Ditemukan 17963 data
311 — 64
556 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
450 — 105
Bahwa dari sejak tanah wakaf diserahkan maka bukti dari kepemilikantanah untuk pesantren tersebut berupa tanda bukti pendaftaran sementaratanah milik Indonesia, sebagaimana tersebut diatas sudah pula diserahkan danmenjadi bagian dari bukti wakaf yang dilakukan oleh XXXX alm sesuai denganmaksud tujuan dan fungsi wakaf tersebut adalah untuk kepentingan pendidikansesuai dengan ajaran islam.
pelaksanaan wakaf sangat sederhana sekali cukup dilandasiadanya kepercayaan sesuai dengan ajaran hukum islam dimana bentuk wakaftersebut berupa wakaf keluarga dan cara pengikrarannya cukup secara lisansaja dengan tujuan mengandung faedah untuk selamanya.
Oleh karena wakaf yang dilakukan olehXXXX terjadi sebelum adanya peraturan wakaf tersebut maka yang berlakuadalah hukum Figh yang mengatur perwakafan yang tidak mengatur tentangkeharusan adanya qabul, nazir, saksisaksi, pencatatan dan apalagi sampaipendaftaran dikantor Agraria;13.Bahwa persoalan pokok dari tanah wakaf yang diwakafkan XXXX untukpesantren Ta Limusshibyan tanah wakaf tersebut oleh Asmah alm orang tuaTergugat dan Il diterbitkan sertifikat ke atas namanya dan setelahmeinggalnya Asmah
menjadi wakaf pesantren TaLimusshibyanuntuk itu Sudah sepatutnya Tergugat III dinukum untuk memecah SHM No:388atas nama Asmah luas 267 M?
* atas nama pesantren TaLimusshibyan berasal dari tanah wakaf XXXX terletak di Kelurahan LoloanBarat dengan batasbatas: Barat :HM Yatim alm; Timur :Asmah alm/rumah panggung; Utara : jalan; Selatan : jalan;Adalah sah tanah wakaf milik pesantren ta limushibyan4. Menyatakan hukum Asmah alm telah menyertakan memasukkan tanahwakaf pesantren TaLimusshibyan yang berasal dari wakaf XXXX kedalamSHM No:388 luas 267 M? atas nama Asmah terletak di Kelurahan LoloanBarat tanah seluas 140 M?
Pembanding/Tergugat II : ANIS MUWAKHIDIN Diwakili Oleh : SUMARNI
Pembanding/Tergugat III : SITI LATIFAH Diwakili Oleh : SUMARNI
Pembanding/Tergugat IV : NURFARIKHATUN KHASANAH Diwakili Oleh : SUMARNI
Pembanding/Tergugat V : MASYITOTUL KHILMAH Diwakili Oleh : SUMARNI
Pembanding/Tergugat VI : MIFTAHUDIN Diwakili Oleh : SUMARNI
Terbanding/Penggugat : Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Banyumas
345 — 49
559 — 372
Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yangdilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantianNazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta bendawakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf. Pasal 45 ayat (2)dan (3) UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.7.
Menyatakan syah akta ikrar wakaf nomor : W.2/017/K1986 padatanggal 11 Juni 19863.
Bahwa pengajuan gugatan pembatalan wakaf mohon ditinjau kembalikebenarannya karena tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam padaPasal 225 yang berbunyi tanah wakaf tidak dapat dilakukan perubahan ataupenggunaan lainnya dari pada yang dimaksud dari Ikrar Wakaf.4. Bahwa tanah wakaf tersebut sudah diserahkan pemilik yang sah selagimasih hidup.5. Bahwa para Penggugat bukan anak dan cucu keturunan langsungAlmarhum Anang Matarif bin Abdul Jalil, ayah dari H.M.A.
Membatalkan gugatan Para Penggugat untuk tanah wakaf milikH.M.A. Muslimin bin Anang Matarif.2. Putusan Nomor 557/P/1990 tanggal 22 Januari 1991 bukanmasalah tanah wakaf milik H.M.A. Muslimin bin Anang Matarif.2. Pathan Alie Sulaiman bukan lagi selaku penerima hak kuasa ahllwaris atas tanah wakaf milik H.M.A.
perlindungan hukum dan Saksi kebetulan sebagai ketuaLembaga Wakaf Kaltim.
377 — 69
285 — 219 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 385 K/AG/2008 Selatan dengan tanah wakaf masjid ;Selanjutnya disebut tanah / wakaf sengketa ;Bahwa ikrar wakaf terebut dilakukan di hadapan PPAIW KecamatanMempawah Hilir pada tanggal 22 Oktober 1993 (selanjutnya disebut AktaPertama), dimana pada ikrar wakaf tersebut disebutkan bahwa yang menjadiNadzir adalah Penggugat ;Bahwa sejak ikrar wakaf tersebut, Penggugatlah yang mengurus tanahwakaf tersebut dengan mengelola Madrasah Miftahul Ulum ;Bahwa pada tahun 2000, Tergugat sebagai salah seorang
Syafii bin Usman yang secara hukum tidak mempunyai hubungan lagidengan tanah wakaf, karena sejak tahun 1993 ketika H.
Menyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atasAkta Ikrar Wakaf Kedua yang dilakukan oleh Tergugat No. 01/W.2/II/ahun2000 tanggal 14 Februari 2000, yang dikeluarkan oleh Tergugat Il ;3. Menyatakan Tergugat Ill tidak mempunyai kewenangan untuk bertindaksebagai Nadzir atas tanah wakaf sengketa ;Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 385 K/AG/20084. Menyatakan Penggugat sebagai Nadzir atas tanah wakaf sengketa ;5.
Yatim telah memberikan keteranganmenyatakan kesaksiannya tentang terjadi wakaf H. Syafii kepada H. AkromAl Abkar bin H.
Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak telah salah menafsirkankesaksian Samuri bin Naim sebagaimana tertuang dalam putusan halaman4 alenia ketiga : Menimbang, bahwa kesaksian Samuri bin Naim atasterjadinya penyerahan wakaf oleh H. Syafii kepada H. Akrom Al Abkar binH. Abu Bakar, hanya sebatas penyerahan objek wakaf tetapi saat H. Syafiimelafadzkan ikrar wakaf atau ijab kabul antara H. Syafii dan H. Akrom AlAbkar bin H.
482 — 356
Nomor 6 tanggal 15 Desember 2003 yang didirikan olehsebagian ahliwaris Pemberi wakaf;Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah melakukan usahapeninjauan kembali sertifikat tanah wakaf Nomor 001/Kelurahan Tanah MatiHal 5 dari 12 hal putusan Nomor 6/Padt.G/2019/PTA.Pdgtanggal 05 Februari 2009, Akta Ikrar Wakaf tanggal 15 Desember 2006 No.112/01/03/12/6 tahun 2006 nama Wakif Dra. Hj.
Morris bin Rusli) menanda tangani sebuah surat pernyataan yangisinya mengembalikan tanah wakaf (poin 3) yang disertifikatkan dengan sertifikattanah wakaf Nomor 001 tanggal 5 Februari 2009 kepada pengurus PersatuanWarga Kewedanaan Suliki, Kota Payakumbuh akan tetapi beberapa orang daripengurus Yayasan Amanah (Dra. Hj.
Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak bersedia dan tidak maumengembalikan tanah wakaf beserta sertifikat tanah wakaf tersebut adalahperbuatan melawan hukum;3. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah wakaf besertasertifikatnya kepada para Penggugat;Hal 6 dari 12 hal putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Pdg4.
di Kantor Urusan Agama Payakumbuh Barat yangseharusnya dijadikan pihak dalam perkara a quo;Bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pembanding kabur karena luasobyek tanah wakaf yang disengketakan sangat jauh berbeda dengan obyektanah wakaf yang saat ini dimiliki oleh Para Tergugat/Para TerbandingHal 7 dari 12 hal putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Pdgsebagaimana yang tercantum di dalam sertifikat tanah wakaf Nomor 00001 tahun2009;Bahwa petitum gugatan tidak jelas, tidak tegas dan tidak rinci, ParaPenggugat
dan pengurusan benda wakaf, PejabatPembantu Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan Pejabat Akta Ikrar Wakaf,sebagaimana diatur dalam Pasal 215 ayat 2, 5, 6, dan 7 Kompilasi Hukum Islam;Hal 8 dari 12 hal putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.PdgMenimbang, bahwa apabila unsurunsur tersebut di atas tidak dilibatkandi dalam perkara a quo, bagaimana mungkin untuk menyelesaikan sengketaapabila orangorang yang terlibat langsung dengan pelaksanaan aktifitas wakaftersebut tidak dilibatkan di dalam perkara karena lahirnya
307 — 196
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkaraGugatan Pembatalan Wakaf pada tingkat banding dalam persidanganmajelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:MUHAMMAD SABIL bin SABIL, Umur + 60 tahun, PekerjaanPensiunan Pegawai Negeri Sipil, alamatKampung Pinangan, Kecamatan Kebayakan,Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini,memberikan kuasa kepada SAIDUL FIKRI,S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada KantorHukum SAIDUL FIKRI,
Terbanding , Il, Ill dalam kontramemori banding, Mahkaman Syariyah Aceh sependapat denganpertimbangan Mahkamah Syariyah Takengon, dengan pertimbanganpertimbangan sebagai berikut;Dalam EksepsiMenimbang, bahwa di persidangan Tergugat , Il dan Tergugat Illdalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang berkaitan dengankompetensi Absolut dan gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum;Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang diajukan para Tergugattersebut tidak dapat dibenarkan, karena masalah sengketa wakaf
merupakankewenangan absolut Mahkamah Syariyah, sebagaimana telahdipertimbangkan Mahkamah Syariyah Takengon dalam putusan a quo;Menimbang, bahwa demikian pula dalil eksepsi yang diajukanTergugat I, Il dan Ill tentang tidak berdasarkan sengketa dan tidak berdasarhukum, tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa perkara inimenyangkut gugatan pembatalan wakaf, menurut ketentuan Pasal 283 R.Bgbahwa barang siapa merasa hakhaknya dirugikan dapat mengajukanHal. 7 dari 11 hal.
bahwa setiap orang yang merasa hakhaknyadirugikan tidak tertutup kesempatan untuk mengajukan gugatan perdata,sehingga dengan demikian apa yang telah disampaikan oleh Para Tergugatdalam eksepsinya harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, Makhamah Syariyah Aceh dapat menyetujui pertimbangan hukumMahkamah Syariyah Takengon yang amarnya menolak eksepsi paraTergugat;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalahgugatan pembatalan wakaf
244 — 145
452 — 284
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W3/55/02/1991 tanggal 16 Maret 1991 atas nama Badrun tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Wakaf Nomor 304 atas nama Bitah seluas 258 m2 tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I beserta keluarganya menguasai tanah wakaf H, Mukti seluas 342 m2 yang masih tertulis sebagai hak milik Mobin sesuai leter c dengan
kohir 234 persil 2 kelas Desa d II sebagai hak milik pribadi adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat untuk membongkar semua bangunan dan memotong semua tanaman di atas tanah wakaf seluas sekitar 342 m2 yang masih tertulis masih menjadi hak milik Mobin sesuai leter C dengan kohir 234 persil 2 kelas Desa d II yang berada di Dusun Ngembak Kulon, Kelurahan Gayam, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri sehingga keadaan menjadi kosong dan baik, dengan batas-batas sebagai berikut :
AHMAD ZAINAL ABIDIN selaku anak kandung Moebin, sebagai Tanah Wakaf sesuai amanat H. MUKTI;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.891.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
No. 0224/Pdt.G/2017/PA.Kadr.Bahwa adapun katanya tanah wakaf telah bersertifikat atas nama Bitah,Syamsul Hari memalsukan tanda tangan saksi untuk membuat sertifikattanah wakaf tersebut;Bahwa selama ini masyarakat tahunya tanah tersebut tanah wakaf;SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman diKota Kediri;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa saksi tahu Tanah wakaf tersebut dahulunya tanah milik H.
Mukti);Bahwa Bitah dahulunya adalah sebagai pengelola tanah wakaf;Bahwa tanah wakaf tersebut diwakafkan untuk dibangun musholla;Bahwa saksi tahu kalau tanah wakaf tersebut diperuntukkan untuk musholla daripak Zaid (Tergugat II);Bahwa Tanah wakaf tersebut sekarang ditempati Imam Ghozali, namun saksitidak tahu sejak kapan Imam Ghozali menempati di tanah wakaf tersebut;Bahwa saksi tahu, sengketa tanah wakaf ini pernah diupayakan damai, namungagal;Bahwa saksi tahu, saksi pernah melihat suratsurat proses
Mukti, Tergugat menempatitanah wakaf H.
Adapun tanah wakaf yang bersertifikat atasnama BITAH bisa terbit, Karena Syamsul Hari memalsukan tanda tangan saksiuntuk membuat sertifikat tanah wakaf tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Il Para Penggugat,terbukti bahwa tanah wakaf tersebut dahulunya adalah tanah milik H. Mukti yangmempunyai empat orang anak, bahwa tanah wakaf yang diperuntukkan untukmusholla berasal dari wakaf dari mbah Bitah (anak H. Mukti).
HM Wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan Hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 UndangUndangNomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ditegaskan bahwa Wakaf yang telahdiikrarkan tidak dapat dibatalkan.
1.KH. M. Aniq Bin Muhammadun
2.H. Ali Munfaat Bin Marzuki
Tergugat:
1.Ketua Yayasan Wahid Hasyim
2.Kepala MTs Islam Pati
3.Ketua Yayasan Pendidikan Islam Pati
4.Ketua STAI Pati
5.Abdul Muis Sholihin
6.H. Soffan
7.Masyhud, B.A
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Pati
238 — 68
Terbanding/Tergugat I : SUTINO alias SUTINO YUSUF
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PURWOKERTO BARAT SELAKU PPAIW
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA SEKOLAH MIM PASIRMUNCANG
67 — 47
161 — 108
255 — 175
Demikian sesuai denganSalinan Akta pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.3/60/KP .03/Tahun1991.Bahwa dengan kekuatan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf,Nomor: W.3/60/KP .03/Tahun 1991, obyek wakaf yang ditegaskan untukMasjid tersebut telah diajukan permohonan sertifikat Hak Milik padaKantor Pertanahan Kabupaten Malang, dan selanjutnya terbitlahS ertifikatHak Milik No,39 Tegalgondo, Kec.Karangploso, Kab.Malang, Gambarsituasi Nomor 6449, tanggal25 Nopember 1992, Luas 908 M2.
RAUDLATUL JANNAH Tegalgondo, sehinggaKepengurusan dan Pengelolaan tanah Waqaf yang peruntukannya untukMasjid dari Nadzir, selanjutnya diserahkan kepada Takmir Masjid.Dengan demikian PENGGUGAT saat iniadalah selaku Ketua dan WakilKetua Takmir Masjid yang bertanggungjawab atas segala aktifitas jugadalam hal bertindak dihadapan hukum.Bahwa PENGGUGAT selaku pengurus, yaitu Ketua dan Wakil KetuaTakmir Masjid yang hendak mengembangkan pembangunan Masjid JamiRAUDLATUL JANNAH Tegalgondo di atas Tanah obyek Wakaf
312 — 251
Bahwa sejak dilakukan Ikrar Wakaf sebagaimana tersebut pada huruf a diatas sampai dengan tahun 2015, sertifikat wakaf Tanah Mushalla/MasjidAlMujahidin tersebut belum terbit, sehingga Sdr. Ali Usmanmendaftarkan Tanah Wakaf yang telah diikrarkan oleh Sdr. Usman Umartersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamamatan SumbawaBerdasarkan pendaftaran tersebut, maka Kepala KUA Kec. Sumbawa /Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf saat itu menerbitkan Akta PenggantiAkta Ikrar Wakaf No.
Faisal,S.Ag selaku Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf wilayahKecamatan Sumbawa.. Bahwa berdasarkan Pasal 31 dan Pasal 35 peraturan pemerintah nomor42 tahun 2006 tentang pelaksanaanUndangUndang nomor 41 Tahun2004 tentang Wakaf, Sdr. H.
Faisal, S.Ag selaku kepala KUA/ PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Sumbawa menerbitkan AktaPengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut pada huruf b diatas karena saat ituAkta Ikrar Wakaf tidak ditemukan sedangkan pewakif atas nama sdr.Usman Umar telah meninggal dunia.. Bahwa berdasarkan laporan dari sdr Ali Usman, H.
Eksepsi pada point No. : 1.ABahwa Penggugat sebagai salah satu keluarga, Salah satu PengurusMushalla Al Mujahiddin, RT. 04, Kelurahan Seketeng, serta sebagai masyarakat,berdasarkan UU RI Nomor : 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Jo PP RI No. 42Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sertaperaturan Perundangan lainnnya, adalah mempunyai kapasitas, berhak dankepentingan dalam pengajuan Gugatan persoalan Wakaf ini yaitu PembuatanAkta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : W3/1552/01
wakaf, Jo PPRI No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentangWakaf, serta peraturan Perundangan lainnnya, bahwa siapapakah yangberhak / boleh mengajukan gugatan terhadap persoalan Wakaf, siapa yangdigugat.
406 — 214
Muslimin binAnang Matarif kepada para nadzir / para penerima wakaf sebagaimanaHalaman 13 dari 49 Halaman Putusan Nomor : 28/Pdt.G/2020/PTA.Smd12.13.14.15.16.AT18.akta ikrar wakaf No.
Bahwa apa yang di dalilkan oleh para Penggugat pada petitum 4bertentangan dengan Pasal 3 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004tentang Wakaf menyebutkan;yang berbunyi: Wakaf yang telah diikrarkantidak dapat dibatalkan.
Menyatakan syah akta ikrar wakaf nomor : W.2/017/K1986 pada tanggal11 Juni 1986;3.
diberikan izinoleh penerima wakaf sejak tahun 1986, para Tergugat bukan menguasaitanah wakaf seperti yang dituduhkan oleh Para Penggugat.Bahwa Para Tergugat tidak melawan hukum seperti yang dituduhkanoleh Para Penggugat atas tanah wakaf milik H.M.A.
pada waktu hari rayaidul fitri tahun 2019 berkunjung kerumah Tergugat Bapak KH.Hamri Hasyang mengatakan sudah tidak mengurus tanah wakaf milik H.Hursani danmenyerahkannya sepenuhnya kepada ahli waris;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 UndangUndang Nomor 41Tahun 2004 tentang Wakaf, menyatakan bahwa Wakaf yang telah diikrarkantidak dapat dibatalkan.
22 — 13
273 — 221
MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Membatalkan Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/001/III/Tahun 2017 tanggal 30 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum;
3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek wakaf kepada Penggugat dalam
121 — 116