Ditemukan 1071 data
29 — 10
- Mengukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah, Kiswah, dan mutah, Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum nomor 1,2,dan 3 angka II di atas, setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum atau sebelum ikar talak diucapkan;
- Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.
86 — 19
tersebut;
- Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak sebagaiamana diktum amar angka 4 (empat) di atas melalui Termohon Konvensi setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap pergantian tahun sampai anak berusia 21 tahun atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan
- Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana diktum amar angka 3.1. dan 3.2 di atas sebelum ikar
14 — 13
Apabila TergugatRekonpensi tidak secara suka rela membayarnya pada saat sidang ikrar talak,maka sidang ikar talak dapat ditunda guna memberi kesempatan kepadaPemohon dan diberikan tenggang waktu paling lama 6 bulan sejakditetapkannya sidang ikrar talak tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolakselebihnya;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun
13 — 2
Madliyah sejak bulan januari 2017 sampai dengan perkara ini diputusatau ikar talak nanti yang tiap bulanya sebesar Rp 2.000.000 selamakurang lebih 4 Bulan = 2.000.000 X 4 = Rp 8.000.000,d. Kiswah sebesar Rp 2.000.000,.
17 — 11
argumentasidalam penalaran terhadap fakta hukum yang telah diuraikan dalampertimbangan hukum di atas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagai hasilakhir dari keseluruhan proses pemernksaan perkara ini dengan menjawabpetitum permohonan berikut ini;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka petitum permohonan pemchon angka 1 dapat dikabulkan;25Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan makapetitum permchonan angka 2 yang meminta agar diberi ijin untukmengucapkan ikar
8 — 2
talak, sesungguhnyaAllah Maha Mendengar lagi Maha MengetahuiMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 UndangundangNomor 7 Tahun 1989, telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Surat Ketua Muda UldilagMahkamah Agung Nomor : 28/TuadaAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002,Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus2010, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera PengadilanAgama Sidoarjo untuk mengirim salinan penetapan ikar
29 — 16
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 SebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum KamarAgama angka 1 menyatakan, Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan BerhadapanDengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hakhak perempuanpasca perceraian, maka pemebayaran kewayjiban akibat perceraian khususnyanafkah iddah, mutah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amarputusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikar
11 — 2
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 SebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum KamarAgama angka 1 menyatakan, Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan BerhadapanDengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hakhak perempuanpasca perceraian, maka pemebayaran kewayjiban akibat perceraian khususnyanafkah iddah, mutah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amarputusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikar
9 — 0
., tanggal 25 Juli 2011Selanjutnya Ketua Majlis mempersilahkan Pemohon untuk mengucapkan ikrartalak terhadap Termohon.Kemudian Pemohon mengucapkan ikar talak terhadap Termohon sebagai berikut:Bismillaahirrahmaanirrahiim, pada hari ini saya, (SATTARIYANTO BIN P.SATTARIYANTO) menjatuhkan talak satu raji terhadap istri saya, (AMINAH bintiP. AMINAH).Setelah ikrar talak diucapkan oleh Pemohon, Ketua Majlis menjatuhkan penetapanyang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENETAPKAN:1.
Mas'odi bin Moh. Hasan
Termohon:
Halimatus Sa'diyah binti Sahru
9 — 1
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 SebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum KamarAgama angka 1 menyatakan, Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan BerhadapanDengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hakhak perempuanpasca perceraian, maka pemebayaran kewayjiban akibat perceraian khususnyanafkah iddah, mutah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amarputusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikar
92 — 19
PRIMO INDO IKAR+nggal di Waimana II, Desa Hala Kodanuan, Kecamatan Ile Mandiri, Kabu Il. Mr.
123 — 17
Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum KamarHalaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1171/Pdt.G/2020/PA.BtlAgama angka 1 menyatakan, Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan BerhadapanDengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hakhak perempuanpasca perceraian, maka pemebayaran kewayjiban akibat perceraian khususnyanafkah iddah, mutah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amarputusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikar
Muhammad Muhtar bin H. Imam Kurdi
Termohon:
Santi binti Hendri
16 — 1
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 SebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum KamarAgama angka 1 menyatakan, Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan BerhadapanDengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hakhak perempuanpasca perceraian, maka pemebayaran kewayjiban akibat perceraian khususnyanafkah iddah, mutah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amarputusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikar
12 — 7
Surat Ketua Muda UrusanPeradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TuadaAG/X/02, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan AgamaManna untuk menyampaikan Salinan Putusan ini apabila setelah secara nyatadilaksanakan ikar talaknya kepada Kantor Urusan Agama KecamatanSemidang Alas Maras (wilayah kediaman para pihak) dan Kantor UrusanAgama Kecamatan llir Talo, Kabupaten Seluma (tempat dilangsungkanpernikahan mereka) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;DALAM
9 — 2
Maka permohonan pemohonan dalam hal perceraian patutuntuk dikabulkan dan diberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkantalak satu raji di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 UndangUndang Nomor :7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor :3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 maka Majelis memandang perlu untuk memerintahkan Panitera untukmengirim salinan penetapan ikar talak kepada Pegawai Pencatat Nikahyang
16 — 3
Pemohon tidak ingin berlarutlarutdalam rumeh tangga yang saling menyakitii maka Pemohon tetap berkeputusan dalamPermohonan Ikar Talaknya;9.Bahwa fakta tersebut diatas sudah sepatutnya Permohonan Talak Pemohon dikabulkan yang berdasarkan alasan "antara suarni istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,,Sebagaimana disebut dalam pasal 19 F Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksananan undangundang No.
24 — 2
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 SebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum KamarAgama angka 1 menyatakan, Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan BerhadapanDengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hakhak perempuanpasca perceraian, maka pemebayaran kewayjiban akibat perceraian khususnyanafkah iddah, mutah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amarputusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikar
37 — 17
PENETAPANNomor 14/Pdt.P/2021/PA.KtbAza Wee .DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkaraDispensasi Kawin yang diajukan oleh:Maulana bin Ikar, tempat dan tanggal lahir di Kotabaru, 19051962, agamaIslam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di JalanPuteri Jaleha, RT.011, Kelurahan Baharu Selatan, KecamatanPulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya
10 — 2
Pasal 131 ayat 5Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Panitera Pengadilan Agama Serangwajib menyampaikan salinan penetapan ikar talak pada pegawai pencatatnikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempatdilaksanakannya perkawinan, dan tempat tinggal pemohon dan termohonMenimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka berdasarkan pasal 89 (1) Undangundang Nomor ; 7 tahun 1989,yang telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor ; 3 tahun312006, dan Undangundang Nomor ;
9 — 6
Mlg.cenderung memberatkan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai buruhdengan penghasilan sebagaimana terurai di atas, untuk itu Majelis berpendapatTergugat Rekonvensi layak dan pantas dihukum untuk membayar mutahkepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000. ( lima juta rupiah);Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan TergugatRekonvensi (Pemohon Konvensi) untuk mengucapkan ikar talak terhadapPenggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi), maka untuk memenuhi rasakeadilan dan terjaminnya hakhak