Ditemukan 20445 data
209 — 48
Tanah pekarangan NB 03871 lokasi sebelah selatan diwakafkan untuksumur dan tempat wudlu Masjid Karangkemasan seluas 39 m2,sedangkan yang menjadi hak Tergugat Rekonvensi adalah bagianselatan seluas 267 m2, sedangkan yang kembali ke ahli waris alm. H.Dja'far seluas 694 m2.Tanah pekarangan NIB 038732 yang menjadi hak Tergugat Rekonvensiseluas 251 m2, sedangkan yang kembali ke ahli waris alm. H. Dja'farseluas 767 m2..
SHM 03871 luas 267 m2 , lokasi Karang Kemasan.b. SHM 03872 luas 251 m2, lokasi Karang Kemasan akan dimanfaatkansendiri.17. Bahwa Tanah warisan yang berupa Tanah perkarangan yang menjadi/kembali ke Abii xxxxxxxxxx:a. SHM 03871 luas 694 m2 lokasi Karang Kemasan.b. SHM 0372 luas 767 m2 lokasi Karang Kemasan.18. Bahwa masih berdasarkan Surat Kesepakatan Hasil Musyawarah KeluargaAhli Waris Xxxxxxxxxxxxxtertanggal 06 September 2014, dijelaskansebagai berikut:a.
108 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
ini sebesar Rp366.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaTergugat pada tanggal 16 Februari 2017, terhadap putusan tersebut Tergugatmelalui kKuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2017mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2017, sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Srt.KAS/PHI/201 7/PN.JKT.PST juncto Nomor 267
Proses4 x Rp35.480.773,00 = Rp141.923.092,00e Sisa cuti =Rp 11.826.924,00 +Total = Rp381.870.239,00(tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu duaratus tiga puluh sembilan rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ASOSIASI ASURANSI JIWAINDONESIA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 267
, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang UndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ASOSIASIASURANSI JIWA INDONESIA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 267
Terbanding/Tergugat : PT. KALMAR JAYA
141 — 86
Bahwa setelah pekerjaan tahap/termin ke1 (Satu) telah selesai dikerjakanoleh Penggugat maka, pada tanggal 12 May 2016 Penggugat membuattagihan pertama dengan nomor 12052016/003/UGKKJ tertanggal 12 May2016 dan dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan nilai tagihansebesar Rp. 136. 629. 267 (Seratus tiga puluh enam juta enam ratus duapuluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dan atas tagihantersebut Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat.(Bukti P05)8.
(Bukti P06)Bahwa setelah pekerjaan tahap/termin 3 telah selesai dikerjakan olehPenggugat pada tanggal 16 Agustus 2016, maka Penggugat membuattagihan ketiga dengan nomor invoice 16082016/003/UGKKJ tertanggal 16Agustus 2016 dan dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan nilaitagihan sebesar Rp. 136. 629. 267 (Seratus tiga puluh enam juta enamratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dan atastagihan tersebut Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat.
Tagihan ketiga sebesar Rp. 136. 629. 267 (Seratus tiga puluh enam jutaenam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah),16 Agustus 2016, bukti P07 ;4.
54 — 33
No.257 tersebut kemudian oleh Tergugat A serta apayang ada diatasnya telah pula dijualnya kepada Tergugat E.1. dihadapanTergugat D Selaku PPAT dengan Akta Jual beli tanggal 19 Oktober 2015No.134/2015 dan sekarang objek tersebut dikuasai oleh Tergugat E.1 danE.2 selaku suami isteri.Sertifikat Hak Milik No. 267 surat ukur tanggal 28 Juni 2013 No.0011/2013dengan luas tanah seluas 260 M2 diatasnya terdapatbangunan 4 (empat)petak toko.Bahwa atas SHM No.267 tersebut serta apa yang ada diatasnya kemudian
AktaJual Beli No. 944/2013.Bahwa kemudian terhadap 4 (empat) petak toko yang yang ada diatasnyatanah tersebut 2 (dua) petak dikuasai oleh Tergugat G.1. dan Tergugat G.2.selaku suami isteri dan 2 (dua) petak toko lagi dikuasai oleh Tergugat G.3selaku orang tua kandung dari Tergugat G.2 akan tetapi atas izin TergugatG.1 dan Tergugat G.2.Sertifikat Hak Milik No.272 surat ukur tanggal 21 Nopember 2014 No.00022/2014 dengan luas tanah seluas 108 M2 di atasnya terdapat 2 (dua)etak toko.Bahwa atas SHM.No.267
35 — 7
Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 dalam musibah gempa bumi dan tsunami;
- Menetapkan Saifullah bin Sofyan Hasan (Anak Laki-laki Kandung/Pemohon) sebagai ahli waris almarhum Sofyan Hasan bin Hasan;
- Menunjuk Pemohon untuk dapat melakukan pengurusan pembuatan Sertipikat Hak Milik atas:
Sebidang tanah yang terletak di Gampong Meunasah Tuha, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 145/267
108 — 69
SyaifulUmar,M.MP selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten BoneBolango berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor:821.2/BUPBB/SK/267/2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang pengangkatanIr. Syaiful Umar, M.MP sebagai Kepala Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Bone Bolango dan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor:821.2/SK/BUPBB/161/XI/2014 tanggal 04 November 2014 tentangpengangkatan Ir.
Cahaya Tirta untukperbaikan kapal 5 GT.Dokumendokumen/ surat yang berhubungan dengan penangananperkara tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pengadaan kapalikan 5 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten BoneBolango Tahun Anggaran 2013.1 (Satu) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati BoneBolango Nomor: 821.2/BUPBB/SK/267/2010 Tentang PengangkatanPejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintahan KabupatenBone Bolango atas nama Ir. Syaiful Umar, M.
MP, NIP: 19690603199703 1 006, Pangkat : Pembina (IV/a), Eselon II B, dilampiri SuratKeterangan Menduduki Jabatan Lowong Nomor : 800/BKPPDBB/267/2010, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/BKPPDBB/267/ 2010, dan Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Nomor :800/BKPPDBB /267/2010 tanggal 21 Desember 2010;1 (Satu) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati BoneBolango Nomor: 821.4/SK/BUPBB/08/2011 Tentang PengangkatanHalaman 62 dari75 Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2019/PT.GTOPejabat Struktural Eselon
Cahaya Tirta untukperbaikan kapal 5 GT;Dokumendokumen /surat yang berhubungan dengan penangananperkara tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pengadaan kapal ikan5 GT pada dinas kelautan dan perikanan kabupaten Bone Bolangotahun anggaran 2013;1 (satu) fotocopy sesuai aslinya surat keputusan Bupati Bone BolangoNomor:821.2/BUPBB/SK/267/2010 tentang pengangkatan pejabatstruktural eselon Il di Lingkungan pemerintahan Kabupaten BoneBolango atas nama Ir.
Syaiful Umar,M.MP ,NIP:19690603199703 1 006,pangkat: pembina (IV/a), eselon Il B, dilampiri surat keteranganmenduduki jabatan lowong nomor:800/BPKPPDBB/267/2010 tanggal21 Desember 2010;1 (satu) fotocopy sesuai aslinya surat keputusan Bupati Bone BolangoNomor:821.4/SK/BUPBB/08/2011 tentang pengangkatan pejabatstruktural eselon IV di lingkungan pemerintahan kabupaten BoneBolango atas nama Ir. Joize T.
25 — 11
XX XXXX,DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 24 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Balikpapan tanggal 26 April 2018 dengan Nomor 267/Padt.G/2018/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan halhal sebagai berikut:1.
10 — 1
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan Asembagus, Kabupaten SitubondoNomor 267/18/VIII/2010 Tanggal 09 Agustus 2010, buktitersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkansesuai dengan aslinya (P.1);B. Saksi Saksi:1.
143 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara aquo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
34 — 23
Foto copy Petikan SK Nomor 823.3/267/BKD TANGGAL 18 Agustus 2014atas nama ROSMIDAH SAID, S.Pd.l. diberi tanda P 9;10.Foto copy KARTU PESERTA TASPEN No/Nip 19770930201 1012009 tanggal14 Agustus 2012 atas nama ROSMIDAH SAID, S.Pd.I diberi tanda P 10;Menimbang, bahwa Suratsurat bukti tersebut diatas telah diteliti dengancara mencocokkan dengan surat aslinya, yang hasilnya sesuai serta telah diberimaterai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadapSuratsurat bukti tersebut dapat
10 — 1
Fotokopi Akta Kelahiran nomor: 267/AT/1996, tanggal 23 Mei 1996, atasnama ANAK PEMOHON (P..4) j2 222 on none n cence enceMenimbang, bahwa selain buktibukti tertulis Pemohon telahmenghadirkan 2 orang saksi masingmasing bernama :1.
22 — 13
XXXNomorXXXPengadilan Agama Balikpapan yang memeriksadan mengadili perkaraperkara tertentu dalam tingkat pertama dalamsidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:XXX, Balikpapan, 01 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan SPGSusu Nutricia, pendidikan SLTA, tempat tinggal di JalanXXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaiPenggugat;melawan Menimbang, bahwa bh)bertanggal 21 Juni 2018 yayg txd Anitvyaan PengadilanAgama Balikpapan tanggal 21 agi Dactengss Nomor 267/Pdt.G
292 — 393 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2235 K/Pdt/2017Nomor 267/Pdt.G/201VPN.Bdg, anehnya pada hari yang sama juga.Tergugat dan Tergugat II kemudian mengeluarkan kembali uang tersebutdan menyerahkan dalam bentuk cek Nomor CM 783557, atas nama PT PosProperti Indonesia sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliarrupiah) dan menyerahkannya kepada Tergugat Ill melalui Sdr. Aulia Abrar(Marketing Manager Bank Syariah Mandiri) dengan tujuan penempatanDeposito, namun sampai saat ini tidak terdapat Bilyet Depositonya.
dalam kasus depositosebagaimana tersebut dalam Pasal 1 di atas";Bahwa dengan demikian, berdasarkan (akta hukum tersebut di atas mengingatpermasalahan terkait deposito telah selesai secara tuntas maka mohon kiranyaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung agar menyatakan bahwa gugatanPenggugat kepada Tergugat III tidak dapat diterima dan menyatakan Tergugat IIIdikeluarkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telahmemberikan Putusan Nomor 267
SriWikani berdasarkan Benta Acara Sita Jaminan Nomor 267/Pdt.G/2015/PN Bdg tanggal 11 Februari 2016; Harta Kekayaan Tergugat II berupa:Sebidang tanah dan bangunan seluas 195 m? yang terletak di Jalan PuriDago VIII Nomor 6, Arcamanik. Bandung, sesuai dengan sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 2335/Kelurahan Sukamiskin, Surat Ukur Nomor00082/2013, atas nama Lilis Sulistiani berdasarkan Berita Acara SitaJaminan Nomor 267/Pdt.G/2015/PN.Bdg tanggal 11 Februari 2016;5.
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 18 Februari2016, Nomor 267/Pdt.G/2015/PN.Bdg yang dimohonkan banding tersebut:;MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi:1) Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Para Pembanding semulaTergugat I, dan II;2) Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut;3) Menghukum kepada Terbanding semula Penggugat membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesarRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Terbanding/Tergugat I : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PUPR KABUATEN BANDUNG BARAT
Terbanding/Tergugat II : PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BANDUNG BARAT
Terbanding/Turut Tergugat : KELOMPOK KERJA (POKJA)
46 — 12
M E N G A D I L I:
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Peggugat;
- Menguatkan putusan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 267 / Pdt.G / 2021 / PN Blb, tanggal 31 Maret 2022. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding
SITI KHOEROTUN
29 — 18
BANK CENTRAL ASIA Tbk" berkedudukan di Jakarta Pusat dengan jaminan sebidang tanah Hak Milik nomor 267/ Desa Pucakwangi, seluas 2.520 m2, terletak di Desa Pucakwangi, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal, atas nama SITI KHOEROTUN;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
6 — 0
Surat Keterangan Nomor: 474/267/430.12.11.08/2013, tanggal 26September 2013 yang dikeluarkan Kepala Desa Dawuhan KecamatanGrujugan Kabupaten Bondowoso, kemudian diberi tanda P.1 ;2. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanGrujugan Kabupaten Bondowoso, tanggal 03 Oktober 2013, Nomor:Kk.15.6.6/PW.01/234/2013, bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.2 ;3.
115 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yani, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, KabupatenTanah Laut, Kalimantan Selatan dengan ukuran: Panjang 12 meter persegi: Lebar 25 meter persegi; Luas 267 meter persegi;Dengan batasbatas: Sebelah Utara berbatasan dengan Abdul Hamid: Sebelah Timur berbatasan dengan Kusnadi; Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan K.S. Tubun; Sebelah Barat berbatasan dengan H. Darian;.
32 — 3
Reg.Perk : PDM 267 /MALANG/Euh.2/06/2014, dengan dakwaan sebagai berikut : PRIMAIR ; Bahwa ia terdakwa Toto Priyanto bin Doelamsyah, pada hari Selasa tanggal 25Maret 2014, sekitar pkl. 21.30 WIB, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulanMaret Tahun 2014 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014 , bertempatdi Warung Bakso Cak Man Jln. Letjen S. Parman Kec.
25 — 4
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 951/267/XII/2006 atas namaHADI PURWANTO dan IKA WIDIYANTI dari Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan CAKUNG, Kabupaten/Kota JAKARTA TIMUR,tertanggal 24 Desember 2006, diberi tanda P1 ;2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 470/12/405.60.08/2007atas nama ALICIA GABIE FREDELLA, tertanggal 21 Juni 2007, diberitanda P2 ; 3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3502131711090004 atas namaKepala Keluarga HADI PURWANTO , diberi tanda P3 ;4.
179 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkaraa quo tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267