dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterimatanggal 7 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusanini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:Mengadili: Menerima serta mengabulkan permohonan kasasi dari Para PemohonKasasi/Pembanding (Para Tergugat) untuk seluruhnya; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor17/Pdt.G/2018/PNSgi tanggal 27 Desember 2018 Jo PutusanPengadilan Tinggi/Tipikor

Membebani Terdakwa untukmembayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 17/PID/TIPIKOR/2012/PT.KT.SMDATanggal 26 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwatersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda Tanggal 11 Juni 2012 Nomor: 30/Pid.

Tipikor/2011/ PN.Smda., sekedar mengenai lamanya pidanapenjara dan pidana denda termasuk pidana pengganti denda,sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Ir. Muhammad Fadli Ardin,MM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan primer;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu daridakwaan primer tersebut;3. Menyatakan Terdakwa Ir.

Tipikor/2011/PN.Smda yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa padaTanggal 11 Februari 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTenggarong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanTinggi tersebut ;Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 30/Pid.

Bahwa selanjutnya Judex Facti (Pengadilan Tipikor pada PcngadilanTinggi Kalimantan Timur) putusan halaman 78 dalam pertimbangannyamenyatakan menimbang bahwa selain halhal yang meringankan di atas,Terdakwa dalam keikutsertaannya melakukan tindak pidana bersamasama dengan orang lain. Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kalimantan Timur perlu memperhatikan pidana yangtelah dijatunkan kepada antara lain Drs.

PENUTUP DAN PERMOHONANBahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas karena kesalahanTerdakwa dalam Putusan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi KalimantanTimur Tanggal 26 November 2012 tidak terbukti, maka kami selaku Tim142Pembela/Penasehat Hukum Terdakwa mohon dengan hormat kepada BapakKetua Mahkamah Agung RI agar Terdakwa Ir.

Terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohonditetapkan sebagai Tersangka tanpa terlebih dahulu dilakukanpenyidikan, perlu Termohon jelaskan bahwa berdasarkan Pasal 39ayat (1) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) pada pokoknyamenyebutkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindakpidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yangberlaku (KUHAP) dan berdasarkan UU Tipikor, kecuali ditentukanlain dalam UU KPK.

Hal inimenegaskan bahwa UU Tipikor merupakan lexspesialis dari KUHAP, sehingga ketentuan yang Halaman 71 dari 134 Perkara Nomor: 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL mengatur tentang proses penyidikan danpenuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilandalam hukum acara pidana yang berlaku yaituKUHAP dapat disimpangi berdasarkan ketentuanPasal 26 UU Tipikor tersebut..

Bahwa dalam penanganan perkara aquo dengan melibatkanPemohon sebagai salah satu tersangka memang tidak melibatkanpenghitungan kerugian keuangan negara karena penyelidikan danpenyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah terkait dugaanpenerimaan hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selakuGubernur Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU TIPIKOR yang mana tidakada unsur delik merugikan keuangan negara dalam ketentuanPasal yang disangkakan tersebut

Bahwa dalil Pemohon terkait dengan harus dilakukannyakonfrontasi bukti termasuk dengan calon tersangka merupakandalil yang tidak berdasar pada hukum, hal ini dikarenakan baikdalam KUHAP, UU Pemberantasan Tipikor maupun dalam UUKPK tidak mengatur ketentuan yang mewajibkan bagi Penyidik (incasu Termohon) untuk melakukan konfrontasi bukti sebagaimanadalil Pemohon;.

pada Pengadilan Negeri Tipikor Jakartayaitu pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2016, berarti hari yang sama denganpenjatuhan putusan permohonan Praperadilan a quo;Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti T54, T55 dan T58terseubut diatas Hakim berpendapat pemeriksaan suatu perkara di tingkatHalaman 133 dari 134 Perkara Nomor: 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SELpengadilan sudah dimulai, maka terhadap permohonan Prapradilan Pemohonsecara yuridis gugur;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Prapradilan

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejaktanggal 02 September 2013 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2013;4. Hakim Pengadilan Tipikor tanggal 26 September 2013 Nomor: 47/Pid.Tpk/2013/PN.TK sejak tanggal 26 September 2013 sd. tanggal 25 Oktober 2013;3.

Ketua Pengadilan Tipikor tersebut tanggal 11 Oktober 2013 Nomor : 47/Pid.Tpk/2013/PN.TK sejak tanggal 26 Oktober 2013 sd.24 Desember 2013;Ketua Pengadilan Tipikor tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang(perpanjangan I) tanggal 10 Desember 2013, No.46/Pen.Pid/Tpk/2013/PT.TK sejaktanggal 25 Desember 2013 sd. tanggal 23 Januari 2013;5.

Ketua Pengadilan Tipikor tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang(perpanjangan II) tanggal 15 Januari 2014, No.46/Pen.Pid/Tpk/2013/PT.TK sejaktanggal 24 Januari 2014 sd. 22 Pebruari 2014.Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abi Hasan Muan, SH. MH.,Amaluddin, SH., Ahmad Handoko, SH. MH. dan Tomi Samantha, SH. masingmasingadalah Advokat pada Kantor Advokat "Abi Hasan Muan & Rekan" yang beralamatdi Jl.

Indriyanto Seno Adji, SH., MHmelawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah Genus Delict (delik umum),sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah Species Delict(bagian dari melawan hukum), karena itu menyalahgunakan wewenang sudah pastimelawan hukum, sedangkan melawan hukum belum tentu menyalahgunakan kewenangan.Hal ini sejalan dengan pendapat Nur Basuki Minarno (2009:16), yang mengatakan :bahwa dalam tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum merupakan genusnya,sedangkan

berupa kewenangan diskresioner (vrijsbestuur, Ermessen) untuk melaksanakankebijakannya (beleid) dalam mengatasi segera, dan secepatnya dengan menetapkan suatuperbuatan bagi kepentingan tugas pemerintahan, yang tidaklah sekedar kekuasaanpemerintahan yang menjalankan UU (kekuasaan terikat), tetapi merupakan kekuasaan yangaktif, meliputi kewenangan untuk memutus secara mandiri, dan kewenangan interpretasiterhadap normanorma tersamar (vage norman) (Indrianto Seno Adji, 2007 : 422);Menimbang bahwa, UU Tipikor

., Advokat pada KantorLBH LP2I Tipikor, beralamat di Jalan Raya Duri KosambiNomor 168 H, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2017;Pemohon Kasasi semula Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi/Pembanding;LawanH. AHMAD RUSLAN, S.H., bertempat tinggal di Kp.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapbkan sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 95/Akta.Pid/2018/PN.Mdn,yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan yangmenerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2018, Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tinggi Medan tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Agustus

:ccccecseeseeeeesseeeeeees RP 6.000,00REG aK Shicxicccns 22:5 smemcuen scons sseommmees ERP LO.000,00Jumlah Rp 206.000,00(dua ratus enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1// HK.02/ X /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Pemohon (SUWANDY S )Banda Aceh, 21 Oktober 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAMUH KeRTRB ROR (Pe LP MRR ae Nomor 177/Padt.P/2019/PN Bna.NIP. 19701207 199203 1 001Halaman 8 dari 7 halaman Penetapan Nomor 177/Padt.P/2019/PN Bna.

Batang Hari;Hal mana: di lihnat pada pertimbangan hakim dalam tingkatpertama sesuai dengan Putusan pengadilan tipikor jambiNomor : 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb tanggal 19 oktober2016 pada halaman 64 paragraf 45 menimbang bahwatindak pidana yang diatur dalam ketentuan ini harus dipandang telah selesai di lakukan oleh pelaku, yakni segerasetelah pelaku tersebut menerima pemberian hadiah tanpaperlu. memperhatikan kegunaan dari pemberian yang 1aterima, misalnya untuk keperluan sendiri, untuk keperluanorang

Bahwa keputusan objek sengketa tidak sesuai denganPutusan pengadilan tipikor jambi Nomor12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb tanggal 19 oktober 2016 yangmerupakan dasar pertimbangan dalam petitum;Hal mana: dalam putusan Pengadilan Negeri dimaksud tidakterdapat hukuman tambahan berupa pemberhentian status PNSpenggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huduf dUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa penderitaan demi penderitaan kemudian terus dialami olehpenggugat sejak Penggugat diproses pidana, hingga terbitnya Putusanpengadilan tipikor jambi.Nomor : 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb tanggal 19oktober 2016, Penggugat dijatuhi pidana selama 1 (Satu) tahun 2 (dua)Halaman 52 dari 97 HalamanPutusan Nomor: 3/G/2019/PTUN.JBIBulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)sudsider 1 (satu) bulan kurungan. padahal berdasarkan fakta hukumpenggugat beserta anakanak, tidak ada mendapat

Bukti P21Putusan Pengadilan Tipikor Jambi Nomor:12/Pid.Sus/TPK/2016/ PN.Jmb tanggal 19 Oktober 2016Halaman 63 dari 97 HalamanPutusan Nomor: 3/G/2019/PTUN.JBI(Sesuai dengan asli);22. Bukti P22Keputusan Bupati Tebo Nomor: 237 Tahun2018 tentang pembentukan Tim pertimbangan Aparatur SipilNegara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun2018 (fotokopi dari fotokopi);23.

,M.H., terdapat pada nomor urut 8 (delapan) (Sesuai denganasli);10, 9 29 2222222 on nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nen nee nnn neneNota Dinas BKPSDM Nomor: 880/451/BKPSDM/2018 tanggal7 Desember 2018 tentang permohonan persetujuanpelaksanaan SKB tiga menteri Nomor: 182/6597/SJ, Nomor:15 Tahun 2018 terhadap PNS di lingkungan PemerintahKabupaten Tebo yang dijatuhi hukuman TIPIKOR yangberkekuatan hukum Tetap, kepada Bupati Tebo (SesualHalaman 71 dari 97 HalamanPutusan Nomor: 3/G/2019/PTUN.JBIdengan asli)

Redaksi : Rp. 5.000,Jumlah : Rp.151.000,Terbilang : Seratus lima puluh satu ribu rupiahSalinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan AslinyaSebanyak 9(Ssembilan) lembarDiberikan untuk kepentingan DinasPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPlih. Panitera,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 9 dari Halaman 9Penetapan Nomor : 101/Pdt.P/2018 /PN Bgl

Pondok Manggala BC1 No.14 Rt.02 Rw.05 Kel.Agama Tsar, scePekerjaan : Mantan Pegawai Bank DKI (Analisis Dept PembiayaanGroup Syariah Bank DKI); Pendidikan Be ig ceecee ene eee eee eee sees wen eee een eeeweeeeTerdakwa dalam Penyidikan : tidak dilakukan penahanan; Terdakwa di tahan dengan tahanan Kota oleh: e Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2012 sampai dengan tanggaL 10 Julie Perpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR Pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 11 Juli 2012 sampai

dengan 9 Agustus 2012 ;e Hakim Pengadilan TIPIKOR Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatterhitung sejak tanggal 02 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 01Septembere Perpanjang Ketua Pengadilan TIPIKOR Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsejak tanggal 02 September sampai dengan 31 Oktober 2012; Hal.1 dari 45 Hal Putusan No :08/PID /TPK/2013/PT.DKL.e Perpanjang ke 1 (pertama) Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal01 November 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012;e Perpanjang ke

AMIEK SUMINDRIYATMI, S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Jakarta masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan SuratPenetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 19 Maret 2013 No. 08/PID/TPK/2013/ PT.

S.E. selaku Ketua Tim Seleksi dan VerifikasiBelanja Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pembinaan Sosial pada BiroKeistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh TahunAnggaran 2010, pada hari Senin tanggal 6 September 2010 atau setidaktidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2010, bertempat di Bank BPD AcehCabang Lhokseumawe tepatnya di Jalan Merdeka Nomor 8 (Bundaran Jam)Kota Lhokseumawe atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri/Tipikor

, S.E.selaku ketua Tim seleksi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan SosialBidang Pembinaan Sosial Pada Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan RakyatSekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2010, pada hari Senin tanggal 6September 2010 atau setidaktidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2010,bertempat di Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe tepatnya di JIn MerdekaNomor 8 (Bundaran Jam) Kota Lhokseumawe atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri/Tipikor

Terhadap kaidah hukum ini, dalam perkara a quo tidakditemukan pertentangan atau perbedaan persepsi terhadap faktapersidangan antara pengadilan tingkat pertama dengan pengadilantingkat banding, karena perkara aquo hanya diperiksa ditingkatPengadilan Pertama, yaitu Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh,dengan putusan bebas murni, yang selanjutnya oleh Penuntut Umumterhadap putusan Penilaian Mahkamah Agung terhadap faktapersidangan untuk dapat memberikan penilaian sendiri terhadapfakta hukum untuk tujuan

,Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung masingmasing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimHal. 36 dari 37 hal. Put. No. 202 PK/Pid.Sus/2017Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Sugiarto, S.H., M.H. PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd./ MS. Lumme, S.H. ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.ttd./ Dr.

pada Pengadilan NegeriPadang dan Pengadilan tingkat Banding sama sekalii tidak memasukan haltersebut dalam pertimbangan hukumnya, malah sebaliknya MAJELISHAKIM TIPIKOR PADA PENGADILAN NEGERI PADANG DANHAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TINGKAT BANDINGMENYALIN SEMUA DAKWAAN SERTA TUNTUTAN DARI JAKSAPENUNTUT UMUM SEBAGAT DASAR PERTIMBANGAN;Bahwa untuk melihat KETIDAK BENARAN PENERAPAN PASAL olehHakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang dan hakim tingkat Banding,maka saya akan bahas kembali unsurunsur

dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18ayat (1) huruf b, Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.Pembahasan tiaptiap unsur tersebut di atas adalah sebagai berikut:Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan NegeriPadang yang di kuatkan oleh Hakim tingkat Banding terhadap unsurunsurdalam pasal primair tersebut yang termuat dalam Putusan Majelis HakimTipikor Pengadilan Negeri Padang yang di kuatkan oleh

Hakim tingkatBanding pada hal 132 sampai dengan halaman 141 adalah terlihat denganjelas Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang hanya menyalin semuaHal. 117 dari 128 hal.

No. 1944 K/Pid.Sus/2013118pembahasan unsurunsur dalam dakwaan primair dari Jaksa PenuntutUmum, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang sama sekalitidak menerapkan ketentuan yang sebagaimana mestinya, malah terkesanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang adalah perpanjangantangan atau mewakili kepentingan Jaksa Penuntut Umum, karena semuapertimbangan hukum dalam perkara a quo bersumber pada dakwaan dantuntutan Jaksa Penuntut Umum saja, sepertinya Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan

Tarminta, MM adalah subjek hukum yang dimaksud, ...dst "Kemudian Jaksa Penuntut Umum berpendapat dalam uraiannya bahwa Drs.Tarminta, MM adalah "Setiap orang" itu, dan Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan Negeri Padang menyalin habis pendapat Jaksa Penuntut Umumtersebut;Sekarang mari kita uji apakah keyakinan atau pendapat Majelis HakimTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tersebut adalahbenar adanya;Terlepas dari faktafakta yang diuraikan Sdr Jaksa Penuntut Umum yangdisalin habis oleh

Pemohon Tidak Pernah Diperiksa Oleh KPK Akan Tetapi LangsungDitetapbkan Sebagai Tersangka.a.Bahwa sebagaimana diketahui, penetapan Pemohon sebagaiTersangka dalam dugaan tindak pidana Suap terkait pemenangansengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 diMahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana, tidak

Dengan demikiantindakan yang dilakukan oleh KPK dengan menjadikan PemohonTersangka dalam dugaan tindak pidana Suap terkait pemenangansengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 diMahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana, dengan tanpa adanya pemeriksaan sebelumnyakepada Pemohon merupakan tindakan

proses hukum praperadilan inikami bertanyatanya proses hukum yang ditegakkan oleh KomisiPemberantasan Korupsi, apakah memang benarbenar penegakanhukum atau terdapat motif lain dalam penetapan TersangkaPemohon dengan dugaan tindak pidana Suap terkaitpemenangan sengketa Pemilinan Kepala Daerah (Pilkada) tahun2011 di Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tipikor

No. 32 PK/PID.SUS/2016Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto 55 Ayat (1) Ke1KUHPidana, sampai dengan adanya Putusan Praperadilanberkekuatan hukum tetap. Akan tetapi Komisi Pemberantasan Korupsitidak menghargai proses hukum praperadilan yang akan berlangsung,yakni dengan melakukan Penahanan terhadap diri Pemohon padatanggal O08 Juli 2015.

Bahwa rangkaian kegiatan penetapan Tersangka atas namaPemohon yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana telahdiuraikan sebelumnya telah dilakukan sebagaimana ketentuandalam KUHAP, UndangUndang Tipikor maupun dalam UndangUndang KPK sehingga tidak ada kesewenangwenangan yangdilakukan oleh Termohon karena Termohon telah mempunyailebih dari 2 (dua) alat bukti yang dapat digunakan sebagai dasaruntuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;Berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon yang menyatakanpenetapan

ZULLISMAN.Menghukum para Terdakwa dengan membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru Nomor : 04/ Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.PBR. tanggal 12Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa RAMDANI, S.E. dan Terdakwa Il INDRAGUNAWAN, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan TINDAK PIDANA KORUPSI S.E.CARA BERSAMASAMA;Menghukum Terdakwa RAMDANI, S.E

Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masingmasingsebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pekanbaru Nomor : 16/TIPIKOR/2014/PTR. tanggal 25 Agustus 2014,yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa danTerdakwa Il;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru tanggal 12 Juni 2014 Nomor 04/Pid.Sus/Tipikor/ PN.PBR,yang dimohonkan

Bahwa keliru dan salah Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Pekanbarudan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru yang memutus dan mengadili Terdakwa /Pemohon Kasasi,yaitu tentang pendapatnya mengenai laporan taksasi jaminan tanggal04 September 2008 oleh Terdakwa Il INDRA GUNAWAN, S.E. danTerdakwa RAMDANI, S.E. bertentangan dengan Surat KeputusanDireksi PT.

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena telahmengabaikan keterangan saksi:Bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaruyang dikuatkan Pengadilan Tinggi Tipikor Pekanbaru telah mengabaikanketerangan Saksi Khairul Ihsan, Amd. selaku Pelaksana Operasional KreditBank Riau Kepri Cabang Bagansiapiapi, yang menyatakan jika penulisannilai jaminan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanahseluas + 1.660 m2 beserta bangunan rumah permanen seluas 750 m2 yangterletak

Setiap Orang;Secara melawan hukum;Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu Koorporasi;Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;ao fF ONSebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikutmelakukan;Bahwa dari unsurunsur tindak pidana tersebut Terdakwa/PemohonKasasi menilai bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan TindakHal. 80 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang diambil aliholeh Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor

Tindak Pidana Korupsi Ambon sejak tanggal 11September 2012 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012 ;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon sejaktanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 09 Desember 2012 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap sejak tanggal 10Desember 2012 sampai dengan tanggal 08 Januari 2013 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap tahap II sejak tanggal09 Januari 2013 s/d 07 Februari 2013 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tipikor

Membayar biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 10.000, (sepuluhribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri AmbonNomor37/Pid.Tipikor/2012/PN.AB, tanggal 26 April 2013 yang amarlengkapnya sebagai berikut :Hal. 23 dari 37 hal. Put. Nomor : 850 K/PID.SUS/2014. Menyatakan Terdakwa JOHANES TITIOKA, tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakanPenuntut Umum dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair ;.

kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Mei 2013 dari Penuntut Umumsebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 21 Mei 2013;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkandengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2013 dan PenuntutUmum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Mei 2013 serta memorikasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor

Pasal 244 KUHAP terhadapputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, tidakdapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsungdapat dimintakan kasasi ;Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yangdiberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada MahkamahAgung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasikepada Mahkamah Agung kecuali terhadap

Tipikor /2015/PNDPS. sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Pebruari2015 ;Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Pebruari 2015 NO:40/Pen.Pid.Sus/TPK/2015 /PN. Dps , sejak tanggal 15 Pebruari 2015sampai dengan 15 April 2015 ;6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 6 April 2015 .No 31/Pen Pid Sus/2015/PT .TPK Dps ,sejak tanggal 16 April 2015 s/d tanggal 15Mei 2015 ;7.

Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 Mei 2015 Nomor52/Pen.Pid.Sus/2015/.PT.TPK.DPS, sejak tanggal 18 Mei 2015 s/d 16 Juni9.

Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 8 Juni 2015 Nomor55/Pen.Pid.Sus/TPK/2015/PT.DPS sejak tanggal 17 Juni 2015 s/d 15PUSS: 2 nr ntwenceenne= Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;sonceneenne Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertaSalinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Tanggal 12 Mei 2015 Nomor ;2/Pid.SusTpk/2015/PN.Dps dalam perkara terdakwa tersebut di atas;soncennee

Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiDenpasar masingmasing sebagai hakim anggota berdasarkan Surat PenetapanKetua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 10 Juni 2015, Nomor: 9 / Pen.Pid.Sus /TPK / 2015 / PT.Dps. untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara ini dalamtingkat banding, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantuoleh MADE RIKA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa

Sururi;Tempat lahir : Lampung ;Umur /tanggal lahir =: 54 Tahun/ 02 Maret 1956;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Karundang Impres Cipager RT. 003/005Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya,Kota Serang, Propinsi Banten;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS, mantan Kepala Sekolah SMAN 1 Serang,sekarang Pengawas SMA pada Dinas Pendidikan KotaSerang;Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :1 Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 27 Juli 2011 Nomor 10/Pen.Pid.Sus

/TPK/2011/PN.SRG, sejak tanggal 27 Juli 2011 sampai dengantanggal 25 Agustus 2011;2 Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 19Agustus 2011 Nomor 10/Pen.Pid.Sus/TPK/2011/PN.Srg, sejak tanggal 26Agustus 2011 s/d dengan tanggal 24 Oktober 2011;3 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 20 Oktober 2011Nomor 568/Pen.Pid/2011/PT.BTN, sejak tanggal 25 Oktober 2011 sampaidengan 23 Nopember 2011;4 Perpanjangan Kedua (II) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal

Manurung, S.H., M.M., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, LeopoldLuhut Hutagalung, S.H., M.H., dan Sophian Marthabaya, S.H., HakimHakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olehHakimHakim Anggota tersebut serta Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Keputusan pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS yang melakukan Tipikor sebelum berlakunya UU No 5Halaman 36 dari 93 Halaman Putusan Nomor :23/G/2019/PTUN.SBY.Tahun2014;c. Contoh 2. Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang melakukan Tipikor setelah berlakunya UU No 5Tahun 2014 tetapi sebelum berlakunya Peratura Pemerintah Nomor 11 Tahun2017;d. Contoh 3.

Keputusan pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS yang melakukan Tipikor setelah berlakunya UU No 5Tahun 2014 #=Peraturan Pemerintah Nomor 11 TahunDisertai petunjuk : bahwa apabila Instansi Pusat maupun Daerahsetelah melakukan verifikasi/validasi/klarifikasi menemukan data PNSyang dihukum penjara atau kurungan Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang adaHubungannya Dengan Jabatan, diluar dari Data yang disampaikan,maka PPK harus memberhentikan tidak dengan

Contoh 1: Keputusan Pemberhentian tidak denganhormat sebagai PNS yang melakukan Tipikor sebelumberlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014:;c. Contoh 2: Keputusan Pemberhentian tidak denganhormat sebagai PNS yang melakukan Tipikor setelahberlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tetapisebelum berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 11Tahun 2017;d.

Contoh 3: Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang melakukan Tipikor setelahberlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 danPeraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;Disertai catatan, bagi instansi pusat dan daerah setelahmelakukan verifikasi/validasi/klarifikasi menemukandata PNS yang dihukum Penjara atau KurunganKarena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang ada HubungannyaDengan Jabatan diluar dari data yang disampaikan,maka PPK harus memberhentikan

atasan langsung wajib melakukan pemeriksaan danpemeriksaan itu sifatnya tertutup dan dituangkan dalam Berita AcaraPemeriksaan PP No. 53 Tahun 2010 Pasal24; Bahwa untuk PTDH dasarnya Putusan Pengadilan Yang berkekuatan hukum tetap, tidak perlu adanya pemeriksaan karenasudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum Bahwa keberatan dari Tim kabupaten Blitar itu adalah kalaudiberlakukan surut ini bagaimana dengan produk hukum yang sudahdikeluarkan oleh salah satu PNS yang melakukan tindak pidana tipikor

PUTUSANNomor : 09/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BkIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yangmengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertamamenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :oOo ao fF WwW YP =NN. Nama lengkap : Drs. DAHARI HANAFI, M.Pd Bin HANAFI;. Tempat lahir : Kota Donok;. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 07 Agustus 1957;. Jenis kelamin : Lakilaki;.

PP cabang Il Palembang mengajukan permohonan pembayaransebesar 19,547 % sebesar Rp 7.684.084.109, (tujuh milyar enam ratus delapanpuluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus Sembilan rupiah) denganHalaman 15 dari152 Putusan Nomor 09/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKLsurat No. : 54/Ext/PP/CAB/IV/XIV/2009 yang ditujukan kepada Kuasa PenggunaAnggaran Kegiatan Pembangunan GOR terpusat Kabupaten Lebong.Bahwa Terdakwa Drs.

Hidayat,STMashuri,STArpendaBahwa pada tanggal 07 Mei 2009 HARY SUBAGYO, ST Selaku ProjectManager PT PP ( Persero) membuat Surat yang ditujukan kepada ManagemenHalaman 16 dari152 Putusan Nomor 09/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKLkontruksi PT.

Lebong.Halaman 57 dari152 Putusan Nomor 09/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKLBahwa atas hal tersebut Dinas Diknaspora Kab. Lebong menyatakan dalamsuratnya bahwa uang titipan tersebut bukan milik PT PP sehingga memintaagar Saksi menarik atau menyetor kembali ke rekening umum Kas DaerahKab. Lebong, dan tanggal 18 Juni 2010 Dinas PPKAD Kab.

DAHRUN (Alm) :Bahwa saksi sebagai PNS di Dinas pengelolaan keuangan dan aset daerahHalaman 60 dari152 Putusan Nomor 09/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKLKab.

Sehinggadengan demikian, penggunaan Pengraturan Pemeritah tersebut telahmelanggar asas non rektroaktif, mengingat Peraturan Pemerintah tersebutbaru ditetapkan oleh Pemerintah setelah adanya putusan Tipikor Surabaya atas diri Penggugat; Bahwa, seharusnya peraturan pelaksana yang digunakan oleh Tergugat untukmemberhentikan Penggugat secara tidak hormat adalah peraturanpemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri bukanmenggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen

tidakbertentangan dan belum diganti berdasarkan Undangundang ini ; Bahwa baik mengacu kepada asas legalitas maupun Pasal 139 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka secaraterang dan jelas, Peraturan Pemerintah yang dapat dijadikan patokan ataupedoman untuk pemberhentian seorang Pegawai Negeri Sipil adalahPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai NegeriSipil, karena pemberhentian atas diri Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipiltersebut di dasarkan pada putusan Tipikor

Dengan kata lain, Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017, hanya dapat diberlakukan bagi Pegawai Negeri Sipil yangterkena putusan Tipikor setelah peraturan tersebut ditetapkan, bukan sebelumperaturan tersebut ditetapkan oleh Pemerintah ; Halaman 12 dari 44 halaman, Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN. SBY.

SBY.Pegadilan Tipikor pada tanggal 15 April 2016 kemudian Tergugat memberhentikanPenggugat pada tanggal 22 Nopember 2017 yang pada saat itu PeraturanPemerintah dari pelaksanaan UndangUndang Nomor 08 tahun 1974 TentangPokok Pokok Kepegawaian jo UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 08 tahun 1974 Tentang Pokok PokokKepegawaian dinyatakan tidak berlaku karena digantikan oleh PeraturanPemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yangpada Pasal