HERI bukan Apoteker dan juga bukan pedagang farmasi danpada saat Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol. jenis sabu dari Sdr.

, pedagang besarFarmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuaidengan ketentuan Undangundang ini;(2) Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki jinkhusus penyaluran Narkotika dari Menteri;Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi M.

MASUD dan SaksiACHMAD ZAMRONI, serta keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh faktahukum bahwa Terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatuzat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenisNarkotika atau bukan dan pula Terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatuzat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh Pihak Penyidik apakahtermasuk jenis Narkotika atau bukan, Terdakwa juga bukan merupakan petugassebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula

pedagangbesar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta Terdakwa bukan petugasLembaga pendidikan dan pelatinan serta penelitian dan pengembangan yangmemiliki ijin, Kemudian Terdakwa membeli shabushabu tersebut bukan darilembaga yang memperoleh jjin untuk menyalurkan, dengan demikian MajelisHakim berpendapat bahwa pada saat Terdakwa menguasai Narkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu tersebut adalah tidak berhak ataupenguasaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telan melawan hukum,

Kotabaru atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum PengadilanNegeri Kotabaru, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bermula ketika saksi ARI JOKO dan saksi TRI JUMARIONO(keduanya anggota Kepolisian) sedang melakukankegiatan patroli di Pelabuhan Tanjung Serdang dan saatitu ada kapal ferry yang merapat, kKemudian saksi NOORIPANSYAH

Kotabaru atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum PengadilanNegeri Kotabaru, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikute Bermula ketika saksi ARI JOKO dan saksi TRI JUMARIONO (keduanyaanggota Kepolisian) sedang melakukan kegiatan patroli diPelabuhan Tanjung Serdang

dan Alkes diDinas Kesehatan Kabupaten KotabaruBahwa saksi memperoleh keahlian pada bidang kefarmasian danperaturannya yang berlaku di Indonesia dari bangku Kuliah ketikamengambil gelar Sarjana Saint Apoteker dan selama ahli bertugasdi Dinas Kesehatan Kabupaten KotabaruBahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahanobat, obat tradisional, dan kosmetika.Bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian adalahsegala sesuatu yang berhubungan dengan obatobatan, bahanobat, obat asli Indonesia

(obat tradisional), bahan obat asliIndonesia (bahan obat tradisional), alat kesehatan dan kosmetikameliputi produksi dan distribusi (termasuk perijinan sertapengawasannya)Bahwa yang berhak mengeluarkan sediaan farmasi adalah untukgolongan obat bebas dan obat bebas terbatas dapat dikeluarkanoleh toko obat yang mempunyai ijin yang dikeluarkan oleh kantordinas kesehatan di wilayah masingmasing dan mempunyaipenanggung jawab seorang asisten apoteker, bagi yang tidakmemiliki ijin dan penanggung jawab

Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemamfaatan dan mutu;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalahobat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ;Menimbang, bahwa faktafakta hukum yang ada dalampersidangan, ternyata pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira jam21.00 wita di pelabuhan fery Tanjung serdang Rt.06 Desa Salino Kec.Pulau Laut Tengah Kab.

Een Bin Sudarto (alm) tersebut diatas, terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfataan dan mutu;

Een Bin Sudarto (Alm), pada waktu dantempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu di atas, dipidanasebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruhmelakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang yangdengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal106 ayat (1) Undangunadng R.I.

dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2018 /PN.

standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapbkan dengan PeraturanPemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkapdipersidangan berdasarkan keterangan para Terdakwa, para Terdakwa tidakHalaman 22 dari 26 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2018 /PN.

farmasi serta tidak mempunyai izin daripihak yang berwenang guna mengedarkan pil trinexiphenidil tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfataan dan mutu telah terpenuhi;Ad. 3.

Een Bin Sudarto (alm) tersebut diatas,terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja bersamasama mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfataan danmutu;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa . Anggi Hermawan Als. Cemeng BinSukatman dan Terdakwa II. Een Subandoko Als.

Menyatakan terdakwa I MADE WIBISANA ALS GOPONG tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;---------------------------------------------------------------------------------------------------2.

adalahobat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik; e Bahwa Jjin Edar adalah persetujuan pendaftaran dimana produk tersebut harusmemenuhi persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan, dan persetujuanpendaftaran ini dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan atau Kepala Badan Pom RI ;e Bahwa sesuai pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 tentangpengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan menyatakan sediaan farmasi dan17alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari MenteriKesehatan

tersebut, apabila nomortidak ada maka sesuai ketentuan sediaan farmasi tersebut tanpa iin edar,selanjunya apabila pada kemasan sediaan farmasi terdapat nomor pendaftaranmaka dicocokkan dengan data base nomor pendaftaran sediaan farmasi dan publicwarning Badan Pom RI, apabila tidak tercantum dalam data base dan/atautercantum dalam public warning maka termasuk sediaan farmasi tanpa ijin edar;Menimbang, bahwa terdakwa telah didengar keterangannya yang pada pokoknyasebagai berikut: 22222 nn nnn anne

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1),1.

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1),Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahanobat, obat tradisional dan kosmetika ;Menimbang, bahwa yang dimaksudi dengan alat kesehatan adalah instrumen,aparatus, mesin dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untukmencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit,memulihkan kesehatan

Menyatakan terdakwa I MADE WIBISANA ALS GOPONG tersebut terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengajamengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijinOCC aL 3 222222 oon nnn nn nnn enn een nnn n nnn een en anne nee en nnn anne neeesenennencecesees2.

MENGADILI: 1 Menyatakan Terdakwa JOKO HARYANTO Bin SUGITO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"; 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;

Menyatakan Terdakwa JOKO HARYANTO Bin SUGITO bersalahmelakukan TINDAK PIDANA TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGANDENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANGTIDAK MEMILIKI IZIN EDAR. Sebagaimana diatur dalam Pasal 197 JoPasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalamSurat Dakwaan Kesatu ;2.

bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:KesatuBahwa ia terdakwa JOKO HARYANTO Bin SUGITO, pada hari Rabutanggal 19 April 2017 Sekira Pukul 19.30 WIB atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam bulan April 2017, bertempat di Desa Boro KecamatanKedungwaru Kabupaten Tulungagung atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

(PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Bahwa sesuai dengan UndangUndang No.386 Tahun 2009 TentangKesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harus mempunyainomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industri farmasi denganmenerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB);Bahwa apabila seseorang membutuhkan obat keras harus ada petunjuk danperintah dokter yaitu menggunakan resep dokter karena apabila seseorangHalaman 8 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN Tig.mengkonsumsi obat keras

(PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi untukmenjual pil double L kepada orang lain dan Terdakwa juga tidak memiliki ijindari pihak/pejabat yang berwenang;Bahwa benar ketentuan penggunanan obat yang termasuk dalam daftar Gyakni obat keras harus ada petunjuk dan perintah dokter yaitumenggunakan resep dokter;Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN Tlg.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah

Unsur " Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edarsebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)" Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalahmengetahui dan menghendaki, dimana orang yang dengan sengaja melakukansuatu perbuatan pastilah orang tersebut tahu dan menghendaki terjadinyaperbuatan tersebut;Menimbang, bahwa mengenai sub unsur memproduksi ataumengedarkan tersebut bersifat alternatif/pilinan, begitu pula

ALWI alias ALWI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawanhukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golonganI bukan tanaman" dan "mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar"sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu subsidair melanggar Pasal 112 Ayat(1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika dan dakwaan kedua melanggar Pasal 197 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

ALWI alias ALWI, pada waktu dan tempatsebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu telah melakukan tindak pidana "dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan", yang dilakukandengan cara sebagai berikut:Bahwa berawal dari teman Terdakwa bernama EMAN mendatangi Terdakwauntuk membeli obat Trihexyphenidyl (THD) namun karena

, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasipemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalamPasal 43 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 yang menegaskanpenyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: a. apotek; b. rumah sakit; c. pusatkesehatan masyarakat; d. balai pengobatan; dan e. dokter,;Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 juga menyatakan

Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan:Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsurini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengedarkan adalah membuatberpindah dari tangan yang satu ke tangan yang lain;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (Pasal 1 Angka 4 UndangUndang Nomor36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);Menimbang

ataumengedarkan sediaan farmasi berupa obatobatan harus dilengkapi dengan izin daripejabat yang berwenang yaitu izin yang digunakan adalah Surat Izin Apotek khususapotek dan Surat Izin Toko Obat khusus toko obat dan terdakwa dalam hal ini tidakmemilikinya.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Agusman Alias Agus Bin Hamzah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi, yang tidak memiliki izin Edar ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti

Menyatakan terdakwa AGUSMAN Alias AGUS Bin HAMZAH, secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi, yang tidak memiliki ijin edar* sebagaimana diatur dan diancampidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat(1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.2.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistikdari BidLabfor Polda Jawa Tengah bahwa barang bukti tersebut diatas adalahObat, dan Obat merupakan sediaan farmasi. Bahwa Obat berbentuk tablet tersebut adalan mengandung zatberkhasiat : TRAMADOL, dan termasuk dalam Daftar Obat keras/DaftarG. 5 (lima) butir obat Tramadol yang berada di dalam bekas bungkusrokok Tuton SPR.

RumahSakit dan Apotek.Bahwa Ahli Sediaan Farmasi berupa Obat contohnya seperti jenis TRAMADOL,yang tergolong sebagai Obat Keras / Daftar G hanya dapat diedarkan setelahnyamendapat Ijin Edar.Bahwa hal tersebut diatur dalam UndangUndang Kesehatan Pasal 106 ayat (1)tentang Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapatkan Izin Edar.Bahwa Obat yang mengandung TRAMADOL digunakan untuk mengobati rasanyeri yang sangat berat pada pasien pasca operasi.Bahwa Obat tersebut diatas

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

: Instalasi Farmasi RumahSakit dan Apotek. obat Tramadol adalah apabila di salangunakan dapat menjadi racunbagi tubuh manusia sehingga penggunaannya melalui penetapan atau dosis yang tepatkarena kondisi tubuh yang berbedabeda antar manusia yang satu dengan yanglainnya. ditujukan untuk mengatasi sifat racun dari obat dan dapat dikendalikan untukkemudian menjadi produk yang dapat menyembuhkan atau dapat dimanfaatkan dalampenyembuhan suatu penyakit.

DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR;

Mei2017 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan SaksiSaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa HAMSAN Bin JUHANSYAH terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Terdakwa HAMSAN Bin JUHANSYAH pada hari Rabu tanggal 15 Maret2017 Skp.15.30 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulanMaret tahun 2017, atau setidaktidaknya pada waktu lain yang masih termasukdalam tahun 2017 bertempat di Jalan Sungai Haji Desa Hakurung Kec.DahaUtara Kab.Hulu Sungai Selatan, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yangberwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

/PN.Kgnberwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

/PN.Kgnperihal pembatalan persetujuaan nomor izin edar beberapa jenis obat yangdiantaranya jenis Carnophen;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki Ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal106 Ayat (1) ini telah pula terpenuhi.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU RINomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan

Menyatakan Terdakwa HAMSAN bin JUHANSYAH telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJINEDAR,2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda terhadap Terdakwasebesar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama2 (dua) bulan;3.

DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR;

Menyatakan Terdakwa ZAINUDIN bin MUHDI terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalampasal 106 ayat (1) , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009tentang Kesehatan sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu.2.

Hulu Sungai Selatan sebagai ahli dalam perkara pidanayang dilakukan oleh Terdakwa;Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala seksi Farmasi, Cosmetik dan obatTradisional, yang salah satu tugas dan wewenang Saksi dalam jabatantersebut adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadapperedaran semua obat dan perbekalan kesehatan, termasuk psikotropikadan narkotika pada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah danswasta di wilayah Kab HSS;Bahwa dari jenis penggolongannya obat Carnophen adalah termasukgolongan

HK.00.05.1.31.3996 Tanggal 27 Oktober 2009 Tentang pembatalanpersetujuan Nomor lzin edar dan Penghentian Kegiatan Produksiterhadap jenis dan merk obat Produksi PT.Zenith Pharmaceutical;Bahwa masyarakat yang tidak memiliki keahlian dan kewenangantentang kefarmasian tidak dibenarkan menjual sedian farmasi baikberupa obatobatan maupun bahan obatobatan maupun bahan obat;Bahwa apabila obat jenis Carnophen dikonsumsi secara berlebihan ataumelebihi dosis maka akan menyebabkan defresi susunan saraf pusat

/PN.Kgne Bahwa benar masyarakat yang tidak memiliki keahlian dan kewenangantentang kefarmasian tidak dibenarkan menjual sedian farmasi baikberupa obatobatan maupun bahan obatobatan maupun bahan obat;e Bahwa benar apabila obat jenis Carnophen dikonsumsi secaraberlebihan atau melebihi dosis maka akan menyebabkan defresi susunansaraf pusat, dan apabila dipergunakan dalam jangka waktu yang lamamaka akan menyebabkan ketergantungan, apa yang dilakukan olehTerdakwa jelas sangat tidak wajar karena melebihi

Menyatakan Terdakwa ZAINUDIN bin MUHDI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IWINEDAR*2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda terhadapTerdakwa sebesar Rp.2.000.000,(dua juta rupiah dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama1 (satu) bulan;3.

BABE bin BAIKUNI " tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana " Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi Standar Persyaratan Keamaan " ;------------------------------------------------------------------ Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa " FATCHUR ROJI al.

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum;e Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sertamemperhatikan barang bukti dipersidangan:Menimbang , bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwasebagai berikut :Bahwa ia terdakwa FATCHUR ROuI al.BABE bin BAIKUNI pada hari Selasatanggal 05 Juni 2012 sekitar jam 20.00 WIB. bertempat di Warung mbak JUM DesaSemboro Kidul, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember. dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

dan/atau alat Kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196UURI No. 36 tahun 2009.KEDUA ;Bahwa ia terdakwa FATCHUR ROuI al.BABE bin BAIKUNI pada hari Selasatanggal 05 Juni 2012 sekitar jam 20.00 WIB. bertempat di Warung mbak JUM DesaSemboro Kidul, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember. dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi

ALVAN VERY SETYAWAN., Bahwa,benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik kepolisian dan keterangannyadi muka penyidik adalah benar adanya ; Bahwa, saksi tahu terdakwa ini dihadapkan kemuka persidangan karena di dugamengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhistandart dan persyaratankeamanan ; Bahwa, benar saksi mendapatkan Informasi dariMasyarakat jika terdakwa di dugasengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standart danpersyaratan keamanan dan setelah di lakukan penyelidikan ternyata

BABE bin BAIKUNI "bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan Farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandart dan / atau persyaratan keamanan, Khasiat atau kemanfaatan, anmutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)sebagaimana diatur dalam pasal 196 Undangundang RI No.386 tahun 2009tentang Kesehatan, dalamdakwaan kesatu ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa "FATCHUR ROuJl al.

BABE bin BAIKUNI " tersebutterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana " Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhiStandar Persyaratan Keamaan " 522 ono n nnn nnn nnn Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa " FATCHUR ROuJIl al.

Menyatakan Terdakwa Ahmad alias Im bin Wasid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Menyatakan Terdakwa SYAHRUJI ALS UJI BIN JAMRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar ; 2.

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan ;Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikanbarang bukti dalam perkara ini ;Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntutsupaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan sebagai berikut :123Menyatakan terdakwa SYAHRUJI Als UJI Bin JAMRIN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKANSEDIAAN FARMASI

Hasan Basri Kota Raden Hilir Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utaraatau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 106 Ayat (1), yang dilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Berawal ketika saksi AL MISBAH, saksi AGUS SUTRISNO

adalah obat, bahan obat, obattradisional dan bahan kosmetik ;Bahwa ahli menerangkan yang dapat memproduksi sediaan farmasi adalah Produsen( Perusahaan / badan hukum ) yang sudah memiliki izin produksi dari Departemenkesehatan ( menteri kesehatan ) ;Bahwa ahli menerangkan sebelum sediaan farmasi diedarkan kepada masyarakat harusmemenuhi syarat uji baik fisik kimiafi, dan penetapan kadar sesuai dengan standarpharmachopeia yang berlaku seta mempunyai izin edar yang dikeluarkan badan POM ;Bahwa ahli

menerangkan yang diperbilehkan untuk menjualsediaan farmasi adalahSarana Pelayanan kesehatan, Puskesmas, PBF Apotik da Toko Obat ;Bahwa ahli menerangkan setelah meneliti obat yang disita oleh penyidik dari terdakwaadalah obat merik Zenith Carnophen yang ijin edarnya sudah dicabut oleh Badan POMtanggal 27 Oktober 2009, Nomor : HK.00.05.131.3996 ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidakberkeberatan dan membenarkannya.Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan

Unsur ** Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar ;Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan sengaja ini PeraturanPerundangundangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu makapengertian sengaja tersebut dapat diketahui dari teoriteori yang diberikan oleh para ahli hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut maka dikenal ada 2(dua) teori kesengajaan, yaitu:1.

Untuksetiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yangsah.Menimbang, bahwa penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan olehIndustri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah.

Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah wajib memiliki izin khususpenyaluran Narkotika dari Menteri.Menimbang, bahwa Industri Farmasi tertentu. hanya dapatmenyalurkan Narkotika kepada : a. pedagang besar farmasi tertentu; b.apotek; c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan d.rumah sakit.

Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkanNarkotika kepada : a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya; b. apotek; c.sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; d. rumah sakit; dane. lembaga ilmu pengetahuan.

Sarana penyimpanan sediaan farmasipemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada : a. rumahsakit pemerintah; b. pusat kesehatan masyarakat; dan c. balai pengobatanpemerintah tertentu.Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan hanya dapatdisalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmupengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan teknologi.Menimbang, bahwa untuk penyerahan Narkotika hanya dapatdilakukan oleh : a. apotek; b. rumah sakit

Purworejo Kota Pasuruan atau setidak tidaknya disuatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, dengansengaja memproduksi, mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemnuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagainmana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3.

dengan harga Rp.120.000, ( seratus dua puluh ribu rupiah)kemudian pil Tryhexipenidyl tersebut terdakwa jual kembali kepada orang yangmembutuhkan untuk 5 (lima) butirnya dijual dengan harga Rp.10.000, (sepuluhribu rupiah) atau untuk (satu) boxnya terdakwa mendapatkan keuntungansebesar Rp. 80.000, (delapan puluh ribu rupiah) terdakwa dalam mengedarkanpil Tryhexipenidy tersebut tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dibidangkefarmasian maupun bidang kesehatan serta tidak memenuhi standar mutupelayanan farmasi

Menyatakan terdakwa MULYONO BIN ABDUL SALAM, bersalah melakukantindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan /atau persyaratan keamanan khasiat, atau kemanfaatan dan mutu melanggar pasal196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;112.

Barang siapa;142.Tanpa hak dan kewenangan;3.Melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi danpelayanan sediaan farmasi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;Ad.1.

Unsur melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusidan pelayanan sediaan farmasi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; Menimbang bahwa dimaksud pekerjaan kefarmasian adalah perbuatantermasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanandan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;Menimbang bahwa

perkara ini ;Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana: PDM59/Ep.1/BATUS/Ep.3/07/2012oleh Penuntut Umum pada tanggal 01 Agustus 2012 yang pada pokoknya memohon supayaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan:1 Menyatakan terdakwa HURAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalianmutu sedian farmasi

Tanah Datar atau setidaktidaknya padatempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yangberwenang mengadili,terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktekkefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sedian farmasi, pengamanan,pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan olehtenaga kesehatan

Kes RI / Badan POM RI untukmenyalurkan obat keras adalah Pabrik Obat dan pedangang besar farmasi;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya;Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah di dengar keterangan terdakwaHURAIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Hal 5 of 14 perkara No: 63/Pid.B/2012/PN.BSBahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 sekitar pukul 13.15 Wib bertempat diToko Obat Afina Farma di Pasar Balai Tangah Kec.Lintau Buo Utara

yaitu Pasal 198 jo Pasal108 ayat (1) UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka pengaturan tentang pelaksanaannyaselanjutnya diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang PekerjaanKefarmasian.Menimbang bahwa di dalam Pasal 1 angka 1 PP No.51 Tahun 2009 tentang PekerjaanKefarmasian menyebutkan yang dimaksud Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasukpengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi ataupenyaluranan obat, pengelolaan obat,

, bahwa di dalam pasal 1 angka 3, angka 5 dan 6 PP No.51 tahun 2009 yangdimaksud Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiriatas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, dimana Apoteker adalah sarjana farmasi yang telahlulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.Sedangkan Tenaga TeknisKefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian,yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi