Tahanan Kota di Sarmi sejak tanggal 18 November 2014;Para Terdakwa pada peradilan tingkat pertama didampingi olehPenasihat Hukum STEFANUS BUDIMAN, SH dan NATAHALIA RUMYAAN, SHsebagai Advokad/Pengacara Peradi yang berkantor di Kantor Advokad/KantorKonsultan Hukum STEFANUS BUDIMAN, SH dan Rekan beralamat diBelakang Kantor Polsek Sentani Kelurahan Sentani Kota Kabupaten JayapuraProvinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 November 2014,yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor

/PHI Klas A Jayapura;Untuk pemeriksaan dipengadilan tingkat banding tidak didampingiPenasihat Hukum; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut; Telah membaca Surat Penetepan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding di Jayapura Nomor : 46/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT JAP,tentangpenunjukan Majelis Hakim Tinggi tanggal 13 Desember 2016; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertaturunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKlas IA Jayapura

Putra Jaya, AndiPrasetiyo, Bendahara Pengeluaran DInas PU Kabupaten Sarmi, dan DavidMainatu, staf Dinas PU Kabupaten Sarmi, serta Oberth Mehara KabagKeuangan Sekda Kabupaten Sarmi dan perkaranya sudah diputusPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;Bahwa, David Mainatu dipidana 2 tahun penjara,Yunus Kamunyen KepalaDinas PU dipidana 1 tahun dan 6 bulan, Jeremias David Kaiba sebagai PPKdipidana 1 tahun dan 6 bulan;Bahwa, Majelis Hakim terkesan mengabaikan putusanputusan terdakwalainnya

PM.dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkaraTerdakwa CHANDRA LIWANG.5 Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 08/TIPIKOR/2012/PT.SULTRA, tanggal 05 Juli2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa maupun Jaksa PenuntutUmum ;e Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang berusahamemberantas tindak pidana korupsi;Halhal yang meringankan:e Terdakwa belum pernah dihukum dan 2 (dua) unit mobil berupa (satu) unit ToyotaLand Cruiser 4 .7.4 WD A/T dan 1 (satu) unit MITSUBISHI PAJERO Sport 3.0 ATsudah terealisasi ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atas MahkamahAgung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 08/TIPIKOR

telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Kendari tersebut;Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa : BEBYMANUHUTHU, S.E., M.Si. tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 08/TIPIKOR

Bukti P 13Kepegawaian, dari Muhammad Vanath, tanggal 17 Januari2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 12/PID.TIPIKOR/2013/PN.AB.,tanggal 18 Maret 2014, atas nama Terdakwa MuhammadVanath, Amd.Kep.

Kep., NIP: 19660508198803 1 014, tanggal 19 Agustus 2019 (fotokopi sesuaidengan aslinya);Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemerintah KabupatenSeram Bagian Timur, Nomor: 182.1/429/2019, PerihalHIm. 23 dari 35 hlm Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN.Usulan Pemberhentian PNS Pelaku Tipikor di Kab.

Vanath, Amd.Kep., tanggal 25November 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);BuktiT5 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tipikor PadaPengadilan Negeri Ambon Nomor: 12/PID.TIPIKOR/2013/PN.AB., tanggal 18 Maret 2014, atas nama TerdakwaMuhammad Vanath, Amd.Kep.

tanggal 31 Desember 2010 Penggugat diangkat menjadiSekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muna (vide Bukti P6);bahwa pada tanggal 25 Februari 2013 Penggugat diangkat menjadi KepalaBadan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muna (vide Bukti P7);bahwa pada tanggal 24 Desember 2013 Penggugat mendapat kenaikanpangkat dan golongan dari sebelumnya Pembina Tk.I/Gol.Ruang/IV bmenjadi Pembina Utama Muda/Gol.Ruang/ IV c (vide Bukti P8);bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

Tipikor/2014/PN.Kdi., tanggal6 Februari 2015, Penggugat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi secara bersamasama dengan perbarengan dan dijatuhi hukumanpidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua)bulan, terhadap putusan tersebut Penggugat tidak melakukan upaya hukum,sehingga diketahui putusan tersebut berkekuatan hukum tetap

Tipikor/2014/PN.Kdi, tanggal 6 Februari 2015 (vide Bukti P9 = T1), yang manaapabila mencermati bukti tersebut diketahui tindak pidana korupsi yang dilakukan olehPenggugat adalah berkaitan dengan jabatannya selaku Kepala BKD Kabupaten Munayang juga sebagai Sekretaris Panitia Penerimaan Seleksi CPNS K2 PemerintahanDaerah Kabupaten Muna Tahun 2013;2220Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Tergugatmempunyai kewajiban hukum untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugatdari statusnya

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 11Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;8. Perpanjangan kedua Ketua Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejaktanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 11 Maret 2019sampai dengan tanggal 9 April 2019;10.

BinAHMAD;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,(Sepuluh ribu rupiah)Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tipikor Tanjungkarang Nomor44/Pid.SusTPK/2018/PN Tjk tanggal 16 April 2019, Jaksa Penuntut Umum pada hariSelasa tanggal 23 April 2019 telah mengajukan permintaan banding sesuai dengansuratnomor 03/Pid.SusTpk/2019/PN Tjk dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan kepada kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019;Menimbang, bahwa Penuntut

Hakim Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, sejak tanggal 14 Maret 2018 sampaldengan 12 April 2018 di Rumah Tahanan Negara Wanita Pondok Bambu, JakartaTimur;7. Perpanjangan Ketua PN Jakarta Pusat sejak tanggal 13 April 2018 sampaidengan tanggal 11 Juni 2018;Hal. 1 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Pertama) sejak tanggal 12Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;9.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Kedua) sejak tanggal 13 Jul2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;10.Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai tanggal 15 Agustus 2018;11.Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai tanggal 14 Oktober 2018;12.Perpanjangan Wakil Ketua Mahkamah RI Bidang Yudisial sejak tanggal 15Oktober 2018

Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 2 Agustus 2018, diterima diditerima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2Agustus 2018 dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 8Agustus 2018;Vil.

Kontra Memori Banding dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwatertanggal 5 September 2018 yang diterima Panitera Muda Tipikor PengadilanNegeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 September 2018 dan salinannya telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timurtanggal 6 September 2018;Vill.

Pid.Sus/Tipikor/2021/PN. Bjm tanggal10 Maret 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengancara seksama kepada Ernawati, SH., MH. dan Arbain, SH.

/Penasihat HukumTerdakwa Sukirman Bin Darsono (Alm) pada tanggal 16 Maret 2021berdasarkan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2021/PN Bjm tanggal 16 Maret 2021;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 23 Maret2021 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin padatanggal 24 Maret 2021 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukandengan cara seksama kepada Penasihat

Hukum Terdakwa pada tanggal 24Maret 2021 berdasarkan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Bandingtanggal 24 Maret 2021, sedangkan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidakmengajukan Kontra Memori Banding;Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan TingkatBanding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa/Penuntut Umumsebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkasperkara (inzage) Nomor 23/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Bjm dengan Nomor SuratnyaW15U1/753/Pid/Tipikor/

III/2021 tanggal 10 Maret 2021 dan kepada PenasihatHukum Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat PemberitahuanMempelajari Berkas perkara (inzage) Nomor 23/Pid.Sus.TPK/2020/PN Bjmdengan Nomor Suratnya W15U1/752/Pid/Tipikor/IIl/2021 tanggal 10 Maret2021, yang mana masingmasing surat isinya untuk mempelajari berkas perkaradalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal236 ayat (2) KUHAP serta tanpa ada keterangan apakah Jaksa/Penuntut Umummaupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut

sebagai Hakim Ketua Majelis, Tajudin, SH., Hakim Tinggi dan EranyKiswandani, SH, Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim AnggotaMajelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 25 Maret 2021 Nomor 1/PID.SUSTPK/2021/PT BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsiyang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan olehHakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Jumat,Tanggal 9 April

Batang HariHalaman 14 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBIHal mana: di linat pada pertimbangan hakim dalam tingkatpertama sesuai dengan Putusan pengadilan tipikor jambiNomor : 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb tanggal 19 oktober2016 pada halaman 64 paragraf 45 menimbang bahwatindak pidana yang diatur dalam ketentuan ini harus dipandang telah selesai di lakukan oleh pelaku, yakni segerasetelah pelaku tersebut menerima pemberian hadiah tanpaperlu. memperhatikan kegunaan dari pemberian yang iaterima

Oleh karenanya TindakanTergugat menerbitkan Objek Sengketa nyata dan jelas merupakantindakan sewenang wenang yang dilarang dilakukan berdasarkanUndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan karena bersifat ne bis in idem;Bahwa keputusan objek sengketa tidak sesuai dengan Putusanpengadilan Tipikor Jambi Nomor: 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmbtanggal 19 Oktober 2016 yang merupakan dasar pertimbangandalam petitum;Hal mana: dalam Putusan Pengadilan Negeri dimaksud tidakterdapat hukuman

Objek Sengketa melanggar/bertentangan dengan asas hukum ne bisin idem.Ne bis in idem adalah asas hukum yang melarang seseorang dijatuhihukuman lebih dari satu kali atas suatu perbuatan yang telahmendapat sebuah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;Bahwa Penggugat atas perbuatan atau tindak pidana suap yangdipersalahkan kepada Penggugat dan telah diputus oleh PutusanPengadilan Tipikor Jambi Nomor: 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmbtanggal 19 oktober 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, olehTergugat

Bahwa penderitaan demi penderitaan kemudian terus dialami olehpenggugat sejak Penggugat diproses pidana, hingga terbitnya PutusanPengadilan Tipikor Jambi.Nomor: 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb tanggal19 oktober 2016, Penggugat dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun 2(dua) Bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)sudsider 1 (satu) bulan kurungan. padahal berdasarkan fakta hukumpenggugat beserta anak anak, tidak ada mendapat keuntungan ataskeuangan negara .

Bahwa selain itu dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya,adanya putusan Tipikor Jambi Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmbtanggal 19 Oktober 2016 telah mnyebabkan Penggugat dijatuhipidana selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebsaer Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungandst...merupakan konsekwensi dari perbuatan tindak pidana korupsiyang dilakukan oleh Penggugat, sehingga keliru dan sangatlah tidakrelevan jika dijadikan dalil alasan penundaan KTUN objek

PUTUSANNomor: 18/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkatpertama dengan acara pemeriksaan biasa,menjatuhkan putusan sebagaimana tersebutdibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama : YULIUS DONNY U DEHEN,SE,SH Bin UCUN DEHEN;Tempat Lahir : Tumbang Ngahan (Kotim) ;Umur/ tanggal lahir : 39 tahun /02 Mei 1974 ;Jenis

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 26Juni 2013 Nomor :18/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tentang penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;c. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPalangkaraya Nomor:18/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tanggal 26 Juni 2013tentang Penetapan Hari Sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;d.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 09September 2013 Nomor:19/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tentang penunjukanHakim Ketua Majelis yang Baru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;e. Suratsurat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkaraTerdakwa tersebut ;f.

Menyatakan Sidang/Pemeriksaan Perkara No:18/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R. atas nama Terdakwa YULIUS DONNYU DEHEN,SE,SH Bin UCUN DEHEN dilanjutkan;. Menangguhkan putusan mengenai biaya perkara sampai putusanakhir ;Menimbang,bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umummengajukan saksisaksi dan ahli kepersidangan, masingmasing telah bersumpah/berjanji,yang pada pokoknya saksi memberi keterangan dan ahli memberi pendapat sebagai berikut :1.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima riburupiah) .Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 30Oktober 2013 oleh kami HARIS MUNANDAR,SH,MH (Ketua Pengadilan Tipikor)sebagai Ketua Majeliss UKAR PRIYAMBODO,SH,MH (Hakim Adhoc Tipikor), danYARNA DEWITA,SH,MM (Hakim Adhoc Tipikor), masing masing sebagai hakimanggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang

., yang berpendapat sebagai berikut : Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya tidaksependapat dengan Judex Facti dalam hal menyatakan Terdakwa tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaanJaksa/Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukantindak pidana melanggar Pasal 11 UndangUndang Tipikor juncto Pasal 64Ayat (1) KUHPidana.

Bahwa terlepas alasan kasasi Penuntut Umum, Judex Facti salahmenerapkan hukum pembuktian dalam membebaskan Terdakwa, JudexFacti seharusnya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakpidana melanggar Pasal 12 huruf e UndangUndang Tipikor juncto Pasal 64Ayat (1) KUHPidana; Bahwa terungkap fakta persidangan, Terdakwa adalah Pegawai/AparatKecamatan dan selaku Ketua Tim Koordinator Raskin KecamatanEmpanang telah melakukan pemungutan biaya beras raskin sebesarRp900,00 (sembilan ratus rupiah)

sesuatu keuntungan/manfaat, namun dalam kenyataanTerdakwa sebagai Tim Koordinator dan Tim Raskin lainnya mendapatkanbagian dari biaya pungutan mendapatkan manfaat keuntungan rupiah untuktingkat kecamatan yang diterima Terdakwa dalam program penyaluranraskin 2011/2014 selurunnya sebesar Rp115.335.000,00 (seratus lima belasjuta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah); Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwaterbuktibersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 12 huruf e UndangUndang Tipikor

Tipikor/2013/Gtlo.Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha EsaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksadanmengadili perkaraperkara pidana korupsi dalam acara pemeriksaan biasa menjatuhkanputusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara Terdakwa : Nama : MUZNA MUSTAFA alias UNA;Tempat Lahir : Tilamuta;Umur/ Tanggal Lahir > 55 Tahun / 12 Juni 1958;Jenis Kelamin : Perempuan;Kebangsaan : Indonesia; Tempat Tinggal : Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Gorontalo Nomor 15/Pid.sus Tipikor/2013/PN.Gtlo, tanggal 04 Oktober 2013,tentang Penunjukan Majelis Hakim;2). Setelah ... 22). Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor15/Pid.sus Tipikor/2013/PN.Gtlo, tanggal09 Oktober 2013, tentang Penetapan Hari Sidang;3). Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;4). Setelah mendengarkan keterangan Saksisaksi, dan Ahli;5).

Plosokandang Kec.Kedungwaru, Kabupaten Nganjuk;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS/Kepala Sekolah SMPN 2 Tulungagung/PenanggungJawab Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)SMPN 2 Tulungagung;Pendidikan : Magister (S2);Terdakwa ditahan dalam Tahanan Negara oleh :1.2.Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ;Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April2019 ;Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Sejak tanggal 16 April 2019 sampaidengan tanggal 15 Mei 2019 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Surabayatertanggal, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang ke 1(satu), sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 ;Perpanjangan Penahanan keII (dua) oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengantanggal 12 September 2019 ;Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu, Dr.

Gotong Royong No. 54 Kras Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2018 dan telahHal. 1 Putusan Nomor : 58/Pid.SusTPK/2019/PN Sby.didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan No.Reg.107/HK.07/04/2019, tanggal 23 April 2019;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor 58/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby, tanggal 16 April 2019 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor 58/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby tanggal 18 April2019 tentang Penetapan Hari Sidang;Setelah membaca berkas perkara dan semua Suratsurat lainnya yangberhubungan dengan perkara ini;Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut UmumNo.Reg.Perk :PDS03/NGJK/Ft.1/12/2018 tanggal 10 Januari 2019 yang dibacakantanggal 21 Januari 2019 di persidangan;Setelan mendengar keterangan saksisaksi

,Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dengandihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung danTerdakwa bersama Penasihat Hukumnya.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,Samhadi, S.H., M.H. Rochmad, S.H.Mochamad Mahin, S.H., M.H.Panitera PenggantiH. Usman, S.H., M.Hum.Hal. 103 Putusan Nomor : 58/Pid.SusTPK/2019/PN Sby.

terindikasi adanya dugaan perbuatan melawan hukumDILUAR PERMASALAHAN PERDATA yang diduga dilakukan olehPENGGUGAT, dan dalam kenyataan tidak menutup kemungkinan selainmelakukan Perbuatan Hukum Perdata berupa Wanprestasi seseorang dan atau siapasaja bisa melakukan Perbuatan melawan hukum Pidana, termasuk yang dilakukanoleh PENGGUGAT terhadap Tergugat I dan Tergugat II dan saat iniPENGGUGAT menjadi TERSANGKA dan DITAHAN oleh penyidik dan PenuntutUmum atas perbuatannya walaupun belum diputus oleh Pengadilan Tipikor

sangat merugikan Bank Pemberi Kredit qqTergugat I karena prosedur yang benar disimpangi oleh Penggugat antara lainternyata diketahui SPK ASLI/KONTRAK KERJA ASLI tidak ada atau dengan katalain tidak diakui oleh penerbit SPK (Oleh PemkabPemkab yang mengeluarkan),karena ternyata memang tidak pernah ada SPK yang dikeluarkan oleh Pemkabpemkab tersebut yang dijadikan jaminan ke Tergugat I dan II sebagai syaratpemberian Kredit Pola Keppres dan bahkan SPK tersebut terungkap dalampersidangan di pengadiian Tipikor

Tapi apabiiapenerima kuasa bertindak melebihi apa yang dikuasakan yang bertanggungjawab adalahpenerima kuasa;e Apabiia ada pelanggaran SOP mengaktbatkan potensi merugikan Bank /merugikan keuangan Negara tidak bisa serta merta dikatakan telah melakukan tindakpidana korupsi, dan pengertian tersebut adalah (salah), kalau tindak pidana Perbankantapi diadili sebagai tipikor berarti melanggar asas Lex Spesialis (Pasal 14 UU Tipikor);e Apabila di satu sisi melanggar Undangundang Perbankan, disatu sisi adakerugian

Bahwa pada saatPutusan Pengadilan Negeri/Tipikor Medan tersebut dijatunkan, UndangUndang yang berlaku dibidang kepegawaian adalah UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 jo.

bahwa meskipun Surat Keputusan objek sengketa diterbitkan tanggal 2Nopember 2016, namun oleh karena di dalam Pasal 8 Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 4 Tahun 1966 menyatakan bahwaPemberhentian seorang pegavai negeri berdasarkan peraturan iniditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkaranyamendapat kekuatan pasti , maka Tergugat harus menetapkanpemberhentian Penggugat terhitung akhir bulan Juli 2013, yang berartiterhitung mulai akhir bulan dimana putusan Pengadilan Negeri/Tipikor

pembagiankeadilan menurut Aristoteles yaitu Keadilan Komulatif yakni perlakuan terhadapseseorang yang melihat jasa yang dilakukannya yaitu setiap orang mendapathaknya; Keadilan Distributif yakni perlakuan terhadap seseorang sesuai denganjasanya yang telah dibuat yaitu setiap orang mendapat kapasitas denganpotensi masingmasing dan Keadilan Findikatif yakni perlakuan seseorangsesuai kelakuannya, yaitu sebagai balasan kejahatan yang dilakukan;Menimbang, bahwa dengan mencermati Putusan PengadilanNegeri/Tipikor

berkeyakinantuntutan Penggugat agar Tergugat mencabut objek sengketa a quo punharuslah dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai prinsip geen bevoegdheid zonderverantwoordelijkheid / there is no authonty wthout responsibility (tidak adakewenangan tanpa pertanggung jawaban), pembatalan dan pencabutan objeksengketa a quo tidaklah menghilangkan kewajiban hukum Penggugat untukmempertanggungjawabkan Perbuatan Penggugat yang telah terbuktimelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diputus oleh PengadilanNegeri/Tipikor

Panitera,PANITERA MUDA TIPIKOR H. SYAHRIR DAHLAN, SH.Halaman 9 dari 10 hal Putusan Nomor 633/PID SUS/2019/PT MKS10NIP.19651120 198903 1 004.Halaman 10 dari 10 hal Putusan Nomor 633/PID SUS/2019/PT MKS

Redaksi : Rp. 10.000,Jumlah : Rp.166.000,Terbilang : Seratus enam puluh enam ribu rupiahSalinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 11 (Sebelas) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 11 dari Halaman 11Penetapan Nomor : 431/Pdt.P/2019/PN Bgl

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 16Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019 ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh tanggal 5 Desember 2018 Nomor :279/Pen.PID/2018/ PT BNA, sertaberkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal14 Nopember 2018 Nomor :242/Pid.Sus/2018/PNKsp dan Suratsurat yangbersangkutan dengan perkara tersebut ;Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 279/

Meteral..w : Rp. 6.000,Jumlah nu... eee : Rp. 151.000,(terbilang: seratus lima puluh satu ribu rupiah);Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyasebanyak 10(sepuluh) lembarDiberikan atas permintaan PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPlh. Panitera,Hal 10 dari 11 Pen No : 71/Pdt.P/2017/PN BglA. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Hal 11 dari 11 Pen No : 71/Pdt.P/2017/PN Bgl

,M.HD.t.oJuandra, S.HHalaman 8 dari 9 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN BnaPanitera Pengganti,D.t.oSaiful BahriUntuk salinan yang sama,Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda AcehPaniteraTANWIMAN SYAM, S.H.NIP. 19610712 198203 1 004 Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Bna

Tanah Mesjid No. 163 Kota Ternate KotaTernate;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS / Mantan KA BAPPEDA Provinsi MalukuUtara;Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :1.2.Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 8 Juli 2014;Pembantaran Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2014sampai dengan 4 September 2014 ;Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2014 sampai dengan tanggal23 September 2014;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 18September 2014

No. 741 K/Pid.Sus/2016sebagaimana diperintahkan oleh ketentuan pasal 197 ayat (1)huruf k KUHAP, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal197 ayat (2) KUHAP, putusan Majelis Hakim tersebut batal demihukum;Bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi MalukuUtara dalam memutuskan~ perkara telah melakukanDISKRIMINASI dalam hal penahanan dimana Terdakwa tidakditahan pada dua tingkat peradilan sedangkan Ramdani, SE.yang merupakan bendahara pengeluaran yang disidangkansecara terpisah di tahan

UndangUndang Nomor 20 Tahun2001;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiMaluku Utara Nomor : 02/Pid.SusTPK/2015/PT.TTE, tanggal 26 Februari 2015yang memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri TernateNomor : 27/Pid.SusTPK/2014/PN.Tte, tanggal 23 Januari 2015 tidak dapatdipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agungakan mengadili sendiri perkara tersebut yang amarnya

TinggiMaluku Utara Nomor : 02/Pid.SusTPK/2015/PT.TTE, tanggal 26 Februari 2015yang memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri TernateNomor : 27/Pid.SusTPK/2014/PN.Tte, tanggal 23 Januari 2015 tersebut :MENGADILI SENDIRI1.

,HakimHakim Adhoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai HakimHakimAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olen HakimHakim Anggotatersebut serta Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua,Tid / MS. Lumme, S.H. Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.Ttd / Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.Panitera Pengganii,Ttd / Dr. H.