Ditemukan 8350 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : rawas rawang rahan rakwan riawan
Penelusuran terkait : 27/pid.b/2017/pn msb Iwan irawan alias rawan bin sabit Tanpa hak membawa Menguasai dan memiliki senjata penusuk;
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 21-05-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 06 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm
Tanggal 21 Mei 2013 —
128 — 34
  • Wahyu TarunaBakti adalah terdakwa sendiri.Bahwa masuknya pembayaran kewajiban ke rekening istri terdakwa pastiakan ada konflik kepentingan dengan bercampurnya uang pend apatannegara dengan uang pribadi yang ada dalam rekening pribadi istnterdakwa, sehingga lebih rawan dengan penyelewengan uang yang adadalam rekening pribadi ist terdakwa seperti digunakan untukkepentingan prnibadi terdakwa.Bahwa Slip Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri tanggal 16Februari 2009 dari pengirim FAHRURAZIE, alamat
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Ali fikri
Terdakwa:
1.ISMUNANDAR
2.ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH
402 — 124
  • menurut Pasal 1 angka 1 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 adalahpejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif ataupejabat lain yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negarasesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 angka 7 Undangundang Nomor 28 tahun 1999 yang dimaksud dengan Pejabat lain yangmemiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalammelakukan penyelenggaraan negara rawan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-03-2019 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 121/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 5 Maret 2019 — Billy Sindoro
444 — 220
  • Pejabat lain yang memiliki Fungsi Strategis dalam kaitannya denganPenyelenggara Negara rawan terhadap Praktek Korupsi, = Kolusi danNepotisme, yang meliputi :1. Direksi, Komisaris, dan Pejabat Struktural lainnya pada Badan UsahaMilik Negara dan badan Usaha Milik Daerah ;2.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-12-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk
Tanggal 25 April 2018 — - ZAINUDIN HASAN
2164 — 3764
  • Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa sesuai penjelasan Pasal 2 angka 7 yang dimaksud dengan Pejabat lainyang memiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnyadidalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi,kolusi, dan nepotisme, yang meliputi:1.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-04-2016 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 16 September 2015 — Pidana - WARYONO KARNO
338 — 240
  • Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 2 angka 7 yang dimaksud denganPejabat lain yang memiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas danwewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktekkorupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi :1.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-08-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 29 Desember 2016 — MOHAMAD SANUSI
856 — 2399
  • Saksiminta BPK.Bahwa saksi bersama staf saksi meninjau dilapangan, menurut kasatmata saksi tidak layak, contoh seperti MOI sudah bocor dikolakansemuanya, maka untuk antisipasi disana saksi standbye kan pompamobile karena disana yang termasuk rawan banjir, di Kali item juga samakita standobyekan pompa mobile, karena kami memang prioritaspenanganan banjir, sampai sekarang tidak bisa dipergunakan;Bahwa untuk menngatasi hal seperti ini saksi sudah membuat usulankepada Pak Gubernur dan BPKAD karena memang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-09-2012 — Putus : 06-02-2013 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 59/PID.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 6 Februari 2013 — Jacob Purwono - Kosasi Abbas
304 — 111
  • dari Terdakwa maupun Terdakwa II mengenai usulan program, saat itu berjalan sesuai denganprogram dalam RPJM yang berisi targettarget Ratio Elektifikasi yang akandicapai; Bahwa atas dasar targettarget yang akan dicapai dalam RPJM tersebut,saksi memberikan petunjuk secara umum kepada bawahan saksi dalammenyusun program agar diperhatikan Ratio Elektrifikasi masingmasing provinsimisal apakah provinsi tersebut termasuk daerah tertinggal agar diprioritaskan atauapakah termasuk daerah perbatasan yang rawan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
672 — 215
  • saksi melakukanpemeriksaan administrasi kebenaran blanko, nomor, specimen tandatangan dan kebenaran pengisian LHP, untuk fisiknya menghitungjumlah batang, penomoran, ukuran dan jenis serta membandingkanjenis dan ukurannya dan mengambil samplenya ; Bahwa sesuai hasil pemeriksaan dilapangan ada penyimpangandibawah toleransi 5 % dari LHP yang dibuat oleh perusahaan ; Bahwa tidak ada fotofoto dari kayu pada waktu saksi melakukan pengesahan LHP ;Bahwa saksi pernah membayangkan kalau pekerjaan saksi itu rawan