Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 08 Juli2011 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2011 ;8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Serang, sejak tanggal 07 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 05Oktober 2011 ; 2222222 n nn nnn nnn nnn nnn nnn ene9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten,sejak tanggal O6 Oktober 2011 s/d dengan tanggal 04 November 2011 ;10.

Adapun uang yangditerima Pemohon Kasasi/Terdakwa sendiri sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah) juga telah diserahkan dan disita oleh penyidik, dengan demikian,adalah tidak adil dan tidak sepatutnya terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwadijatuhi pidana tambahan uang pengganti;Bahwa namun demikian, pertimbagan hukum Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya yang sepenuhnya diambil alin oleh PengadilanTipikor pada Pengadilan Tinggi a quo tersebut diubah dan PemohonKasasi/Terdakwa dijatuhi pidana

tambahan uang pengganti sebesarRp463.494.968,00 (empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilanpuluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) yang jugaberdasarkan pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 201 telah dipertimbangkan secara seksama danobjektif oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dalamputusannya halaman 19, namun oleh Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi

(cetakmiring dan hurup tebal ditembahkan);Bahwa dari rumusan pasal 18 Ayat (1) hurup b Undangundang No. 31 Tahun1999 tentang Pemberatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUU No. 20 Tahun 2001 jika dinubungkan dengan fakta persidangan yang telahdi pertimbangan secara cermat dan objektif oleh Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya, bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sama sekalitidak memperoleh kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang didakwakankepadanya, sedangkan uang Rp10.000.000,00

2001 yangmenghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa membayar uang pengganti sebesarRp463.494.968,00(empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilanpuluh empat ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah);Bahwa begitu pula halnya dengan pasal 5 Peraturan Mahkamah AgungRI No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam TindakPidana Korupsi telah diterapbkan secara salah atau diterapkan tidaksebagaimana mestinya terhadap diri Pemohon Kasasi/Terdakwa oleh MajelisHakim Tinggi Pengadilan Tipikor

No. 2819 K/PID.SUS/2016Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi a quojuga salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimanamestinya pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2014 tentangPidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi yangberbunyi sebagai berikut:"Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmatioleh Terdakwa dan telah dialinkan kepada pihak lain, uang pengganti tetapdijatunkan kepada Terdakwa sepanjang

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda, sejaktanggal 18 Juli 2013 s/d 16 Agustus 2013, di Rutan;9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSamarinda, sejak tanggal 17 Agustus 2013 s/d 15 Oktober 2013, di10.

Tipikor/2013/PN.Smda, tanggal 25 Juli 2013;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ; Tela Me@Mbaca, : ~nn nn none nn none nenenenenennnnnennnnananenanannnan. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor :06/Pid.Tipikor/2014/PT.KT.GSmda tanggal O06 Februari 2014 tentangPenetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkaratersebut dalam tingkat banding serta penunjukan Panitera Penggantiuntuk membantu Majelis Hakim ;Il. a.

Tipikor/2012/PN.Smda, amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa HERMANPANGANROY Bin PANGANROY, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana KORUPSI =;2. Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaHERMAN PANGANROY Bin PANGANROY ,dengan pidana penjara selama 4 (empat)74tahun dan 6 (enam) bulan dan dendasebesar Rp.200.000.000, (dua ratus jutarupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar maka diganti dengankurungan selama 4 ( empat) bulan ;3.

Tipikor/2013/PN.Smda dan berkas perkaranya, maka Pengadilan Tinggisependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannyayang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secra sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada77dakwaan primair, demikian juga terhadap pidana yang dijatuhkan kepadaterdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan untuk membayar uangpengganti dan jumlahnya, Pengadilan Tinggi sependapat denganpertimbanganpertimbangan

Tipikor/2013/PN.Smda, yang dimintakan banding sekedar rumusankualifikasi tindak pidananya, sedangkan amar putusan selebihnya akandikuatkan, sehingga amar putusan selengkapnya akan berbunyi sebagaiFST TRG, mmm an nnn nn cn em~ 0781. Menyatakan Terdakwa Herman Panganroy Bin Panganroy tersebutdiatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Korupsi secaraberlanjut;2.

Penangkapan 10.11.Penangkapan Para Terdakwa oleh Penyidik Polres TTU tanggal 17Desember 2011 j n+ nn nnn nn nnn nnn enn nnn nnn nnn nnn nen nnnPenahanan oleh Penyidik Polres TTU dari tanggal 18 Desember 2011sampai dengan tanggal 6 Januari 2012 ;Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum dari tanggal 7 Januari2012 sampai dengan tanggal 15 Februari 2012 ;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang dari tanggal 16 Februari 2012 sampai dengatanggal 16 Maret 2012 ;

"Penangguhan penahanan oleh Penyidik pada tanggal 16 Maret 2012 ;Penahanan oleh Penuntut Umum dari tanggal 18 Juni 2013 sampaidengan tanggal 30 Juni 2013 ;Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang dari tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 JuliDOG paseearer eee senreeeee ese rece eeeeeereeneennneeeromeeenoemmememeneneemenainPerpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang dari tanggal 31 Juli 2013 sampai dengantanggal 28 September

., permintaan banding tersebut telah diberitahukanHal 42, put.no. 21/Pid.SusTPK/2016/PT SMG.dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabutanggal 14 September 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang ;Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Semarang telah mengajukan permintaan bandingdihadapan Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Semarang pada hariSelasa, tanggal 13 September 2016 sebagaimana ternyata dari aktapermintaan banding

Pengadilan NegeriSemarang tanggal 06 September 2016, Nomor 68/Pid.SusTPK/2016/PNSmg., Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum, Kontra memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, yangsecara garis besar tidak ditemukan adanya faktafakta baru karena sudahdikemukakan dalam nota pembelaan penasehat hukum terdakwa maupundalam tuntutan jaksa Penuntut Umum dan ternyata juga telahdipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannyadengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tipikor

Tingkat Bandingsependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertamadalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah danHal 46, put.no. 21/Pid.SusTPK/2016/PT SMG.meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakankepadanya dalam dakwaan subsidair yang diatur dan diancam pidanadalam pasal 3 Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga dengan demikianpertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama tersebut diambil alihdan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tipikor tingkat bandingsendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhnkan kepada seseorangTerdakwa tidak hanya untuk mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagaicontoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ;Menimbang,

TIPIKOR. SMG a.n. Terdakwa Drs.Sutanto, M.M., yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, amarnyaberbunyi sebagai berikut:MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa Drs. Sutanto, M.M., Bin Sumarto tersebut terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KorupsiSecara Bersamasama dan berlanjut;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs.

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSemarang halaman 47 alinea kedua yang menyatakan bahwapertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan MajelisHakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diambil alihsebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkaraini ,kecuali mengenai lamanya pidana yang

dijatuhkan oleh Majelis HakimTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, menurutPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarangterlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebutdalam amar putusan dibawah ini oleh karena pertimbangan Majelis HakimTipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diambil alin sebagaipertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini maka dengan inisaya

akan menguraikan mengenai adanya suatu kekhilafan hakim atausuatu kekeliruan yang nyata Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang;2.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Manokwari pada Pengadilan NegeriManokwari berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pid.SusTPK/2018/PN.Mnk.tanggal 15 Februari 2108 terhitung terhitung sejak tanggal 15 Februari 2018sampai dengan 16 Maret 2018;3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Manokwariberdasarkan Penetapan Nomor 3/Pid.SusTPK/2018/PN.Mnk tanggal 14 Maret 2018 terhitung sejak tanggal 17 Maret2018 dengan tanggal 15 Mei 2018;4.

Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jayapura pada PengadilanTinggi Jayapura Tahap berdasarkan Penetapan Nomor51/Pen.Penahanan/Pid.SusTPK/2018/PT.JAPtanggal 14 Mei 2018 terhitungsejak tanggal 16 Mei 2018 dengan tanggal 14Juni 2018;5. Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2018/PT JAP.6.

Diperpanjang Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Jayapura sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3September 2018;7. Diperpanjang Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.

Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiJayapura sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari: JUMAT, tanggal 7 September 2018 oleh KetuaMajelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: ANYFITRIYATI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa,serta Penasehat Hukum Terdakwa.Hakim Anggota Ketua Majelis ,TTD TTD1. (SUKADI, SH. MH.)

BJM (PENGADILAN TIPIKOR)

Nomor 269 K/PID.SUS/2015bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Supiori atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tipikor Jayapura dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, telah mengakibatkandana dicairkan sebesar Rp882.000.000,00 (delapan ratus

AgarFENY LATUMARISA, S.E. membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas A Jayapura Nomor 43/TIPIKOR/2013/PNJPR. tanggal 10 Maret2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Hal. 12 dari 26 hal. Put. Nomor 269 K/PID.SUS/2015. Menyatakan Terdakwa FENY LATUMARISSA, S.E. tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum ;.

Tipikor/2014/PNJPR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas A Jayapura yang menerangkan,bahwa pada tanggal 17 Maret 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Biak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas A Jayapura tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Maret 2013 dariJaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 11/TIPIKOR/2015/PT.BDG. tanggal 22Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa tersebut: Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal16 Maret 2015 Nomor : 106/Pid.SusTPK/2014/PN.Bdg, atas namaTerdakwa ASEP HIDAYAT, BBA. bin H

JEJE ZAENAL ABIDIN tersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi di Bandung Nomor 11/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal 22Juni 2015, yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kelas A khusus Bandung Nomor 106/Pid.SusTPK/2014/ PN.BDG tanggal 16 Maret 2015 sekedar mengenai lamanyapidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 187 PK/Pid.Sus/2018.

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada halaman depan dengantulisan putusan Nomor 167/PIDTIPIKOR/2013/PTBNA, tertanggal 09Januari 2014 dalam perkara Banding Pidana Tipikor sedangkan halamanberikutnya Salinan putusan Nomor 167/PID/2013/PTBNA dimanapenomoran pada kedua dalam halaman tersebut berbeda, halaman pertamaHal. 8 dari 16 hal. Put. No. 2343 K/Pid.Sus/2014menyebutkan tentang pidana tipikor sedangkan halaman berikutnya hanyapidana biasa.

PUTUSANNo. 101 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Ir.

,MH., dan SophianMarthabaya, SH., HakimHakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin,SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.AnggotaAnggota : Ketua,ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH., ttd./ttd./Sophian Marthabaya, SH., Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.,Panitera Pengganti,ttd./ Dulhusin, SH.

.::::::11000 Rp. 50.000, PANngGIlAan .......2. cee cee ee cece eee eee eeeeeeeeeeees Rp. 100.000,PNBP excises sas cxnenenn as maaan Rp. 5.000,MGIC Al casera 151 nesnencme 165 aemneneneneenannwanionann Rp. 6.000,RECGAaKSI nsec cece sees eee eee eee eeseeeeeeeeeeeees Rp. 5.000,Jumlah Rp. 176.000,(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Fitriani (Pemohon).BandaAceh, Oktober 2018PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA

Redaksi : Rp 5.000,00Jumlah Rp196.000,00(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/ II /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaan dariSuci Rahmadhana (Pemohon).Banda Aceh, Februari 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERADrs. EFFENDI, SH.NIP. 196612261990031003Halaman 7 dari 7 PenetapanNomor 23/Padt.P/2019/PN Bna

pengkajian atau pendalaman terhadapKTUN tersebut, ternyata KTUN tersebut diterbitkan di atas Kawasan Hutanyang masih Produktif atau masih mempunyai tegakan kayu alam, hal iniadalah didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:06/Pid.B/PN.JKT Pst, tertanggal 16 September 2008 yang diperkuatolehPutusan Mahkamah Agung Nomor 726 K/Pidsus/2009 tertanggal 3Agustus 2009 dengan terpidana TENGKU AZMUN JAAKFAR (MantanBupati Pelalawan) dan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor50/Pid.Sus/Tipikor

Pemberian Izin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman sebagaimana tersebut diatasadalah berdasarkan pada Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatanhukum tetap (BHT), yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta PusatNomor 06/Pid.B/PN.JKT Pst, tertanggal 16 September 2008 Jo.Putusan Mahkamah Agung Nomor 726 K/Pidsus/2009 tertanggal 3Agustus 2009 dalam kasus atas nama TENGKU AZMUN JAAKFAR(Mantan Bupati Pelalawan) dan kemudian didasarkan pada PutusanPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor

Bukti P2324.Bukti P24Perusahaan Terkait Korupsi Kehutanan di Riau CacatHukum ( Sesuai dengan print out) ; Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR, tertanggal 12 Maret2014 dalam Kasus Pidana atas nama H.M. Rusli Zainal,Mantan Gubernur Provinsi Riau, (fotokopi sesuaidengan salinan resmi) ; Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 11/TIPIKOR/2014/PTR, tanggal 24 Juli 2014, denganterpidana H.M.

RUSLI ZAINAL (Mantan GubernurProvinsi Riau), yang isinya adalah menguatkan PutusanPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR, tertanggal 12 Maret2014 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi) ; Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1648K/Pid.Sus/2014. Tertanggal 17 Nopember 2014, denganterpidana H.M.

., Permohonan banding mana oleh Jurusita PenggantiPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah diberitahukankepada Terdakwa pada tanggal 25 November 2019, sedangkan pemberitahuankepada Penuntut Umum tanggal 27 November 2019;Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding/Penuntut Umum telahmengajukan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan TipikorHal 45 dari 52 hal Put No 7/Pid.SusTPK/2019/PT TJKpada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 9 Desember 2019, dan memoribanding

Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukandalam tenggang waktu, dan menurut caracara yang ditentukan Undangundang,oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Hal 46 dari 52 hal Put No 7/Pid.SusTPK/2019/PT TJKMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajaridengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangansaksisaksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pledoy Terdakwa, turunan resmiputusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri TanjungkarangNomor 13/Pid.SusTPK/2019/PN.Tjk. tanggal 18 November 2019, pertimbanganhukum yang menjadi dasar putusan pengadilan Tipikor tingkat pertama tersebutdiatas, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakimtingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa secarasubsidairitas, Primer Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang

Terdakwa Yusmardi, ST sebagaimana diuraikan dalammermori bandingnya, terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaanSubsidair melanggar ketentuan Pasal 3 UU pemberantasan tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan putusan pengadilantingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding terlebin dahulu akanmempertimbangkan alasan memori banding Pembanding/Penuntut Umum,sebagai berikut;Menimbang, bahwa untuk menentukan perbuatan Terdakwa Yusmardi, STapakah telah mencocoki Pasal 3 UU Tipikor

sebagaimana dimaksudkanHal 47 dari 52 hal Put No 7/Pid.SusTPK/2019/PT TJKPembanding/Penuntut Umum karena Terdakwa secara khusus telah memenuhidefinisi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti dimaksud dalam rumusanPasal 1 UU Tipikor Jo Pasal 1 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Majelis Hakim tingkat bandingberpendapat, harus dikembalikan kepada ilmu hukum pidana yang menempatkanmasalah dasar pemidanaan pada perbuatan, kesalahan dan pertanggungjawabanpidana.Menimbang

perkara inisebesar Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Kasasi pada tanggal 8 April 2019, kKemudian terhadapnya olehPemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 9 April 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal16 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan PermohonanKasasi Nomor 50/Kas/2019/PHI Mdn juncto Nomor 245/Pdt.SusPHI/2019/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor

sebagaimana layaknya suami istri namun belumdikaruniai anak sampai sekarang;Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugatrukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2017 keadaan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat mulai bermasalah, sehingga antara Penggugatdan Tergugat terjadi perselisinan disebabkan Tergugat tersangkut masalahpidana yang membuat Tergugat harus bertanggung jawab secara hukum;Bahwa, pada tanggal 30 Mei 2017, Tergugat ditahan polisi dengan kasustindak pidana korupsi (tipikor

bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari PemohonKasasi/Penggugat/Pembanding yang diterima tanggal 5 Maret 2018 yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasimeminta agar: Membatalkan Putusan PengadilanTinggi/Tipikor

Rp.150.000,Untuk Salinan yang sama bunyinya:PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHH.R U SLI, SH.MH.NIP.195303131978031002.10