Punge Blang Cut Nomor 1 Kecamatan Jaya BaruKota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober2018, selanjutnya disebut PEMOHON:;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A/PHI/TIPIKOR Banda Aceh tanggal 22 Oktober 2018 Nomor 191/Pdt.P/2018/PN Bnatentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksisaksidipersidangan;Telah memperhatikan bukti

MAteral ........ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee : Rp. 6.000,JUMIAN 0... ceeceeeeeceeeeeeeeeeeeees : Rp. 166.000,(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyaSebanyak 9 (Sembilan) lembar diberikan untuk Kepentingan DinasPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 9 dari 9 Halaman Permohonan No. 154/Pdt.P/2019/PN Bgl

Pid/2013/PN.TK sejak tanggal 18 Pebruari 2013 s/dtanggal 19 Maret 2013;4 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Tanggal 20Pebruari 2013, Nomor. 14/PID.TPK/2013/PN.TK sejak tanggal 20 Pebruari 2013 s/d tanggal 21 Maret 2013 ;5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 06Maret 2013, Nomor 14/PID.TPK/2013/PN.TK sejak tanggal 22 Maret 2013 s/dtanggal 20 Mei 2013.Terdakwa memilih untuk tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun sudahdiberitahu

PUTUSANNomor 226/PID.SUS/2017/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPersidangan umum pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Pidana padaPengadilan Tingkat Banding, menjatuhnkan putusan sebagaimana tersebutdibawah, dalam perkara terdakwa;Nama lengkap : BUJANG BIN RAKIMUN ALS KAKANG. ~~Tempat lahir : Rengat. QUmur/ Tgl. lahir : 40 Tahun/01 Juli 1976. YWJenis kelamin : LakiLaki.

., Panitera Pengganti,Untuk salinan yang sama bunyinya oleh: dtoWakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh; SYAWALUDDIN,SH.T.TARMULI,SH.Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 121/PID/2020/PT BNAUntuk salinan yang sama bunyinya oleh:Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh;T.TARMULI,SH.Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehWakil PaniteraT. TARMULI SH.Nip. 19611231 198503 1 029Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 121/PID/2020/PT BNA

2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah);Bahwa uang pinjaman sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) yangdiserahkan Penggugat kepada Tergugat adalah uang milik Dinas PendapatanDaerah Propinsi Kepulauan Riau yang ada dalam penguasaan Penggugat selakuBendaharawan Dispenda Propinsi Kepulauan Riau yang belum disetorkan ke BPDCabang Batam;Bahwa akibat Tergugat belum melunasi hutangnya tersebut, maka saat iniPenggugat telah diperiksa dan ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riausebagai tersangka dalam kasus Tipikor

PANITERAPanitera Muda Tipikor,H. SYAHRIR DAHLAN, S.H.NIP. 19651120 198903 1 004Halaman 10 dari Halaman 9 Putusan211PIDSUS2018PTMKS.

Kendari, sejak tanggal 8Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2018;Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kendari, sejak tanggal 7Nopember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor (tingkat banding) pada PengadilanTinggi Sulawesi Tenggara (tahap I), sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengantanggal 4 Februari 2019;Terdakwa LA ODE ADU, A.Ma.

Baruga, KotaKendari Sulawesi Tenggara dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2018 danyang telah didaftarkan dalam buku daftar Register di Kepaniteraan Pengadilan TindakPidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 613/Tipikor/2018/PN.Kditanggal 16 Oktober 2018;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 55/Pid.SusTPK/2018/PN.Kdi tanggal 8 Oktober 2018 tentang Penunjukan dan SusunanMajelis Hakim;2.

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 55/Pid.SusTPK/2018/PN.Kdi tentang Penetapan Hari Sidang pada hari Rabu, tanggal 17Oktober 2018;3. Berkas Perkara dan suratsurat lain atas nama Terdakwa LA ODE ADU, A.

TOEMION, dengan demikianunsur melawan hukum ini Majelis Hakim Tipikor mengikuti Yurisprudensi MARI yangsudah tetap atau konstan, sehingga melawan hukum dalam tindak pidana korupsiadalah baik melawan hukum Formil maupun Materill;Menimbang, bahwa unsur melawan hukum erat hubungannya dengan teorikesengajaan yaitu kesengajaan dalam melakukan perbuatan yaitu perbuatan melawanhukum yang sengaja dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi.

KdiHAMSI TAMAL, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Kendari dan dihadirioleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi serta dihadiri pula olehTerdakwa yang didampingi olen Penasihat Hukumnya.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,MULYONO DWI P, Ak, SH., M.AB.,CFE. KHUSNUL KHATIMAH, SH., MH.DARWIN PANJAITAN, SH.Panitera Pengganti,FEBRIADY HAMSI TAMAL, SH.Halaman ke 146 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid. SusTPK/2018/PN. Kdi

PUTUSANNomor 248 /Pid.Sus/2016/PN BnaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN NEGERI KLAS 1A/PHI/TIPIKOR BANDA ACEH yang mengadiliperkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : MUTTAQIN Bin ABDULLAH IDRIS;Tempat lahir : Banda Aceh;Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 25 Oktober 1988;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jin.

buah botol kecil bertutupwarna biru muda yang sudah terpasang, 3 (tiga) pipet bening, 1 (satu) buahplastik warna hitam yang didalamnya terdapat 100 (seratus) lembar plastik warnabening;e 1 (satu) buah botol bekas minuman mineral warna bening;Dijadikan barang bukti dalam perkara Dzaki Murtadha Daud Bin Sulaiman Daud;e Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000(dua ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPENGADILAN NEGERI KLAS 1A/PHI/TIPIKOR

BANDA ACEH, pada hari Rabu, tanggal19 Desember 2016., oleh kami, MUHAMMAD TAHIR SH., sebagai Hakim Ketua , H.SUPRIADI, S.H.M.H dan RONI SUSANTA, SH. masingmasing sebagai HakimAnggota,, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehHakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MURDANY,SH Panitera Pengganti pada PENGADILAN NEGERI KLAS 1A/PHI/TIPIKOR BANDAACEH, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi olehPenasehat Hukumnya;Hakimhakim

HELWIS, S.H. membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 16/TIPIKOR/2016/PT.PDG tanggal 15 November 2016yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PDG, tanggal 1 September2016 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidanapenjara

daerah PropinsiSumatera Barat knususnya kota Padang;Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan ini kami Jaksa/Penuntut Umum(Pemohon Kasasi) mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim padaMahkamah Agung RI, untuk menerima permohonan Kasasi kami atas putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang;Alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa:Halhal yang menjadi alasan pengajuan kasasi:Bahwa atas Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 16/Tipikor

No. 515 K/Pid.Sus/2017fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpamempertimbangkan seluruh dari keberatankeberatan dalam MemoriBanding:a.Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilanTinggi Padang Nomor 16/Tipikor/2016/PT.Pdg tanggal15 November 2016 pada pertimbangan hukum halaman 30 olehJudex Facti seolaholah telah mempertimbangkan seluruhkeberatankeberatan kami sebagai Terdakwa dalam MemoriBanding;.

ayat (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yangsetimpal dengan perbuatannya ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, makadakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang Nomor 16/TIPIKOR

M.HELWIS, S.H., tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 16/TIPIKOR/2016/PT.PDG. tanggal 15November 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Padang Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2016/ PN.Pdg. tanggal1 September 2015;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Terdakwa H. M.

mampu memperbaiki sikap dankebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya, Sejalan dengan itufungsi edukatif dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila sipelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal denganapa yang telah diperbuatnya, Dari segi Represif, hukuman tersebutbelum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubatdan tidak mengulangi lagi perbuatannya; Alasan Sosiologis ;Bahwa penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa oleh Majelis hakimPengadilan Tipikor

Namun kenyataannya tidak sebagaimana yangdiharapbkan masyarakat mengingat perbuatan dari Terdakwa telahmengganggu stabilitas pembangunan Nasional pada umumnya danpembangunan Daerah pada khususnya, sehingga penjatuhan hukumankepada Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam putusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar dianggap terlaluringan.

Hal ini sebagai wujud dari tindakanpenegakan hukum, sehingga dirasakan adil bagi khalayak banyak,mengingat perbuatan dari Terdakwa merupakan tindak pidana korupsiyang mana merupakan suatu bentuk kejahatan luar biasa yangdampaknya dirasakan oleh selurunh masyarakat Indonesia padaumumnya dan masyarakat Kota Palopo pada Khususnya; Alasan Filosofis ;Bahwa penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa oleh Majelis hakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut tidakmemenuhi nilai kKeadilan bagi

, karena dalam tuntutan kamiJaksa Penuntut Umum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muh.Yassin Kaco Mustafa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun dan Denda sebesar Rp.50.000.000, (Lima Puluh JutaRupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, namun dalam putusannyatidak diperhatikan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan hukumansebagaimana yang telah dituangkan dalam putusan dimaksud,mengingat penerapan hukum dalam hal ini penghukuman sebagaimanayang tertuang dalam putusan Pengadilan Tipikor

pada PengadilanNegeri Makassar terhadap diri Terdakwa dimaksud tidak mewujudkancitacita hukum sebagai nilai positif yang tinggi yang hakekatnya setiappenerapan itu harus nencerminkan nilai keadilan, maka keabsahannyadapat diuji dengan diterimanya hukum itu secara ideal dan filosofis.Namun kenyataanya tidak seperti yang diharapkan masyarakat,sehingga penjatuhan hukuman kepada Terdakwa sebagaimana yangtelah diuraikan dalam putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Makassar tersebut dianggap

Hakim sejak tanggal 02 Februari 2018 sampai dengan tanggal 03 Maret 2018;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat sejak tanggal 04 Maret 2018 sampai dengan tanggal02 Mei 2018;Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 03Mei 2018 sampai dengan tanggal 01 Juni 2018;Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 02Juni 2018 sampai dengan tanggal 01 Juli 2018;Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 September2018;Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Yudisialsejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;Hal. 1 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2018/PT.DKITerdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Sapriyanto Refa, SH., MH.

JKT.PST kepada Penuntut Umum tertanggal 16 Maret 2018;Memori Perlawanan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwatertanggal 20 Maret 2018, diterima di diterima Panitera Muda TipikorPengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Maret 2018 dansalinannya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 21 Maret2018;Kontra Memori Perlawanan dari Penuntut Umum tertanggal 8 Agustus2018 yang diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusatpada tanggal 10 Agustus 2018 dan salinannya telah diberitahukan

telahmengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor9/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 28 Juni 2018;Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 18/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST kepada Terdakwa tertanggal 28 Juni 2018;Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 18/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST kepada Penuntut Umum tertanggal 28 Juni 2018;Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 8 Agustus 2018, diterimaPanitera Muda Tipikor

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19Agustus 2018 dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal15 Agustus 2018;Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 17 Juli 2018, diterima PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Juli 2018dan salinannya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 19 Juli2018;Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 21 Agustus 2018 yangditerima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 23 Agustus

PUTUSANNomor : 09/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BkIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yangmengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertamamenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :oOo ao fF WwW YP =NN. Nama lengkap : Drs. DAHARI HANAFI, M.Pd Bin HANAFI;. Tempat lahir : Kota Donok;. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 07 Agustus 1957;. Jenis kelamin : Lakilaki;.

PP cabang Il Palembang mengajukan permohonan pembayaransebesar 19,547 % sebesar Rp 7.684.084.109, (tujuh milyar enam ratus delapanpuluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus Sembilan rupiah) denganHalaman 15 dari152 Putusan Nomor 09/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKLsurat No. : 54/Ext/PP/CAB/IV/XIV/2009 yang ditujukan kepada Kuasa PenggunaAnggaran Kegiatan Pembangunan GOR terpusat Kabupaten Lebong.Bahwa Terdakwa Drs.

Hidayat,STMashuri,STArpendaBahwa pada tanggal 07 Mei 2009 HARY SUBAGYO, ST Selaku ProjectManager PT PP ( Persero) membuat Surat yang ditujukan kepada ManagemenHalaman 16 dari152 Putusan Nomor 09/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKLkontruksi PT.

Lebong.Halaman 57 dari152 Putusan Nomor 09/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKLBahwa atas hal tersebut Dinas Diknaspora Kab. Lebong menyatakan dalamsuratnya bahwa uang titipan tersebut bukan milik PT PP sehingga memintaagar Saksi menarik atau menyetor kembali ke rekening umum Kas DaerahKab. Lebong, dan tanggal 18 Juni 2010 Dinas PPKAD Kab.

DAHRUN (Alm) :Bahwa saksi sebagai PNS di Dinas pengelolaan keuangan dan aset daerahHalaman 60 dari152 Putusan Nomor 09/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKLKab.

No. 1122 K/Pid.Sus/2013Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negerisejak tanggal 27 November 2012 sampai dengan tanggal 26Desember 2012 (Tahanan Rutan) ;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2012sampai dengan tanggal 24 Februari 2013 ;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11Februari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan

Tipikor/2012/PN.Tte. yang dimintakan banding ;MENGADILI SENDIRI :1. Menyatakan Terdakwa H. ISNAIN IBRAHIM, S.Mn.MM. dan Terdakwa IIADE MUSTAFA, SIP. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersamasama dan Berlanjut ;Hal. 50 dari 92 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2013.

Bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate dalamputusan perkara Terdakwa Drs.

Tipikor/2012/PN.

Terdakwa dan Terdakwa II tidak mendapat untung ;Bahwa memperhatikan unsur kesalahan pada diri Para Terdakwa, HakimAd Hoc Tipikor Prof. Dr.

Tipikor.Smg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor Semarangyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkatpertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama DR. HM. IQBAL WIBISONO, SH., MH.Tempat lahir : TemanggungUmur/Tgl.lahir : 51 tahun/28 Desember 1963Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan/Kewarganegaraan : IndonesiaTempat tinggal : Jl.

Candi Mas Selatan No.198, Rt.04,Rw.07, Kelurahan Kalipancur, KecamatanNgaliyan, Kota Semarang.Agama : IslamPekerjaan/Jabatan : Dosen / Mantan Anggota DPRD ProvinsiJateng periode 20042009Pendidikan : $31.Terdakwa ditahan dengan penahanan Rutan oleh :Hakim PN Tipikor : sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengantanggal 14 januari 2015;. Perpanjangan KPN : sejak tanggal 15 januari 2015 sampai dengantanggal 15 Maret 2015 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :1. THEODORUS YOSEP PARERA, SH2.

EKO SUPARNO, SHKesemuanya, Advokat/Pengacara pada LAW OFFICE YOSEPPARERA & PARTNER , ADVOKAD , KONSULTAN HUKUM,KURATOR dan PENGURUS yang berkantor di JI Semarang Indah BlokD 16No 5 Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12Nopember 2014 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarangnomor:138/Pen.Pid. Sus/2014/PN.

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa danmengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : Dr.

5.000, (limaridbu rupiah).Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Semarang pada hari SELASA, 17 PEBRUARI 2015, olehHASTOPO, SH MH, sebagai Hakim Ketua, ANTONIUS WIDIJANTONO, SHMH dan ROBERT PASARIBU, SH MH, Hakim AD Hoc, masingmasingsebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari SELASAtanggal 24 PEBRUARI 2015 oleh Hakim Ketua dengandidampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SULASTRI PaniteraPengganti pada Pengadilan Tipikor

kepadaMajelis Hakim tindak pidana korupsi tingkat banding pada Pengadilan TinggiPalangka Raya untuk : Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum; Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 29/Pid.SusTPK/2019/PN Plk tanggal 14 Januari 2020, khususnyamengenai pasal yang terbukti dan lamanya penjatuhan pidana penjaraterhadap diri Terdakwa Andreas Arpenodie;Menimbang, bahwa atas alasan keberatan yang disampaikan oleh PenuntutUmum dalam memori bandingnya tersebut diatas Majelis Hakim Tipikor

Srikandi ( Saksi RikaChristina ) sebesar Rp 212.641.129, (dua ratus dua belas juta enam ratusempat puluh satu ribu seratus dua puluh Sembilan) sesuai hasil temuanInspektorat Kabupaten Gunung Mas;Bahwa setelah Majelis Hakim tipikor tingkat banding memeriksa denganseksama terhadap Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten GunungMas yaitu berdasarkan LHP Reguler No: 700/21/V/LHPR/2018 tanggal 28 Mei2018 diperoleh rincian hasil perhitungan sebagai berikut :nilai sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan

Srikandi (Saksi Rika Christina) ;Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tipikor tingkat banding pada PengadilanTinggi Palangka Raya tidak sependapat dengan alasan keberatan Penuntutumum yang disampaikan dalam memori bandingnya, yang menyatakan bahwaperbuatan melawan hukum Terdakwa telah memperkaya orang lainsebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair, karena uang yang telahdiperoleh CV.Srikandi (Saksi Rika Christina) dari pekerjan pembangunangedung tersebut tidak dapat dikatakan menjadikan lebin kaya

dengan Putusan Majelis Hakim Tipikor Tingkat pertama yangmenyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair, akan tetapiHal.85 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUSTPK/2020/PT PLKMajelis Hakim Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Rayaakan memperbaiki sekedar mengenai besarnya jumlah Uang Pengganti yangdibebankan kepada Terdakwa dan akan diuraikan dalam pertimbangan putusandibawah ini;Menimbang, bahwa

yang akan digunakan untuk membayarpajak yang dipegang oleh Operator Desa sejumlah Rp 26.000.000, (dua puluhenam juta rupiah) dan Uang Jaminan Pemeliharaan gedung yang dipegang olehSekretaris Desa sejumlah Rp 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) sehingga totaluang pembangunan Balai Pertemuan Desa yang telah dipinjam oleh Terdakwasejumlah Rp 36.000.000,(tiga puluh enam juta rupiah) dan sampai saat ini uangtersebut masih belum dikembalikan oleh Terdakwa;Menimbang , bahwa oleh karena itu majelis hakim Tipikor

Keputusan pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS yang melakukan Tipikor sebelum berlakunya UU No 5Halaman 36 dari 93 Halaman Putusan Nomor :23/G/2019/PTUN.SBY.Tahun2014;c. Contoh 2. Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang melakukan Tipikor setelah berlakunya UU No 5Tahun 2014 tetapi sebelum berlakunya Peratura Pemerintah Nomor 11 Tahun2017;d. Contoh 3.

Keputusan pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS yang melakukan Tipikor setelah berlakunya UU No 5Tahun 2014 #=Peraturan Pemerintah Nomor 11 TahunDisertai petunjuk : bahwa apabila Instansi Pusat maupun Daerahsetelah melakukan verifikasi/validasi/klarifikasi menemukan data PNSyang dihukum penjara atau kurungan Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang adaHubungannya Dengan Jabatan, diluar dari Data yang disampaikan,maka PPK harus memberhentikan tidak dengan

Contoh 1: Keputusan Pemberhentian tidak denganhormat sebagai PNS yang melakukan Tipikor sebelumberlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014:;c. Contoh 2: Keputusan Pemberhentian tidak denganhormat sebagai PNS yang melakukan Tipikor setelahberlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tetapisebelum berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 11Tahun 2017;d.

Contoh 3: Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang melakukan Tipikor setelahberlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 danPeraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;Disertai catatan, bagi instansi pusat dan daerah setelahmelakukan verifikasi/validasi/klarifikasi menemukandata PNS yang dihukum Penjara atau KurunganKarena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang ada HubungannyaDengan Jabatan diluar dari data yang disampaikan,maka PPK harus memberhentikan

atasan langsung wajib melakukan pemeriksaan danpemeriksaan itu sifatnya tertutup dan dituangkan dalam Berita AcaraPemeriksaan PP No. 53 Tahun 2010 Pasal24; Bahwa untuk PTDH dasarnya Putusan Pengadilan Yang berkekuatan hukum tetap, tidak perlu adanya pemeriksaan karenasudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum Bahwa keberatan dari Tim kabupaten Blitar itu adalah kalaudiberlakukan surut ini bagaimana dengan produk hukum yang sudahdikeluarkan oleh salah satu PNS yang melakukan tindak pidana tipikor

Sehinggadengan demikian, penggunaan Pengraturan Pemeritah tersebut telahmelanggar asas non rektroaktif, mengingat Peraturan Pemerintah tersebutbaru ditetapkan oleh Pemerintah setelah adanya putusan Tipikor Surabaya atas diri Penggugat; Bahwa, seharusnya peraturan pelaksana yang digunakan oleh Tergugat untukmemberhentikan Penggugat secara tidak hormat adalah peraturanpemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri bukanmenggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen

tidakbertentangan dan belum diganti berdasarkan Undangundang ini ; Bahwa baik mengacu kepada asas legalitas maupun Pasal 139 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka secaraterang dan jelas, Peraturan Pemerintah yang dapat dijadikan patokan ataupedoman untuk pemberhentian seorang Pegawai Negeri Sipil adalahPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai NegeriSipil, karena pemberhentian atas diri Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipiltersebut di dasarkan pada putusan Tipikor

Dengan kata lain, Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017, hanya dapat diberlakukan bagi Pegawai Negeri Sipil yangterkena putusan Tipikor setelah peraturan tersebut ditetapkan, bukan sebelumperaturan tersebut ditetapkan oleh Pemerintah ; Halaman 12 dari 44 halaman, Putusan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN. SBY.

SBY.Pegadilan Tipikor pada tanggal 15 April 2016 kemudian Tergugat memberhentikanPenggugat pada tanggal 22 Nopember 2017 yang pada saat itu PeraturanPemerintah dari pelaksanaan UndangUndang Nomor 08 tahun 1974 TentangPokok Pokok Kepegawaian jo UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 08 tahun 1974 Tentang Pokok PokokKepegawaian dinyatakan tidak berlaku karena digantikan oleh PeraturanPemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yangpada Pasal

Buchari Kasim tanggal 20 April 2016Kejaksaan Negeri Bengkulu. 5. 1 (satu) bundel map berwarna merah bertuliskan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang berisi:a. 1 (satu) bundel Surat Penetapan Nomor 74/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bagl.aln Safri, S.Sos Bin Syafei Daud beserta Surat Pengantamya.b. 1 (satu) bundel Surat Penetapan Nomor 75/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl.a/n Edi Santoni, S.Sos, M.Kes Bin (alm) H.

Toton, SH, MH Hakim ad hoc Tipikor. 42.1 (satu) bundel copy dokumen yang terdiri dari:a. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n Safri, S. Sos Bin H. Syafii Daud(alm) tanggal 3 Juli 2014.b. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n Safri, S. Sos Bin H.Syafi Daud (alm) tanggal 23 September 2014.c. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n Safri, S. Sos Bin H.Syafii Daud (alm) tanggal 11 Desember 2014.d. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n Safri, S.

Menetapkan barang bukti berupa:Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 148 selengkapnya sebagaimana dalamPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri BengkuluNomor 56/Pid.SusTPK/2016/PN Bgl tanggal 08 Desember 2016:Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara padatingkat kasasi ini, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 11/Akta.Pid/Tipikor/PK/2018/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera pada

Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 21 Maret 2014 dan No. 25/Pid.

Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 21 Maret 2014atas nama terpidana Amin Kadir,SE yang mana keduanya telahmempunyai kekuatan hukum tetap. Sebesar Rp. 700.000.000,(tujuh ratus juta rupiah) dibebankan kepada terpidana Drs.

Tipikor//2013/PN/Tte tanggal 21 Maret 2013 dan No. 25/Pid.

Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 21 Maret 2014atas nama terpidana Amin Kadir,SE yang mana keduanya telahmempunyai kekuatan hukum tetap. Sebesar Rp. 700.000.000,(tujuh ratus juta rupiah) dibebankan kepada terpidana Drs. IbrahimArif, sebesar Rp. 700.000.000, (tujun ratus juta rupiah)dibebankan kepada terpidana Amin Kadir,SE dan sisanya sebesarRp. 700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah) dipertanggungjawabkankepada terdakwa Sitna,SP Alias Otes Binti Djuma Umarsuni.

(limaribu rupiah).Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Ternate tanggal 06 Januari 2015 Nomor : 25/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Tteyang amarnya berbunyi sebagai berikut :. Menyatakan Terdakwa Sitna,SP Alias Otes Binti Djuma Umarsuni tersebutdiatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TindakPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer yaitu : KORUPSIYANG DILAKUKAN SECARA BERSAMASAMA DAN BERLANJUT;.