Bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram No.29/Pid.SusTpk/2020/PN.Mtr.,tanggal 18 Maret 2021 yang menjatuhkanpidana kepada terdakwa LALU MULIADI,ST.,MT., sebagaimana tersebut diatas, pasal yang dalam putusan majelis hakim tidak sesuai dengan pasalyang dibuktikan oleh Penuntut Umum dan pidana yang dijatunkan olehmajelis hakim terlalu ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehinggamencederai rasa keadilan masyarakat khususnya masyarakat LombokTimur.

Bahwa Terdakwa sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan danputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMataram yang menyatakan dakwaan primair Pasal 2 UU Tipikor tidakterbukti, selanjutnya Sesuai kapasitas pembanding sebagai PPK padaproyek pembangunan proyek pasar Sambelia tahun TA 2015, denganpertimbangan Tupoksi yang dimiliki tersebut maka pembanding diadilidengan dakwaan subisdair yakni melanggar Pasal 3 UU Tipikor, atas halitupun pembanding dapat menerimanya, namun pembanding

Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTRyang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti memenuhi semua unsur dalamdakwaan subsidair Pasal 3 UU Tipikor karena dalam putusan tersebut adakontradiksi antara fakta hukum, pertimbangan hukum dan amar putusan.2.

Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTRhasil perhitungan BPKP dalam perkara aquo tidak berdasar secara hukum danharus dikesampingkan.Menimbang, bahwa atas dasar alasan/pertimbangan tersebut,Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat bahwapertimbangan dan putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan NegeriMataram di atas tidak dapat dipertahankan lagi dalam tingkat banding,selanjutnya Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding akan mempertimbangkansendiri perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas

Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTRkeduanya menunjuk kepada orang/manusia sebagai subjek pelaku tindakpidana dan itu bisa siapa saja sepanjang memenuhi syarat sebagai subjekhukum pemegang hak dan kewajiban;Menimbang, bahwa Pengadilan Tipikor Tingkat banding berpendapat,orang perseorangan atau korporasi adalah subjek hukum pendukung hakdan kewajiban; Tentang orang perseorangan, bisa siapa saja sepanjangmemiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum;Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding

Perpanjangan masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 10 Januari 2017 Nomor408/Pen.Pid.Sus/2016/PN.

Perpanjangan masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 10 Januari 2017 Nomor408/Pen.Pid.Sus/2016/PN. Yyk. terhitung sejak tanggal 18 Januari 2017sampai dengan tanggal 18 Maret 2017 ;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan para Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 1.

Nyambu;Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun / 27 Mei 1959;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Banjar Lalangoasek Desa CepakaKecamatan Kediri KabupatenTabanan;Agama : Hindu;Pekerjaan : Guru (honorer);Pendidikan : Sarjana Muda (Agama);Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara berdasarkan penetapanpenahanan oleh:1.2.Penyidik, tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 23 Januari 2017sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;Hakim Tipikor

Hakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Bali masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis,berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 2 Juni2017, Nomor : 8/Pen.Pid.SusTPK/2017/PT.DPS tentang Penunjukan MajelisHakim Untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri HakimHakimAnggota serta dibantu oleh GEDE PUTU KARNACAYA, S.H, PaniteraPengganti

PU TUSANNomor: 21/ TIPIKOR / 2013 / PT.YDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak PidanaKorupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :1. Nama lengkap:A. TUNJUNG MIHARTOBin R. GUNAWAN ; Tempat lahir : Gunung Kidul.Umur atau tanggal lahir : 46 tahun / 22 Nopember 1965.

Yk/VI/2013; no PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; wonnnnn= Setelah membaca : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 21 Agustus 2013No.21/TIPIKOR/2013/PTY. Tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksadan mengadili perkara terdakwa ini di tingkat banding ; Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal18 Juni 2013 No.05/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.

WIDIATI, Babakan Sari Jl Waluku No.12RT.007/010, SD Bbk.Surabaya X Kiaracondong Bandung.Dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain.9 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Enang Djuana bin Eje bin Jajasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa Barat diBandung Nomor : 34/ TIPIKOR / 2012 / PT.BDG. tanggal 22 Oktober 2012 yangamar lengkapnya sebagai berikut:e Menerima permintaan banding dari Penasehat HukumTerdakwa;e Menguatkan putusan

pada tanggal 08 November 2012 serta memori kasasinya telahditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung pada tanggal 08 November 2012, dengan demikian permohonan kasasi besertadengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurutundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Pengadilan Tipikor

Bandung dan Pengadilan Tipikor Jawa Barat dalammembuat dan menyusun suatu putusan tidak menerapkan suatu peraturan hukum yangmemiliki rasa keadilan serta kemanusiaan bagi diri Terdakwa karena Terdakwa selakuPNS pada Bank BRI Unit Riung Bandung telah mengabdikan dirinya kepada Bangsadan Negara sudah semestinya secara hukum mendapatkan hukuman yang seringanringannya di mana Terdakwa sangat yakin dan percaya bahwa hukum dibuat di Negeriini bukanlah sebagai ajang penyiksaan dan balas dendam yang tidak

No. 2384 K/Pid.Sus/2012Terdakwa mendapatkan hukuman yang lebih ringan dari Terdakwa bahkan telah diputusoleh Pengadilan Negeri Bandung maupun Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Baratmaupun Mahkamah Agung RI lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umumsedangkan Terdakwa sendiri yang bernama Enang Djuana diputus lebih tinggi dariTuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh Pengadilan Tipikor Bandung dan PengadilanTinggi Tipikor Jawa Barat padahal antara perbuatan Terdakwa dengan perbuatan ParaTerdakwa yang lainnya

No. 2384 K/Pid.Sus/2012Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masingmasing sebagai Hakim Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisdengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ny. MurgandaSitompul, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum danTerdakwa.Ketua,ttd./ Timur P. Manurung, S.H.,M.M.HakimHakim Anggota,ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.ttd./ Sophian Marthabaya, S.H.Panitera Pengganti,ttd./ Ny.

Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, (limaribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasehat HukumTerdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan NegeriBengkulu Klas A pada tanggal 4 Mei 2020 Nomor 6/Pid.SusTPK/2020/PN Bgl,sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor4/Akta.Pid/Tipikor/2020/PN Bgl. dan permintaan banding Penasehat HukumTerdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepadaJaksa Penuntut Umum, sesuai Akta

Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor14/Akta.Pid/Tipikor/2020 /PN Bgl., tanggal 5 Mei 2020;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umumtelah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri BengkuluKlas A pada tanggal 4 Mei 2020 Nomor 6/Pid.SusTPK/2020/PN Bgl,Hal. 57 dari 67 halaman, Pts.Perk.

Nomor 4/Pid.SusTPK/2020/PT BGL.sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor4/Akta.Pid/Tipikor/2020/PNBgl. dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umumtersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat HukumTerdakwa yaitu Ir Sudirman bin Jaafar,sesuai Akta Pemberitahuan PermintaanBanding Nomor 4/Akta.Pid/Tipikor/2020/PNBgl., tanggal 8 Mei 2020;Menimbang, bahwa Memori banding dari Jaksa Penuntut umum NomorW.8U1/2163/Pid.SusTPK.01.10.5/2020 tanggal 15 Mei 2020, yang diterima

PUTUSANNo. 342 K/Pid.Sus/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Drs.

Abdul Latif, S.H., M.Hum., dan H.Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olehHal. 30 dari 31 hal. Put. No. 342 K/Pid.Sus/2015HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H.,Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa danJaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua:tid./ Prof. Dr. H.

., dan dimanapernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa padatanggal 28 Desember 2012 ; Telah membaca, relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkaramasingmasing tertanggal 10 Januari 2013, sehingga dengan hal demikian JaksaPenuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca,meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding dikepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalamtenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan

Tipikor. Smg. Sebatas mengenai Kwalifikasinya, yangakan disebutkan di dalam amar putusan dibawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sejak penyidikan, penuntutanproses persidangan tidak dilakukan penahanan, sedangkan terdakwa olehMajelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan terbukti dan dipidana, gunahal 31 dari 33 hal Put.No.07/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smgmemenuhi ketentuan Pasal 197 (1) huruf k jo.

PUTUSANNOMOR : 2501 K/PID.SUS/ 2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : MARKABAN, S.H., ;Tempat lahir : Ponorogo;Umur/ tanggallahir : 41 tahun/10 Agustus 1969 ;Jenis kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : RT. 03, RW.03 Dukuh Krajan, DesaPlosojenar, Kecamatan Kauman, KabupatenPonorogo ;Agama : Islam.

Mohamad Askin, S.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itujuga oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh HakimHakim anggota tersebut, dan dibantuHal. 25 dari 26 hal. Put. No. 2501 K/Pid.Sus/2013oleh Purwanto, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof, Dr. Krisna Harahap,S.H.,M.H. ttd./Dr. H. M.

Rutan) oleh :Penyidik, sejak tanggal 7 Desember 2020 s.d. 26 Desember 2020;Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2020sampai dengan 4 Februari 2021;Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2021 s.d. 2 Februari 2021;Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi sejaktanggal 3 Februari 2021 s.d. 4 Maret 2021;Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari,sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan 16 Maret 2021;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor /7/Pid.SusTPK/2021/PN.Kdi tanggal 15 Februari 2021 tentang Penunjukan dan SusunanMajelis Hakim;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 7/Pid.SusTPK/2021/PN.Kdi tentang Penentuan Hari Sidang;3.

Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara ini agar menolakseluruh dalil Terdakwa LA RAHIMU Bin LA UNA melalui Penasihat Hukumnyasebagaimana dalam Nota Pembelaannya dan selanjutnya Terdakwa melalui PenasihatHukumnya juga telah mengajukan tanggapan/Duplik secara tertulis yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa LA RAHIMU Bin LA UNA diajukan ke depanpersidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor

TOEMION, dengan demikianHalaman ke 106 dari 145 halaman, Putusan Perkara Nomor 7/Pid.SusTPK/2021/PN.Kdiunsur melawan hukum ini Majelis Hakim Tipikor mengikuti Yurisprudensi MARI yangsudah tetap atau konstan, sehingga melawan hukum dalam tindak pidana korupsiadalah baik melawan hukum Formil maupun Materill;Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa LARAHIMU Bin LA UNA sebagai Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telahmenerima, mengelola dana/anggaran BUMDes tersebut dan

UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah bersifat komulatif antara hukuman penjara denganhukuman denda sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokokpenjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amarputusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dipertimbangkan di atas Terdakwatelah terbukti secara hukum dan Majelis Hakim Tipikor berkeyakinan Terdakwa bersalahserta dijatuhi Pidana, maka kepadanya berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruspula dihukum untuk

TERGUGAT tidak memenuhi kewajibannyadikarenakan sesuai dengan faktafakta yang ada TERGUGATmelaksanakan kewajibannya dan telah menjalankan proses pengakhiranhubungan kerja sebagaimana diatur dalam Undangundang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;6) Bahwa berdasarkan kekaburan suatu gugatan atau ketidakjelasansuatu gugatan sehingga gugatan dianggap tidak memenuhi syaratformal, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacatformal maka sudah sepatutnya Majelis Hakim PengadilanNegeri/Tipikor

dr / PENGGUGATdk diwajibkan membayar biaya tersebut;5) Bahwa dikarenakan gugatan TERGUGAT dr / PENGGUGATdk telah mencemarkan nama baik dari PENGGUGAT dr /Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 05/Pdt.SusPHI/2019/PN PIkTERGUGAT dk, maka untuk memulihkan nama baik tersebut sudahsepantasnya dan sewajarnya PENGGUGAT dr / TERGUGAT dkmeminta biaya pemulihan nama baik sebesar Rp. 10.000.000,(Sepuluh Juta Rupiah);Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka TERGUGAT memohon kepada MajelisHakim Pengadilan Negeri/Tipikor

Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat yang menyatakanTergugat tidak memenuhi kewajibannya karena faktanya Tergugat telahmelaksanakan kewajibannya dan telah menjalankan proses pengakhiranhubungan kerja sebagaimana diatur dalam Undangundang No. 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan; Bahwa berdasarkan kekaburan gugatan atau ketidakjelasan gugatandianggap tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu gugatandikualifikasikan cacat formal maka sudah sepatutnya Majelis HakimPengadilan Negeri/Tipikor

Putusan Nomor 61 PK/PID.SUS/2016Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pekanbaru Nomor 32/TIPIKOR/2013/PTR. tanggal 27 Januari 2014 yangamar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Tanjung Pinang tanggal 24 September 2013 Nomor 27/PID.SUS/2012/TIPIKOR/PN.TPI. yang dimintakan banding tersebut dengan,Mengadili Sendiri:1.Menyatakan Terdakwa Sofyan

Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 32/TIPIKOR/2013/PTR.tanggal 27 Januari 2014,a.n. Sofyan, SKM;c. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriTanjungpinang Nomor 27/PID.SUS/2012/TIPIKOR.PN.TPI. tanggal 24September 2014, a.n.

Akta Pernyataan Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 3Nopember 2014 dengan Nomor 22/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm,yang dibuat oleh Plh. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tindak PidanaKorupsi Banjarmasin H. HUDRIANSYAH, S.H. yang menerangkan bahwaPenuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap PutusanPengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Klas IA Banjarmasin tanggal 28Oktober 2014, No. 43/Pid.SusTPK/2014/PN.Bjm.,ll.

Akta Pernyataan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa LIMBUDI SANTOSO alias BUDI LIM Bin LIM TEK DJOE pada tanggal 3Nopember 2014 dengan Nomor 22/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm,yang dibuat oleh Pih. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tindak PidanaKorupsi Banjarmasin H.

Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari JaksaPenuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11Nopember 2014 Nomor 22/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm;VIII. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal12 Nopember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada tanggal 14 Nopember 2014sesuai Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 22/Akta.Pid.SusTPK/ 2014/PN.Bjm;IX.

NatunaAgama : IslamPekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS );Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanahan oleh:1.Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal9 Desember 2019:;Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengantanggal 21 Desember 2019;Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 4 Desember2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;Ketua Pengadilan Negeri Tanjung pinang sejak tanggal 3 Januarisampai dengan tanggal 2 Maret 2020..

SENAGIB,M.Pd Bin (Alm) MUHAMMAD dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000, (Sepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa Drs.SENAGIB, M.Pd Bin (Alm) MUHAMMAD menyatakan keberatan atasPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 16/Pid.SusTPK/2019/PN.Tpg,tanggal 9 April 2020 dengan alasan dan argumen yang kesimpulannyasebagai berikut :1.Bahwa Majelis Hakim pengadilan tipikor pada pengadilan negeriTanjungpinang

Membatalkan putusan pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeritanjungpinang No. 16/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Tpg tanggal 9 April 2020.3. Membebaskan pemohon banding dari segala dakwaan hukum atausetidak tidaknya melepaskan dari tuntutan hukum.4. Segera melepaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan NegaraTanjungpinang segera setelah putusan Pangadilan Banding.5. Merehabilitasi dan memulihnkan nama baik Terdakwa sesuai harkat &kedudukannya.6. Pembebanan biaya yang timbul karenanya kepada Negara.7.

Akta Pernyataan Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 3Nopember 2014 dengan Nomor 22/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm,yang dibuat oleh Plh. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tindak PidanaKorupsi Banjarmasin H. HUDRIANSYAH, S.H. yang menerangkan bahwaPenuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap PutusanPengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Klas IA Banjarmasin tanggal 28Oktober 2014, No. 43/Pid.SusTPK/2014/PN.Bjm.,Hl.

Akta Pernyataan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa LIMBUDI SANTOSO alias BUDI LIM Bin LIM TEK DJOE pada tanggal 3Nopember 2014 dengan Nomor 22/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm,yang dibuat oleh Plh. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tindak PidanaKorupsi Banjarmasin H.

Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari JaksaPenuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11Nopember 2014 Nomor 22/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm;VIII. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal12 Nopember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada tanggal 14 Nopember 2014sesuai Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 22/Akta.Pid.SusTPK/ 2014/PN.Bjm;IX.

2001dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; Bahwa terhadap pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri TipikorMakassar yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama TerdakwaAndi ...47Andi Akrab,SE Bin Andi Rifai Bassaleng yang secara lengkap termuatdan terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Tipilor MakassarNo.42/Pid Sus /2012/PN.Mks tanggal 28 Januari 2013, kami selakuPenuntut Umum telah sependapat dengan dasar hukum danargumentasi yuridis yang menjadi pertimbangan Majelis hakimPengadilan Negeri Tipikor

bahwaTerdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi sebagimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidairdan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alin dandijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsitingkat ... ...49tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar sendiri dalam memutusperkara ini dalam tingkat banding; 220022 nn nne aneMenimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhnkan Hakim TingkatPertama, Pengadilan Tipikor

Hakim Tinggi Makassar dan DR.PADMA D LIMAN, SH.MH.Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Anggota,dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum padahari Rabu tanggal 1 April 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadirioleh Hakim hakim Anggota serta MUSTAMING,SH. Panitera Pengganti,tanpa dihadiri Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dan Jaksa PenuntutHAKIM HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISttd ttdM.ZUBAIDI RAHMAT,SH.

pada Pengadilan Tingkat Pertama mengadopsi tujuan hukum berdasarkan priopritas adalah Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan, putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama sama sekali tidak mencerminkan asas tersebut, sehingga terjadi putusan yang amburadul dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Atau mungkin Hakim Tipikor Tingkat Pertama menilai bahwa 2 (dua) unit jembatan yang dikerjakan terdakwa menggunakan daun kayu atau daun pisang ???, sehingga yang dipertimbangkan hanya uang Negara yang dicairkan sebesar Rp.939.248.704. Perlu diketahui bahwa 2 (dua) buah jembatan yang dikerjakan oleh Terdakwa Muh.

Kemudianhakim Tipikor Tingkat Pertama menyatakan terdakwa memperkaya diri sendiri dengan menerima uang Fee sebesar Rp.295.000.000,- sehingga hartanya bertambah, padahal uang fee tersebut telah dititipkan di Kejaksaan Negeri Palu sesuai Berita Acara Penitipan Barang Bukti dan slip penyetoran tanggal 11 Maret 2020 pada Bank BRI Unit Cut Nyak Dien, dan bukti tersebut telah di perlihatkan pada Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tingkat Pertama namun fakta ini tidak dipertimbangkan;

Penyidik : Surat Perintah Penahanan Nomor : Print10 / F.2 / Fd.1 / 05 / 2013, tanggal29 Mei 2013, sejak tanggal 29 Mei 2013 s/d tanggal 17 Juni 2013.Halamandaril41.Putusan Pengadilan Tipikor Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, Nomor : 25 / RT2 /F3 / Ft.1 / 06 / 2013, tanggal 17 Juni 2013, sejak tanggal 18 Juni 2013 s/dtanggal 27 Juli 2013.

Rencana pengembangan sistem ketenaga listrikan.HalamanSdaril41.Putusan Pengadilan Tipikor= Menyusun sistem manajemen kinerja unit kerja agarterdapat kesesuaian dengan target kinerja.= Menyusun metode evaluasi kelayakan investasi danmelakukan penilaian financial agar diperolehpembangkit yang handal.= Menyusun program pengembangan aplikasi sistemyang berbasis pada kemajuan tekhnologi.

;Halaman2daril41.Putusan Pengadilan Tipikor Bahwa Ir.

HUTAGALUNG, SH,.MHsebagaiHakim Ketua Majelis, KEMAS AHMAD JAUHARI, SH.M, dan DENNYISKANDAR, SH, masingmasing Hakim AdHoc Tipikor sebagai Hakim Anggotadan putusan mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hariini : SENIN, tanggal : 10 Maret 2014, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengandidampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh : MHD.

Halaman67daril41.Putusan Pengadilan TipikorHakim AdHoc Tipikor.DENNY ISKANDAR, SH.Hakim AdHoc Tipikor. Panitera PenggantiMHD. SYAHFAN, SH.

memperhatikanakibat yang akan timbul bagi generasi muda di masa yang akan datang,akan tetapi hal tersebut tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakimdalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dan karena putusantersebut belum mempunyai daya tangkal untuk mencegah Terdakwaagar tidak mengulangi perbuatannya, sebagaimana disemangatkan olehbunyi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 471.K/Kr/1979 tanggal 7Januari 1979 yaitu;Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh MajelisHakim Pengadilan Tipikor

No.110 K/Pid/201 1memeriksa perkara pidana (anak/HAM/Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama Lecce eeeeeeeueeeeeeeeeeeueeuguues :tempat lahir Lecce eee ceeeceueeeeeeeeuuuuueeuers ;umur / tanggal lahir : ................ccc cece eee ea eee ;jenis kelamin Dc cecceeeeeeeeeeeueeeeueeeuuees :kebangsaan Dl eceeeeaceeeceeeeeueeeeeeeneeeees :tempat tinggal Lecce eee eee eeeee teeta eeeee nates ;agama Dc ececeaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees ;pekerjaan Lede eee