Ditemukan 9444 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : surat syarat sahat sarah samat sadat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-06-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3353 K/Pdt/2015
Tanggal 15 Juni 2016 — SARIDIN B. BIN (ALM.) JALALUDIN ALIAS BURDAD vs HAMUDDIN BIN (ALM.) YAHYA, RUKIAH BINTI (ALM.) YAHYA,BARMAWI BIN (ALM.) YAHYA,MUALLEM BIN (ALM.) YAHYA, dan SYAHIDIN KAMSA BIN KAMBARDIN,SAFRIJAL, PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ACEH CQ KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN ACEH SELATAN
52 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maka secara keperdataan ParaPenggugat/Para Terbanding wajib mengikutkan Kantor Pertanahan NasionalKabupaten Aceh Barat Daya sebagai Tergugat, Geuchik Gampong MonMameh Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, serta CamatKecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kantor PertanahanNasional Kabupaten Aceh sarat Daya, serta lbnu Abas wajib diikutkansebagai Tergugat, namun tidak diikutsertakan sebagai Tergugat dalamgugatan Para Penggugat.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 01-02-2019 — Putus : 12-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 10/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 12 Agustus 2019 — Penggugat:
WILIATER SIAHAAN
Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
Intervensi:
SABAM HUTABARAT
99 — 59
  • Jadi dari fakta hukum ini terbukti Penggugat dalam SuratGugatannya menggugat tanpa alasan dan dasar hukum kepemilikanyang jelas dan sarat dengan rekayasa, sehingga tindakan Penggugatsangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa oleh karena dasar perolehan Objek Sengketa a quodidasarkan pada Akta Jual Beli yang dilaksanakan dihadapan PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 13-04-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 38/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat:
1.KENDEK PADATU
2.PAYUNG ALLO
Tergugat:
BUPATI TORAJA UTARA
156 — 75
  • Toraja Utara, adalah sarat dengan masalah ataubermasalah dan amat merugikan hak konstitusional Para Penggugatselaku Tokohtokoh Masyarakat Lembang Paku, Kec. Denpina, Kab.Toraja Utara;Bahwa terkait surat keberatan Para Penggugat pada tanggal 12Desember 2019 terhadap hasil pemilinan Calon Kepala Lembang Paku,Kec. Denpina, Kab.
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 13-06-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 111/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 11 Nopember 2019 — Penggugat:
LENI PUSPITA DEWI
Tergugat:
KEPALA DESA GUNUNG SAKTI KECAMATAN MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Intervensi:
HARYANTO
180 — 266
  • Pemberhentian Perangkat Desa, Camattidak mempunyai hak maupun wewenang hak mampu wewenang untukmenambah rangkaian tahapan atau jadwal perekrutan Sekretaris Desayang telah ditetapkan oleh Panitia perekrutan Sekretaris Desa;Bahwa tanpa dasar hukum yang jelas oleh TERGUGAT melalui PanitiaPerekrutan Sekretaris Desa Gunung Sakti serta Camat melaluiPerwakilan dari Kecamatan Manna pada tanggal 6 Maret 2019 tetapmengadakan test Wawancara dengan soal yang dibuat dan sudahditentukan oleh Camat Manna, hal ini sangat sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 28-05-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 232 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Tanggal 28 Mei 2015 — YON NOFIAR VS UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA, DKK
262 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas Karena Tidak Ada Dasar Perincian KerugianMateriil Yang Tepat;Pada butir 28 halaman 9 gugatan a quo didalilkan telah terjadi kerugian materiildengan jumlah Rp18.500.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah)dengan metode penghitungan kompensasi yang sekonyongkonyong ditetapkan 40 %10111213dari keuntungan yang telah diperoleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensiselama kurun waktu 2006 2013;Hal ini jelas kiranya merupakan kerugian imajinatif/fiksi yang sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-12-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 795 PK/Pdt/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — PT CEMPAKA SURYA KENCANA vs. RAKHMAT JUNAIDI, dkk
287 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiDKI Jakarta serta Berita Acara Mediasi sebagaimana diuraikan dalam point15 dan 16, telah ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Selatan sesuai dengan Surat Nomor 1177/0902.HTPTHalaman 9 dari 45 Halaman Putusan Nomor 795 PK/Pdt/201718.19.tanggal 9 Juni 2009, Perihal: Permohonan Pemblokiran dan Keberatan atasatas permohonan atas sertifikat pengukuran atas tanah terletak di JalanAbdul Rochim RT. 003, RW.002, Kelurahan Kuningan Sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-09-2017 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1783 K/Pdt/2017
Tanggal 26 September 2017 — PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, CQ PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA CQ PEMERINTAH DAERAH KOTA JAYAPURA DK VS RAYMOND GAN DK
77 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sebelum putusan dibacakan kami sebagai kuasaTergugat telah mempertanyakan kepada panitra Pengganti dalamperkara ini tentang berita acara sidang pemeriksaan setempatpada hari jumat tanggal 12 Februari 2016 yang isinya bahwaPemeriksaan setempat tang 12 Februari tersebut adalah sah dantelah dilaksakan dengan tuntas.Karena itu, pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada harikamis tanggal 14 juli 2016 patutlan dipertanyakan karena sudahmenyalahi hukum acara dan sarat dengan kesewenang wenanganMajelis
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-05-2012 — Putus : 24-07-2012 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN MAMUJU Nomor 04/Pid.Sus/2012/PN.Mu
Tanggal 24 Juli 2012 — IWAN SAKAI, ST Alias IWAN Bin ABD RAHMAN
103 — 49
  • Boka Boka menerangkan bahwa terdakwamenanda tangani laporan Kemajuan Bobot Pekerjaan MC. 100% hingga terjadipembayaran 100% sebesar Rp.263.850.000, dua ratus enam puluh tiga juta delapanratus lima puluh ribu Rupiah, sementara pekerjaan belum siap dilaksanakan sesuaidengan RAB dan Gambar Fisik sesuai Kontrak;Menimbang , bahwa sarat untuk pembayaran 100% harus ada Suratdiperlukan Keterangan Bobot Pekerjaan 100% atau MC. 100% yang ditanda tanganioleh Rekanan, terdakwa Iwan Sakai, ST selaku Konsultan
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 29-06-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 16/G/2020/PTUN.BKL
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat:
NURHAN AFRIZON,S.E.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Selatan
284 — 175
  • menerima gaji selaku Aparatur Sipil Negara lagi.Bahwa dengan demikian maka keputusan objek sengketasudah bersifat final ;Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka keputusan objek sengketatata usaha negara yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan,selaku Pejabat Tata Usaha Negara Nomor : 888228 Tahun 2020 tanggal 2 April2020 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas namaNurhan Afrizon,A.Md. telah memenuhi sarat
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 06-06-2016 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 131/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 1 Desember 2016 — PT. GARIS CAKRATAMA, dkk ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
189 — 103
  • Oleh karenanya materi dan substansiobjek sengketa merupakan tindakan hukum dalam ruang lingkup hukum perdata, sarat pula adanya pidana ;9. Oleh karena itu Tergugat Il Intervensi mohon kiranya Majelis Hakim berkenanuntuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan tidakdapat diterima dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara DKIJakarta tidak berwenang memeriksa, mengadili danmemutus sengketa ini ; B.
    Oleh karenanya materi dansubstansi objek sengketa merupakan tindakan hukum dalam ruang lingkup hukum perdata, sarat pula adanya pidana ; Oleh karena objek sengketa diterbitkan telah didasarkan pada peraturan perundangundangan, maka sudah sepantasnyalah Tergugat Il Intervensi mohon kiranyaMajelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaktidaknya tidak dapat diterima ; PETITUMBerdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat Il Intervensi sampaikan, baikdalam Eksepsi dan Jawaban
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-02-2015 — Upload : 06-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 K/PID.SUS/2015
Tanggal 25 Februari 2015 — AHMAD RIKZA, S.Sos. bin MUSLIKHUN SUWAIFE ;
115 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa fakta hukum dalampersidangan pada tingkat pertama justru Terdakwa tidak ada niat ataupuninisiatif atau kehendak untuk melampaui kewenangan sebagaimana yangdiputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya, justruTerdakwa hanyalah melaksanakan tugas rutin sebagaimana biasanya yangterpaksa menjalankan perintah atasannya karena adanya perintah dari Bupatipada waktu pelaksanaan kegiatan yang sarat dengan kepentingan politik karenamenjelang pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kendal
    Audit baru dilakukan oleh BPKP Jawa Tengahtidak lama setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka lainnyapada sekitar bulan maret 2013 yang menurut hemat kami terkesan hanya untukmenjustifikasi sangkaan subyektif dari Jaksa Penuntut Umum yang sarat denganintervensi dari pihakpihak tertentu yang dapat dikategorikan sebagai politikbalas dendam dengan menggunakan piranti penegakan hukum.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-12-2015 — Putus : 20-04-2016 — Upload : 30-05-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 50/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jmb
Tanggal 20 April 2016 — SISWATI, S.Pd Binti YAHMIN
183 — 62
  • Setelahnya baru terdakwa menyadariLaporan Pertanggungjawaban versi Noval sarat rekayasa dan fiktif,karenanya terdakwa menerbitkan Laporan Pertanggungjawaban yangsebenarnya yakni (Rincian Bahan Material Dan Pengerjaan) untukmenggantikan Laporan Pertanggungjawaban versi Noval yang fiktif tersebutdan telah diserahkan kepada saksi Zefni Ishag, M.Hi. Dengan demikianauditor BPKP Perwakilan Prop. Jambi yakni Ahli Ety Farida, SE.
    Setelahnya baru terdakwa menyadari LaporanPertanggungjawaban versi Noval sarat rekayasa dan fiktif, karenanyaterdakwa menerbitkan Laporan Pertanggungjawaban yang sebenarnyadengan judul Rincian Bahan Material Dan Pengerjaan untuk menggantikanLaporan Pertanggungjawaban versi Noval yang fiktif tersebut dan telahdiserahkan kepada saksi Zefni Ishag, M.HI. Dengan demikian auditor BPKPPerwakilan Prop. Jambi yakni Ahli Ety Farida, S.E.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 02-06-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 04 / Pid.Sus / Tipikor / 2014 / PN.Bjm
Tanggal 2 Juni 2014 — H ZAITUN Bin ARSIN
36 — 10
  • Memiliki pengalaman membangun kapal terutama membangun kapalperikanane Tidak boleh disub kontrakkan terutama untuk pekerjaan utamae Disarankan untuk menggunakan konirak terima jadi Dalam Dokumen pengadaan kapal penangkap ikan 10 GT nomor 02/LUKPL/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 21 mei 2012 dan dokumen pengadaankapal penangkap ikan 20 GT dan 30 GT = nomor O02/LUKPL.APBN/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 14 mei 2012 menyebutkan :e Bab Ill Instruksi kepada peserta (IKP) huruf A.4 larangan korupsi, kolusidan nepotisme sarat
    Memiliki pengalaman membangun kapal terutama membangun kapalperikanane Tidak boleh disub kontrakkan terutama untuk pekerjaan utamae Disarankan untuk menggunakan konirak terima jadiDalam Dokumen pengadaan kapal penangkap ikan 10 GT nomor 02/LUKPL/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 21 mei 2012 dan dokumen pengadaankapal penangkap ikan 20 GT dan 30 GT = nomor O02/LUKPL.APBN/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 14 mei 2012 menyebutkan :e Bab Ill Instruksi kepada peserta (IKP) huruf A.4 larangan korupsi, kolusidan nepotisme sarat
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama
Register : 06-06-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 06-12-2018
Putusan PA JEMBER Nomor 2841/Pdt.G/2018/PA.Jr
Tanggal 6 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 0
  • sebagaimana diatur dalam Pasal145 ayat (1) angka (3e) HIR;Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonpensi secaraformil dapat diterima karena tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksisebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 145 HIR, saksi 1 dan saksi 2mereka tidak mengetahui banyak tentang sumber diperolehnya obyeksengketa 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.5 sebagai harta bersama, dia hanyamenyimpulkan tentang apa yang diketahuinya, dengan demikian keterangankedua saksi Penggugat tidak memenuhi sarat
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 17-09-2018 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PTUN PADANG Nomor 35/G/2018/PTUN.PDG
Tanggal 11 Februari 2019 — Penggugat:
SAWIRMAN, SE, MM
Tergugat:
BUPATI PADANG PARIAMAN
165 — 300
  • pada pokoknya:Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, karena dulusebagai Ketua DPRD Padang Pariaman 2009 sampai dengan 2014 danPenggugat sebagai Sekwan DPRD;Bahwa saksi menyatakan Penggugat di berhentikan dari PNS karenaPenggugat terkena kasus Tipikor dan dipidana 1 tahun 6 bulan;Bahwa saksi menyatakan saksi bersama Penggugat didakwa satupaket dalam perkara Tipikor, diputus dengan putusan MahkamahAgung;Bahwa saksi menyatakan kronologis atas tindak pidana korupsi yangdialami Penggugat itu sarat
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 13-12-2011 — Putus : 26-04-2012 — Upload : 27-07-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 126/G/2011/PTUN-BDG
Tanggal 26 April 2012 — PT. IWATA INDONESIA vs 1. PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BOGOR, 2. PONIMAN, DKK
81 — 57
  • Kreatif Fortuna Bingkai selaku perusahaan penyedia jasapekerja/buruh kepada PT.Iwata Indonesia di kawasan industri sentul KecamatanCiteureup Kabupaten Bogor tidak memenuhi ketentuan sarat Pasal 59 ayat (1), ayat(2), dan ayat (7), Pasal 64, Pasal 65 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5)KEPMENAKERTRANS No. Kep. 220/MEN/X/2004 tentang syaratsyaratpenyerahan kepada perusahaan dan pasal 66 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4); Bahwa sesuai KEPMENAKERTRANS No.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-07-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 335 PK/Pdt/2017
Tanggal 19 Juli 2017 — HERIJATI BUDIJONO VS JACOB HENDRAWAN, DKK
60 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Laporan kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia yang dimaksudadalah laporan yang menyangkut pemeriksaan tingkat banding olehMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya perkara Nomor:577/PDT/2012/PT.SBY. dan putusannya, yang sarat denganrekayasa, yang meliputi:Halaman 11 dari 52 Hal. Put.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 04-09-2017 — Putus : 13-11-2017 — Upload : 24-01-2018
Putusan PTUN KENDARI Nomor 23/G/2017/PTUN.KDI
Tanggal 13 Nopember 2017 — ALADIN,SE (P) VS KETUA DPRD KOTA KENDARI (T)
133 — 43
  • ketentuan peraturan perundangundangan atau tidak,Penggugat telah menempuh upaya hukum internal partai politikdengan mengajukan gugatan kepada Mahkamah Partai AmanatNasional dan gugatan Penggugat tersebut telah disampaikan dantelah diterima oleh Mahkamah Partai Amanat Nasional pada tanggal18 Agustus 2017 dan saat ini sementara menunggu jadwal persidangan;Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat dilakukansecara tidak cermat, dan tanpa prosedur administrasi pemerintahanyang memadai serta sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-05-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2408 K/PID.SUS/2015
Tanggal 9 Mei 2016 — Sumadi,S.H Bin Suwardji
84 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Propinsi (JIl.Raya BloraPurwodadi) Jl.Raya Blorarembang dan JI.Raya BloraCepu,Penawaran diajukan oleh pemilik tanahatau kuasanya dengan menyertakan Surat keterangan kesediaanmenjual tanah, surat keterangan bahwa tanah tidak dalam sengketa,surat keterangan sertifikat tanan tidak sedang diagunkan/dijaminkanpihak bank atau lainnya dan surat keterangan tentang harga pasaranumum yang dikeluarkan oleh camat setempat, namun dalampengumuman tersebut panitia pengadaan tidak mencantumkan bahwasalah satu sarat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 15-03-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 26-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 148/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 6 September 2018 — Penggugat:
PAUSTINUS SIBURIAN, SH., MH.
Tergugat:
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Turut Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
3.Lembaga Advokasi Halal Indonesia Halal Watch
94 — 47
  • ini.Bahwa biayabiaya untuk gugatan ini yang sudah dan akan dikeluarkanoleh PENGGUGAT akan diperhitungkan pada saat membuat kesimpulandalam perkara ini nantinya tetapi tidak akan lebih dari Rp 500.000.000,(lima ratus juta Rupiah).Potensi Kerugian karena TERGUGAT mengesankan bahwa PENGGUGATtidak dapat menyusun Permohonan Uji Materi dengan benar sebesar Rp.1.000, (Seribu Rupiah);IIl.2 Kerugian Immaterial11.2.1 Kerugian karena ekspektasi terhadap TERGUGATBahwa TERGUGAT adalah sebuah badan peradilan yang sarat