Ditangguhkan oleh Penyidik, masing masing sejak tanggal 18 Mei 2010;4 Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan ;5 Hakim Pengadilan Tipikor tidak dilakukan Penahanan ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa :KESATUPrimair :Bahwa Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN bersamasamadengan Terdakwa II. MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M.

membayar uang penganti yang tidak pernah diterima atau diperoleh oleh PemohonKasasi.5 Tidak adanya unsur yang dapat merugikan keuangan Negara Atauperekonomian Negara.Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Banding pada halaman 59 menyatakan :Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkasperkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksisaksi, bukti, tuntutanJaksa Penuntut Umum, pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa, turunan resmiputusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri TanjungkarangNo. 06/PID/TPK/2012/ PN.TK tanggal 18 Juli 2012 dan memori banding paraTerdakwa dan Penuntut Umum, alasan / pertimbangan hukum yang menjadi dasarputusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama tersebut, PengadilanTinggi berpendapat bahwa alasan / pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanTipikor tingkat pertama tentang telah terbuktinya Terdakwa I.

Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan faktahukum dan keadaan Terdakwa.Bahwa kami sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 59 paragrafke dua yang pada intinya : Bahwa Korupsi adalah Kejahatan luar biasa yang bukan saja merugikankeuangan Negara tetapi juga merugikan hakhak ekonomi dan hakhakpembangunan dan kesejahteraan masyarakat.Namun di sisi lain masih pada pertimbangan Majelis Hakim halaman 59paragraf ke dua yang pada intinya :Dalam menjatuhkan putusan untuk perkara tipikor

Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai HakimHakim Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh EmiliaDjajasubagia, S.H., M.H. PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I / Jaksa Penuntut Umum danPemohon Kasasi II / para Terdakwa ;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. ttd./ttd./ Dr. H. Surachmin, S.H., M.H. Dr.

Bahwa pada saatPutusan Pengadilan Negeri/Tipikor Medan tersebut dijatunkan, UndangUndang yang berlaku dibidang kepegawaian adalah UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 jo.

bahwa meskipun Surat Keputusan objek sengketa diterbitkan tanggal 2Nopember 2016, namun oleh karena di dalam Pasal 8 Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 4 Tahun 1966 menyatakan bahwaPemberhentian seorang pegavai negeri berdasarkan peraturan iniditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkaranyamendapat kekuatan pasti , maka Tergugat harus menetapkanpemberhentian Penggugat terhitung akhir bulan Juli 2013, yang berartiterhitung mulai akhir bulan dimana putusan Pengadilan Negeri/Tipikor

pembagiankeadilan menurut Aristoteles yaitu Keadilan Komulatif yakni perlakuan terhadapseseorang yang melihat jasa yang dilakukannya yaitu setiap orang mendapathaknya; Keadilan Distributif yakni perlakuan terhadap seseorang sesuai denganjasanya yang telah dibuat yaitu setiap orang mendapat kapasitas denganpotensi masingmasing dan Keadilan Findikatif yakni perlakuan seseorangsesuai kelakuannya, yaitu sebagai balasan kejahatan yang dilakukan;Menimbang, bahwa dengan mencermati Putusan PengadilanNegeri/Tipikor

berkeyakinantuntutan Penggugat agar Tergugat mencabut objek sengketa a quo punharuslah dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai prinsip geen bevoegdheid zonderverantwoordelijkheid / there is no authonty wthout responsibility (tidak adakewenangan tanpa pertanggung jawaban), pembatalan dan pencabutan objeksengketa a quo tidaklah menghilangkan kewajiban hukum Penggugat untukmempertanggungjawabkan Perbuatan Penggugat yang telah terbuktimelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diputus oleh PengadilanNegeri/Tipikor

terindikasi adanya dugaan perbuatan melawan hukumDILUAR PERMASALAHAN PERDATA yang diduga dilakukan olehPENGGUGAT, dan dalam kenyataan tidak menutup kemungkinan selainmelakukan Perbuatan Hukum Perdata berupa Wanprestasi seseorang dan atau siapasaja bisa melakukan Perbuatan melawan hukum Pidana, termasuk yang dilakukanoleh PENGGUGAT terhadap Tergugat I dan Tergugat II dan saat iniPENGGUGAT menjadi TERSANGKA dan DITAHAN oleh penyidik dan PenuntutUmum atas perbuatannya walaupun belum diputus oleh Pengadilan Tipikor

sangat merugikan Bank Pemberi Kredit qqTergugat I karena prosedur yang benar disimpangi oleh Penggugat antara lainternyata diketahui SPK ASLI/KONTRAK KERJA ASLI tidak ada atau dengan katalain tidak diakui oleh penerbit SPK (Oleh PemkabPemkab yang mengeluarkan),karena ternyata memang tidak pernah ada SPK yang dikeluarkan oleh Pemkabpemkab tersebut yang dijadikan jaminan ke Tergugat I dan II sebagai syaratpemberian Kredit Pola Keppres dan bahkan SPK tersebut terungkap dalampersidangan di pengadiian Tipikor

Tapi apabiiapenerima kuasa bertindak melebihi apa yang dikuasakan yang bertanggungjawab adalahpenerima kuasa;e Apabiia ada pelanggaran SOP mengaktbatkan potensi merugikan Bank /merugikan keuangan Negara tidak bisa serta merta dikatakan telah melakukan tindakpidana korupsi, dan pengertian tersebut adalah (salah), kalau tindak pidana Perbankantapi diadili sebagai tipikor berarti melanggar asas Lex Spesialis (Pasal 14 UU Tipikor);e Apabila di satu sisi melanggar Undangundang Perbankan, disatu sisi adakerugian

PUTUS ANNomor. 1442 K/Pid/Sus/2008.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana (anak/HAM/Tipikor) dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :. NamaTempat lahirTanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaan. NamaTempat lahirTanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaan.

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp2.000, ( Dua ribu rupiah )Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri/PHV/TIPIKOR Serang pada hari SELASA tanggal 3 MEI 2016, oleh BAMBANGPRAMUDWIYANTO. SH.MH., sebagai Hakim Ketua. HENGKYHENDRADJAJASH.MH dan RINA ZAIN.SH masingmasing sebagai Hakim Anggota,putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hariSelasa Tanggal 10 Mei 2016 oleh BAMBANG PRAMUDWIYANTO.

Negara dan sampai PeninjauanKembali ternyata putusan amarnya Menolak Gugatan Penggugat PT Krakatau Steel(Persero) untuk membatakkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPNNo:24VII1999 tanggal 21 Juli 1999 (bukti TI13,14,15 dan 16), telah sesuaidengan keterangan saksi Sdr.KING Hartono ; Bahwa saat ini Terbanding I / PT Krakatau Steel sudah salah bayar terhadap tanahyang menjadi obyek sengketa, dan saat Hindra Sunarli masih hidup, bersama Sadr.Andi Mulyan datang menghadap ke Polda Banten Bidang Tipikor

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor02/Akta.Pid/Tipikor/2017/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2017 Terpidana mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tahanan Rutan sejaktanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017 ;PENGADILAN TINGGI tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Acehtanggal 28 September 2017 Nomor : 149/Pen.Pid/2017/PT.BNA. serta berkas perkaradan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 19 Juli 2017 Nomor :87/Pid.Sus/2017/PN Idi serta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini ;Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut

Penetapan penahanan oleh wakil ketua Pengadilan Tinggi Banda Acehtanggal 29 Nopember 2018 Nomor 971/Pen/.Pid/2018/PT.BNA.sejak tanggal8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh tanggal 29 Nopember 2018 Nomor :269/Pen.PID/2018/ PT BNA, sertaberkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 5Nopember 2018 Nomor :288/Pid.Sus/2018/PN Jth dan suratsurat yangbersangkutan dengan

PUTUSANNo. 41 K/PID/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana (anak/HAM/Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : SARNI bin TO SAMIDI ;tempat lahir : Madiun ;umur / tanggal lahir : 54 Tahun / 10 Oktober 1953 ;jenis kelamin : Lakilaki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Desa Pilangkenceng, Rt 13 Rw 06,Kecamatan Pilangkenceng, KabupatenMadiun ;agama : Islam ;pekerjaan : Kepala Desa :Termohon Kasasi

Seharusnya Hakim Judex Facti mengkolaborasikan dua sistem hukumyang diaktualisasi baik perdata dan pidana akan terlihat abstrak hukum TindakPidana Korupsi yang berselubung perdata, Hakim Judex Facti salahmenerapkan hukum dengan sistem masih bergaya klasik yang tidak melihathukum dalam persfektip yang bernuasa tidak berpola pikir mendukung upayapemberantasan Korupsi dalam setiap perkara yang ditangani meskipunbajunya perdata tetapi substansi ada pidana khusus (Tipikor);Bahwa Putusan Hakim Judex Facti

,M.HD.t.oJuandra, S.HHalaman 8 dari 9 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN BnaPanitera Pengganti,D.t.oSaiful BahriUntuk salinan yang sama,Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda AcehPaniteraTANWIMAN SYAM, S.H.NIP. 19610712 198203 1 004 Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Bna

Meteral..w : Rp. 6.000,Jumlah nu... eee : Rp. 151.000,(terbilang: seratus lima puluh satu ribu rupiah);Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyasebanyak 10(sepuluh) lembarDiberikan atas permintaan PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPlh. Panitera,Hal 10 dari 11 Pen No : 71/Pdt.P/2017/PN BglA. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Hal 11 dari 11 Pen No : 71/Pdt.P/2017/PN Bgl

Petikan Putusan No. 1485 K/Pid.Sus/20131 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut UmumMungkid dan Terdakwa;2 Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarangtanggal O08 Februari 2013 Nomor : 99/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg sekedar mengenai amar Ke2 danpenjatuhan pidana sehingga amar berbunyi sebagaiberikut:e Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan PertamaPrimair tersebut;e Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.

Petikan Putusan No. 1485 K/Pid.Sus/2013A Pertimbangan hukum putusan PengadilanTinggi Tipikor Semarang sebagai JudexFacti merupakan pertimbangan hukumyang tidak = cukup (onvoldoendegemotiveerd);Bahwa Onvoldoende Gemotiveerd adalah bahasa Belanda yang seringdigunakan Mahkamah Agung dalam putusanputusan untuk menyebut jikaHakim Pertama dan Banding tak cukup pertimbangan, dalam bahasa Inggrislazim disebut insufficient judgement.

Jika kurang memuat materi tersebut bisaberakibat putusan batal demi hukum.Bahwa dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini, pertimbanganhukum putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang sebagai JudexFacti merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (onvoldoendegemotiveerd), oleh karena hanya membenarkan dan mengambil alihpertimbangan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanpa memberipertimbangan sendiri dengan menggunakan fakta hukum yangterungkap dalam persidangan, dan tanpa mempertimbangkan seluruhHal

Hal ini dapat dilihatdari uraianuraian berikut ini :.1 Bahwa, dalam putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang Nomor: 17/Pid.Sus/2013/PT.TPK SMG, tanggal 17 April 2013, pada pertimbangan hukumhalaman 7779 oleh Judex Facti seolaholah telah mempertimbangkan seluruhkeberatankeberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya.2 Bahwa, padahal kalau diteliti secara seksama, pertimbanganputusan Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang tersebut nyatanyata sama sekali tidakmemberi suatu pertimbangan apapun

Kecuali hanyadikutip dan disalin begitu saja.Bahwa keberatan Penasehat Hukum terhadap pertimbangan hukumyang tidak cukup (onvoldoende gemotiveerd) sesuai dengan kaidah hukumdapat digambarkan sebagai berikut:1 Bahwa Judex Facti hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbanganPengadilan Negeri Tipikor Semarang tanpa memberi pertimbangan sendiri.Hal.123 dari 162 hal.

Mlonggo Kabupaten JeparaIslamDirektur CV Jujur Jaya MandiriSMEAHARIYANTO bin GIARTOJakarta45 tahun / 21 Januari 1968Lakilaki.IndonesiaDukuh Pengkol RT.004/RW.005 Desa PengkolKecamatan Jepara Kabupaten JeparaIslamKontraktorSTMTerdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penahanan oleh :e =Penyidike Perpanjangan Penuntut Umume Penuntut UmumSejak tanggal. 15082013 s.d tanggal.03092013;Sejak tanggal 04092013 s.d.tanggal 13102013;Sejak tanggal 05122013 s.d.tanggal 24122013;e Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor

Tanggal 15 012014 ;e Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Semarang : Sejak 16012014 s.d. tanggal 16032014.;Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 17032014 s.d. tanggal 15042014;Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang: Sejak tanggal. 16042014 s.d. tanggal. 15052014;> Didampingi oleh Dr. H. Umar Maruf, S.H., Sp.N., M.Hum, M. Fajar Subhi A.K. ARIF, S.H.

Pleburan Tengah No.3 A, Semarang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2013 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tipikor Semarang;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, tentang penunjukan MajelisHakim yang mengadili perkara yang bersangkutan ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkas perkara tersebut ;Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, yang menuntut sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa

tetapi dapat juga dalam ranah hukum perdata, pidana perbankan ataupidana pajak, sedangkan perkara ini terkait dengan Undangundang JasaKonstruksi maka kerugian tersebut adalah dalam konteks keperdataan.Berdasarkan seluruh analisa tersebut di atas, maka para terdakwa tidak terbuktimelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaaan Primair danDakwaan Subsidair, sehingga oleh karenanya harus dibebaskan dari semuadakwaan., atau apabila tindakan Jaksa Penuntut Umum membawa perkara inike Pengadilan Tipikor

sekian tapi tidak dilakukan, dan keuntungandiperuntukan memperkaya diri sendiri itu bisa dikatakan tipikor;Bahwa kalau beramai ramai bisa dikatakan porporasi dan Majelis mengaitkan pada faktadipersidangan;2.

Salinan PUTUSANNomor 36/PDT/2018/PTBNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkaraperkaraperdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antaraAGUSDI BIN USMAN, Tempat/Tanggal Lahir, di Meunasah Baro, 01 Agustus1976, Umur + 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani,bertempat tinggal di Gampong Meunasah Baro, KecamatanSeulimueum, Kabupaten Aceh Besar.

,M.H. sebagai Hakim Ketua,Masrimal ,S.H. dan Irdalinda ,S.H,M.H masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 36/Pen.Pdt/2018/PT.BNA tanggal 17April 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri olehpara Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sulaiman Panitera Pengganti, tanpadihadiri oleh kedua belah pihak.Halaman 32 dari 33.Putusan

TARMULI,SHNip. 19611231 198503 1 029Untuk salinan yang sama bunyinya olehPengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehPaniteraH. SAID SALEM,S.H.MH.Nip.19620616 198503 1 006

Bahwa adanya kesalahan prosedur Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah :4.1 Dalam Petimbangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketabahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu nomor:21/PID/TIPIKOR/2012/PT.BKL tanggal 04 oktober 2012 yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr.IDFIL, ST NIP.Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor : 119/G/2019/PTUN.BKL4.24.3196904031993031010 pangkat/golongan Penata/IIl.c dinyatakanbersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana

IDFIL ST NIP. 196904031993031010,dengan pertimbangan sebagai berikut :1) Bahwa Sadr Idfil, ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Bengkulu No. 21/PID/TIPIKOR/2012/PT.BKItanggal 04 Oktober 2012 dan putusannya telah mempunyai kekuatanhukum yang tetap. 2) Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat tersebut telah sesuai dengan amanat dari ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangHalaman 19 dari 49 Putusan Nomor : 119

TIPIKOR/2012/PT.BKL tanggal 04 Oktober 2012 (photo copy dari photo copy);Surat Penggugat perihal keberatan terhadap suratKeputusan Wali Kota Bengkulu Tentang PemberhentianDiri Saya tanggal 01 maret 2019 (Sesuai dengan aslinya);Surat Penggugat perihal keberatan terhadap suratKeputusan Wali Kota Bengkulu Tentang PemberhentianDiri Saya (Surat kedua) tanggal 29 maret 2019 (Sesuai dengan aslinya);Tanda terima surat kKedua Surat keberatan terhadap suratkeputusan Walikota Bengkulu Tentang pemberhentian

surat selebinnya yang diajukan olehTerbanding I, VI dan VII semula Tergugat , VI dan VII, Pengadilan Tinggimempertimbangkan sebagai berikut:48Bukti T.l1, T.Vl1, T.VIl1 berupa Sertipikat SHM Nomor 1222,dimana perihal SHM Nomor 1222 telah dipertimbangkansebagaimana tersebut diatas;Bukti T.I2, T.VI2, T.VIl2 berupa Surat Keputusan Bupati LombokUtara tentang Pembentukan Tim 9, bukti T.I3, T.VI3, T.VII3tentang Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataramtentang Persetujuan Penyitaan dalam perkara Tipikor

, bukti T.14,T.VI4 tentang Izin Sita dalam perkara Tipikor, bukti T.I5, T.VI5,T.VII5 tentang Putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Mataram dan bukti T.I6, T.VI6, T.VII6 tentang PutusanTipikor pada Pengadilan Tinggi Mataram atas nama terdakwaSimparudin, S.H., bukti T.I7, T.VI7, T.VII7 tentang Berita AcaraPenyitaan, bukti T.I8, T.VI8, T.VII8 tentang Tanda terima barangbukti, karena ketujuh bukti surat tersebut adalah menyangkut tindakpidana korupsi atas nama Terdakwa Simparudin, S.H., sedangkanperkara

satu) bundel kuitansi penerimaan honorarium PPS yang diterimaoleh Sekretariat PPK masingmasing kecamatan sebanyak 19kecamatan di Kabupaten Bangkep;34. 3 (tiga) lembar buku catatan kecil bukti pembayaran honorarium PPSbulan Juni 2011 untuk 23 desa dengan jumlah sebesarRp18.400.000,00;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 28/Pid.Sus/Tipikor

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 10/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALUtanggal 30 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 28/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 20 November2013, yang dimintakan

Tipikor/2013/Gtlo.Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha EsaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksadanmengadili perkaraperkara pidana korupsi dalam acara pemeriksaan biasa menjatuhkanputusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara Terdakwa : Nama : MUZNA MUSTAFA alias UNA;Tempat Lahir : Tilamuta;Umur/ Tanggal Lahir > 55 Tahun / 12 Juni 1958;Jenis Kelamin : Perempuan;Kebangsaan : Indonesia; Tempat Tinggal : Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Gorontalo Nomor 15/Pid.sus Tipikor/2013/PN.Gtlo, tanggal 04 Oktober 2013,tentang Penunjukan Majelis Hakim;2). Setelah ... 22). Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor15/Pid.sus Tipikor/2013/PN.Gtlo, tanggal09 Oktober 2013, tentang Penetapan Hari Sidang;3). Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;4). Setelah mendengarkan keterangan Saksisaksi, dan Ahli;5).