Ditemukan 11431 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 19-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Dps
Tanggal 7 Juni 2018 — Penuntut Umum:
I Gusti Ngurah Wirayoga, SH.
Terdakwa:
Rahman
37 — 29
  • JERO JANGOL yang sebagai anggotaDPRD Propinsi Bali dari partai Gerindra dan juga ketua umum OrmasBaladika Bali, yang juga tinggal di komplek areal lokasi penangkapanterdakwa RAHMAN dan SUMIATI, yang mana pada saat penangkapanterdakwa RAHMAN dan SUMIATI, ketika Terdakwa dan teammenggeledah rumah dan kamar JRO GEDE KOMANG SWASTIKA, SH Als.JERO JANGOL jendela kamarnya terbuka dan diperkirakan JRO GEDEKOMANG SWASTIKA, SH Als.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 12-02-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 10 September 2020 — Penuntut Umum:
MICHAEL D. S. PONGSITANAN, SH.
Terdakwa:
SUTIKNO Alias BAPAK FAJA Bin SUMIHARJO.
199 — 147
  • kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;. menjadi pengurus partai
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-10-2015 — Putus : 14-09-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Bna
Tanggal 14 September 2015 — H. Ariefizar Rz Bin Alm Razali Arif
93 — 31
  • 24.000 8 192.000122 ~Legislasi Islam VS Sekuler 18.000 8 144.000123 Luruskan Akidah Anda 15.000 8 120.000124 Musyawarah Nabi Dalam Perang 28.000 8 224.000125 Pembebasan Islam 28.000 8 224.000126 Pemuda Muslim 27.000 8 216.000127 Pengemban Dakwah Kewajiban 27.000 8 216.000 128 Perempuan Feminisme & Islam 27.000 8 216.000129 Perjanjian Internasinal 27.000 8 216.000130 Piagam Umat Islam 10.000 8 80.000131 Pengantar Ekonomi Islam 70.000 8 560.000132 PesanPesan Menggugah 28.000 8 224.000133 Politik Partai
    Pengantar Ekonomi Islam 70.000 8 560.000132 PesanPesan Menggugah 28.000 8 224.000133 Politik Partai 40.000 8 320.000134 Reideologi Islam 46.000 8 368.000135 Risalah Khitbah 45.000 8 360.000136 Siroh Nabawiyah 70.000 8 560.000137 Sistem Ekonomi Islam 65.000 8 520.000138 Politik Ekonomi Islam 60.000 8 480.000139 Hukum Seputar Asuransi 5.000 8 40.000140 Spiritual Thinking 39.800 5 199.000141 Poligami Yang Tak Melukai 17.500 5 87.500142 Rahasia HalalHaram 39.000 5 195.000143 Ringkasan Shahih Muslim 229.000
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Kepegawaian
Register : 06-03-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 12-06-2017
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 5/G/2017/PTUN.BJM
Tanggal 7 Juni 2017 — Dr. H. SYAHRIANI,M.Si WALIKOTA BANJARBARU
203 — 335
  • denganjabatan) merupakan 2 (dua) hal yang berbeda, secara implisit juga diaturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang WewenangPengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,dimana dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwapemberhentian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pemberhentiandengan hormat atau tidak dengan hormat, antara lain karena atas permintaansendiri, karena hukuman disiplin,kkarena perampingan organisasipemerintah, karena menjadi anggota partai
    dan dUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negaraberbunyi:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 08-03-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 16/G/2021/PTUN.PBR
Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat:
Sanimar, S.Pd
Tergugat:
1.Bupati Rokan Hilir
2.Panitia Pemilihan Penghulu Sintong
Intervensi:
YUSRIADI
414 — 238
  • YUSRIADI melanggar: Pasal 32 huruf (S) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan HilirNomor 6 Tahun 2019 yang pada pokoknya: Calon Penghulutidak boleh menjadi anggota dan pengurus partai politikpeserta pemilihan umum; Pasal 29 huruf (g) Undangundang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa disebutkan bahwa kepala desa dilarangHalaman 15 dari 81 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.PBRmenjadi pengurus partai politik dan huruf (j) dilaranguntuk ikut kampanye pemilihan Umum dan/atau pemilihankepala Daerah dan didalam
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-11-2012 — Putus : 25-02-2013 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 16/PID.SUS/2012/PN.MTR
Tanggal 25 Februari 2013 — LALU HARDIARTHA, SH
99 — 56
  • Dusun Majeti Daye dan yang Rp. 2.500.000,saksi terma untuk perolehan suara dari terdakwa di Dusun, tapi karenasuara tidak tercapai uang saksi kembalikan lagi kepada terdakwa ;adBahwa uang tersebut oleh istri terdakwa tidak diterma tapi uang itudikembalkan untuk ibadah kata istrinya ;Bahwa kwitansi itu bukan tanda tangan saksi karena saksi tidak pernahterma uang melalui pengajuan proposal dan uang saksi terma langsungdari terdakwa dan saksi terma uang kaitannya dengan Pemilu;Bahwa terdakwa ada punya partai
    untuk diterbitkan SPM (surat perintah membayar), yangmana SPM tersebut ditanda tangani oleh Sekda selaku KPA;eKemudian SPM diajukan kepada Bagian Keuangan Lombok Baratmaupun Dinas PPKAD Lombok Barat untuk verifikasi dan kelengkapanadministrasi yang selanjutnya BUD (Bendahara Umum Daerah)mencairkan SP2D yang kemudian dana dapat dicairkan ; Dana bantuan sosial tersebut adalah Uang Negara yang dianggarkanuntuk kegiatankegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan kepadaKelompok / Anggota Masyarakat, Partai
    (delapan milyar delapan puluh satu juta duaratus empat puluh rupiah );Dana sebesar itu diperuntukan untuk :Belanja bantuan social kemasyarakatan sebesar Rp. 24.806. 240.000, Belanja bantuan kepada organesasi profesi sebesar Rp. 2.600.000. 000, Belanja bantuan Partai Politik sebesar Rp. 675.000.000, danBelanja bagi hasil propinsi/kKabupaten/Kota dan pemerintah sebesarRp. 975.358.952,Bahwa pengelolaan keuangan daerah tersebut berpedoman kepada :e Undangundang No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan
    merupakan kealpaanTerdakwa ;Bahwa ya, pertanggung jawaban Terdakwa bahwa uang tersebut semuaTerdakwa serahkan kepada masyarakat untuk pembangunan sarana Ibadahmereka dan ada surat pernyataan dari masyarakat ;Bahwa Terdakwa tidak ada membuat tanda terma untuk penyerahan uangtersebut ;Bahwa Terdakwa mencatat, tapi tidak ada catatan khusus untuk itu ;Bahwa ada juga proposal yang diserahkan oleh Harry dan Terdakwa buatkannota ;Bahwa dana yang pernah diserahkan di lesehan iirilr yaitu dana untukpembinaan partai
    dan itu pun atas dasar kesepakatan dari semua partai ;101Menimbang bahwa di persidangan telah diperlhatkan kepada saksisaksi,Terdakwa Lalu Hardiartha, SH., barang bukti berupa :1.
Pengadilan PA SENGKANG Perdata Agama
Register : 13-10-2017 — Putus : 07-02-2018 — Upload : 09-01-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 850/Pdt.G/2017/PA.Skg
Tanggal 7 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 4
  • No. 850/Pdt.G/2017/PA.Skgbahwa bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) tersebut bersifat partai,dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuattanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yangmembuat, sehingga telah memenuhi syarat formil.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 18-03-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 58/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 16 Juli 2020 — Penggugat:
Mohammad Ervan Ibrahim, S.kom
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
344 — 249
  • JKT.PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum Penggelapan
Register : 07-05-2013 — Putus : 12-11-2013 — Upload : 11-02-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 127/Pid.B/2013/PN.JBI
Tanggal 12 Nopember 2013 — WAJDI,SH Als Edi bin SAIDI
111 — 20
  • tersebut, namun sekarang saksi telah mengerti bahwaSULAIMAN akan memberikan keterangan apabila diperiksa polisidengan keterangan yang berpihak kepada siapa yang memberi uanglebih besar kepadanya;e Bahwa saksi tidak pernah mendengarrekaman pembicaraan SULAIMANdengan MUSLIM dan saksi juga tidaktahu bahwa SULAIMAN ada merekampembicaraan tersebut;Atas keterangan saksi terdakwa tidak merasa keberatan.4 Saksi MUHAMAD MUSLIM, SPdBahwa saksi kenal dengan terdakwa,karena saksi dan terdakwa bernaungdalam satu partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 15-11-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 10-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 563 K/TUN/2017
Tanggal 5 Desember 2017 — YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM KALIMANTAN TIMUR VS GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR;
107 — 199 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Objek sengketa selain merugikan kepentingan umum jugameresahkan Umat Islam, oleh karena Para Pendiri YARSI Kaltim/Penggugat adalah TokohTokoh Agama, Birokrat, Organisasi Islam,Akademisi, Pengusaha, Praktisi Kesehatan, Partai Politik, dan TokohPemuda, antara lain: H. Soewandi, Mantan Gubernur Kaltim; K.H. Sabranity, Mantan Ketua MUI Kaltim: dr. H. Yuslis Katin, Mantan Kakanwil Depkes Kaltim; Drs. H. Saleh Maksum, Mantan Kakanwil Depag Kaltim: H.M. Yos Soetomo, Pengusaha; H.M.
Pengadilan PN SABANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 29-10-2009 — Upload : 02-09-2013
Putusan PN SABANG Nomor 31/Pid.B/2009/PN-SAB
Tanggal 29 Oktober 2009 — NAZAMUDDIN Bin AMIRUDDIN
62 — 8
  • Marhaban Sekretaris.e Bahwa pada mulanya timbul pemikiran dari saksi dan anggota lainnya bahwa KetuaKIP Kota Sabang perlu diganti dengan alasan bahwa Ketua KIP tidak mampumelaksanakan tugas sebagaimana mestinya, tidak memiliki program kerja dan kalauada permasalahan dari partai atau masyarakat pemilih, Ketua KIP seringmenyerahkan permasalah tersebut kepada orang lain;Nn BWN REe Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2009, anggota KIP Kota Sabangmengadakan Rapat Pleno tentang evaluasi Pemilu Legislatif
Pengadilan MS LHOK SEUMAWE Perdata Agama
Register : 07-02-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan MS LHOK SEUMAWE Nomor 51/Pdt.G/2019/MS.Lsm
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
94 — 17
  • KotaLhokseumawe, surat tersebut menerangkan pihak orang tua gampong inginmenyelesaikan permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat.Oleh karenanya berdasarkan isinya tersebut maka alat bukti P.2 tersebutmerupakan akta di bawah tangan;Menimbang, bahwa sahnya suatu akta di bawah tangan sehinggadapat diterima sebagai alat bukti secara hukum di muka persidanganharuslah terpenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti tertulis;Menimbang, bahwa syarat formal akta di bawah tangan yaitu: 1).Bersifat partai
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 20-12-2016 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 02-05-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 891/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 23 Mei 2017 — Roderick Gondomulia Lawan Angelina Januardy
218 — 265
  • Seldiberikan kepada TERGUGAT dicabut dan dialinkan kepadaPENGGUGAT;15.Bahwa dikarenakan dalam perkara aquo terdapat kepentingan Pihak laindidalamnya sehingga tidak dapat diselesaikan secaravoluntair yangdiperiksa secara ex partai maka perkara a quo harus harus diselesaikandengan cara Contentiosa, untuk itu PENGGUGAT mengajukan GugatanPencabutan dan Pengalihan Hak Asuh Anak ke domisili hukumTERGUGAT;Berdasarkan uraian dan faktafakta hukum di atas, maka PENGGUGATdengan segala kerendahan hati memohon
Pengadilan PN TANJUNG KARANG
Putus : 26-04-2012 — Upload : 29-10-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor : 99 /Pid.Sus/2012/PN.TK
Tanggal 26 April 2012 —
32 — 4
  • FAISAL dan Partners.Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.Bahwa terdakwa anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara periode2009 s/d 2014 dan menjabat sebagai ketua fraksi Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Lampung Utara.Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2011 sekitar pukul 01.30Wib terdakwa ditangkap oleh saksi INDRA HERLIANTO, SE., DARWISSUSANDI dan saksi ANGKI BAGUS ANDIKA serta beberapa petugasKepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Lampung di rumah terdakwadi
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus
Register : 28-08-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Smg
Tanggal 7 Februari 2019 — Penggugat:
PT. HERO SUPERMARKET Tbk.
Tergugat:
Santoso Dwi Putranto
65 — 25
  • Trader adalahpembelian barang dalam partai besar untuk dijual lagi dimana barang keluardari gudang dan sudah ada pembayaran yang dilakukan di kasir.
Pengadilan PN MAGETAN Pidana Khusus
Register : 28-05-2015 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN MAGETAN Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN.Mgt
Tanggal 30 Juni 2015 — Terdakwa Diyono bin Sukimun
137 — 26
  • Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupukanorganik dan pupuk organik.e Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk olehProdusen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukanpembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan Pupuk Bersubsididalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.e Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Umum Penggelapan
Register : 06-12-2016 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 23-02-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 1043/Pid.B/2016/PN Blb
Tanggal 22 Februari 2017 — AGUS SETIAWAN Alias BAGUS Bin DADAN RUSTANDI
42 — 7
  • Bagus menyewa kendaraan untukmengangkut barangbarang konveksi karena saksi pernah melihat Sdr.Wail membawa barangbarang konveksi berupa kaos partai namun partaiapa saksi tidak tahu;Bahwa sepengetahuan saksi barang konveksi tersebut milik Sdr. Wail danSdr. Bagus;Bahwa Kronologis sewa ketujuh kendaraan tersebut yaitu awalnya Sadr.Wail menyewa mobil Toyota Avanza warna abu selama satu minggu hargasewa Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari danyang mengambil kendaraan Sdr.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 12-08-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 83/PDT/2021/PT BNA
Tanggal 14 September 2021 — Pembanding/Penggugat I : ZAKARIA SULAIMAN
Pembanding/Penggugat II : MARYANI SULAIMAN
Pembanding/Penggugat III : MUHAMMAD ILYAS
Terbanding/Tergugat III : RUSLAINI SYUIB
Terbanding/Tergugat IV : CAMAT KECAMATAN PEUDADA
110 — 78
  • Bukti Surat Keterangan Pembahagian Nomor : 5/1962, tanggal 15Juni 1962 (bukti surat P2 dan T 1.1) hanya bersifat Partai atausepihak karena tidak terbukti secara jelas dan terang adanyaproses ijab kabul atau tidak ada serah terima hak kebendaansecara tegas dan nyata antara alm. Sulaiaman Daud (ayahkandung Para Pengugat) kepada alm. Syuib Hasan (ayah kandungTergugat I/Terbanding);Pada bukti surat (P2 dan T 1.1) tidak tercantum tanda tangan ataupembubuhan cap jempol dari alm.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 16-05-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 18/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 17 September 2019 — Penggugat:
MARDANSYAH, S.Pd.
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
173 — 118
  • Manajemen ASN, mengatursebagai berikut:Pasal 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014:(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
    berencana;Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017:PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-10-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 221 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 28 Oktober 2014 — H. ROFI’E NAHROWI, BA , DKK
76 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • . : PARTAI GOLKAR5. Khilmi Firdaus,SE. : FPAN6. H. Cokro Wahyudi. : PDIP7. H. Tarono, SE. : PDIP8. SUKARNO JS : PDIP9. Hadi Waluyo, SE. : PDIP10. Heri Triono Sabdo, SH. : PDIP11. Fatahan. : PDIP12. H.M. Safrudin Huna, SIP. : PKB13. Royadi Darmono,SmHk : Partai GOLKAR.14. Suprapto Braie : PKB15. Husaini Abdi. : PKB16. Rasmadi. : PDIP17. Dwikoranoe. : PDIP18. Sochim Noor. >: PKB.19. Drs.Munandhir. ; PPP.Hal. 3 dari 281 hal. Put.
    Royadi Darmono,SmHk. dari keanggotaan DPRD Kabupaten Pekalongan dari Fraksi PartaGolkar, meresmikan Suratman sebagai Anggota Anggota DPRD KabupatenPekalongan dari Fraksi Partai Golkar ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 170/21/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberhentian dan PengesahanWakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, terhitung mulai terhitung 15November 2000 (saat meninggal dunia) memberhentikan Royadi Darmono,SmHk dari kedudukannya sebagai Wakil Ketua DPRD, mengesahkan
    H.Sumantho Partai GOLKAR37. Hj.Djumiati. PDIP38... Zaenudin Thoyib ,BA. PPP39. Slamet Sukamto. Partai GOLKAR40. Letkol Laut (K) Yoyo Mugiono,Bsc. TNI/POLRI41. Letkol Inf.Soebari,BSc TNI/POLRI42. Dra.lslatifah MN PAN43. Hj.Aminah Partai GOLKAR44. Nur khasanah PKB45.
    RoyadiDarmono, SmHk. dari keanggotaan DPRD Kabupaten Pekalongan dariFraksi Parta Golkar, meresmikan Suratman sebagai Anggota AnggotaDPRD Kabupaten Pekalongan dari Fraksi Partai Golkar ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor :170/21/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberhentian danPengesahan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, terhitung mulaiterhitung 15 November 2000 (saat meninggal dunia) memberhentikanRoyadi Darmono, SmHk dari kedudukannya sebagai Wakil Ketua DPRD,mengesahkan