Ditemukan 2280 data
Urut Berdasarkan
Register : 16-07-2009 — Putus : 14-10-2009 — Upload : 20-05-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 115/G/2009/PTUN-JKT Tanggal 14 Oktober 2009 — Sriyadi, SH;Sekretaris Mahkamah Agung RI
55 — 51
55 — 51
ZAENAL ARIFN, S.H, Jabatan Kepala Subbagian Jaringan Dokumentasi Hukum BiroHukum dan Humas Badan Urusan AdministrasiMahkamah Agung RepublikINGPONESIA + = ees seek oe eee Se eee we eeeSARNO, S.H, Kepala Bagian Sub PenyusunanNaskah Perundang undangan Biro Hukum danHumas Badan Urusan Administrasi MahkamahAgung Republik Indonesia ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal28 Juli 2009, selanjutnya disebut sebagaiseus a snes TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : Telah membaca Penetapan
Register : 05-04-2017 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 06-11-2017
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 10/G/2017/PTUN.PLK Tanggal 9 Agustus 2017 — DARLUNG MINTO
Melawan
CAMAT KURUN.
94 — 79
94 — 79
Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas;2. M. SETIAWAN, M.H. Jabatan Kepala Sub Bagian Perundangundangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KabupatenGunung Mas;3. DESYANTI CAROLINA, S.H.
Register : 11-06-2014 — Putus : 05-08-2014 — Upload : 30-09-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 120/B/2014/PTTUN.SBY Tanggal 5 Agustus 2014 — GUBERNUR BALI vs I NENGAH PRADANA PUTRA , S.Sos
74 — 35
74 — 35
., Warganegara Indonesia, Kepala SubBagian Pembinaan dan Bantuan Hukum Biro Hukum dan Ham SetdaProvinsi Bali, Tempat Kedudukan di Jalan Basuki Rahmat, Niti MandalaDenpasar ;4. KETUT AYU BUDISETIAWATI, S.H.
Register : 16-03-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN MARTAPURA Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Mtp Tanggal 31 Mei 2017 — HASAN ASYARI bin H. IMANSYAH
103 — 7
103 — 7
., keterangannya dibacakan dipersidangan yangpada pokoknya adalah sebagai berikut: Bahwa Ahli adalah PNS yang menjabat sebagai analis hukum pada SubBagian Pertimbangan Hukum Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumiyang bertugas menyusun pertimbangan hukum terhadap permasalahnpermasalahan hukum dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi; Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan Usaha Hilir Migas berdasarkanPasal 1 angka 10 UndangUndang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyakdan Gas Bumi adalah kegiatan usaha yang
Register : 25-01-2018 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 25-01-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN Tanggal 23 Januari 2018 — Nama Lengkap : ROHMAN Bin ARJAYA;
Tempat Lahir : Pandeglang;
Umur / Tanggal Lahir : 43 tahun / 26 September 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Cikayas Rt.01/01 Desa Cikayas, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
II. Nama Lengkap : ELVIE SUKAESIH, S.Pd Binti H. SANTAYA;
Tempat Lahir : Pandeglang;
Umur / Tanggal Lahir : 41 tahun / 10 Juli 1976;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Cikayas Rt.01/01 Desa Cikayas, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
148 — 63
148 — 63
Lembaga; Bahwa untuk mendapatkan dana bansos tersebut ada mekanisme yangharus ditempuh anatara lain adanya usulan yang diajukan MenteriPendidikan dan Kebudayaan (Menteri Pendidikan dan Kebudayaanmenetapkan Lembaga Penerima Bantuan dengan mendisposisi pemberianbantuan kepada Sekertaris Jenderal UP Kepala Biro Keuangan, Kepala BiroKeuangan menindak lanjuti disposisi tersebut untuk segera diproses sesuaiketentuan kepada Kepala Bagian pembiayaan dan diteruskan Kepada Kepalasubbagian Pembiayaan Il, Kepala Subbagian
menginfut datadata lembagakedalam aplikasi bantuan sosial dan menyerahkan hasil pemeriksaanproposal kepada Kepala sub bagian pembiayaan II, Kepala sub bagian Ilmendisposisikan kepada petugas verifikator untuk dilakukan verifikasiterhadap kelayakan proposal dan RAB, petugas verifikator memferivikasiproposalproposal dan RAB sesuai data didalam proposal serta menilai danmengusulkan beesaran pemberian bantuan sosial yang akan diberikan,proposal yang telah di verifikasi dan dinilai diserahkan kepada kepala Subbagian
Lembaga;Bahwa untuk mendapatkan dana bansos tersebut ada mekanisme yangharus ditempuh anatara lain adanya usulan yang diajukan MenteriPendidikan dan Kebudayaan (Menteri Pendidikan dan Kebudayaanmenetapkan Lembaga Penerima Bantuan dengan mendisposisi pemberianbantuan kepada Sekertaris Jenderal UP Kepala Biro Keuangan, Kepala BiroKeuangan menindak lanjuti disposisi tersebut untuk segera diproses sesuaiketentuan kepada Kepala Bagian pembiayaan dan diteruskan Kepada Kepalasubbagian Pembiayaan Il, Kepala Subbagian
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai dasarpembuatan prasurat dan menginput nama lembaga kedalam aplikasibansoskeputusan untuk disetujui oleh pihak pengguna anggaran, (suratkeputusan di tetapkan oleh pengguna anggaran) dan mekanisme melaluikantor pos / diantar langsung ke biro keuangan setjen kemendikbud,pemohon menyampaikan permohonan dan langsung dan menginfut datadata lembaga kedalam aplikasi bantuan sosial dan menyerahkan hasilpemeriksaan proposal kepada Kepala sub bagian pembiayaan II, Kepala subbagian
Register : 17-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 171/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
INDRA SWANDY SIMANJUNTAK, ST.
Tergugat:
Bupati Batu Bara
91 — 74
INDRA SWANDY SIMANJUNTAK, ST.
Tergugat:
Bupati Batu Bara
91 — 74
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telahdiubah dua kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenanguntuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Tata UsahaNegara ini ;TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN1.Bahwa Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 510/BKD/2018tanggal 21 Desember 2018 sebagai Keputusan Tata UsahaNegara (KTUN) yang menjadi objek gugatan diketahui olehPenggugat pada tanggal 19 Maret 2019 melalui Kepala SubBagian
sebagaistaf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenBatu Bara, Penggugat mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala yangditanda tangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daera Nomor:822.3/025/BKD/2018 tanggal O05 Januari 2018 terhitung mulaitanggal 01 Januari 2018 ;Bahwa dalam menjalankan tugas sejak ditugaskan kembali sebagaiStaf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenBatu Bara Pemerintah menilai Penggugat bekerja dengan baiksehingga Penggugat diangkat menjadi Pelaksana Tugas Kepala SubBagian
Putus : 25-09-2014 — Upload : 10-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123 PK/PID.SUS/2012 Tanggal 25 September 2014 — IBRAHIM ALI, BA
54 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu Terdakwa juga tidakpernah memeriksa dan meneliti tiap bentuk Laporan Pertanggungjawabanbeserta buktibukti asli sebagai lampiran yang diajukan oleh Pemegang Kassebagai bentuk pertanggungjawaban sehingga subbagian verifikasi padaBagian Pembiayaan Pemkot Singkawang menolak menerima SuratPertanggungjawaban (SPU) tersebut ;Bahwa dari 51 SPM yang diterbitkan dengan total nilai sebesar Rp5.965.223.350,00 terdapat SPJ penggunaan anggaran yang tidak sesuaidengan ketentuan yang berlaku, yaitu
Disamping itu Terdakwa tidak pernahmemeriksa dan meneliti tiap bentuk Laporan Pertanggungjawabanbeserta buktibukti asli sebagai lampiran yang diajukan oleh PemegangKas sehingga subbagian verifikasi pada Bagian Pembiayaan PemkotSingkawang menolak menerima Surat Pertanggungjawaban (SPJ)tersebut ;2.
Putus : 18-07-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1871 K/Pid.Sus/2010 Tanggal 18 Juli 2011 — IBRAHIM ALI, BA
35 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu Terdakwa juga tidakpernah memeriksa dan meneliti tiap bentuk Laporan Pertanggungjawabanbeserta buktibukti asli sebagai lampiran yang diajukan oleh Pemegang Kassebagai bentuk pertanggungjawaban sehingga subbagian verifikasi padaBagian Pembiayaan Pemkot Singkawang menolak menerima SuratPertanggungjawaban (SPW) tersebut.Bahwa dari 51 SPM yang diterbitkan dengan total nilai sebesarRp.5.965.223.350,00, terdapat SPJ penggunaan anggaran yang tidak sesuaidengan ketentuan yang berlaku, yaitu
Terdakwa tidak pernahmemeriksa dan meneliti tiap bentuk Laporan Pertanggungjawaban besertabuktibukti asli sebagai lampiran yang diajukan oleh Pemegang Kassehingga subbagian verifikasi pada Bagian Pembiayaan PemkotSingkawang menolak menerima Surat Pertanggungjawaban (SPU) tersebut.2.
Register : 11-04-2011 — Putus : 22-08-2011 — Upload : 15-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 83/G/2011/PTUN-JKT Tanggal 22 Agustus 2011 — Rinani Resmiyati;Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
38 — 18
38 — 18
ZAENAL ARIFN, S.H, Jabatan Kepala SubBagian Jaringan Dokumentasi HukumBiro Hukum dan Humas Badan UrusanAdministrasi Mahkamah Agung RepublikIndonesia ; 3.
Register : 21-11-2018 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PA CILACAP Nomor 5938/Pdt.G/2018/PA.Clp Tanggal 19 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 2
13 — 2
pidana maka kemudian Pemohonkeluar rumah;Bahwa kemudian perselisihan tersebut terjadi hingga ber angsur angsur, hingga pada saat sepulangan Pemohon berencana untukmengklarifikasi kembali terkait masalahn perselingkuhan Termohondengan lelaki tersebut kepada instansi terkait, namun Ternyata masalahperselingkuhan tersebut sudah ditindak lanjuti terlebih dahulu oleh kantorKementrian agama, dilanjut lagi Pemohon mendapat surat panggilanmenghadap untuk diperiksa/ untuk dimintai keterangan oleh Kepala SubBagian
Register : 28-08-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 04-03-2015
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 16_PDT_G_2014_PNBkt_NO_11122014_PMH Tanggal 11 Desember 2014 — HJ.Emiza (P) >< PT.Bank Mega Syariah (T)
119 — 57
119 — 57
Danbisnis syariah;Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUUX/2012tanggal 29 Agustus 2013 telah memperkukuh kewenangan absolute PengadilanAgama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi yangmerupakan subbagian dari perkara ekonomi syariah;Menimbang, bahwa dalam repliknya Kuasa Hukum Penggugatmembantah bahwa perjanjian Mutrabahah dibuat tanggal 8 Maret 2013 dimanadalam pasal 16 (Penyelesaian Perselisinan) yaitu pasal 16.3 yang berbunyiBahwa kedua belah pihak mengambil
Register : 11-11-2016 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 24-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 538 K/TUN/2016 Tanggal 10 Januari 2017 — Drs. HARTONO, DKK VS SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI;
69 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Kepala SubBagian Sengketa Hukum, Biro Hukum dan HAM SekretariatDaerah Provinsi Bali;Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 183/1370/Hk., tanggal 31Agustus 2016;Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugattelah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan
Register : 16-06-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 30-06-2021
Putusan PA LEWOLEBA Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Lwb Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
80 — 22
80 — 22
melalui proses perundingan untukmemperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator, sertamediasi dapat terlaksana apabila kedua belah pihak (baik Pemohon maupunTermohon) secara prinsipal hadir;Menimbang, pokok dalam permohonan terkait kondisi rumah tanggayang telah terjadi perpisahan tempat kediaman sampai sekarang kurang lebihselama 5 (lima) tahun, dengan tuntutan agar Majelis Hakim mengabulkanpermohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, dimanapermasalahan ini merupakan subbagian
Register : 04-11-2015 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 16-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 614 K/TUN/2015 Tanggal 2 Februari 2016 — DINAS PERTIMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA vs STEFANUS DONI;
300 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
300 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Kepala SubBagian Keuangan Dinas Pertambangan dan EnergiKabupaten Kukar;Drs. IRIYANDA, M.M., jabatan Kepala Bidang Minyak danGas Bumi Dinas Pertambangan dan Energi KabupatenKukar;SURATNO, S.H., jabatan Staf Bantuan Hukum SekretariatKabupaten Kukar;H. HARMAN, S.H., jabatan Staf Bantuan Hukum SekretariatKabupaten Kukar;ENDRI ROSANDI, S.Sos, jabatan Kepala Sub BagianPenyusunan Program Dinas Pertambangan dan EnergiKabupaten Kukar;Halaman 1 dari 18 halaman.
Register : 15-05-2015 — Putus : 14-09-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68 PK/TUN/2015 Tanggal 14 September 2015 — MENTERI KEUANGAN RI VS RINA MELINA SIMANIHURUK;
52 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
., pekerjaan Kepala Subbagian BantuanHukum IIIB pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan;5. Pangihutan Siagian, S.H., pekerjaan Kepala SubbagianBantuan Hukum IllIC pada Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan;6. Kingsospol Siregar, S.H., M.H., pekerjaan KepalaSubbagian Bantuan Hukum IIID pada Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan;7. Dwi Susianto Guntoro, S.H., pekerjaan Penangan PerkaraIIIA Tingkat Il pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan;8.
Register : 26-05-2008 — Putus : 15-10-2008 — Upload : 22-08-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 65/G/2008/PTUN-JKT Tanggal 15 Oktober 2008 — 1. Agus Gunadi, S. Kom, 2. Johanes Darsono;Kepala Badan SAR Nasional
60 — 56
60 — 56
. : Kepala SubBagian Hukum dan Organisasi BadanSAR Nasional.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKK.01/VII/2008, tertanggal 4 Juli2008, selanjutnya disebut sebagaiLeweees TERGUGAT,Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut Telah membaca Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal26 Mei 2008, yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal26 Mei 2007 dibawah Register Perkara Nomor65/G/2008/PTUNJKT dan telah diperbaiki pada tahappemeriksaan persiapan tanggal 10 = Julii
Register : 08-03-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 23-07-2021
Putusan PN MAGETAN Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mgt Tanggal 17 Juni 2021 — Penggugat:
1.SAROSO
2.SUWARDI
3.KASDI
Tergugat:
LURAH LEMBEYAN WETAN
138 — 44
1.SAROSO
2.SUWARDI
3.KASDI
Tergugat:
LURAH LEMBEYAN WETAN
138 — 44
Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Magetan Nomor71 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, TugasDan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah KabupatenMagetan yang menyebutkan bahwa Subbagian Bantuan Hukummempunyai tugas: melaksanakan fasilitasi bantuan hukum,konsultasi hukum dan pertimbangan hukum serta perlindunganhukum bagi unsur pemerintah daerah dalam sengketa hukumbatik di dalam maupun di luar pengadilan;e.
Adapun Pasal 12ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Magetan Nomor 71 Tahun 2020 TentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja SekretariatDaerah Kabupaten Magetan yang menyebutkan bahwa Subbagian BantuanHukum mempunyai tugas: melaksanakan fasilitasi bantuan hukum, konsultasihukum dan pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bagi unsurpemerintan daerah dalam sengketa hukum baik di dalam maupun di luarpengadilan;Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun2014
Register : 20-08-2010 — Putus : 01-09-2010 — Upload : 23-07-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 118/PID.SUS/2010/PT KT SMDA Tanggal 1 September 2010 — Pembanding/Penuntut Umum : WALUYO HERYAWAN, SH
Terbanding/Terdakwa : FAHRUL.AS
95 — 58
Terbanding/Terdakwa : FAHRUL.AS
95 — 58
Bahwa proposal/berkas permohonan bantuan yang masuk ke SubBagian, selanjutnya diproses sesuai prosedur dengan cara membuattelaahan staf, minta persetujuan kepada Kabag Sosial, kemudian keSekretaris Daerah, meskipun kemungkinan ada proposal atau pemohondana bantuan yang langsung kepada Terdakwa (bendahara bantuansosial), sehingga tidak dikatahui oleh Kasubag.Dipindai dengan CamScanner19Dalam proses pengajuan,pertanggungjawaban dan penyaluranbantuan sosial Kabupaten KutaiTimur Tahun Anggaran 2007,
Bahwa proposal/berkas permohonan bantuan yang masuk ke SubBagian, selanjutnya diproses sesuai prosedur dengan cara membuattelaahan staf, minta persetujuan kepada Kabag Sosial, kemudian keSekretaris Daerah, meskipun kemungkinan ada proposal atau pemohondana bantuan yang langsung kepada Terdakwa (bendahara bantuansosial), sehingga tidak dikatahui oleh Kasubgag.Dalam proses pengajuan, pertanggungjawaban dan penyaluranbantuan sosial Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2007, belanjabantuan sosial dikatagorikan
Register : 01-11-2017 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 24-04-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 68/G/2017/PTUN-SMG Tanggal 1 Maret 2018 — Penggugat:
Budi Maryono
Tergugat:
Gubernur Jawa Tengah
135 — 66
Budi Maryono
Tergugat:
Gubernur Jawa Tengah
135 — 66
;Kepala Subbagian Sengketa Hukum Dan HAMpada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah ;Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;AGUS CAHYONDO, S.H. ; Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada BiroHukum SETDA Provinsi Jawa Tengah ; Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;SULISTIONO, S.H.;Kepala Subbidang Pembinaan DisiplinDan PerundangUndangan pada BadanKepegawaian Daerah Propinsi Jawa Tengah ; Jalan Stadion Selatan Nomor 1 Semarang ;IRA KUSUMA DEWTL, S.H.
Register : 15-04-2013 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 P/HUM/2013 Tanggal 29 Agustus 2013 — TEGUH SUGIHARTO VS SOEKARWO (GUBERNUR JAWA TIMUR);
167 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
167 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Kepala SubBagian Sengketa Hukum pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum,Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 6. Haryo Bimo Bramantyo,SH., StafBagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur,7.