata dari masingmasing Akta Pemberitahuan Banding Nomor 26/Akta.Pid.Sus/2015/PN Jap oleh JurusitaPengganti Pengadilan Tindak Pidana Tipikor

sedangkan pekerjaanpabrikasi turbin dan pipa pesat belum di pasang atau dikerjakan, namun barang barang tersebutsudah berada di gudang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo, atas dasar pemikiran ituPengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa atas dasarpertimbangan rasa keadilan dan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, sebagaimanaakan disebutkan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan PengadilanTindak Pidana Tipikor

Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secaraformal dapat diterima;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal27 Juli 2016 telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No.104/Pid.Sus.TPK.2014/PN.Mks. tanggal 29Juni 2016 dengan alasanalasan sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadapputusan Pengadilan Negeri Tipikor

Yang dibacakan pada Hari Rabutanggal 29 Juni 2016.Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri TipikorMakassar yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa BACHTIAR BinMATTAROANG,B.Sc, SAID ABD.GANI Bin ABD RAHIM dan MUSTAINA MUINBinti MUIN PILI yang secara lengkap termuat dan terurai dalam Putusan PengadilanNegeri Tipikor Makassar Nomor : 104/Pid.sus/TPK/2016/PN.Mks tanggal 29 Juni 2016,kami selaku Penuntut Umum telah sependapat dengan dasar hukum dan argumentasiyuridis

yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Makassardalam pertimbangan putusan tersebut, namun dalam hal penjatuhan hukuman pidana(straafmat) terhadap diri terdakwa BACHTIAR Bin MATTAROANG,B.Sc, SAIDABD.GANI Bin ABD RAHIM dan MUSTAINA MUIN Binti MUIN PILI, kami selakuPenuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang telah memeriksa danmengadili perkara a quo, dimana dalam amar putusan perkara a quo tersebut MajelisHakim Pengadilan Negeri Tipikor Makassar menjatuhkan

Dalam PutusanPengadilan Negeri Tipikor Makassar Nomor : 104/Pid.sus/TPK/2016/PN.Mks tanggal 29 Juni 2016 menurut kami belumlah dapat memenuhitujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwabelum memenuhi rasa keadilan dan tidak dapat memberi efekpencegahan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat umum lainnya,khususnya dalam hal penjatuhan hukuman pidana penjara, pidanatambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti (subsidair)pembayaran denda.Hal ini adalah untuk memberikan efek

Pkr. 07/G/2017/PTUN.PLKmasing masing selama 3 ( tiga ) bulan , yang sangat tidak cocok dengan amarputusan Hakim Tipikor. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 652 Tahun 2016, tanggal05 Desember 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PegawaiNegeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung MasAn.

Petunjuk secara administratif telah ditempuh oleh Tergugat sebelumputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palangka Rayamelalui surat Nomor 800/436/BKD/V/2015 tanggal, 28 Mei 2015 kepadaBadan Kepegawaian Negara (BKN) dan selanjutnya Badan KepegawaianNegara (BKN) melalui suratnya Nomor Cl 2611/V 784/53 tanggal,3 Agustus 2015 bahwa dalam memberhentikan ASN (Aparatur SipilNegara) sesuai pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d danpasal 88 huruf c UndangUndang No. 5 Tahun 2014 tentang

PLKHakim Tipikor Palangka Raya seolah olah menginput data dari PutusanHakim selanjutnya dimuat dalam konsidiran menimbang sebagai pokokpokok pikiran (Objek sengketa) dengan cara mengubah dan menaikanatau meninggikan hukuman tanpa dasar hukum yang benar untuk dasarPemberhentian terhadap Penggugat, hal ini cukup kuat perbuatan olehTergugat sebagai Pelayanan yang tidak baik bagi semua orangkhususnya dalam pelaksanaan azas Pelayanan Yang Baik, karena telahmelakukan perbuatan manifulasi data putusan Hakim

Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai PNS mengacu kepada hasilputusan pengadilan Tipikor Nomor 47/Pid.SusTPK/2015/PN Plk yangsudah berkekuatan hukum tetap. Apa yang telah diputus oleh lembagaperadilan, segi kepbegawaian Penggugat ditindaklanjuti oleh Tergugat. b. Prosedur pemberhentian PNS di lingkungan Pemerintah DaerahKabupaten Gunung Mas sudah dilakukan berdasarkan ketentuanpemberhentian pegawai negeri sipil yang digariskan dalam UndangHal. 28 dari 59 hal. Put. Pkr. 07/G/2017/PTUN.

PLK10.11.P3P4P6P7P9P10P11Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 652 Tahun 2016Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai NegeriSipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas a.n.Fanelson/NIP. 19631115 199803 1 003, Tertanggal 5 Desember 2016 (foto copy sama dengan asli);Petikan Putusan Perkara Tipikor Nomor 47/Pid.SusTPK/2015/PN.P Ik (foto copy sesuai dengan foto copy); Surat Badan Kepegawaian Negara, Nomor : Cl 2611/V 784/53Perihal Mohon penjelasan status kepegawaian, yang ditujukankepada

RECAKSI...........cccccceceeeeeseeeeseeeeeeeeeeees Rp. 106.000,(Seratus enam ribu rupiah)JumlahHalaman 6 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PN BnaNomor : W1.U1/ /HK.02/ IX /2020Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Pemohon (Zulmaisal)Banda Aceh, September 2020PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERASANUSI, S.H.NIP. 19610505 198002 1 001 Halaman 7 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PN Bna

B A J 1,SH.PENGESAHAN:Salinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPlh.PaniteraPanitera Muda Tipikor,H.SYAHRIR DAHLAN,SH.NIP.196511261989031004 Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 465/PID /2018/PT.MKS

Nomor 1168 K/Padt.SusPHI/2018 Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri/Niaga/Tipikor Semarang tertanggal 3 Juli 2018, dengan RegisterPerkara 1/Pdt.SusPHI/G/2018/PN Smg.

ccccccccccccecceecceeeeeeeeeeeeeeeeeeeseaees Rp. 5.000,00~ RECAKS 1... 0... cceccccceccceeeceeceeceeeeeeeeuueceseeueeeaueeeueeeeeueaneeaes Rp. 5.000,00 MTEL Al 0.0... eeeeeeeeseecceecneeceeeeeeeeaaeeeeeeeeeeeeaaeeeeeeeeesaaaes Rp. 6.000,00=< DUI ces crmennee ws ene nara ee nnn eetene setenv at TD MR Rp. 196.000,00(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/IX/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Hatice Karasah (Pemohon).Banda Aceh, 5 September 2018Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

PUTUSANNo. 449 K/Pid.Sus/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana Tipikor dalam tingkat kasasi telan memutuskansebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :Namatempat lahir: Drs. MAMAN HERMAWAN, Msi ;Sumedang ;umur / tanggal lahir: 51 tahun/8 Maret 1954 ;jenis kelaminkebangsaantempat tinggalagamapekerjaan.

Materai,...Rp. 6.000, Untuk Salinan yang sama bunyinya2 REGAKSL, cacsaes Rp. 5.000, PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH3. Leges,.......0 Rp. 3.000, PANITERA4. Biaya proses... Rp. 136.000,Jumlah,... Rp. 150.000,H.RUSLAN, SH.MHNIP. 195303131978031002

Tipikor.Smg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor Semarangyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkatpertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama DR. HM. IQBAL WIBISONO, SH., MH.Tempat lahir : TemanggungUmur/Tgl.lahir : 51 tahun/28 Desember 1963Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan/Kewarganegaraan : IndonesiaTempat tinggal : Jl.

Candi Mas Selatan No.198, Rt.04,Rw.07, Kelurahan Kalipancur, KecamatanNgaliyan, Kota Semarang.Agama : IslamPekerjaan/Jabatan : Dosen / Mantan Anggota DPRD ProvinsiJateng periode 20042009Pendidikan : $31.Terdakwa ditahan dengan penahanan Rutan oleh :Hakim PN Tipikor : sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengantanggal 14 januari 2015;. Perpanjangan KPN : sejak tanggal 15 januari 2015 sampai dengantanggal 15 Maret 2015 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :1. THEODORUS YOSEP PARERA, SH2.

EKO SUPARNO, SHKesemuanya, Advokat/Pengacara pada LAW OFFICE YOSEPPARERA & PARTNER , ADVOKAD , KONSULTAN HUKUM,KURATOR dan PENGURUS yang berkantor di JI Semarang Indah BlokD 16No 5 Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12Nopember 2014 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarangnomor:138/Pen.Pid. Sus/2014/PN.

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa danmengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : Dr.

5.000, (limaridbu rupiah).Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Semarang pada hari SELASA, 17 PEBRUARI 2015, olehHASTOPO, SH MH, sebagai Hakim Ketua, ANTONIUS WIDIJANTONO, SHMH dan ROBERT PASARIBU, SH MH, Hakim AD Hoc, masingmasingsebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari SELASAtanggal 24 PEBRUARI 2015 oleh Hakim Ketua dengandidampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SULASTRI PaniteraPengganti pada Pengadilan Tipikor

kepadaMajelis Hakim tindak pidana korupsi tingkat banding pada Pengadilan TinggiPalangka Raya untuk : Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum; Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 29/Pid.SusTPK/2019/PN Plk tanggal 14 Januari 2020, khususnyamengenai pasal yang terbukti dan lamanya penjatuhan pidana penjaraterhadap diri Terdakwa Andreas Arpenodie;Menimbang, bahwa atas alasan keberatan yang disampaikan oleh PenuntutUmum dalam memori bandingnya tersebut diatas Majelis Hakim Tipikor

Srikandi ( Saksi RikaChristina ) sebesar Rp 212.641.129, (dua ratus dua belas juta enam ratusempat puluh satu ribu seratus dua puluh Sembilan) sesuai hasil temuanInspektorat Kabupaten Gunung Mas;Bahwa setelah Majelis Hakim tipikor tingkat banding memeriksa denganseksama terhadap Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten GunungMas yaitu berdasarkan LHP Reguler No: 700/21/V/LHPR/2018 tanggal 28 Mei2018 diperoleh rincian hasil perhitungan sebagai berikut :nilai sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan

Srikandi (Saksi Rika Christina) ;Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tipikor tingkat banding pada PengadilanTinggi Palangka Raya tidak sependapat dengan alasan keberatan Penuntutumum yang disampaikan dalam memori bandingnya, yang menyatakan bahwaperbuatan melawan hukum Terdakwa telah memperkaya orang lainsebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair, karena uang yang telahdiperoleh CV.Srikandi (Saksi Rika Christina) dari pekerjan pembangunangedung tersebut tidak dapat dikatakan menjadikan lebin kaya

dengan Putusan Majelis Hakim Tipikor Tingkat pertama yangmenyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair, akan tetapiHal.85 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUSTPK/2020/PT PLKMajelis Hakim Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Rayaakan memperbaiki sekedar mengenai besarnya jumlah Uang Pengganti yangdibebankan kepada Terdakwa dan akan diuraikan dalam pertimbangan putusandibawah ini;Menimbang, bahwa

yang akan digunakan untuk membayarpajak yang dipegang oleh Operator Desa sejumlah Rp 26.000.000, (dua puluhenam juta rupiah) dan Uang Jaminan Pemeliharaan gedung yang dipegang olehSekretaris Desa sejumlah Rp 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) sehingga totaluang pembangunan Balai Pertemuan Desa yang telah dipinjam oleh Terdakwasejumlah Rp 36.000.000,(tiga puluh enam juta rupiah) dan sampai saat ini uangtersebut masih belum dikembalikan oleh Terdakwa;Menimbang , bahwa oleh karena itu majelis hakim Tipikor