Menghadiri dan mengeluarkan suaradalam RUPS ;b. Menerima pembayaran dividen dansisa kekayaan hasil likuidasiC. Menjalankan hak lainnya berdasarkanUndangundang ini ;2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlakusetelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas namapemiliknya ;3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adan huruf c tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentusebagaimana ditetapkan dalam Undangundang ini4.

Pasal 8 ayat (1) Rapat Umum Pemegang Saham baik RUPSTahunan maupun RUPS lainnya atau RUPS Luar biasa ;ii. Pasal 9 ayat 2 mendapat panggilan atau undangan RUPS ;ili. Pasal 10 untuk hadir dan punya hak suara serta turut dalampengambilan pada RUPS Perseroan ;iv.

Pasal 71 smpai Pasal 73 UU Nomor 40 Tahun 2007 ;Pasal 71;Halaman 4 Putusan .No.200/Pdt/2020/PT.DKI.1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihanuntuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1)diputuskan oleh RUPS ;2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepadapemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalamaRUPS ;3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan

interim yang telah dibagikan harusdikembalikan oleh oemeganga saham kepada Perseroan ;6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secaratanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang sahamtidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud padaayat (5) ;Pasal 73 ;1) Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejaktanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau dimasukkankedalam cadangan khusus ;Halaman 5 Putusan .No.200/Pdt/2020/PT.DKI.6.2) RUPS

pemegang salah satu sahamtidak pernah menerima bagian pembayaran deviden Perseroan Tergugat sebagaimana mestinya dan seharusnya yang menjadi bagian dan hakPenggugat sebagaimana ditentukan dalam Undangundang PerseroanTerbatas maupun Anggaran Dasar Perseroan dikarenakan antara lainTergugat Il sebagai Pengurus Tergugat yaitu Direktur Utama Perseroantidak melaksanakan kewajiban hukumnya sesuai yang ditentukan dalamUndangundang Perseroan Terbatas maupun Anggaran Dasar Perseroanyakni tidak mengadakan RUPS

eh RUPS;(2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkandengan jelas dalam panggilan RUPS;Pasal 21 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas;(1) Perubahan Anggaran Dasar Tertentu. harus mendapat persetujuanMenteri;Serta harus mendapatkan Persetujuan/Permintaan dari Pemegang Saham hal inisebagaimana disebutkan dalam, Pasal 79 (2) huruf a dan b, UU PerseroanTerbatas No. 40 Tahun 2007 berbunyi:"Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukanatas permintaan

Kolingkas;(2) RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulukepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan atau dengan iklandalam surat kabar;(3) Panggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggalRUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS diadakan;(4) RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur selain itu sebagai alternatif lainRapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Presiden Komisaris;(5) Jika Presiden Direktur tidak ada

atau berhalangan karena sebab apapunyang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin olehWakil Presiden Direktur;(6) Jika wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebabapapun yang tidak perlu dibuktian kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpinHal. 41 dari 48 Hal.

yang hadirdalam rapat;Jadi sangat jelas sekali apabila kita melihat kedalam UU No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas serta Akta Pendirian atau AD/ARTNo. 06 maupun isi Akta Perubahan No. 264 mensyaratkan bahwa PemindahanHak atas Saham harus berdasarkan RUPS, dan RUPS tersebut itu harus dihadirio/eh Para Pemegang Saham atau Wakilnya;Dengan demikian maka beralihnya saham sebagaimana disebutkan dalam AktaNo 78 tidak bisa hanya didasarkan dengan cara Jual Beli Saham sematamelainkan harus melalui

, dan RUPS tersebut itu harus dihadiri oleh Para PemegangSaham atau Wakilnya.

Bahwa dalam proses membangun pabrik dan memasang mesinmesinmembutuhkan waktu yang relatif tidak cepat, salah satu pemegang sahamyaitu Ho Giok Kie/TERGUGAT tidak sabar dan mengajukan pengundurandiri pada tanggal 07 Oktober 2005 pada Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Terbatas di Hotel Sheraton Towers Jakarta, JI.

Pangkey selakupenerjemah tersumpah ;RUPS tersebut telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (4) dan ayat (5) UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan :(4) "Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang sahamdan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS denganagenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun denganmemperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).(5) "RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambilkeputusan jika keputusan tersebut disetujui

Bahwa pada tanggal 07 Desember 2005 diadakan RUPS Luar Biasa gunamenindaklanjuti hasil RUPS Terbatas tanggal 07 Oktober 2005 tentangKesepakatan Pengunduran diri TERGUGAT untuk dituangkan kedalam AktaNotaris, namun TERGUGAT ataupun Kuasanya tidak hadir meskipun telahdipanggil secara patut berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan maupunUndangUndang yang berlaku, karenanya Notaris Robert Purba, SH. padasaat itu tetap mencantumkan nama TERGUGAT dalam Akta No. 13, yangmana hal tersebut bisa terjadi disebabkan

No.W701641.HT.01.04TH.2006 tanggal 12 Oktober 2006 ;Kemudian pada tanggal 02 Nopember 2006 diadakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) untuk merubah susunan pemegang sahamdan pengurus yang diaktakan oleh Notaris Theresia Lusiati Siti Rahayu,SH. dengan Akta No.1, yang perubahannya telah diterima dan dicatat didalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan HAM RI. sesuaisurat No.

W7HT 01.103336 tanggal 13 Nopember 2006 ;Dan terakhir pada tanggal 13 April 2007, diadakan lagi RUPS untukpeningkatan kinerja Perseroan dengan merubah susunan pemegangsaham dan pengurus yang diaktakan oleh Notaris Theresia Lusiati SitiRahayu, SH., dengan Akta No.2, yang perubahannya telah diterima dandicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan HAM RI.sesual surat No.

Program kerja tahunan perseroan;Bahwa laporan direksi PT PPI pada RUPS Tahun 2001 yang salahsatunya melaporkan posisi harta kekayaan Perseroan termasukdidalamnya adalah harta kekayaan berupa tanah dan bangunan obyeksengketa A dan obyek sengketa B di Kab.Pinrang telah disetujui dan telahdisahkan oleh Bp. Dr. H.

., selaku pemegangsaham dan kuasa pemegang saham, dengan demikian aset berupa tanahdan bangunan obyek sengketa A dan obyek sengketa B tersebut adalahsah menurut hukum sebagai harta kekayaan Penggugat yang terpisah(separate) dari harta kekayaan para pemegang saham dan pendirinya;10.Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PPI selanjutnyadiselenggarakan setiap tahun, yakni RUPS Tahun 2002, 2003 dan Tahun2004, setiap penyelenggaraan RUPS tersebut maka direksi terusmelaporkan dan mencantumkan laporan

Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 94 ayat (3) UUPT inidijelaskan:Persyaratan pengangkaian anggota Direksi untuk jangka waktu tertentu,dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidakdengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali denganpengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS.

Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;Berdasarkan hal tersebut di atas, kepengurusan/anggota direksi yangdipimpin oleh Abdy Baramuli sebagai Direktur Utama dan Aryanthi Baramulisebagai Presiden Komisaris tersebut sudah Domisioner, maka secaraotomatis berakhir karena tidak pemah melakukan RUPS lagi untukmenentukan pengurus/anggota direksi yang baru atau perpanjangan masajabatannya;Dengan demikian, maka Abdy Baramuli, S.E., yang dimaksud dalam suratkuasa Penggugat adalah tidak mempunyai kapasitas

, makapihak yang berhak untuk memberhentikan Direksi adalah juga RUPS;2.

Berdasarkan keputusan RUPS;b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapbkan dalam anggarandasar telah berakhir;c. Berdasarkan penetapan pengadilan;d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilanniaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailitPerseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;e.

Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroandemikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusanyang sah, misalnya 2(dua) kubu pemegang saham memiliki masingmasing 50% (lima puluh persen) saham; atau9. Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Abdi10.Makbul, Akta Nomor 54 Tanggal 21 Maret 2013 pada angka Romawi IVditegaskan susunan Pemegang Saham perseroan terbatas PT AbdiMakbul (Termohon) adalah sebagai berikut:1.

) PT Abdi Makbul tidak pernah terlaksanakarena ketika Para Pemohon menginginkan diadakannya RUPS namunditentang habishabisan oleh kubu Pemegang Saham Tuan MuhammadSaleh Bamadhay., dan kawankawan sehingga RUPS dimaksud tidakpernah dapat terlaksana, dan kedua kubu pemegang saham salingmempertahankan perseteruan dan perselisihan bahkan sudahsedemikian meruncing akhirakhir ini;Bahwa karena merasa memiliki sebanyak 50% (lima puluh prosen)atau pemilik atas 25 (dua puluh lima) saham pada perseroan PT AbdiMakbul

(Termohon) dan pula pemegang jabatan Direktur Utama danKomisaris, kubu pemegang saham Tuan Muhammad Saleh Bamadhaydan kawan kawan selalu berupaya untuk menghambat ataumenghalanghalangi pelaksanaan RUPS dengan maksud agar supayaHalaman. 5 dari 17 hal.

PT Abdi Makbulkhususnya Rapat Umum Pemagang Saham tidak pernah dapatdiselenggarakan (baik RUPS Tahunan maupun RUPSLB) yangdisebabkan oieh faktorfaktor "benturan kepentingan dan terdapatnya duakubu Pemegang saham yang saling berimbang/sama kuat yakni samasama memegang 50% kepemilikan saham pada PI Abdi Makbulsebagaimana telah diuraikan sebebelumnya".

, Penggugatmempunyai kewajiban memberikan uang sebesar Rp35.000.000, (tigaPutusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN BtmHalaman 2 dari 32 Halaman10.11.puluh lima juta rupiah) diluar biaya akomodasi dan perjalanan dinas yangdiperlukan oleh Tergugat untuk melakukan kewajibannya untukmenyelesaikan Pelaksanaan Pekerjaan Pengurusan Perizinan..Bahwa Tergugat berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaanpengurusan perizinan terkait Pembuatan Akta Pendirian Perusahaanberikut Akta Perubahan Pemegang Saham Perusahaan (RUPS

kerugian baik secara materil terhadap Penggugat.Bahwa adapun kerugian yang dialami Penggugat akibat dari tidakdilaksanakannya kewajiban Tergugat sebagaimana yang telah disepakatibersama dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan pengurusan perizinanyaitu sebesar Rp.190.000.000, (Seratus sembilan puluh juta rupiah) yangmana biaya tersebut secara nyata telah dibayarkan kepada Tergugat gunauntuk pengurusan perizinan berupa Pembuatan Akta PendirianPerusahaan beserta Akta Perubahan Pemegang Saham Perusahaan(RUPS

Karena itu Tergugat informasikan kepada Penggugat bahwa harusada perubahan dalam pemegang saham maka Tergugat menganjurkanuntuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kembali dan kami daripihak Tergugat waktu itu menunjuk Notaris Fajriel Al Basra, SH.

, NIB, SIUP,BPOM, bukan saksi yang mengerjakannya karena saksi belum masuk dikantor Tergugat tapi untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) danizin usaha saksi yang mengerjakan;Bahwa Saksi sekarang bekerja wirausaha dan saksi bekerja sendiri;Bahwa saksi bekerja dikantor Tergugat, yang merupakan sebuahPerseroan Terbatas yang bergerak dibidang Legalitas Dokumen;Bahwa Saksi tidak tahu isi Akta SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan);Bahwa selain pekerjaan dari Penggugat juga ada pekerjaan dari oranglain yang

,yang ada hanya pembuatan PT baru; Bahwa pembuatan Akta RUPS tidak ada perjanjian, hanya pekerjaantambahan karena syarat tidak dipenuhi sebab suami istri harusnya tidakbisa sama Sama membuat PT lalu dibuatkan Akta RUPS oleh Tergugat; Bahwa yang mengerjakan RUPS adalah Ibu Rina tetapi bekerjasamadengan notaris tetapi bukan menjadi tanggung jawab Ibu Rina; Bahwa saksi yang telah menerima dokumen LOA, GMP dan aktapenunjukan dan surat dokumen tersebut tidak perlu yang Asli, yangpenting ada legalisasi

suatusaham pindah tangan karena warisan atau dari sebabsebab lain menjadikepunyaaan beberapa orang, maka mereka yang mempunyai bersamasama itu diwajibkan menunjuk seorang diantara mereka atau sebagaikuasa dari mereka bersama dan kepada wakil itu sajalah diberi hakpemegang saham dengan ketentuan diatas seharusnya Para Ahli waristersebut menunjuk salah seorang wakilnya atau kuasanya untuk mewakili86,42% saham atas nama Pewaris Rudy Max Gustav Schulz, mewakilisebagai pemilik saham maupun sebagai peserta RUPS

Schulzdan Ny Mauli Regina Schulz Siahaan tersebut dalam perseroanTERGUGAT: III/PT SAC NUSANTARA atau mewakili dalam RUPSdimaksud ; sehingga demi hukum suara saham sah tersisa hanya 13,58%di perseroan PT SAC NUSANTARA/TERGUGAT III ;Bahwa, dengan tidak sahnya suara saham sebesar 86,42% di perseroanTERGUGAT: III/PT SAC NUSANTARA sejak pewaris wafat tanggal 19Mlei 1997 sampai dengan hari ini tanggal 18 Januari 2012, maka demihukum tidak mungkin dalam kurun waktu 19 Mei 1997 sampai dengan hariini ada RUPS

atau RUPSLB TERGUGAT : III/PT SAC NUSANTARA yangsah dapat mengikat perseroan dan perseroan terhadap pihak luar ;sehingga dengan demikian semua RUPS+RUPSLB TERGUGAT Ill yangdiselenggarakan oleh yang mengaku Pengurus PT Sac Nusantara sejaktanggal 19 mei 19997 pewaris alm RUDY MAX GUSTAV SCHULZmeninggal dunia di Lampung adalah tidak sah dan batal demi hukum sertatidak memiliki kKekuatan hukum mengikat baik kepada perseroan maupunperseroan terhadap pihak luar.; karena suara saham yang sah tersisa13,58%

Begitu juga dalam kasus Penyelenggaran RUPS PT SACNUSANTARA/TERGUGAT Ill tahun 1999 berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri Jakarta Selatan No.85/PDT.P/1999/PN.JAKSEL telahdibatalkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasidengan Putusannya No.847K/Pdt/2007 tertanggal 22 Januari 2008::Bahwa dari uraian tersebut diatas pada angka (8)+ (9)+(10) telahmembuktikan tidak sahnya seluruh kegiatan atau perbuatan TERGUGAT:I/ISKANDAR ARDIWINATA dan TERGUGAT II/HOTMA TIMBUL GULTOMdalam jabatannya

Utama PT SAC NUSANTARA/TERGUGAT III termasuk namuntidak terbatas tentang pemberian suratsurat kuasa diatas serta akibathukum akibat penanda tanganan atau penggunaan suratsurat kuasamasingmasing tersebut pada angka (5) diatas yang dibuat TERGUGAT I/ISKANDAR ARDIWINATA dan TERGUGAT II/HOTMA TIMBUL GULTOMdengan mengaku Direktur Utama PT SAC NUSANTARA/TERGUGAT III,yang pada kenyataannya merupakan perbuatan melawan hukum danmerugikan Para Penggugat;Adapun untuk jelasnya dapat disampaikan Matrik Urutan RUPS

Tonia Mitra Sejahtera saksi tidak mengetahul apakahdilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)karena saksi hanya diajukan berupa Notulen Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

Tonia Mitra Sejahtera aktanyadibuat / dilaksanakan di Kantor Notaris Rayan Riyadi ;Bahwa benar saksi yang perintahkan kepada terdakwa ARDYANSYAH TAMBURAKA dan terdakwa II MAHA SETIAWAN untukmencari Bapak MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID untukmenandatangani Notulen RUPS LB tersebut ;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menandatangani Notulen RUPS LBtersebut atas nama MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID ;Bahwa benar saksi yang meminta untuk dilakukan Perubahan aktaPendirian PT.

yang membuatNotulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)tanggal 16 januari 2017 tersebut berdasarkan pengalaman bekerjadikantor Notaris ;Hal 56 dari 102 hal Putusan No.103/Pid.B/2021/PN.KdiBahwa namanama yang tercantum dalam Notulen Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 16 januari 2017adalah berdasarkan catatan/nota dari AMRAN YUNUS, didalamnotulen tersebut saksi menulis ALI SAID selaku pemimpin Rapat, MUHLUTFI, terdakwa ARDIANSYAH dan ASMAWATI sebagai Direksi barusesuai

Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) tanggal 16 januari 2017 dan surat Jual Beli Saham adalahbenar saksi yang membuatnya atas permintaan AMRAN YUNUSmelalui terdakwa ARDYANSYAH TAMBURAKA dan. terdakwa.

Notulen RUPS LB tersebut diserahkan lagi kepada KALBIMULIAWAN, dan KALBI MULIAWAN yang menemui ASMAWATI danmenyerahkan Notulen RUPS LB tersebut untuk ditanda tangani tanpamembacanya, karena saat itu KALBI MULIAWAN mengatakan KepadaASMAWATI tanda tangan saja, ini perusahaannya Pak AMRANYUNUS, sehingga saksi ASMAWATI langsung bertanda tangan diatasHal 94 dari 102 hal Putusan No.103/Pid.B/2021/PN.Kdinamanya sebagai pembeli saham ALI SAID, padahal sebenarnyaASMAWATI tidak pernah membeli dan memiliki

Manipulasi RUPS PT Gusher Tarakan;Bahwa, telah menjadi ketentuan terhadap badan hukum untuk mengakukanPaili/PKPU atas inisiatif sendiri harus dibuktikan terlebin dahulu denganRUPS yang khusus untuk itu, dan setelah diteliti dalam Putusan Sementaramaka RUPS tersebut tidak pernah ada;Bahwa, pada penjelasan Pasal 224 UUK PKPU menyatakan yang berikut ini: Dalam hal Debitur adalah Termohon Pailit maka Debitur tersebut dapatmengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang; Dalam hal Debitur adalah Perseroan

Terbatas maka permohonanpenundaan kewajiban pembayaran utang atas prakarasanya sendiri hanyadapat diajukan setelah mendapat persetujuan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dengan kuorum kehadiran dan sahnya keputusan samadengan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pailit;Berdasarkan ketentuan undangundang tersebut, maka harus diakui olehMajelis Hakim telah mengesampingkannya karena dalam pertimbanganhukumnya tidak memeriksa hal tersebut dan telah menjadi fakta persidangantidak adanya RUPS sebagaimana

Menyatakan penyelenggaran RUPS luar biasa PT Gusher Tarakantanggal 8 Juni 2004 tidak mencapai korum dan oleh karenanya itutidak sah dan batal demi hukum;4. Menyatakan keputusan RUPS tanggal 8 Juni 2004 tentang pemberianpersetujuan kepada Direksi untuk menjaminkan sebagian atauseluruh aset perseroan kepada bank tidak sah dan batal demi hukum;5.

,dan sudah menjadi kewenangan Majelis Hakim memastikanKreditur lainnya ada dan benar, dengan tidak melakukan haltersebut maka terpenuhi ketentuan untuk diajukan kasasi;b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;Ketentuan RUPS pada permohonan PKPU oleh Pemohon adalahBadan Hukum oleh Majelis Hakim dengan memeriksa RUPS Nomor45 tanggal 15 Maret 2012 yang dibuat oleh Notaris Rudy Limantara,S.H., seolaholah sebagai RUPS untuk permohonan sendiri (inisiatif)dalam permohonan 8/Pdt.Sus.PKPU/2017

,didaftarkan tanggal 22 Mei 2017 merupakan RUPS pemindahankedudukan PT Gusher Tarakan dari Kota Tarakan ke KotaBalikpapan, dan bukan RUPS untuk pengajuan permohonan PKPU;Ketentuan Pasal 98 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, Direksi mewakili Perseroan Terbatasbaik di dalam maupun di luar Pengadilan sangat jelas, denganHalaman 21 dari 24 hal. Put.

tidakdapat membuktikan bahwa permohonan telah memenuhi syarat danmempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan RUPS.

Bahwa substansi terpenting dalam Keputusan Tata Usaha Negaraobjek sengketa adalah RUPS yang dilakukan oleh para pihak;b. Bahwa belum terbuka kewenangan Peradilan Tata Usaha Negarauntuk menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara objeksengketa, sebelum substansi RUPS diuji oleh pengadilan yangberwenang;c.

Zaini Zein Notaris di Jakarta;Faktanya RUPS tanggal 10 Mei 2021 diadakan berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 431/Pdt.P/2020/PN.JKT.PSTtertanggal 19 April 2021.

pemanggilan RUPS tersebut.

anggarandasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakilldalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (duapertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasarmenentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilankeputusan RUPS yang lebih besar;Pasal 25 Anggaran Dasar PT.

Tomy kepadaTergugat sangat diragukan keabsahannya oleh karena Penggugatdan seluruh pemegang saham perusahaan tersebut tidak pernahmengadakan RUPS;Halaman 10 dari 51 halaman.

Putusan Nomor 81/G/2017/PTUNJKT.10.Bahwa selain itu penerbitan objek gugatan di atas tidak memenuhiketentuan Pasal77 yang menyatakan :(1)(2)(3)(4)Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalamPasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui mediatelekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektroniklainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS salingmelihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasidalam rapat.Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusanadalah persyaratan

sebagaimana diatur dalam UndangUndangini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasarPerseroan.Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitungberdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (1).Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui danditandatangani oleh semua peserta RUPS.Pasal 88 yang menyatakan :(1)RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jikadalam rapat paling sedikit 2/3 (dua

Undangan thian bila melabel RUPS.2. Tatacara penyeleaggeraae rapat1. Kucnam peserta rapat ustul setiep agenda rapata. Ustuh Perebshas Date Perseroani Keorum lebih dari 1/2& Untuk RUPS be 2 Keorum palieg sedikit 19 hecuali enggaran dasar menestuban Kuorum yang lebih besar b. Untul Perebshas Anggarae DasarL Keorum poling sedikk 2/3& Untut RUPS te 2 Koorun palieg seGhit V5 kecusli anggaran dasar meneotubsa Kuorum yang ledih besatc.

.& Untuk RUPS be 2 Koorun paling sedikit 2) hecusli anggaran aser menentuban Kuorum yang lebih besa:4. Keorum berdasarban pecetapan pengadian4 Jumisd hasil suara pengamdilan teputusan RUPS8. Untuk Perebshas Data Pecseroas1 Keorue lebih dari 1/2& Ustut RUPS be 2 Koorun paling sediit 1) kecestl anggaran osar menestuan Kuorum yang lebih besarb. Untuk Peredades Anggaran Detar. Keorum paling sediit 23& Untut RUPS be 2 Kuorum paling sedit VS becuali anggaran dasar mencotutan Kuorum yang lebih besarc.

Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)bertanggal 10 Januari 2017 yang dituangkan dalam Akta PernyataanKeputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPerseroan Terbatas PT Asmoro Jati Subur Nomor 22 tanggal 24 Januari2017 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain danselebihnya;Dalam Rekonvensi:1.

Menyatakan sah dan tidak melawan hukum Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB) yang diselenggarakan pada tanggal 10Januari 2017 yang dituangkan didalam akta pernyataan keputusan risalahRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari PT Asmoro Jati Subur;3.

Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)bertanggal 10 Januari 2017 yang dituangkan dalam Akta PernyataanKeputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPerseroan Terbatas PT Asmoro Jati Subur Nomor 22 tanggal 24 Januari2017 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi dan penggugat II Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Il Konvensi/Para Pembanding/ParaHalaman 8 dari 17 hal. Put.

Bahwa berdasarkanketentuan Pasal 79 ayat (6) huruf b Undang Undang Nomor 40 tahun2007 tentang perseroan. terbatas, dewan komisaris dapatmenyelenggarakan RUPS dengan memanggilnya sendiri pemegangsaham jika direksi tanpa alasan sah tidak menyelengarakan RUPS;2. Bahwa dalam perkara iniPemohon Kasasi sebagai direksi Termohon Kasasi tidakmenyelenggarakan RUPS sebagai mana di tentukan oleh Undangundangperseroan terbatas meskipun telah diminta oleh Para Termohon Kasasi;3.

Bahwa karena itu RUPS LByang telah dilaksanakan oleh Para Termohon Kasasi pada tanggal 10Halaman 9 dari 17 hal. Put.

(vide halaman 3 alenia 4 baris ke 3 dan 4 salinan Akta Nomor 38) ;e Bahwa, Berita Acara RUPS (yang di Notariatkan dalam Akta Nomor 38)PT.

,MKn) untuk memperbaiki Akta dan Berita Acara RUPS tersebut.

Bakhrial (Tergugat II) dan Sugianto Gunawan (Tergugat Il) yangdirumuskan dalam RUPS PT. Indokarya Gemasakti tanggal 29 Maret2006 yang Aktanya adalah Nomor 38.

,berkantor di Ruko Jalan Kerbonrojo, Nomor 22 CC,Surabaya;Para Turut Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan NegeriSurabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan hasil keputusan RUPS tentang Laporan Tahunan danLaporan Keuangan periode tahun buku 2015, yang diselenggarakanpada tanggal 19 September 2016, berdasarkan Salinan Berita

2016, dibuat SitaresmiPuspadewi Subianto, S.H., Notaris di Surabaya, dinyatakan tidaksah secara hukum,;Menyatakan hasil kKeputusan RUPSLB tentang Peningkatan ModalDasar dan Modal Disetor, yang diselenggarakan pada tanggal 19September 2016, berdasarkan Salinan Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT Giunco Kota Mas, Akta Nomor 56,tanggal 19 September 2016, dibuat Sitaresmi Puspadewi Subianto,S.H., Notaris di Surabaya, dinyatakan tidak sah secara hukum;Menyatakan segala hasil keputusan RUPS

dan/atau RUPSLB yangdilaksanakan sebelum dan/atau setelah gugatan ini didaftarkan dansementara perkara Nomor 737/Pdt.G/2014/PN Sby juncto Nomor580/PDT/PT Sby, belum ada putusan berkekuatan hukum tetap,adalah tidak sah;Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemegang/pemilik yang sahatas 23,11% saham (1.866 lembar saham) di PT Giunco Kota Mas;Memerintahkan Para Tergugat agar tidak melakukan RUPS danRUPSLB dengan agenda apapun, sebelum ada putusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde

) atas perkaraNomor 737/Pdt.G/2014/PN Sby juncto Nomor 580/PDT/PT Sby,yang saat ini masih dalam proses hukum kasasi;Menyatakan RUPS tentang Laporan Tahunan dan LaporanKeuangan periode tahun buku 2015 dan RUPSLB dengan agendaPeningkatan Modal Dasar dan Modal Disetor yang diselenggarakanpada tanggal 19 September 2016, berdasarkan Salinan Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Giunco Kota Mas,Akta Nomor 55 dan Akta Nomor 56, tanggal 19 September 2016,dibuat Sitaresmi Puspadewi Subianto,

dahulu sebagai pemilik tanah dengan buktikepemilikan SHGB No.527/Ciampea seluas 14.110 M2, SHGBNo.529/Ciampea seluas 14.560 M2, SHGB No.526/Ciampea seluas3.280 M2, dan SHGB No. 528/Ciampea seluas 17.750 M2, yang saatHalaman 2 dari 12Akta Perdamaian Gugatan Nomor 270/Pdt.G/2020/PN Cbi.Vi.ini kKesemuanya terdaftar atas nama PT taman Pantai Kronjo dan telahmenjadi jaminan kredit pada Bank BTN Kantor Cabang Bekasi.Sekaligus dalam kapasitas sebagai pemegang saham mayoritassebesar 70 % berdasarkan akta RUPS

Taman Pantai Kronjo dansekaliguSs pemegang saham sebesar 20% berdasarkan akta RUPS PT.Taman Pantai Kronjo No. 67 tanggal 29 Juli 2019.Pihak Ketiga adalah Direktur PT taman Pantai Kronjo dan sekaliguspemegang saham sebesar 10% berdasarkan akta RUPS PT. TamanPantai Kronjo No. 67 tanggal 29 Juli 2019.Pihak Keempat adalah Direktur PT taman Pantai Kronjo berdasarkanakta RUPS PT.

Taman Pantai Kronjo akanmelaksanakan RUPS Perseroan dengan mata acara tunggal yaitumelepaskan saham yang ia miliki sebesar 30% dari 70 % total sahalmpada PT.

LP/B/O605/X/2020/Bareskrim tanggal 23 Oktober2020 atas nama pelapor Herdy Sugiar tersebut.Pasal 8Segala perselisihan yang timbul dikemudian hari terkait hutang piutangantara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, ketiga dan keempat akandiselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan asaskekeluargaan.Pasal 9Sebelum RUPS perseroan sebagaimana ketentuan pasal 5perjanjian perdamaian ini dilaksanakan, Para Pengurus perseroan sepakatmemberikan kuasa penuh dan mutlak kepada Pihak Kedua selaku direkturutama

Menyatakan TERGUGAT 1 dan 2 wajib melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dengan membuat laporan perusahan, baik laporan keuangan dan laporan kegiatan perusahaan PT. Putera Singgalang Prima;

6. Menyatakan dan memerintah Tergugat 1 dan 2 untuk melaksanakan Pasal 63, 64, 66, 67, 69 dan 71 UU PT;

7. Menyatakan TIDAK ADA HAK PARA TERGUGAT atas sisa tanah aset perusahaan PT.

Selanjutnya pada Pasal64 (1) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disampaikankepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggarandasar.

Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan olehDireksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuanDewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturanperundangundangan. (2) Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerjayang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan laindalam peraturan perundangundangan (3) Dalam hal anggaran dasarmenentukan rencana kerja harus

mendapat persetujuan RUPS, rencana kerjatersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris;15.

Selanjutnya Pasal 71 UU PT, menyatakan: (1)Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS. (2)Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagaidividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. (3) Dividen sebagaimana dimaksudpada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo labayang positif.17.

Bahwa karena saat ini PT PUTERA SINGGALANG PRIMA, dibawahpengusaan Tergugat 2, maka secara hukum Tergugat 2 harus melaksanakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dengan membuatlaporan perusahan, baik laporan keuangan dan laporan kegiatan perusahaan;19.

Bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 79 UU PT tersebut diatas,maka kewajiban untuk menyelenggaran RUPS secara rutin adalahkewajiban yang mutlak bagi TERMOHON;.

dalam minutes of meeting RUPS tertanggal 19 Desember 2009antara lain memuat halhal sebagai berikut :PEMOHON meminta TERMOHON untuk membuat Laporan Keuanganin house sejak PEMOHON bergabung menjadi Pemegang SahamTERMOHON;PEMOHON meminta penjelasan mengenai lambatnya penyelesaianLaporan Audit tahun 2008 dan 2009 oleh Kantor Akuntan Publik RSMAryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto (AAJ) (Bukti P5);Bahwa dalam RUPS tersebut juga disepakati target penyelesaianLaporan Audit tahun 2008 dan pertengahan 2009

Dalam Permohonan a quo, ternyata PEMOHON mendalilkan bahwaTERMOHON telah melakukan beberapa wujud/bentuk perbuatanyang dinilai oleh PEMOHON sebagai perbuatan melawan hukum,yaitu. diantaranya: (i) TERMOHON tidak melaksanakan RUPStahunan secara rutin, (ii) TERMOHON tidak membuat danmenyampaikan laporan tahunan kepada RUPS, (iii) TERMOHONtidak melaksanakan perintah RUPS untuk melakukan audit ulang,dan (iv) TERMOHON juga tidak melaksanakan perintah RUPS untukmelakukan tindakan hukum kepada Akuntan Publik

Namun ketentuan Pasal 78 ayat (2) tersebut yangmemiliki kaitan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) yang ternyatamenyebutkan "Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan", danbukan "Perseroan menyelenggarakan RUPS tahunan". Artinya,yang harus diduga oleh TERMOHON KASASI telah melakukanperbuatan melawan hukum atas dasar Pasal 78 ayat (2) jo.

tahunan sebagaimana dimaksud dalamPasal78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara, keeuali anggaran dasar menentukan suatu jumlahyang lebih kecil; atau;b.

menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.(2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud padaayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.(3) Dalam pemanggilan RUPS Kedua harus disebutkan bahvea RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.Hal 42 dari 129 Hal.

Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumtanggal rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggalrapat".Panggilan pertama RUPS telah dilakukan pada tanggal 7 Mei 2010, yakni22 (dua puluh dua) hari sebelum tanggal RUPS rencananyadiselenggarakan (tanggal 30 Mei 2010).

, kedua hanyalah bolehdikeluarkan apabila RUPS pertama telah dilaksanakan atau dibuka secaraHal 105 dari 129 Hal.

11 ayat 1 huruf a tersebut, ini jelas bahwa RUPS tidakdapat dilangsungkan apabila jumlah pemegang saham yang akanmenghadiri RUPS kurang dari 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham.Bahwa dengan mengacu ke Pasal 11 ayat 1 huruf a tersebut, Tergugat Iltidak melangsungkan RUPS tanggal 31 Mei 2010 karena Penggugattertanggal 27 Mei 2010 mengirim surat dengan nomor 04/PILGLJV/10kepada Tergugat Il yang menyatakan tidak akan hadir pada RUPSdimaksud.

Menyatakan RUPSLB yang diselenggarakan tanggal 31 Mei 2010dinyatakan tidak pernah dilaksanakan dan oleh karena itu RUPS keduaHal 122 dari 129 Hal. Put No.114/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.tanggal 11 Juni 2010 tidak sah, dengan demikian setiap keputusan yangdiambil dalam RUPS tanggal 11 Juni 2010 adalah keputusan yang tidak sahdan mengikat ;2.

Dalam RUPS Tahunan:a. Direksi menyampaikan: laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untukmendapat persetujuan, dan laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS.Pasal 66 UU No. 40 Tahun 2007:(1). Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaaholeh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulansetelah tahun buku Perseroan berakhir.(2).

GKM, oleh karena itulaporan keuangan tersebut adalah cacat hukum karena belum mendapatpersetujuan/pengesahan RUPS sebagai forum tertinggi untuk pengambilankeputusan dalam PT.

GKM.Hasil RUPS dan RUPSLB tersebut kemudian dituangkan dalam Akta BeritaAcara RUPS Tahunan PT. GKM, yaitu: Akta No. 119 tanggal 27 Nopember2013 dan Akta Berita Acara RUPSLB PT. GKM, yaitu: Akta No. 120 tanggal 27Nopember 2013 dibuat oleh dan di hadapan Devi Chrisnawati, S.H., Notaris diSurabaya;Bahwa, Laporan tahunan keuangan yang disampaikan pada RUPS Tahunandan RUPSLB PT. GKM pada tanggal 27 Nopember 2013 tersebut berisi suatuketerangan atau yang isinya menerangkan bahwa PT.

;Bahwa, di sisi lain dalam RUPS Tahunan dan RUPSLB direksi PT.

Hasil RUPS dan RUPSLB tersebut kemudian dituangkandalam Akta Berita Acara RUPS Tahunan PT. GKM, yaitu: Akta No. 119tanggal 27 Nopember 2013 dan Akta Berita Acara RUPSLB PT. GKM,yaitu: Akta No. 120 tanggal 27 Nopember 2013 dibuat oleh dan di hadapanDevi Chrisnawati, S.H., Notaris di Surabaya;Bahwa Laporan tahunan keuangan yang disampaikan pada RUPS Tahunandan RUPSLB PT. GKM pada tanggal 27 Nopember 2013 tersebut berisisuatu keterangan atau yang isinya menerangkan bahwa PT.