Husni Hardinata (DPO) yang mengatakan bahwa ia bergabungdi Tipikor pangkat Kombespol dan yang akan memasukkan anak saksiHal. 2 dari 19 hal. Putusan No. 1400 K/Pid/2014Sugimun adalah kakaknya, kemudian saksi menyerahkan uang sebesarRp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. HusniHardinata (DPO) ;Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 saksi Sugimun ditelepon olehTerdakwa .

Husni Hardinata (DPO) yang mengatakan bahwa ia bergabungdi Tipikor pangkat Kombespol dan yang akan memasukkan anak saksiSugimun adalah kakaknya, kemudian saksi menyerahkan uang sebesarRp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. HusniHardinata (DPO) ;Bahwa pada tanggal 24 januari 2012 saksi Sugimun ditelepon olehTerdakwa .

Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidanabiasa dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa :Nama lengkap : M.Rizal Syahputra Alias Izal Bin Khairuddin;Tempat lahir : Karang Baru;Umur/tanggallahir : 19 tahun/05 Mei 1995;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Dusun Bahagia Desa Bundar Kecamatan Karang BaruKabupaten Aceh Tamiang;Agama : Islam;Pekerjaan : pelajar;Terdakwa tidak ditahan;PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR

ARDI DJOHAN, SH Panitera Pengganti.dto.IWAN, S.HUntuk salinan yang sama bunyi oleh ;Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehPanitera.H.SAID SALEM, SH.MHNIP.19620616 198503 1 006Hal 20 dari Hal 20 Putusan No.114/Pid /2015/PT.BNA

TIPIKOR/2014/PT.PLG, sejak tanggal 20 November 2014 sampai dengantanggal 19 Desember 2014;6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palembang tahap II tanggal 12 Desember 2014 Nomor : 52/Pid.SusTPK/2014/PT.PLG, sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18Januari 2015;7. Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Palembang tanggal 20 Januari 2015 Nomor : 02/Pen.

TIPIKOR/2015/PT.PLG, sejak 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12Februari 2015;8.

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyaSebanyak 9 (Sembilan) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 193/Pat.P/2019/PN Bgl

Nomor 594 PK/Pdt/2018Kembali yang merupakan ahli waris dari Razali bin almarhum Syamsudin/Tergugat ; Membatalkan putusan Putusan Pengadiilan Tinggi/Tipikor Aceh Nomor78/PDT/2013/PT BNA tertanggal 20 Juni 2014 juncto Putusan PengadilanNegeri Calang Nomor 01/Pdt.G/2013/PN Cag., tertanggal 29 Juli 2013antara Imran H Bin almarhum Husein lawan Razali Bin almarhumSyamsudin, dan kawankawan;Atau: Bilamana Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat

PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSARPANMUD TIPIKOR,TTDH. SYAHRIR DAHLAN, SH.NIP: 19651120 198903 1 004.Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 883/PID.B/2021/PT MKS

Praperadilan samasekali tidak melakukan suatu bentuk upaya atas keberadaan praperadilan yangdiajukannya, sehingga dapatlah dinilai bahwa Pemohon tidak secara sungguhsungguh melakukan permohonan Praperadilan;Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan alamat Kuasa HukumPemohon Praperadilan tidak diketahui, mengakibatkan Pemohon tidak menghadiripersidangan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, selanjutnya sehubungan dengankeberadaan pokok perkara yang telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum kePengadilan Negeri/Tipikor

KabupatenSumedangAgama : IslamPekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Ketua PanitiaPengadaan Alat Kedokteran)Pendidikan >: S.1Terdakwa berada dalam status tahanan sebagai berikut :Penyidik sejak 15 Desember 2011 sampai dengan tanggal 03 Januari 2012.Perpanjangan Penuntut Umum sejak 04 Januari 2012 sampai dengan tanggal 12 Pebruari2012 ;Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak 13 Pebruari 2012 sampai dengantanggal 13 Maret 2012 ;Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak 14 Maret

2012 sampai dengantanggal 12 April 2012 ;Penuntut Umum sejak 30 Maret 2012 sampai dengan tanggal 18 April 2012;Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak 19 April 2012 sampaidengan tanggal 18 Mei 2012 ;Perpanjangan IIT Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak 19 Mei 2012 sampaidengan tanggal 17 Juni 2012 ;Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak 06 Juni 2012 sampai dengan tanggal 05 Juli2012 ;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 06 Juli 2012 sampaidengan

tanggal 03 September 2012 ; Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 04 September2012 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2012 ; Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 04 Oktober 2012sampai dengan tanggal 02 Nopember 2012 ; Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 024 Oktober 2012 sampaidengan tanggal 22 Nopember 2012 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 23 Nopember 2012sampai dengan tanggal

CFP., sebagai Hakim Ad Hock Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim Anggotayang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung tanggal 30Nopember 2012, Nomor : 38/Tipikor/2012/PT.Bdg., ditunjuk selaku Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan mana pada hariSELASA tanggal 8 JANUARI 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umumoleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakimhakim Anggota tersebut danNANANG PRIATNA, SH.

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung tanpadihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,ttd ttd130Ny. PASTI SEREFINA SINAGA, SH. MH. Ny. Hj. WIWIK WIDIJASTUTI. S, SH.ttdPANITERA PENGGANTI ttdNANANG PRIATNA, SH.

AlharisA.PK Bandaro, dan Pemohon tidak juga mengajukan surat bukti akta kelahiran atausurat kenal lahir, mengenai nama lahir dan nama orang tua (ayah dan ibu) kandungpemohon, bisa jadi mengenai nama depan sama dalam satu keluarga misal namaanak anak dari Mantan Gubernur Jambi Nurdin Hamzah yaitu Zumi Zola (MantanGubernur Jambi terpidana Tipikor), adiknya bernama Zumi Laza, tidak juga Pemohonmengajukan surat bukti menganai pengangkatan Gelar Angku Pakiah Bandaro,dimana di Minang Kabau umumnya yang

Panitera Pengadilan Negeri BengkuluPanitera Muda Tipikor,TUTY HUTABARAT, SHHalaman 9 dari Halaman 9Penetapan Nomor :70/Pdt.P/2020/PN Bgl

M.H masing masingsebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari Wakil Ketua PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 10 Juni 2013, No. 97/Pid./2013/PTBNA, untukmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusanmana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untukumum oleh Ketua Majelis , dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut dandidampaingi oleh ABRITA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi BandaAceh, tanpa dihadiri oleh

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah salahdalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimanamestinya, kesalahan tersebut akan di uraikan sebagai berikut:Bahwa Majelis Hakim Judex Facti dalam mejatuhkan putusanterhadap diri para Terdakwa tidak ada pertimbangan hukum sama sekali atauhanya mengkopy pastekan pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanNegeri Lhoksukon yang jelas dan nyata telah keliru mengambil pertimbanganhukum dengan mendasarkan pada dakwaan yang

Lukman, sedangkan yang luasnya 6 (enam)gupang hanya dikuasai oleh para Terdakwa dan tidak terlihat adanyaperbuatan gadai;Berdasarkan keterangan tersebut, jelas sekali Penuntut Umum tidakteliti dan tidak cermat menyusun dakwaan hingga menjadi kabur, namunMajelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon membenarkannya dan menjadipertimbangan dalam menyusun putusannya begitu juga Majelis HakimPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh mengikuti pertimbangan hukum yangsalah tersebut yang berakibat batal demi hukum

Dan setelah itu JPU mengeluarkan bentuk surat yangdisebut P.1 jadi berkas perkara yang sudah mendapatkan predikatP.21. itu terjadi pada kasus tersebut diatas yang notabene telahditetapbkannya tersangka An.WAJA dan SELUT, didalamnyatercantum nama Pemohon sebagai SAKSI.Bahwa sampai pada saat proses persidangan (berdasarkan SuratPenetapan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri PalangkaRaya Pemohon pun telah dipanggil untuk memberikan kesaksiandalam persidangan yang berlangsung sejak dimulainya

awalPebruari 2017sampai sekarang (Surat Panggilan Sidang tanggal 14Pebruari 2017 di Pengadilan TIPIKOR Pengadilan NegeriPalangkaraya).

KolakaProvinsi Sulawesi TenggaraAgama : IslamPekerjaan : Kepala Desa Petudua, periode 20102016Pendidikan : SLTA (Tamat);Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh : Penyidik, tidak dilakukan penahanan; Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan 26 Januari2021; Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari,sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan 19 Februari 2021; Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejaktanggal 20 Februari

Pembantaran oleh MajelisHakim selama 3 hari sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan 27 Maret 2021; Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiSulawesi Tenggara, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan 20 Mei 2021;Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI didampingi oleh Penasihat Hukumnya,TAJUDIN SIDO, SH, M. YUSRI, SH, dan MUHAMMAD YUSRIANTO, SH ketiganyaadalah Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada kantor hukum M. YUSRI,SH & ASSOCIATES beralamat di JIn. Pemuda No. 05 Kel.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 2/Pid.SusTPK/2021/PN Kdi tanggal 21 Januari 2020 tentang Penunjukan dan SusunanMajelis Hakim;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 2/Pid.SusTPK/2021/PN Kdi tentang Penentuan Hari Sidang;3.

Berkas Perkara dan suratsurat lain atas nama Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI;Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa;Setelah memeriksa, membaca, dan meneliti barang bukti;Bahwa setelah mendengar uraian dari Tuntutan Penuntut Umum Nomor :Register Perkara: PDS02/RP9/Ft.1/01/2021 yang dibacakan pada tanggal 14 April2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri/Tipikor Kendari

Hukum Terdakwa danTerdakwa tersebut, maka Penuntut Umum mengajukan Jawaban/Replik secara tertulisyang dibacakan pada tanggal 5 Mei 2021 yang pada pokoknya tetap sesuai denganamar tuntutan sebagaimana telah dibacakan pada persidangan sebelumnya danselanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukantanggapan/Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI diajukan ke depanpersidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor

Bahwa dengan demikian Surat Pengantar LHPKKN (obyek sengketa aquo) dan LHPKKN tersebut tidak memenuhi unsurunsur KeputusanTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN,sesuai sifatnya LHPKKN bukan merupakan suatu tindakan hukum TUNkarena LHPKKN merupakan hasil dari pendapat ahli yang dimintapenyidik untuk menghitung jumlah kerugian keuangan negara dalamsuatu perkara dugaan tipikor ;=Bahwa LHPKKN sebagai laporan Ahli yang bersifat informatif, danrekomendasi yang tidak mengikat sebagaimana

dimaksud dalamKUHAP, maka LHPKKN tersebut TIDAK BERSIFAT FINAL DAN TIDAKMENGIKAT karena masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalampersidangan hukum pidana di persidangan pengadilan tipikor yangmempunyai sifat ultimum remedium ;5.

eecacasasanmneiscmnmanmnniscasmanmiainaanonmeensnenaeacen AesBahwa obyek sengketa a quo juga tidak tidak memenuhi unsur individualkarena hanya berisi temuan tentang adanya kerugian kKeuangan negarasecara umum dalam kasus Dugaan Tindak Korupsi PekerjaanPembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan sentral produksi KecamatanMaje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum KabupatenKaur Tahun Anggaran 2011 dan obyek sengketa a quo tidakmenetapkan dan tidak menyebutkan status hukum Penggugat ataupunpihakpihak lainnya dalam kasus dugaan tipikor

NURYADI;

,M.Hum.Panitera Penggantid.t.oNur Afifah, S.HUntuk salinan yang sama bunyinya oleh ;PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, SHNip.19612131 198503 1009Halaman 9 dari 8 Putusan Nomor 257/Pid/2019/PT BNAUntuk salinan yang sama bunyinya oleh ;PENGADILAN TINGGI BANDA ACEHWAKIL PANITERAHalaman 10 dari 8 Putusan Nomor 257/Pid/2019/PT BNAT. TARMULI, SHNip.19612131 198503 1009Halaman 11 dari 8 Putusan Nomor 257/Pid/2019/PT BNA

:scccssseeseeee : Rp. 6.000,00JUMI AN... eee : Rp.166.000,00(terbilang: seratus enam puluh enam ribu rupiah);Pada hari ini SENIN tanggal 17 Desember 2018Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyadiberikan untuk kepentingan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPanitera,JOKO SUTRISNO, SH,.MHNIP. 19620210 199103 1 006Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan No.407/Pdt.P/2018/PN Bgl

Sukabumi.Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Nagrak Jaya.Pendidikan : SLTA.Terdakwa tersebut ditahan oleh : Penyidik : Sejak tgl 22012017 s/d tgl 10022017 ; Penuntut Umum : Sejak tgl 07022017 s/d tgl 26022017 ; Diperpanjang Ketua PN Cibadak : Sejak tgl 27022017 s/d tgl 28032017 ; Hakim Tipikor : Sejak tgl 13032017 s/d tgl 11042017; Diperpanjang KPN Bdg : Sejak tgl 12042017 s/d tgl 10062017; Perpanjangan WKPTJawa Barat: Sejak tgl 11062017 s/d tgl 10072017 ; Perpanjangan Il WKPT Jawa Barat: Sejak tgl 11072017

s/d tgl 09082017;Halaman 1 dari 82 Putusan No. 19/Pid.SusTPK/2017/PN.Badg.Terdakwa tidak di damping oleh Penasihat Hukum;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut : Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Bandung, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadiliperkara ini; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan Negeri Bandung, tentang Penetapan Hari Sidang; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir padaberkas perkara ini

pengajuan maupun prosedur/ mekanisme pencairan danaBantuan Gubernur tersebut ;Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa melakukan pembelianbatu yang diperuntukan bagi pekerjaan pengerasan jalan, namunpara saksi tidak mengetahui sumber dana pembelian tersebut ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksiverbalisan SIGIT ARIYANTO WALIDJO, SE, di bawah sumpah pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi selaku Anggota Kepolisian Resor KabupatenSukabumi pada unit tipikor

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Senin, tanggal10 Juli 2017, oleh Dr.LONGSER SORMIN, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Hj.SUKMAWATI, SH. MH., dan Dr. H. MARSIDIN NAWAWI, SH.

MH., Panitera Pengganti padaPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri olehPenuntut Umum dan Terdakwa ; Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Tid TtdHj. SUKMAWATI, SH. MH. Dr. LONGSER SORMIN, SH. MH.TtdDr. H. MARSIDIN NAWAWLSH. MH.Panitera Pengganti,TtdANANG SUDARSO, SH. MH.Halaman 82 dari 82 Putusan No. 19/Pid.SusTPK/2017/PN.Bdg.

No. 1860 K/PID.SUS/201553. 1 (satu) rangkap foto copy (dilegalisir) Dokumen PelaksanaanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) SekretarisDaerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2009;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan Barang Bukti dalamperkara lain.Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor: 13/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL tanggal 18 Oktober 2012yang

WanitaProvinsi Sulawesi Tengah Tahap II;53. 1 (satu) rangkap foto copy (dilegalisir) Dokumen PelaksanaanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) SekretarisDaerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2009;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan Barang Bukti dalamperkara lain;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor: 13/PID.SUS/TIPIKOR

2012tanggal 2 Maret 2012 sebesar Rp654.968.000,00 (enam ratus lima puluh empatjuta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang signifikanmemperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi, sehingga perbuatanTerdakwa memenuhi unsurunsur Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001;Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor:13/PID.SUS/TIPIKOR

/2014/PT.PALU tanggal 30 April 2014 yang memperbaikiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PaluNomor: 13/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL tanggal 18 Oktober 2012 harusdiperbaiki sekedar mengenai dasar hukum pemidanaan dan dasar hukumputusan serta pidana yang dijatuhkan;Hal. 63 dari 72 hal.

JAURYOKTAVIANUS SAKKUNG, MT tersebut;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor: 13/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU tanggal 30 April 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor: 13/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL tanggal 18 Oktober 2012 sekedar mengenai dasar hukum pemidanaandan dasar hukum putusan serta pidana yang dijatuhkan, sehingga amarselengkapnya berbunyi sebagai berikut:1.