Ditemukan 17962 data
48 — 23
Psp.Tenggara Kota Padangsidimpuan, dengan batasbatas sebagaiberikut : Sebelah utara berbatas dengan Sungai Manunggang; Sebelah timur batas dengan Tanah Wakaf Manunggang ; Sebelah selatan berbatas dengan xxxxxxxxxx ; Sebelah Barat berbatas dengan Tanah xxxxxxxxxxx;Ataupun sebagaimana termaktub dalam Surat Jual tanggal 18 Juli2005;Dan seluruh hartaharta diatas dalam perkara ini disebut sebagai OBJEKWARISAN;Bahwa atas objek warisan sebagaimana disebutkan diatas hinggadiajukannya gugatan ini belum ada
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk Sebelah utara berbatas dengan Sungai xxxxxxxx; Sebelah timur batas dengan Tanah Wakaf Manunggang ; Sebelah selatan berbatas dengan xxxxxxxXxxxx ; Sebelah Barat berbatas dengan Tanah xxxxxxxxxx;Ataupun sebagaimana termaktub dalam Surat Jual tanggal 18 Juli2005;adalah harta bersama dan harta warisan alm. H. xxxxxxxxx yang belumdibagi kepada ahli warisnya sesual bahagiannya;4.
Tenggara KotaPadangsidimpuan, dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah utara berbatas dengan Sungal xxxxxxxxx; Sebelah timur batas dengan Tanah Wakaf Manunggang ; Sebelah selatan berbatas dengan xxxxxxxxxx; Sebelah Barat berbatas dengan Tanah xxxxxxxXxxx;Bahwa para Penggugat/kuasanya telah menyampaikan kesimpulannyasecara tertulis tertanggal 19 Januari 2017 sebagai berikut:1.
Psp.Tenggara Kota Padangsidimpuan, dengan batasbatas sebagaiberikut : Sebelah utara berbatas dengan Sungal xxxxxxxxx; Sebelah timur batas dengan Tanah Wakaf Manunggang ; Sebelah selatan berbatas dengan xxxxxxxxxx ; Sebelah Barat berbatas dengan Tanah xxxxxxxXxxxXXxx;sebagaimana termaktub dalam Surat Jual tanggal 18Juli 2005;adalah harta bersama dan harta warisan alm. xxxxxxxxx yang belumdibagi kepada ahli warisnya sesuai bahagiannya;d.
TenggaraKota Padangsidimpuan, dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah utara berbatas dengan Sungai xxxxxxxxxXXXXxX; Sebelah timur batas dengan Tanah Wakaf Manunggang ; Sebelah selatan berbatas dengan xxxxxxxXXXXXXX; Sebelah Barat berbatas dengan Tanah xxxxxxxxXXXXXX;Hal. 50 dari 53 hal. Putusan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Pspk5.
16 — 2
PUTUSANNomor 0197/Pdt.G/2016/PA.PtkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut,dalam perkara Pembatalan Akta Ikrar Wakaf yang diajukan oleh ;Pemohon umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaanSwasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, sebagaiPemohon;melawanTermohon umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan IbuRumah Tangga
22 — 6
mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaradi tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a.perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
20 — 14
bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in cassu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alin menjadipendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimanaterdapat di dalam alFigh alIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171 kesaksianHal 8 dari 14 hal Penetapan No.35/Pdt.P/2018/PA.MSistifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkara nasab, telahtejadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf
keadilan, kebenaran dan kejujuran,rasanya tidak salah kalau jangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepadabidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahassengketa perwakafan);Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikanYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November1975 bahwa penerapan de auditu dapat dibenarkan secara eksepsional, sertahasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 dan Rakerda PTA Jambitahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf
20 — 10
bersifatistifadhahfestimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanHal 8 danii 1ttred I@metdppaiNbLo ce sPhtd2Z020/AARMSMS. pernikahan (in cassu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alih menjadipendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan int; ansterdapat di dalam alFigh alIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman: +71 kesaksianistifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkara nasab, telahterjadinya pemikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf
keadilan, kebenaran dan kejujuran,rasanya tidak salah kalau jangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepadabidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahassengketa perwakafan),Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikanYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November1975 bahwa penerapan de auditu dapat dibenarkan secara eksepsional, sertahasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 dan Rakerda PTA Jambitahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf
45 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat telah dijual secara sepihak oleh Penggugattanpa diketahui dan disetujui Tergugat dan II serta semua saudaranya.Seharusnya sebagian tanah yang dijual oleh pihak Penggugat kepadaBapak Jaya, maka Bapak Jaya ikut sebagai pihak yang digugat;Bahwa di atas tanah yang disengketakan Penggugat dalam gugatanangka 2 ada juga pihak atau orang lain yang menguasai atau menempatitanah sengketa, tidak ikut menjadi pihak yang digugat, seperti:3)Yayasan Mambaul Bayan: yang menguasai tanah sengketaberdasarkan wakaf
Gugatan Kurang Pihak:1).Bahwa di atas tanah yang disengketakan Penggugat ada juga pihakatau orang lain yang menguasai atau menempati tanah sengketa tidakikut menjadi pihak yang digugat, seperti: Yayasan Mambaul Bayan: yang menguasai tanah sengketaberdasarkan wakaf dari pihak Penggugat (Lalu Idrat ), Lalu Ratmaja(almarhum.) dan Lalu Ratmaji, yang diwakafkan pada + Tahun 1962seluas + 4 (empat ) sampai dengan 5 ( lima ) are; Selanjutnya ada juga orang yang bernama Lalu Mayadi Rangga,Lalu Muh.
Terbanding/Tergugat I : KASRI
Terbanding/Tergugat II : ENI ZULIA FRANSISKA
260 — 154
Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertamahalaman 16 poin 9,10 dan halaman 18 pada poin 15 yang mejelaskanterkait Undang undang no 3 tahun 2006 tentang perubahan atasundang undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama telahmengatur bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memriksa,memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang orang yang beragama islam dibidang :Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infag, shadaqah dan ekonomisyariah, yang mana pertimbangan
Persil 46 Btanah hartapeninggalan saudara kandung pembanding yang tidak ada kaitan samasekali dalam hubungan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat,infagq, shadagah dengan Almarhum Fadlan yaitu saudara kandungPembanding;5.
Bubun Ahsan Robayani binti Empur
Tergugat:
Eli Agustina binti Ukun Kurnadi
16 — 0
Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :- Nafkah selama iddah sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah); - Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah);- Mutah berupa Pabrik Heler seluas 248 M yang terletak Kampung Kuta Wetan Rt. 02 Rw. 07 Desa Mangunkerta Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur dengan batas-batas sebagai berikut :Sebelah barat berbatasan dengan tanah wakaf makam;Sebelah
16 — 2
hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kKedudukan keterangan saksi bernama Saimunbin Sarun dan Abdullah bin Tukimun yang keterangannya berdasarkan pada beritayang sudah demikian tersebar luas (syahadah alistifadhah) sebagaimanadisebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yang artinya: Imam Syafii membenarkankebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas)dalam masalah nasab, kelahiran, kKematian, merdekanya seorang budak, kewalian,diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksisaksi tersebut yangketerangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnahyang artinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadihakim, wakaf
11 — 1
sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil figin tentang kKedudukan keterangan saksi bernama Marminyang keterangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqghus Sunnahyang artinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadihakim, wakaf
perlumengemukakan dalil fiqin tentang kedudukan keterangan saksisaksi tersebut yangketerangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqghus Sunnahyang artinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadiPenetapan Nomor 450/Pdt.P/2019/PA.Ktl Hal. 11 dari 14 halhakim, wakaf
22 — 14
Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in cassu isbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alin menjadipendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimanaterdapat di dalam alFigh alIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171 kesaksianistifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkara nasab, telahteyadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf,perwalian
salah kalau jangkauan penerapannya dapatHal 9 dari 15 hal Penetapan No.4/Pdt.P/2019/PA.MS.dielaborasi kepada bidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebutpenulis membahas sengketa perwakafan),Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat perlu memperhatikanYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November1975 bahwa penerapan de auditu dapat dibenarkan secara eksepsional, sertahasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 dan Rakerda PTA Jambitahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf
1.Abd.Razak
2.Maisurah
Tergugat:
1.Koldi
2.Rudi
Turut Tergugat:
Abd. Manap
66 — 8
yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketakekuasaan pengadilan. kekuasaan Pengadilan dilingkungan Peradilan Agamaadalah memeriksa, memutus, dan meneyelesaikan perkara perdata tertentu dikalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang orang yang beragama Islam.kekuasaan absolut pengadilan agama diatur dalam pasal 4 9 UndangUndang nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undngundang no 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya mengaturmasalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketakekuasaan pengadilan. kekuasaan Pengadilan dilingkungan PeradilanAgama adalah memeriksa, memutus, dan meneyelesaikan perkara perdatatertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang orang yangberagama Islam. kekuasaan absolut pengadilan agama diatur dalam pasal4 9 Undang Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undngundang no 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknyamengatur masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
yang berhubungan denganjenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. kekuasaan Pengadilandilingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, danmeneyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu,yaitu orang orang yang beragama Islam. kekuasaan absolut pengadilan agamadiatur dalam pasal 4 9 Undang Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahanatas Undngundang no 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang padapokoknya mengatur masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
HADI PURWOKO
Tergugat:
1.MASHUDI
2.SUCIPTO HADI
3.RIBUT PAMUNGKAS
4.RETNO ANIS SUSANTI
84 — 47
atasnya terdapat bangunan Sekolah Swasta MI Maarif dan RA Maarif di bawah naungan Yayasan Al-Ikhlas dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Lorong 7 Timur;
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik Mustakim;
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Nursalam;
Sebalah Barat : Berbatasan dengan Masjid Baitul Makmur;
adalah sah dan satu kesatuan dengan tanah wakaf
yang dipergunakan untuk Masjid Baitul Makmur berdasarkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 0002 dengan Nama Nazhir Ketua Usman Hariyadi, Sekretaris Rokhimin S.Ag, Anggota Hadi Purwoko,Sukarman,dan Satoso seluas 4.997 M2 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi);
4.Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum;
5.Menyatakan Keputusan Kepala Desa Hasana Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pembentukan
22 — 13
Artinya : Ulama Syafiiyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah dalammasalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri Seseorang darijabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacatpribadi seseorang, wasiat, kecerdasan seseorang, kebodohan seseorang danHal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2020/PA.Prgmilik seseorang.
Wakaf dan 7. Miliknya seseorang.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka MajelisHakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut dapat diterima untukmeneguhkan dalildalil permohonan Pemohon dan Pemohon Il.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Pemohon IIdan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, makaditemukanlah faktafakta hukum sebagai berikut:1.
24 — 15
aedlill Gong r0>/ SlogArtinya : Ulama Syafiiyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seseorangmenjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seseorang dari jabatan hakim, nikah besertaseluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasanseseorang, kebodohan seseorang dan milik seseorang. Imam Abu Hanifah berpendapatbahwa diperbolehkan pada lima hal, yaitu: 1. Nikah 2.
Wakaf dan 7.
72 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIDJAH RIPUH) kepadasaksi korban INDRA GUNAWAN dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)per meter persegi, sehingga harga keseluruhannya Rp90.000.000,00 (sembilan puluh jutarupiah), dimana batasbatasnya adalah:e Sebelah Utara berbatasan dengan tanah SINAN;e Sebelah Timur berbatasan dengan tanah KADAM Bin GONT;e Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah wakaf;e Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H.
PT BUKIT ASAM Tbk Diwakili oleh JOKO PRAMONO
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Prabumulih
Intervensi:
WALIKOTA PRABUMULIH
228 — 113
PTUN.PLG1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikanhak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabilapemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hakpengelolaan;2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemeganghak milik kKepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenaihak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;b. hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaanoleh Pejabat yang berwenang;c. tanah wakaf
dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;d. hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan;e. pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian haktanggungan.Bahwa sertipikat a quo adalah aset milik Pemerintah Kota Prabumulih yangberasal dari penyerahan aset oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepadaPemerintah Kota Prabumulih berdasarkan Undangundang Nomor 6 Tahun2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih.
atas namaPemerintah Kota Prabumulih. dan objek tanah ini Tergugat II Intervensidapatkan dari Wakaf Masyarakat Rt 01 LK 01 Kecamatan PrabumulihHalaman 32 Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.PLG3.4Barat yang di wakili oleh Bapak Abu Arab Tanggal 10 September 2000,kepada Drs.
Danobjek tanah ini Tergugat II Intervensi dapatkan dari Wakaf MasyarakatRt01LK0O1 Kecamatan Prabumulih Barat yang di wakili oleh BapakHalaman 33 Putusan Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.PLGAbu Arab Tanggal 10 September 2000, kepada Drs.
BambangWahyu Nugroho pada bulan Nopember 2015 dengan lampiranberupa Surat Keterangan Wakaf Tanggal 12 September 2000atas nama Abu Arab sebagai Pemberi Wakaf, kepadaDrs.Syahrul Ibrahim,S.H. sebagai Penerima Wakaf (sesuaidengan fotokopi);Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Pemerintah KotaPrabumulih tanggal 1 Januari 2020, pada No. 3 berupaTanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) seluas12.347 M?
65 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan tidak dilaksanakannya seluruh isi putusan oleh Tergugat sampai dengan Tergugat IX, maka terhadap objek kedua bidang tanah yangdijadikan jalan umum sebagaimana dalam putusan a quo, ada wargamasyarakat yang menganggap bahwa adanya fasilitas jalan umum tersebut,sematamata karena adanya kebaikan dari para Ahli Waris alm Raden HajiHasan Soedjai Enoch yaitu Tergugat sampai dengan Tergugat IX melaluipemberian wakaf, hal ini terbukti pada sekitar bulan Februari 2014, pada saatpegawai Penggugat
hukum Tergugat sampai denganTergugat IX terhadap Penggugat, maka hakhak subjektif Penggugat ataspelaksanaan putusan a quo, telah dilanggar secara melawan hukum olehTergugat sampai dengan Tergugat IX, sehingga telah merugikankepentingan Penggugat dan nyatanyata telah merendahkan harkat danmartabat Penggugat, in casu pemisahan dua bidang tanah dari (dahulu)Sertifikat Hak Milik Nomor 335, sekarang terdapat di dalam Sertifikat HakMilik Nomor 885 atas nama Raden Haji Hasan Soedjai Enoch, bukanpemberian wakaf
tidak dilaksanakannya seluruh isi putusan oleh Tergugat s/dTergugat IX, Penggugat merasa telah dilecehkan harkat dan martabatnya,sebab dengan tidak adanya surat pemberitahuan tentang pemisahan keduabidang tanah untuk jalan umum tersebut, dari Tergugat sampai Tergugat IXkepada Penggugat, maka Penggugat tidak dapat memberikan informasi danbukti adanya pemisahan kepada warga masyarakat, sehingga ada wargadisekitar lokasi tanah yang dijadikan jalan umum tetap menganggap, bahwatanah tersebut pemberian wakaf
107 — 36
Bahwa dalam Gugatan Penggugat yang menjadi perihal dandijelaskan secara terperinci dalam Posita dan Petitum menyatakan ParaTergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan mengacukepada Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakanAmandemen UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang, memeriksa,memutuskan, dan menyelesaikan perkaraperkara di antara orangorangyang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Sedangkanmengacu kepada Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yangmerupakan Amandemen UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang,memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkaraperkara di antara orangorang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syariah, dan tidak berhak mengadiliperkara perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan Penggugat dalamperkara ini;Menimbang, bahwa
maka Majelis Hakimmemandang perlu untuk ketentuanketentuan yang terkait dengan kewenanganabsolut pengadilan agama;Menimbang, bahwa dalam pasal 49 Undangudang Nomor 3 tahun 2006,yang merupakan perubahan pertama dari Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa pengadilan agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: perkawinan a.perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
10 — 4
Wakaf,Desa Pelawi Selatan, Kecamatan Babalan,Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahullagi keberadaannya di seluruh wilayah RepbulikIndonesia, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telan membaca berkas perkara yang bersangkutan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal21 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Kelas Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2021/PA.