Ditemukan 17963 data
24 — 17
aedlill Gong r0>/ SlogArtinya : Ulama Syafiiyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seseorangmenjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seseorang dari jabatan hakim, nikah besertaseluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasanseseorang, kebodohan seseorang dan milik seseorang. Imam Abu Hanifah berpendapatbahwa diperbolehkan pada lima hal, yaitu: 1. Nikah 2.
Wakaf dan 7.
107 — 36
Bahwa dalam Gugatan Penggugat yang menjadi perihal dandijelaskan secara terperinci dalam Posita dan Petitum menyatakan ParaTergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan mengacukepada Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakanAmandemen UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang, memeriksa,memutuskan, dan menyelesaikan perkaraperkara di antara orangorangyang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Sedangkanmengacu kepada Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yangmerupakan Amandemen UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang,memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkaraperkara di antara orangorang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syariah, dan tidak berhak mengadiliperkara perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan Penggugat dalamperkara ini;Menimbang, bahwa
maka Majelis Hakimmemandang perlu untuk ketentuanketentuan yang terkait dengan kewenanganabsolut pengadilan agama;Menimbang, bahwa dalam pasal 49 Undangudang Nomor 3 tahun 2006,yang merupakan perubahan pertama dari Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa pengadilan agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: perkawinan a.perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
65 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan tidak dilaksanakannya seluruh isi putusan oleh Tergugat sampai dengan Tergugat IX, maka terhadap objek kedua bidang tanah yangdijadikan jalan umum sebagaimana dalam putusan a quo, ada wargamasyarakat yang menganggap bahwa adanya fasilitas jalan umum tersebut,sematamata karena adanya kebaikan dari para Ahli Waris alm Raden HajiHasan Soedjai Enoch yaitu Tergugat sampai dengan Tergugat IX melaluipemberian wakaf, hal ini terbukti pada sekitar bulan Februari 2014, pada saatpegawai Penggugat
hukum Tergugat sampai denganTergugat IX terhadap Penggugat, maka hakhak subjektif Penggugat ataspelaksanaan putusan a quo, telah dilanggar secara melawan hukum olehTergugat sampai dengan Tergugat IX, sehingga telah merugikankepentingan Penggugat dan nyatanyata telah merendahkan harkat danmartabat Penggugat, in casu pemisahan dua bidang tanah dari (dahulu)Sertifikat Hak Milik Nomor 335, sekarang terdapat di dalam Sertifikat HakMilik Nomor 885 atas nama Raden Haji Hasan Soedjai Enoch, bukanpemberian wakaf
tidak dilaksanakannya seluruh isi putusan oleh Tergugat s/dTergugat IX, Penggugat merasa telah dilecehkan harkat dan martabatnya,sebab dengan tidak adanya surat pemberitahuan tentang pemisahan keduabidang tanah untuk jalan umum tersebut, dari Tergugat sampai Tergugat IXkepada Penggugat, maka Penggugat tidak dapat memberikan informasi danbukti adanya pemisahan kepada warga masyarakat, sehingga ada wargadisekitar lokasi tanah yang dijadikan jalan umum tetap menganggap, bahwatanah tersebut pemberian wakaf
19 — 14
MenurutWahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifat istifadhah/testimonium de auditu,dapat dijadikan alat bukti dalam persoalan pernikahan (in cassu itsbat nikah), danpendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis dalam pertimbanganhukum putusan ini, sebagaimana terdapat di dalam AlFigh AlIslamiy WaAdillatuh juz 8, halaman 171 kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapatditerima dalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentangkematian seseorang, kepemilikan, wakaf,
efisien) berperan dalam mewujudkanHalaman 9, Perkara Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.MSpenegakan hukum yang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanyatidak salah kalau jangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidangsengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketaperwakafan);Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikan hasilRakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2007 dan RakerdaPengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf
PT BUKIT ASAM Tbk Diwakili oleh JOKO PRAMONO
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Prabumulih
Intervensi:
WALIKOTA PRABUMULIH
228 — 113
PTUN.PLG1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikanhak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabilapemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hakpengelolaan;2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemeganghak milik kKepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenaihak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;b. hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaanoleh Pejabat yang berwenang;c. tanah wakaf
dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;d. hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan;e. pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian haktanggungan.Bahwa sertipikat a quo adalah aset milik Pemerintah Kota Prabumulih yangberasal dari penyerahan aset oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepadaPemerintah Kota Prabumulih berdasarkan Undangundang Nomor 6 Tahun2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih.
atas namaPemerintah Kota Prabumulih. dan objek tanah ini Tergugat II Intervensidapatkan dari Wakaf Masyarakat Rt 01 LK 01 Kecamatan PrabumulihHalaman 32 Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.PLG3.4Barat yang di wakili oleh Bapak Abu Arab Tanggal 10 September 2000,kepada Drs.
Danobjek tanah ini Tergugat II Intervensi dapatkan dari Wakaf MasyarakatRt01LK0O1 Kecamatan Prabumulih Barat yang di wakili oleh BapakHalaman 33 Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.PLGAbu Arab Tanggal 10 September 2000, kepada Drs.
BambangWahyu Nugroho pada bulan Nopember 2015 dengan lampiranberupa Surat Keterangan Wakaf Tanggal 12 September 2000atas nama Abu Arab sebagai Pemberi Wakaf, kepadaDrs.Syahrul Ibrahim,S.H. sebagai Penerima Wakaf (sesuaidengan fotokopi);Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Pemerintah KotaPrabumulih tanggal 1 Januari 2020, pada No. 3 berupaTanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) seluas12.347 M?
54 — 12
.> riny, zsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan wakaf antara:Penggugat, Umur 29 tahun, Pekerjaan Wiraswasta,Alarnat EE Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo , .;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Apriany Hernida..SH dan M.Azri.,SH.
Pembanding/Penggugat : AZHAR BIN MUHAMMAD KAHAR Diwakili Oleh : HASFAN YUSUF RITONGA,SH
Pembanding/Penggugat : MAIMUN BIN MUHAMMAD KAHAR Diwakili Oleh : HASFAN YUSUF RITONGA,SH
Pembanding/Penggugat : NURLAILI BINTI MUHAMMAD KAHAR Diwakili Oleh : HASFAN YUSUF RITONGA,SH
Pembanding/Penggugat : FAISAL BIN MUHAMMAD KAHAR Diwakili Oleh : HASFAN YUSUF RITONGA,SH
Pembanding/Penggugat : NAZARUDDIN BIN MUHAMMAD KAHAR Diwakili Oleh : HASFAN YUSUF RITONGA,SH
Pembanding/Penggugat : HERAWATI BINTI MUHAMMAD KAHAR Diwakili Oleh : HASFAN YUSUF RITONGA,SH
Pembanding/Penggugat : SURIANI BINTI MUHAMMAD KAHAR Diwakili Oleh : HASFAN YUSUF RITONGA,SH
Pembanding/Penggugat : SRI ADINDA SEPTIA BINTI Alm. ISKANDAR Diwakili Oleh : HASFAN YUSUF RITONGA,SH
Pembanding/Penggugat : SRI WAHYUNI BINTI MUHAMMAD KAHAR Diwakili Oleh : HASFAN YUSUF RITONGA,SH
Pembanding/Penggugat : MUSLEM BIN MUHAMMAD KAHAR Diwakili Oleh : HASFA
128 — 30
Barat berbatas dengan tanah tanah Wakaf alm. Toe Nyak Kahar. Obyek 2 (dua) Tanah Toke Nyak Kahar sebelah selatan Jalan USAIDCalang Banda Aceh lebih kurang seluas 20. 199 m2 (dua puluh ribuseratus Sembilan puluh Sembilan meter persegi) dengan batas batasnya sebagau berikut : Utara berbatas dengan Loeen Panghoelee Hareukat. Selatan berbatas dengan Jalan USAID Calang Banda Aceh. Timur berbatas dengan tanah Kuala Leman.
tanah milikJASMAHIJAR dan tanah RUKIMAN juga diikutkan sebagai Tergugat tergugat dalam gugatan ini demikian juga dengan batas sebelahSelatan berbatas dengan tanah Gunung Singgreng (Megat/Ripin/Tgk.Majid) pada kenyataannya sekarang berbatas dengan tanah rumahsakit Umum Daerah Aceh Jaya, sebelah timur para penggugatmenyebutkan berbatas dengan tanah Kepala Leman dan Poetehpada kenyataannya sebelah timur berbatas dengan tanah Salmansedangkan sebelah barat para penggugat menyebutkan berbatasdengan tanah wakaf
TOKE NYAK KAHAR sebelah Selatan JalanUSAID Calang Banda Aceh lebih kurang seluas 34.371 m2 (tiga puluhempat ribu tiga ratus tujun puluh satu meter persegi) dengan batasbatasnya sebagai berikut: Utara berbatas dengan Jalan USAID Calang Banda Aceh; Selatan berbatas dengan Gunung Singgning (tanah Megat/tanahRipin/tanahTengku Madjid) Timur berbatas dengan tanah tanah Sarong Polisi dan tanah Poeteh; Barat berbatas dengan tanah Wakaf Alm.Toke Nyak Kahar;2.
20 — 14
bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in cassu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alin menjadipendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimanaterdapat di dalam alFigh alIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171 kesaksianHal 8 dari 14 hal Penetapan No.35/Pdt.P/2018/PA.MSistifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkara nasab, telahtejadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf
keadilan, kebenaran dan kejujuran,rasanya tidak salah kalau jangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepadabidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahassengketa perwakafan);Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikanYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November1975 bahwa penerapan de auditu dapat dibenarkan secara eksepsional, sertahasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 dan Rakerda PTA Jambitahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf
20 — 10
bersifatistifadhahfestimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanHal 8 danii 1ttred I@metdppaiNbLo ce sPhtd2Z020/AARMSMS. pernikahan (in cassu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alih menjadipendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan int; ansterdapat di dalam alFigh alIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman: +71 kesaksianistifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkara nasab, telahterjadinya pemikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf
keadilan, kebenaran dan kejujuran,rasanya tidak salah kalau jangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepadabidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahassengketa perwakafan),Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikanYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November1975 bahwa penerapan de auditu dapat dibenarkan secara eksepsional, sertahasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 dan Rakerda PTA Jambitahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf
Terbanding/Tergugat I : KASRI
Terbanding/Tergugat II : ENI ZULIA FRANSISKA
260 — 154
Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertamahalaman 16 poin 9,10 dan halaman 18 pada poin 15 yang mejelaskanterkait Undang undang no 3 tahun 2006 tentang perubahan atasundang undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama telahmengatur bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memriksa,memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang orang yang beragama islam dibidang :Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infag, shadaqah dan ekonomisyariah, yang mana pertimbangan
Persil 46 Btanah hartapeninggalan saudara kandung pembanding yang tidak ada kaitan samasekali dalam hubungan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat,infagq, shadagah dengan Almarhum Fadlan yaitu saudara kandungPembanding;5.
46 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat telah dijual secara sepihak oleh Penggugattanpa diketahui dan disetujui Tergugat dan II serta semua saudaranya.Seharusnya sebagian tanah yang dijual oleh pihak Penggugat kepadaBapak Jaya, maka Bapak Jaya ikut sebagai pihak yang digugat;Bahwa di atas tanah yang disengketakan Penggugat dalam gugatanangka 2 ada juga pihak atau orang lain yang menguasai atau menempatitanah sengketa, tidak ikut menjadi pihak yang digugat, seperti:3)Yayasan Mambaul Bayan: yang menguasai tanah sengketaberdasarkan wakaf
Gugatan Kurang Pihak:1).Bahwa di atas tanah yang disengketakan Penggugat ada juga pihakatau orang lain yang menguasai atau menempati tanah sengketa tidakikut menjadi pihak yang digugat, seperti: Yayasan Mambaul Bayan: yang menguasai tanah sengketaberdasarkan wakaf dari pihak Penggugat (Lalu Idrat ), Lalu Ratmaja(almarhum.) dan Lalu Ratmaji, yang diwakafkan pada + Tahun 1962seluas + 4 (empat ) sampai dengan 5 ( lima ) are; Selanjutnya ada juga orang yang bernama Lalu Mayadi Rangga,Lalu Muh.
35 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pada tanggal 19 Agustus 1998 ayah kandung Penggugat yangbenama Diris Hasibuan bin Japinayungan Hasibuan telah meninggaldunia disebabkan sakit, dan dalam keadaan beragama Islam sertadikebumikan pada tanggal 19 Agustus 1998 di tanah wakaf KelurahanPasar Sibuhuan;. Bahwa pada hari Jumat 21 September 2012 saudaralakilakikandung Penggugat yang benama alm.
Hasan Basri Hasibuan telahmeninggal dunia disebabkan sakit, dan dalam keadaan beragamaIslam serta dikebumikan dipemakaman tanah wakaf di KelurahanPasar Sibuhuan;. Bahwa pada saat meninggalnya saudara lakilaki kandung Penggugatyang benama alm. Hasan Basri Hasibuan sebagaimana pada poin 4(empat) di atas saudara Kandung Penggugat tersebut meninggalkan 1(satu) orang istri tanoa ada meninggalkan anak;. Bahwa pada saat meninggalnya saudara lakilaki kandung Penggugatyang benama alm.
100 — 54
setengah bagian lainnya untuk ahli waris dari Almarhum MuhsinRumakat bin Abdurrahman Malikin yaitu Tergugat , Tergugat II, Tergugat Ill,Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat.Pasal 5Bahwa bagian sebelah Timur dari harta peninggalan (tirkah) tersebut menjadihak bagian waris dari Penggugat dan bagian sebelah Barat menjadi hak bagianwaris dari ahli waris Almarhum Muhsin Rumakat bin Abdurrahman Malikin.Pasal 6Bahwa hak bagian waris Penggugat dari harta peninggalan (tirkah) tersebutdiserahkan sebagai wakaf
10 — 4
Wakaf,Desa Pelawi Selatan, Kecamatan Babalan,Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahullagi keberadaannya di seluruh wilayah RepbulikIndonesia, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telan membaca berkas perkara yang bersangkutan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal21 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Kelas Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2021/PA.
48 — 29
Jasin, Toko Pelangi, RumahMilik Epin Selatan: Berbatasan dengan Bangunan milik Ko Giu, Ka Ano, ibuTuna, Ka Juru Barat : Berbatasab dengan Tanah Wakaf dan Rumah Milik KuyuSelanjutnya disebut Sebagai Objek Sengketa ABahwa pada tanggal 28 Mei 1949 Almarhum ABAA HUWOYONalias opa ABAA membeli Kebun Rumbia Seluas 1005 M?
milik Pr.Rapia Dua terletak di Kampung Dulalowo Kota ( SekarangKelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo )dengan Batasbatas sebagai berikut : Utara : Berbatasan dengan Rumah Milik Ratna Maku Timur : Berbatasan dengan Tanah Wakaf Selatan: Berbatasan Dengan Pohon Rumbia dan Kuala Mati Barat : Berbatasan dengan Saluran air, Perumahan GriyaLestari dan Pekuburan Keluarga apiupa IsmailSelanjutnya disebut Sebagai Objek Sengketa B11.
Terbanding/Tergugat IV : AHLI WARIS ALM. GELE HARUN DIWAKILI LATIFAH HAMUN, MAHYUDIN HARUN DAN MULKARNAEN HARUN
Terbanding/Tergugat II : MUJITABAH NAWAWI
Terbanding/Tergugat III : Hi. MATT AL AMIN KRAYING, SH
Terbanding/Tergugat I : NY. SUGINAH SOMAD, DKK
78 — 42
Bahkan kemudian diketahui banyak pihak lain yangkemudian mencoba memanfaatkan kelonggaran atau kefakuman daripermasalahan ini dengan mengakungaku sebagai pemilik sah atas tanahdan bangunan untuk kemudian digunakan untuk kepentingan pribadinyamasingmasing, ditambah lagi di sekitar tanah tersebut sudah berdiribangunan Masjid lainnya, sehingga Penggugat berketetapan hati selakuHalaman 7 dari 15 Putusan Nomor: 57/PDT/2016/PT TJK.18.19.20.21.ahli waris membatalkan penyerahan tanah wakaf tersebut kepadaPemerintah
Ahli waris harus memberikan tanah pengganti dan tanah wakaf tersebut;b. Ahli waris memberi dana santunan kepada penghuni yang menunggurumah di JI. Mojopahit No. 10 Enggal;Bahwa terhadap syarat dan ketentuan tersebut, maka Penggugat telahbersepakat dan setuju memberikan tanah pengganti kepada PemerintahKota Bandar Lampung yaitu tanah seluas + 7.000 (tujuh ribu) meterpersegi di JI.
154 — 20
dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.JENIS PERKARA YANG MENJADI KEWENANGAN PERADILAN AGAMA.Kekuasaan Absolut Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 dan 50 UU No.7Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU No.3 Tahun 2006 TentangPerubbahan atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama :Pasal 49 :Peradilan Agama Bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus,menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama islam dibidang; Perkawinan, Warisan, Wasiat, Hibah, Wakaf
telahmengajukan jawaban secara tertulis sekaligus eksepsi;Menimbang bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi makamajelis hakim terlebin dahulu akan memeriksa eksepsi Tegugat tersebut;DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsikompetensi absolut dengan dalil yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Agamamemiliki kekuasaan abosolut sebagaimana diatur dalam pasal 49 dan 50UUndangundang No.7 tahun 1989 dengan perubahannya seperti bidang11perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
115 — 37
Jilid 3, halaman 427, yang kini diambil alin sebagaipertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :Ciglly BN gy Comal debt as Aelia Golgtl atey a gly CIN Jialy Highy AY gy ogy elyUN tly Ny de wpaCiglly canlly Jptlly eS slebl dad J jet cds pf dyglial 494Ci ghly canlly CN sda beat alll samy wl dyPlal WN y aly sD gly GaalArtinya : Ulama Syafiyahn membenarkan kebolehan kesaksian istifadioh dalammasalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf
Wakaf dan 7.
14 — 10
masyarakat.Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifat istifadhah/testimoniumde auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalan pernikahan (in cassu itsbatnikah), dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis dalampertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana terdapat di dalam AlFigh AlIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171 kesaksian istifadhah (testimonium deauditu) dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, ceritatentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf
efisien) berperan dalam mewujudkanpenegakan hukum yang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanyatidak salah kalau jangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidangsengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketaperwakafan);Halaman 9, Perkara Nomor 0061/Pdt.P/2017/PA.MSMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikan hasilRakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2007 dan RakerdaPengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf
33 — 11
Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan, sebagaimana terdapat di dalam AlFigh AlIslamiy Wa Adillatuh juz8, halaman 171 kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterimadalam perkara nasab, telah teradinya pernikahan, cerita tentang kematianseseorang, kepemilikan, wakaf, perwalian, dan azal.
mangkus (efisien) berperan dalam mewujudkan penegakan hukum yangHalaman 9, Perkara Nomor 79/Padt.P/2019/PA.MSberasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalauJangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yanglainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan);Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu memperhatikan hasilRakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2007 dan RakerdaPengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf